KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara setelah SDN Pandu, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) mendapat hidangan ayam busuk saat pembagian makan bergizi gratis (MBG).

Peristiwa tersebut terjadi ketika guru mengecek kelayakan MBG sebelum dikonsumsi oleh siswa, Rabu (14/5/2025).

Dadan mengatakan, pihaknya sudah meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membiasakan uji organoleptik sebelum membagikan makanan ke sekolah.

Uji organoleptik yang dimaksud Dadan adalah pengujian menggunakan indera untuk menilai kualitas dan keamanan atau makanan maupun minuman.

Selain itu, ia juga mengimbau supaya sekolah atau SPPG tidak membagikan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi.

“Kami sudah ingatkan agar uji organoleptik dibiasakan. Masakan yang sudah (tidak layak) tidak diusah lanjut dibagikan,” kata dadan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Kronologi SDN Pandu dapat ayam busuk saat MBG

Rusmin Sigar selaku Kepala SDN Pandu membenarkan bahwa sekolahnya mendapat menu ayam yang sudah busuk ketika pembagian MBG, Rabu (14/5/2025).

Temuan hidangan tidak layak konsumsi bermula saat pembagian MBG untuk siswa kelas 4, 5, dan 6.

Seorang guru kemudian memeriksa MBG lalu menemukan menu ayam yang sudah berbau.

“Kami ada tim yang memeriksa kelayakan makanan sebelum dikonsumsi anak-anak dan diketahuilah ada makanan yang saat itu tidak layak,” kata Rusmin dikutip dari Tribun Manado, Kamis (15/5/2025).

Setelah mendapati menu ayam busuk, Rusmin bergegas menuju kelas supaya siswa tidak mengonsumsi MBG.

Ia juga langsung menjalin komunikasi dengan SPPG terkait temuan ayam busuk.

“Ada 20 kotak yang ayamnya sudah berbau busuk, ada juga yang kata siswa tidak, tapi kami memutuskan untuk tidak mengkonsumsi makanan itu,” jelas Rusmin.

Jajaran pemprov dan pemkot turun tangan

Temuan ayam busuk saat pembagian MBG langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas (Kadis) Pangan Sulut Franky Tintingon, Kadis Pendidikan Manado Steven Tumiwa, dan Kepala SPPG Mapanget Stevano.

Franky mengatakan, jumlah penerima MBG di SDN Pandu sebanyak 326 orang.

Sekolah tersebut sudah menjalankan MBG yang diinisiasi pemerintah sejak Senin (17/2/2025).

Namun, baru kali ini terjadi kasus makanan yang dibagikan dalam kondisi tidak layak.

“Baru saat ini ada kejadian seperti ini,” jelas Franky.

Sementara itu, Stevano menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Sulut dan Pemkot Manado begitu ada temuan ayam busuk saat pembagian MBG di SDN Manado.

Berdasarkan hasil peninjauan, semua proses pengolahan dan penyimpanan makanan sudah sesuai prosedur yang ditetapkan.

Di sisi lain, sampel daging ayam juga sudah diuji dan hasilnya tidak mengandung bahan berbahaya.

Meski begitu, Stevano dan tim Pemprov Sulut serta Pemkot Manado sepakat untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol kualitas makanan saat pembagian MBG.

Hal tersebut mencakup pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah, semuanya akan diawasi lebih ketat.

Stevano menambahkan, pihaknya juga berkomitmen untuk selektif memilih supplier bahan makanan guna memastikan semua bahan yang digunakan dalam kondisi aman dan berkualitas.

Setelah temuan ayam busuk, program MBG tetap dilanjutkan, namun dengan pengawasan lebih ketat supaya hidangan yang diterima siswa dipastikan bergizi dan aman untuk dikonsumsi.

Stevano menambahkan, SDN Pandu yang menemukan menu MBG tidak layak juga sudah melarang siswa untuk mengonsumsi hidangan.

“Pihak sekolah laksanakan sesuai protokol dengan tidak memberikan makanan itu ke siswa,” jelasnya dikutip dari Tribun Manado, Kamis (15/5/2025).

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara setelah SDN Pandu, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) mendapat hidangan ayam busuk saat pembagian makan bergizi gratis (MBG).

Peristiwa tersebut terjadi ketika guru mengecek kelayakan MBG sebelum dikonsumsi oleh siswa, Rabu (14/5/2025).

Dadan mengatakan, pihaknya sudah meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membiasakan uji organoleptik sebelum membagikan makanan ke sekolah.

Uji organoleptik yang dimaksud Dadan adalah pengujian menggunakan indera untuk menilai kualitas dan keamanan atau makanan maupun minuman.

Selain itu, ia juga mengimbau supaya sekolah atau SPPG tidak membagikan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi.

“Kami sudah ingatkan agar uji organoleptik dibiasakan. Masakan yang sudah (tidak layak) tidak diusah lanjut dibagikan,” kata dadan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (17/5/2025).

Kronologi SDN Pandu dapat ayam busuk saat MBG

Rusmin Sigar selaku Kepala SDN Pandu membenarkan bahwa sekolahnya mendapat menu ayam yang sudah busuk ketika pembagian MBG, Rabu (14/5/2025).

Temuan hidangan tidak layak konsumsi bermula saat pembagian MBG untuk siswa kelas 4, 5, dan 6.

Seorang guru kemudian memeriksa MBG lalu menemukan menu ayam yang sudah berbau.

“Kami ada tim yang memeriksa kelayakan makanan sebelum dikonsumsi anak-anak dan diketahuilah ada makanan yang saat itu tidak layak,” kata Rusmin dikutip dari Tribun Manado, Kamis (15/5/2025).

Setelah mendapati menu ayam busuk, Rusmin bergegas menuju kelas supaya siswa tidak mengonsumsi MBG.

Ia juga langsung menjalin komunikasi dengan SPPG terkait temuan ayam busuk.

“Ada 20 kotak yang ayamnya sudah berbau busuk, ada juga yang kata siswa tidak, tapi kami memutuskan untuk tidak mengkonsumsi makanan itu,” jelas Rusmin.

Jajaran pemprov dan pemkot turun tangan

Temuan ayam busuk saat pembagian MBG langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas (Kadis) Pangan Sulut Franky Tintingon, Kadis Pendidikan Manado Steven Tumiwa, dan Kepala SPPG Mapanget Stevano.

Franky mengatakan, jumlah penerima MBG di SDN Pandu sebanyak 326 orang.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diakreditasi oleh lembaga independen untuk mengontrol kualitas makanan yang dihasilkan oleh Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Nanti ada akreditasi terkait itu...Bukan BGN dong, lembaga independen," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3).

Ia mengatakan akreditasi terhadap makanan ini ditentukan berdasarkan indikator kualitas unggul, baik sekali dan baik."Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2 ribu SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus, selama tidak bertambah SPPG kita akan lakukan akreditasi," kata dia.

Program makan bergizi gratis sempat diwarnai sejumlah masalah dalam pelaksanaannya. Salah satunya, temuan soal menu makanan yang tidak layak baik karena mentah, basi ataupun meracuni penerimanya.

Problem terbaru ditemukan kasus ayam mentah pada MBG di SDI Waingapu 3, Sumba Timur, Rabu (19/2).

MBG di sekolah itu disajikan oleh SPPG Waingapu pada hari ketiga pelaksanaan MBG di Sumba Timur.

Para siswa di sekolah itu tak mau makan MBG karena melihat ayam yang masih merah. Mereka merasa mual. Pihak sekolah mengetahui hal itu setelah menerima laporan dari siswa.

Pemerintah akan menggelar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.

Kapan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu mulai dijalankan?

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai diimplementasikan pada 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," ujar Dadan, seperti dikutip DetikFinance, Senin (30/12).

Kendati demikian, Dadan belum mengungkap daerah mana yang menjadi lokasi awal implementasi program tersebut.

"Saya lapor Presiden (Prabowo Subianto) dulu," ujarnya.

Dadan sebelumnya mengungkap program makan bergizi gratis ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat pada tahap awal.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," ujarnya usai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12) lalu.

Namun, pemerintah akan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

Badan Gizi Nasional membeberkan jumlah penerima program makan bergizi gratis sepanjang 2025. 

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan penerima program tersebut akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Untuk tahap awal pihaknya akan menyasar 3 juta warga.

"Awal tahun 3 juta, itu di Januari-Maret," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/12).

Kemudian, pihaknya menargetkan penerima bisa mencapai 6 juta orang pada periode April-Juni. Selanjutnya, jumlah penerima akan meningkat hingga 17 juta orang sampai akhir tahun.

"Juli atau Agustus kita harapkan sudah mencapai 15 juta-17 juta penerima manfaat," kata Dadan.

Dadan belum bisa memaparkan rincian penggunaan anggaran yang diperlukan.

Hanya saja, Dadan memastikan anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan melalui APBN akan digunakan untuk program makan bergizi gratis tahun depan.

"Sepanjang anggaran Rp71 triliun, (target) tetap 17 juta (penerima manfaat)," tegasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi soal kabar alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi yang belakangan menjadi sorotan. Dadan menjelaskan angka tersebut masih merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di wilayah Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata," kata Dadan usai menghadiri sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, alokasi anggaran bisa bervariasi per wilayah pada pelaksanaannya nanti. Dia menyebutkan ada beberapa wilayah yang memerlukan anggaran lebih besar dan ada yang lebih rendah.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan angka rata-rata itu didapat berdasarkan uji coba makan gratis yang telah dijalankan dalam 11 bulan terakhir. Menurutnya, uji coba terus digencarkan di seluruh wilayah RI hingga Desember 2024 sebelum dilaksanakan pada Januari 2025.

"Bukan (Rp 10 ribu bottom price), ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujar Dadan.

"Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," lanjut dia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi soal kabar alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi yang belakangan menjadi sorotan. Dadan menjelaskan angka tersebut masih merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di wilayah Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata," kata Dadan usai menghadiri sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, alokasi anggaran bisa bervariasi per wilayah pada pelaksanaannya nanti. Dia menyebutkan ada beberapa wilayah yang memerlukan anggaran lebih besar dan ada yang lebih rendah.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan angka rata-rata itu didapat berdasarkan uji coba makan gratis yang telah dijalankan dalam 11 bulan terakhir. Menurutnya, uji coba terus digencarkan di seluruh wilayah RI hingga Desember 2024 sebelum dilaksanakan pada Januari 2025.

"Bukan (Rp 10 ribu bottom price), ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujar Dadan.

"Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," lanjut dia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membongkar filosofi makan bergizi gratis yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Dadan menyebut ada dua titik kritis pertumbuhan anak. Pertama, pada 1.000 hari awal kehidupan sehingga pemenuhan gizi penting demi menghindari stunting.

Sedangkan titik kritis kedua ada di rentang usia 8 tahun-17 tahun. Dadan menyebut banyak pihak luput memberi gizi baik pada tahap ini, sehingga makan gratis bakal diberikan juga untuk anak SMA.

Ia kemudian mencontohkan kasus nyata yang dialami di keluarganya. Dadan membandingkan pertumbuhan kedua anaknya dengan sang keponakan.

Sang keponakan memang diberi gizi pada 1.000 hari pertama, bahkan sampai obesitas. Namun, ponakan Dadan melakukan diet terlalu awal saat duduk di bangku SMP karena malu punya berat badan berlebih.

Pada akhirnya, tinggi keponakan Dadan tak lebih dari 160 cm sampai sekarang. Ia menegaskan intervensi di titik kritis kedua ini penting agar pertumbuhan otot anak berkembang dengan baik.

"Beda dengan dua anak kami, kebetulan saya ada istri satu dan anak dua. Dua orang (anak) laki-laki yang tingginya tidak kurang dari 181 cm. Bahkan, yang anak kedua itu 185 cm. Karena pada 1.000 hari pertama kita genjot dengan gizi yang cukup, bahkan susunya hampir 2 liter sehari sampai SMP," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Jadi, SMP itu badannya gemuk sekali, beratnya hampir 104 kg. Kemudian, masuk SMA baru dia sadar kegemukan dan setop makan setiap jam 4 dan langsung turun (berat badan). Tapi tinggi badannya sudah 185 cm. Kenapa? Karena kita biarkan dipenuhi gizinya pada saat pertumbuhan di periode kedua," tegas Dadan.

Oleh karena itu, Dadan menegaskan pentingnya intervensi gizi anak oleh pemerintah. Ia bahkan mewanti-wanti bahaya di kemudian hari andai tak ada makan bergizi gratis.

Ia memperkirakan populasi Indonesia pada 2045 bakal diisi anak-anak yang mayoritas lahir dari keluarga kurang mampu. Ini berpotensi terjadi jika pemerintah tak memberikan makan bergizi gratis.

"Jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, 'Jangankan bermain bola yang dituntut fit 90 menit, jangan-jangan bertanding pun tidak mampu'," ucap Dadan.

"Oleh sebab itu, Pak Prabowo Subianto menekankan program makan bergizi adalah pertaruhan jabatan beliau," tandasnya.

Pejabat Badan Gizi Nasional yang mengurus program makan gratis didominasi purnawirawan TNI.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengumumkan jajaran anak buahnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI. Ia menegaskan seluruh jajaran eselon I itu sudah resmi dilantik.

"Alhamdulillah untuk jajaran eselon I (Badan Gizi Nasional), kami sudah lengkap," kata Dadan dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Pertama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung. Kedua, Sekretaris Utama Brigjen Purnawirawan Sarwono yang sebelumnya bertugas di Kementerian Pertahanan.

Ketiga, Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting. Dadan menyebut Jimmy baru saja pensiun dari jabatan inspektur di Kemenhan.

"Berikutnya (keempat), Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola  Tigor Pangaribuan. Ini sebelumnya sebagai direktur SDM di PT Timah dan 30 tahun malang melintang sebagai profesional di perusahaan multinasional menggawangi bidang sistem dan tata kelola, termasuk SDM," jelas Dadan.

Pejabat eselon I kelima juga purnawirawan TNI. Ia adalah Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Brigjen Purnawirawan Suardi, yang sebelumnya bekerja di Kementerian Pertahanan.

Sedangkan yang keenam adalah Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo. Ia sebelumnya adalah deputi bidang kerawanan pangan dan gizi di Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Terakhir alias yang ketujuh adalah Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha. Dadang sebelumnya menjabat sebagai direktur jenderal potensi pertahanan Kemenhan.

"Kemudian, kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III. Kami sedang intens berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain karena hal ini harus diisi oleh ASN," ungkapnya.

"Jadi, kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok, yang bisa bekerja sama dengan baik," tambah Dadan.

Bos Badan Gizi Dadan Hindayana menegaskan ia dan jajarannya sekarang berkantor di Gedung E Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis bakal dilakukan di 100 titik pada akhir 2024.

Uji coba ini bisa dilakukan berkat restu Kementerian Keuangan pimpinan Sri Mulyani. Dadan mengklaim Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu sudah berjanji akan memberikan dana piloting project.

"Kami, di 2024 meskipun (badan) baru alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (Kemenkeu)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

"Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini (2024) ... sehingga insyaallah daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) kami barangkali bisa kami terima di akhir November atau awal Desember," tuturnya.

Dadan menyebut pilot project di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Akan tetapi, Badan Gizi Nasional menegaskan pilot project di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa.

"Kami sudah mendapatkan komitmen dari dirjen anggaran untuk melakukan pilot project di 100 titik di seluruh Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Bos Badan Gizi Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun. Sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tandasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan makan bergizi gratis akan menyasar setidaknya 15 juta penerima di tahap awal. Program tersebut rencananya akan dimulai pada 2 Januari 2025.

"Minimal 15 juta (orang), minimal," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (10/9/2024).

Ia mengaku pihaknya sudah memiliki data untuk penerima program makan bergizi gratis. "Datanya ada nanti, itu terlalu detail lah. Kita punya data sendiri, ada," ucapnya.

Badan Gizi Nasional sendiri mendapatkan alokasi anggaran Rp 71 triliun di 2025. Anggaran tersebut, kata Dadan, sudah termasuk untuk operasional.

"Total (termasuk operasional Badan Gizi Nasional)," tutur Dadan.

Sebagai lembaga baru, Dadan menyebut saat ini pihaknya sedang fokus untuk menyelesaikan Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), rencana kerja (renja), rencana kerja dan anggaran (RKA), hingga rencana strategis (renstra).

"Nanti kalau sudah selesai, sudah masuk dalam UU APBN (2025) baru kita jelaskan ya. Sekarang baru menyelesaikan SOTK, sedang menunggu analisis dari Kemenpan-RB, mudah-mudahan selesai minggu ini," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ke Istana Presiden, Jakarta. Jokowi memberikan arahan kepada Dadan.

Pantauan detikcom, Selasa (20/8/2024), Dadan keluar dari pintu Istana pada pukul 14.31 WIB. Dadan awalnya menjelaskan dirinya mendapat arahan dari Jokowi.

"Dengan Pak Presiden Jokowi kami mendapat arahan terkait dengan hal yang harus dilakukan," ujar Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Jokowi, kata Dadan, sempat bertanya di mana kantor Badan Gizi Nasional. Pasalnya, Badan Gizi Nasional hingga kini belum memiliki kantor.

"Jadi Pak Presiden juga bertanya di mana kantornya dan kami harus berkoordinasi dengan Pak Mensesneg terkait hal itu. Selebihnya saya dapat arahan yang harus dijaga agar program ini berjalan dengan baik," lanjutnya.

Ketika ditanya apakah saat ini Badan Gizi Nasional belum memiliki kantor, Dadan menjawab pihaknya belum mendapatkan arahan. Dadan akan berkoordinasi dengan Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara.

"Belum mendapat arahan," katanya.

Lihat juga Video: Jokowi Lantik 3 Kepala Badan: Hasan Nasbi-Dadan Hindayana-Taruna Ikrar

[Gambas:Video 20detik]