TAKALAR - Belasan murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 58 Lengkese, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dilarikan ke Puskesmas karena keracunan , Rabu (26/2/2025). Para siswa sakit perut, sakit kepala, hingga muntah setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut informasi yang diterima, para murid yang terdiri dari 13 siswa harus menjalani perawatan intensif di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Puskesmas Mangara Bombang. Sebagian besar dari mereka mengalami gejala keracunan makanan setelah menikmati hidangan yang terdiri dari nasi, ikan, tahu, dan pisang.

Pihak sekolah, yang sebelumnya telah melaksanakan program MBG untuk kedua kalinya, langsung membawa seluruh siswa yang keracunan ke Puskesmas. Dari 15 murid, dua di antaranya hanya mengalami gejala ringan dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.



Menurut Karmila, orang tua salah satu murid, kondisi anaknya memburuk setelah makan menu MBG. "Anak saya mengeluh sakit perut dan kemudian muntah setelah makan," ungkapnya.

Supriadi, Kepala SDN 58 Lengkese menyampaikan, pihak sekolah telah mengirim sampel makanan, termasuk nasi, ikan, dan tahu, untuk diperiksa di laboratorium di Makassar guna mengetahui penyebab pasti dari dugaan keracunan makanan tersebut. Menurutnya, kondisi seluruh murid yang mengalami keracunan kini sudah membaik dan mereka telah dipulangkan ke rumah masing-masing setelah mendapatkan perawatan. Pihak sekolah juga akan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menangani kejadian ini secara menyeluruh.

Kejadian ini menambah keprihatinan tentang pentingnya pengawasan terhadap program pemberian makanan bergizi kepada siswa untuk memastikan kualitas dan keamanan bahan makanan yang disajikan.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons penemuan ulat pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan. Menurut Dadan, hal itu tidak mungkin terjadi karena ulat tersebut sampai keluar ke ompreng atau wadah tempat makanan.

"Ya, contoh kemarin ada misalnya kasus belatung di Palembang. Saya ahli entomologi, paham betul. Tidak mungkin belatung hidup di luar omprengnya," katanya dalam Agrinnovation Conference dan Rakernas Pemuda Tani di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Atas kejadian ini, BGN memerintahkan untuk meningkatkan SOP demi memastikan pengawasan terhadap MGB. Saat ini setiap kali makanan akan dikirim maka harus ada dokumentasi berupa foto dan video.

"Nah, sekarang ditambah lagi SOP-nya. Setiap kali mau mengirim makanan, divideokan semuanya, foto semuanya. Karena kok tiba-tiba begitu sampai di sekolah, kenapa ada ompreng yang ada belatungnya," tambah dia.

"Itu hal yang tidak normal yang sudah mulai terjadi. Itu meningkatkan SOP kami setiap hari, dan kami selalu pagi hari melakukan pelayanan, sorenya langsung rapat bersama seluruh Indonesia. Jadi ini program yang sangat terkontrol," tegas Dadan.

Menurutnya, BGN telah memeriksa sampel makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memastikan tidak ada ulat. Kalau pun ada maka seharusnya ulat tersebut mati.

"Kami punya sampel makanan setiap kali kami kirim, kami kan punya sampelnya di Satuan Pelayanan. Itu tidak ada belatungnya, kenapa? Karena bersih. Kalaupun ada belatung, pasti mati harusnya," tutur Dadan.

Dadan menjelaskan, menu yang saat itu disajikan juga memuat buah pepaya. Lalu kalau pun ulat berasal dari pepaya seharusnya ulat tersebut tidak akan keluar karena memilih untuk memakan pepaya.

Sebelumnya, dikutip dari detikSumbagsel, menu MBG di SDN 7 Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, diduga basi dan berulat. Hal ini membuat 8 siswa mengalami pusing, sakit perut, mual serta muntah.

Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumsel sekaligus penanggung jawab dapur umum MBG Evie Hadenli mengatakan terkait adanya makanan yang diduga basi dan ada ulat masih menunggu hasil laboratorium.

"Sampel sudah dibawa ke BPOM untuk diperiksa dan kami masih menunggu hasil lab," ujar Evie, Rabu (19/2/2025).

(ily/ara)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal sejumlah kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Dadan, terjadinya kasus keracunan disebabkan oleh masalah teknis yang disebutnya perlu dimaklumi.

Dadan menjelaskan, beberapa orang yang terlibat dalam pengolahan makanan belum terbiasa menyediakan makanan dalam jumlah besar. Ditambah lagi banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum pernah melakukan pelatihan.

"Itu memang hal-hal yang teknis, yang ini harus dimaklumi. Kenapa? Karena waktu kami melakukan uji coba, ibu-ibu yang biasa masak di rumah untuk 5 orang, begitu masak untuk 1.000 orang dan 3.000 orang, butuh waktu tiga bulan sampai dia betul-betul bisa dengan kematangan yang benar, dengan rasa yang pas, karena itu tidak mudah," katanya dalam Agrinnovation Conference dan Rakernas Pemuda Tani di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Oleh karena itu, Dadan menyarankan pihak yang ingin terlibat dalam program MBG dan menjadi SPPG untuk mulai secara bertahap dari skala kecil tersebut dahulu. Hal ini demi memastikan penyediaan makanan untuk MBG terlaksana dengan baik.

Dadan juga menyebut banyaknya catering yang menemukan hal-hal tidak terbiasa usai bergabung sebagai mitra program MBG . Beberapa catering disebut kewalahan dalam menjalankan tugasnya.

"Karena beberapa mitra kita, banyaknya dari catering, itu mereka coba menemukan hal-hal yang tidak terbiasa mereka temukan sehari-hari. Contoh, ada catering yang sudah biasa melakukan melayani 3.000. Begitu ikut program MBG, kewalahan di dalam mencuci ompreng," sebut Dadan.

"Karena mereka tidak pernah mencuci ompreng, jadi mereka akhirnya mencuci sampai 14 jam. Kami yang sudah pengalaman, tahu tips and tricks-nya. Sehingga mereka yang sudah biasa di catering pun, harus kita kasih tahu bahwa mencuci omprengnya seperti itu," tambahnya.

Dadan mengakui program MBG memang masih perlu dievaluasi oleh pemerintah. Ia lalu menyebut setiap kali ada kejadian berkaitan dengan MBG maka pihaknya langsung berupaya mencarikan solusi.

"Jadi banyak kali dievaluasi, dan kami selalu evaluasi setiap hari. Setiap kali ada kejadian, kami langsung ngobrolkan di sore harinya, dan langsung diperbaiki," tutupnya.

(ily/ara)

Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di SMP Negeri 174 dan SMA Negeri 58 Jakarta yang berlokasi di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pada Rabu (19/02/2025). Ia ingin memastikan kelayakan menu makanan yang tersedia untuk anak-anak sekolah.

Nampak sejumlah makanan yang disediakan pada SMP Negeri 174 meliputi nasi, ayam goreng, tahu semur, sayur sawi, dan buah salak, dengan sekotak susu. Sementara pada SMAN 58 Jakarta, menu yang disajikan adalah nasi, ayam katsu, tahu, sayur buncis, dan buah pisang.

"Apabila tidak habis dimakan, makanan dapat dibungkus dan dibawa pulang," pesan Wapres Gibran, mengimbau untuk tidak memiliki kebiasaan gemar membuang makanan.

BACA JUGA:

Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Tjandra Yoga Aditama sisa makanan di sekolah sebaiknya diproses menjadi limbah yang bisa kembali dimanfaatkan. Ia meminta pemerintah agar berhati-hati untuk menyarankan membawa sisa makanan MBG.

Pasalnya, dalam beberapa kasus, kondisi sisa pangan yang dibawa pulang sudah tidak lagi higiene dan bahkan bisa memicu keracunan. Kebiasaan untuk tidak membawa sisa makanan juga diterapkan di beberapa negara, salah satunya Jepang.

"Kita biasa kalau makan di restoran dan tidak habis, maka kita akan minta dibungkus untuk dibawa pulang. Di beberapa restoran di Jepang berbeda hal nya. Di salah satu restoran di kota Otaru, daerah Hokaido yang penuh bersalju tinggi di bulan Februari ini maka besar-besar tertulis, mengizinkan makanan yang tidak habis untuk dibawa pulang. Ini untuk mencegah keracunan makanan," sorot Prof Tjandra, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Jumat (21/2/2025).

"Kita ingat bahwa pernah juga diberitakan kejadian pada jatah makan Jamaah Haji kita yang disimpan beberapa waktu dan waktu dimakan sudah agak basi dan menimbulkan sakit perut dan lain-lain."

Prof Tjandra berharap, program baik MBG bisa diberikan tepat sasaran secara berhati-hati dengan tetap memastikan keamanan pangan atau food security. Bila kasus keracunan pangan terjadi, pemberian MBG malah membahayakan siswa.

"Dari sekarang baik kalau kita berhati-hati, ingatkan bahwa makanan harus dihabiskan saja di tempat pembagiannya, jangan disimpan untuk dibawa pulang. Ingat, ini program makanan bergizi, perlu antisipasi agar jangan jadi masalah kemungkinan yang tidak diinginkan dan malam jadi kontra produktif," sambung dia.

"Harus dijaga ketat oleh pengelola Makan Bergizi Gratis, sesuai konsep from farm to plate, mulai dari penyediaan bahan pangannya sampai tersaji ke depan yang akan memakannya, dan bahkan juga pengelolaan limbahnya," pungkasnya.

BACA JUGA:

(naf/kna)

Nabire -

Polisi mengungkap dua alasan siswa SMP dan SMA di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, melakukan demonstrasi menolak program makan bergizi gratis (MBG). Program BMG dinilai belum dibutuhkan di Nabire dan para siswa mendapat informasi pelajar keracunan makanan dari menu BMG.

Sejumlah pelajar tersebut melakukan aksi di Kota Baru dan di depan Gereja Sion, Distrik Karang Mulai, Kota Nabire pada Senin (17/2). Polisi kemudian menggiring para pelajar tersebut ke Mapolres Nabire untuk diberikan pembinaan.

"Pelajar yang melakukan demo ini menolak makan bergizi gratis dari pemerintah," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Samuel mengatakan para siswa menolak program MBG karena dianggap belum menjadi prioritas di Nabire. Dalam aksinya, siswa menginginkan difasilitasi program pendidikan gratis.

"Mereka juga tidak menginginkan makan gratis melainkan sekolah gratis. Menurut para pelajar tersebut, untuk makanan, orang tua mereka sudah menyiapkannya," terangnya.

"Namun yang menjadi persoalan mendasar masyarakat khususnya di Nabire adalah kebutuhan akan sekolah gratis," sambung Samuel.

Selain itu, para siswa mendapat informasi sejumlah pelajar di Pulau Jawa keracunan makanan dari menu MBG. Namun Samuel menegaskan informasi pelajar keracunan belum tentu benar.

"Ada informasi beberapa pelajar di Pulau Jawa keracunan sehingga mereka menolak program tersebut," katanya.

"Kami sampaikan bahwa kalau memang ada data soal di mana, kapan pelajar keracunan dari program MBG bisa langsung diberikan ke dinas pendidikan," lanjutnya.

Polisi Dalami Keterlibatan KNPB

Polisi mendalami keterlibatan organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam aksi demonstrasi pelajar menolak program MBG di Nabire. Anggota KNPB Kabupaten Jayapura Zadrak Lagoan diduga berperan dalam aksi pelajar tersebut.

"Dari pengakuan pelajar berinisial MS yang kami periksa disebutkan ada keterlibatan KNPB wilayah Kabupaten Jayapura yaitu Zadrak Lagoan. Kami akan telisik lebih lanjut," kata Samuel.

Selain itu kata Samuel, pihaknya juga menyita sejumlah barang seperti gelang bermotif Bintang Kejora dan KNPB. Para pelajar yang ikut demonstrasi juga membawa noken bergambar bendera KNPB.

"Mereka (pelajar) menggunakan tali (gelang motif Bintang Kejora) bahkan tadi setelah diperiksa banyak bendera KNPB dalam lambang di noken yang mengarah ke hal yang tidak bagus," katanya.

Menurutnya, aksi para pelajar tersebut dipimpin oleh orang dari luar Nabire. Pasalnya ditemukan selebaran KNPB yang dibawa para pelajar saat turun aksi.

"Kami menghimbau kepada pelajar dan juga orang tua untuk lebih berperan aktif dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada anak-anaknya untuk tidak melakukan aksi-aksi yang melanggar hukum," imbuhnya.

(hsr/hsr)

Bulukumba -

Sejumlah siswa SD di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan mual dan muntah usai mengonsumsi menu Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba turun tangan dan memastikan bukan kasus keracunan makanan.

"Iya, benar (murid mual dan muntah usai konsumsi MBG)," ujar Kepala Dinkes Bulukumba dr Muhammad Amrullah kepada detikSulsel, Jumat (25/1/2025).

Peristiwa terjadi di SD Negeri 171 Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Jumat (25/1). Amrullah mengatakan, timnya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan.

"Setelah diperiksa dan diverifikasi, ternyata cuma 4 orang saja yang ditemukan secara pasti. Yang lain itu sifatnya sugesti saja. Apa istilahnya, ya? Mungkin temannya muntah, dia ikut (terpengaruh)," katanya.

Menurutnya, hasil pemeriksaan tim kesehatan menunjukkan tidak ada indikasi keracunan makanan. Empat murid yang mengeluhkan mual dan muntah pun tidak memerlukan penanganan medis khusus.

"Dari 4 orang kami periksa, tidak ada 1 pun yang kami dapatkan dia ada keracunan makanan. Mungkin merasa tidak enak dengan makanannya atau mungkin tidak sarapan di rumahnya terus makan itu, merasa dia mual dan muntah," terangnya.

"Andaikan dia mengalami keracunan, ya, tentunya pasti ada gejala-gejala yang ditimbulkan, misalnya, yang perlu mendapatkan penanganan serius dari tenaga medis. Setelah kita observasi, tidak ada yang begitu. Setelah muntah itu pergi semua main-main anak-anak," lanjut Amrullah.

Amrullah pun menepis isu bahwa menu MBG yang disajikan kepada siswa SD ada yang basi. Dia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tidak menunjukkan indikasi tersebut.

"Mungkin kayaknya asam. Mungkin makanannya rasanya asam. Ada, kan, namanya itu masakan asam pedas. Tidak ada indikasi basi. Setelah diperiksa baik-baik, tidak ada indikasi basi. Mungkin ada beberapa anak yang merasa tidak familiar dengan masakan itu. Persoalan rasa," bebernya.

(hsr/asm)

Jakarta -

Ombudsman Republik Indonesia (RI) menilai, penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum jelas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun begitu, belum tercatat laporan masyarakat yang diterima Ombudsman terkait penyelenggaraan MBG.

"Belum, ini belum (ada laporan) karena kita lihat ini kan, program ini masih belum berjalan seperti harapan ya kan. penanggung jawab utama siapa? Kemudian di daerah siapa?" kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, kepada wartawan di Gedung Pusat Ombudsman, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Meski begitu, Najih mengatakan pihaknya akan terus memberi masukan kepada penyelenggara MBG untuk memastikan proses tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini juga dikabarkan turut melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita juga berikan beberapa saran terkait dengan penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis, ini sebenarnya bagaimana alur penggunaan penyelenggaraan ini apakah sepenuhnya APBN? ataukah juga menggunakan APBD? karena kita dengar juga di daerah kan diminta refocusing untuk beberapa persen APBD-nya ke dukungan untuk makan siang gratis. Jadi memang ini masih proses ya," terangnya.

Najih mengatakan, program MBG di beberapa daerah masih dalam tahap uji coba. Berkenaan dengan hal tersebut, Ombudsman juga akan memberikan pendampingan untuk memastikan MBG sesuai dengan harapan yang dicanangkan.

Ketika disinggung temuan kasus keracunan dari program MBG, Najih juga mengaku belum menerima laporan masyarakat. Menurutnya, kasus keracunan akibat MBG merupakan kejadian yang tidak disengaja.

"Keadaan yang tidak disengaja barangkali, ya, mungkin. Meskipun di situ ada juga aspek-aspek yang potensi ada karena kelalaian pihak pengolah bahan, ini mungkin masaknya kurang matang atau bagaimana, itu kami belum mengetahui secara detailnya," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, diduga keracunan usai menyantap paket MBG. Adapun 40 anak mengalami mual dan muntah-muntah itu sudah ditangani dan telah dalam kondisi membaik.

Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi menyebut, Para siswa itu diduga muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi.

"Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik," kata Hasan kepada wartawan, Kamis (16/1).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, kejadian tersebut merupakan masalah tersebut terjadi karena human error. Ia menekankan, tidak ada pelanggaran SOP dalam kejadian tersebut.

"Nggak ada (pelanggaran SOP), hanya kesalahan teknis. Semua sudah diselesaikan, hanya human error yang sudah terjadi dan sudah diatasi," kata Dadan seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).

Dadan menambahkan, para siswa yang mengalami keracunan telah ditangani dan kembali bersekolah. Dia pun memastikan pihaknya telah melakukan penanggulangan agar insiden serupa tidak terjadi lagi.

(rrd/rrd)

kemarin misalnya ada insiden, saya kira dibanding apa yang sudah dicapai, itu kecil sekali

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meyakini makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan makanan berkualitas, mengingat sistem pengorganisasian program itu dapat dipercaya atau diandalkan.

"Saya kira keseluruhan sistem pengorganisasian dari program ini, saya kira sangat-sangat reliable untuk menjamin kualitas dari produk dan manfaat yang diterima," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan wartawan mengenai insiden keracunan yang dialami 40 siswa-siswi di SD Dukuh 03, Sukoharjo pada Kamis (16/1). Insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Lebih lanjut, Gus Yahya menyampaikan insiden seperti itu memang dapat terjadi. Namun, menurutnya, dengan penguatan pengawasan dan kontrol, terutama Badan Gizi Nasional, terjadinya kejadian serupa dapat dicegah ke depannya.

"Bahwa kemarin misalnya ada insiden, saya kira dibanding apa yang sudah dicapai, itu kecil sekali. Insiden kemarin itu kan hanya melibatkan, ya mungkin beberapa, hanya 40 siswa. Dibanding capaian BGN sekarang, per hari ini tadi informasi juga dari Pak Kepala BGN sudah 800 ribu, kasus itu kecil sekali dan itu bisa dengan mudah dikoreksi," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1), Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

“Kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja, dan (SPPG setempat) segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu, dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan kembali menekankan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, ada tiga faktor yang menjadi perhatian, yaitu pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan penerima manfaat, komposisi gizi, dan aspek higienis/keamanan makanan (food safety).

“Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat,” sambung Kepala BGN.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

“Segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian, anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh, dan hari ini mereka sudah sekolah lagi, dan diberikan pelayanan makan, dan didampingi oleh petugas puskesmas, makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah,” kata Dadan Hindayana.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025