Jakarta -

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, menerima kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam H.E To Lam hari ini. Sultan mengapresiasi capaian diplomatik Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai cakupan bidang dengan Vietnam.

"Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang memiliki jalan sejarah yang nyaris sama. Kita sama-sama negara yang anti terhadap kolonialisme dan imperialisme", kata Sultan di Gedung DPD RI, Selasa (11/3/2025).

Sultan mengatakan kerja sama kedua negara dapat mendukung program prioritas pemerintah seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis hingga hilirisasi. Sultan mengaku juga ingin adanya peningkatan di bidang politik, ekonomi, pertahanan keamanan hingga pertukaran kunjungan pada cakupan pendidikan dan sains.

"Harapan kami tentunya agar kerja sama strategis kedua negara dapat mendukung setiap program prioritas utama pemerintah, terutama program swasembada pangan dan energi, makan bergizi gratis hingga program hilirisasi," katanya.

To Lam, kata Sultan, memiliki pandangan diplomatik yang cukup terbuka dan progresif. Ia menilai To Lam mampu memahami hambatan-hambatan kenegaraan dan menemukan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

"Beliau adalah tokoh penting di balik pencapaian ekonomi Vietnam yang mengesankan saat ini. Insyallah Presiden Prabowo akan segera melakukan kunjungan balasan ke Hanoi," ungkapnya.

DPD bersama DPR dan MPR RI, kata Sultan, berkomitmen menjalin dan memperkuat kohesivitas politik dengan Majelis Nasional Republik Sosialis Vietnam. Sultan berharap pertemuan ini menciptakan dampak positif ke masyarakat di dua negara.

"Kami berkomitmen mendukung setiap langkah diplomatik dan kebijakan pemerintahan kedua negara. Tentunya yang berdampak positif bagi masyarakat Indonesia dan Vietnam", imbuhnya.

(dwr/whn)

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan Najamudin tengah disorot setelah ia mengusulkan agar dana zakat digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Sultan menyampaikan usulan tersebut usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Kendati demikian, ide supaya zakat dialokasikan untuk makan siang gratis tidak langsung diterima semua pihak, termasuk Istana dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Terkait hal itu, apa alasan Sultan mengusulkan agar zakat digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis?

Alasan Ketua DPD usul zakat untuk membiayai makan bergizi gratis

Pada awalnya, Sultan meminta pemerintah membuka kesempatan supaya pembiayaan makan bergizi gratis dilakukan melalui zakat, infak, dan sedekah.

Ia beralasan, masyarakat Indonesia mempunyai DNA atau sifat gotong royong.

Selain itu, alokasi zakat untuk membiayai makan bergizi gratis juga dipandang membantu meringankan beban pemerintah.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program makan bergizi gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG),” ujar Sultan dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

“Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran ini betul-betul ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya saja 'kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” tambahnya.

Istana sebut usulan zakat untuk makan bergizi gratis memalukan

Menurut Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto, usulan dana zakat dialokasikan untuk makan bergizi gratis merupakan ide yang memalukan.

Purnawirawan TNI jenderal bintang tiga tersebut mengatakan, penggunaan dana zakat seharusnya mengikuti syariat dan tidak bisa digunakan sembarangan.

“(Anggaran makan bergizi) tidak ada yang ngambil dari mana tadi? Zakat atau apa, wah itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami,” kata AM Putranto dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Meski pelaksanaan makan bergizi gratis menelan anggaran yang besar, AM Putranto menegaskan, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun agar program ini berjalan pada 2025.

Program tersebut diharapkan memberi dukungan terbaik untuk anak-anak dan ibu hamil.

DPR ingatkan penggunaan zakat

Terpisah, anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina menuturkan, dana yang tepat digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis adalah corporate social responsibility (CSR) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia tidak sependapat dengan usulan Najamudin karena dirinya tidak ingin penyaluran zakat mengganggu hak penerima atau mustahik.

Sebabnya, zakat adalah instrumen ibadah yang penggunaannya ditentukan secara spesifik sesuai syariat untuk delapan golongan (asnaf) yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60.

Selain itu, Selly juga menegaskan, makan bergizi gratis sudah menjadi tanggung jawab bersama yang semestinya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara.

“Meskipun program makan bergizi gratis memiliki tujuan yang baik, penggunaannya dari dana zakat harus benar-benar dipastikan menyasar golongan yang berhak, seperti fakir dan miskin, tanpa melanggar ketentuan agama,” jelasnya dikutip dari Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Baznas tekankan penerima zakat adalah fakir miskin

Sementara itu, Noor Achmad selaku Ketua Baznas menyampaikan, alokasi dana zakat untuk program makan bergizi gratis sangat mungkin dilakukan jika diperuntukkan bagi fakir miskin.

Dilansir dari Kompas.com, Rabu (15/1/2025), ia menjelaskan, golongan mustahik memang berhak memperoleh zakat, infak, maupun sedekah.

Namun, tanpa program makan bergizi gratis pun, Baznas juga sudah menyalurkan zakat kepada fakir miskin.

Salah satunya dengan mempersilakan siapapun yang tidak mampu membeli makanan untuk datang ke Baznas.

“Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” tutur Noor.

Kepala BGN enggan berkomentar

Berbeda dengan Istana, DPR, dan Baznas, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana tidak mau berspekulasi lebih jauh soal alokasi zakat untuk makan bergizi gratis.

Ia beralasan, keputusan untuk menggunakan zakat merupakan ranah Prabowo selaku Presiden.

Eks dosen Institut Pertanian Bogor tersebut juga tidak mau berkomentar banyak mengenai kemungkinan Prabowo menyetujui usulan yang disampaikan Najamudin.

“Ini wilayah Presiden,” ucap Dadan dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq menilai usulan penggunaan zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya memicu polemik baru. Harusnya, para pemangku kepentingan (stakeholders) fokus menyempurnakan pengelolaan program MBG yang dinilai masih banyak kekurangan.

?Setelah lebih dari sepekan berjalan program MBG dinilai masih banyak kekurangan baik dari variasi menu maupun keseimbangan gizi dari setiap sajian. Harusnya semua stakeholder fokus menyempurnakan pelaksanaan program bukan malah memicu polemik baru yang tak perlu seperti melontarkan penggunaan zakat untuk MBG karena tidak landasan syar?i maupun sosiologisnya,? ujar Maman Imanul Haq, Jumat (17/1/2025).

Untuk diketahui, lontaran penggunaan zakat untuk program MBG disampaikan Ketua DPD RI Sutan B Najamudin. Usulan ini untuk bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dalam program yang menjadi unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.



Kiai Maman-sapaan akrab Maman Imanul Haq-mengatakan peruntukkan dana zakat diatur secara ketat dalam syariat Islam. Menurutnya, dana zakat digunakan untuk mendukung delapan asnaf (golongan) sesuai ketentuan syariat.

Kedelapan asnaf itu adalah fakir, miskin, amir, mualaf, orang yang terlilit hutang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fisabililah. ?Ketentuan ini juga dikuatkan dengan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jadi tidak bisa digunakan secara serampangan,? katanya.

Zakat, kata Kiai Maman, memiliki sistem yang berbeda karena telah diatur secara syariah oleh agama. Menurutnya, penggunaan dana zakat sebaiknya tetap difokuskan pada program-program yang lebih spesifik untuk memberdayakan kelompok penerima zakat.

Dana zakat, sebaiknya digunakan untuk membantu fakir dan miskin, pemberdayaan mustahik agar dapat beralih menjadi muzakki (pemberi zakat). ?Penggunaan zakat untuk program yang bersifat umum dan melibatkan seluruh masyarakat yang tidak termasuk kategori penerima zakat, melanggar prinsip pengelolaan zakat,? kata Kiai Maman.

Hal ini berbeda dengan program MBG yang merupakan program pemerintah yang didesain secara sistematis dan telah dianggarkan sebesar Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN bersumber dari pembiayaan yang lebih tepat untuk program-program yang sifatnya umum dan menyasar masyarakat luas, termasuk program kesehatan dan peningkatan gizi. ?Jadi tidak perlu menggunakan dana zakat,? pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin panen kritikan imbas mengusulkan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Sultan dianggap cari muka ke Presiden Prabowo Subianto .

"Ketua DPD tidak usah mengutak-atik program makan bergizi gratis. Biar ketua DPD tahu, paham, dan tidak bodoh bahwa program makan bergizi gratis bukan janji janji warga," ujar Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada SindoNews, Kamis (16/1/2025).

Dia mengingatkan bahwa makan bergizi gratis adalah program Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. "Siapa yang berjanji, dia harus bertanggung jawab. Akan lebih baik, daripada hanya cari muka ke Prabowo," ungkapnya.



Uchok pun meminta Sultan B. Najamudin untuk fokus mengurusi DPD yang kewenangannya terbatas. "Makanya ketua DPD jangan hanya ngomong. Sekali ngomong hanya memalukan," pungkasnya.

Kritikan juga datang dari Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. "Lebih tepat mereka yang urunan. Program makan gratis itu untuk rakyat, malah disuruh urunan. Logikanya gimana?" ujar Fadhli.

Fadhli mengatakan, jika ingin program makan gratis sukses, maka DPD RI yang harus urunan membiayainya. "Kalau mereka juga betul bersimpati, potong saja gaji mereka sekian persen, hitung-hitung zakat profesi," pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengusulkan Kabinet Merah Putih yang terlebih dahulu membiayai program Makan Bergizi Gratis tersebut. "Kan sebelum dari masyarakat ikut terlibat, maka dimulai dari kabinet Prabowo," ujar Jerry.

Dia juga mengusulkan semua wakil rakyat atau DPD dan DPR membantu pembiayaan program tersebut. "Jadi soal budgeting maka untuk dana desa bisa di-switch ke program makan bergizi gratis," ungkapnya.

Selain itu, dia mengusulkan makan bergizi gratis menyasar panti asuhan dan panti jompo. "Atau untuk anak-anak yang ekonominya mapan orang kelompok borjuis sebaiknya tak diberikan (makan bergizi gratis, red), nanti diajarkan mereka membawa makan sendiri," pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mengkritik keras usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diketahui, usulan ini sebelumnya disuarakan oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, penggunaan dana zakat untuk MBG sebagai usulan yang salah kaprah dan melenceng dari Program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo. Sebab, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan.

?Yang saya tahu, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan. Ada juga rencana penambahan Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus 2024, kenapa tiba-tiba Ketua DPD RI mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat. Ini seperti mimpi di siang bolong,? ujar Toha, Kamis (16/1/2025).



Menurut dia, MBG adalah Program Pemerintahan Presiden Prabowo yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Sumber anggaran program pemerintah itu dari APBN.

"Tentu pemerintah sudah memiliki skema menyukseskan MBG. Kita juga mesti percaya, pemerintah akan bertanggung jawab untuk memenuhi anggaran yang diperlukan. Usulan penggunaan dana zakat untuk MBG jelas tidak tepat sasaran,? ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam ajaran islam, zakat hanya diperuntukkan untuk delapan kelompok (asnaf), yakni; fakir, miskin, amil (petugas zakat), terlilit utang, baru masuk islam (muallaf), budak (hamba sahaya), pendakwah, dan musafir yang kehabiasan uang.

?Sesederhana ini memahami peruntukan zakat, apakah 82,9 juta pelajar yang ditargetkan menerima MBG tahun 2025 masuk 8 kategori tersebut?? tuturnya.

Toha sangat menyayangkan usulan yang disampaikan Ketua DPD RI. Dia tidak menafikan bahwa kondisi keuangan negara ini belum baik, tapi usulan itu mestinya yang mencerdaskan, bukan menyeleweng dari kaidah keilmuan. Apalagi ini menyangkut ajaran agama.

?Apa kita tega mengategorikan semua pelajar yang menjadi sasaran MBG itu fakir atau miskin. Ingat, program MBG ini untuk semua golongan, termasuk pelajar nonmuslim. Jangan sampai usulan ini justru mengarah pada penistaan agama,? pungkasnya.

JAKARTA - Usulan Ketua Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) Sultan Baktiar Najamudin agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis dinilai tak logis. Sultan diminta melakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam sebelum melempar usulan.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, secara institusional, program makan bergizi gratis dari awal adalah program andalan Pemerintahan Prabowo Subianto . ?Sehingga tak pas bila rakyat yang malah menanggung jawab keuangannya,? kata Agung kepada SindoNews, Kamis (16/1/2025).

Menurut Agung, justru yang lebih logis, usulan lewat pembiayaan melalui APBD agar sinergitas program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ?Secara personal, sebaiknya ke depan hindari pernyataan-pernyataan kurang produktif semacam menambah beban ekonomi masyarakat apalagi usulan tersebut dari awal program pemerintah,? tuturnya.



Karena, lanjut dia, saat ini kondisi keuangan warga lagi terdampak akibat menurunnya daya beli. ?Ini lebih ke personal statement. Mungkin sebelum memberi usul, coba DPD mengkaji lebih dalam secara institusional, sehingga lebih jelas rasionalisasinya dan minim ekses,? pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang.

Sultan mengusulkan urunan warga untuk merespons program MBG yang dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN.

"Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Jakarta -

Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan hal itu harus ditanyakan kepada ulama.

"Kalau mau mengalokasikan dana zakat untuk program MBG, maka harus dilakukan kajian dulu. Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?" kata Saleh kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Ketua Komisi VII DPR RI ini mengatakan tidak semua siswa yang menerima makan bergizi gratis masuk golongan berhak menerima zakat. Menurutnya, zakat merupakan persoalan keagamaan.

"Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianologikan seperti itu? Ini persoalan keagamaan. Wilayahnya para ulama. Mereka yang berhak memberi pendapat," ujarnya.

Saleh kemudian mengungkit aturan pemerintah yang pernah mengurangi beban pajak jika menunjukkan pembayaran zakat. Dia mengingatkan agar penggunaan zakat tak melanggar hukum agama.

"Namun saya ingat, dulu pemerintah pernah membuat aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk. Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama," ujarnya.

Sebelumnya, Sultan mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Simak juga Video 'Komisi IX DPR Akan Ajukan UU Badan Gizi Nasional':

[Gambas:Video 20detik]

(dek/haf)

Jakarta -

Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai makan bergizi gratis. Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, mengatakan masih ada sumber dana lain.

"Saya kira masih ada dana lainnya yang bisa dipakai, jika diperlukan tambahan selain APBN seperti CSR BUMN, perusahaan swasta nasional, royalti tambang dan perkebunan misalnya," kata Fahrur kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Dia mengatakan pemerintah juga bisa mencanangkan gerakan sedekah nasional. Dia mengatakan hal itu dapat menjadi alternatif selain zakat jika memang dibutuhkan untuk program makan bergizi gratis.

"Atau pemerintah mencanangkan gerakan sedekah nasional, itu bisa menjadi alternatif selain zakat bagi usaha untuk gotong-royong berbagi kebaikan yang mendapatkan pahala besar," ujarnya.

"Infak dan sedekah lebih luas jangkauannya dan fleksibel, tidak seperti zakat yang sudah jelas kelompok tertentu sebagai penerimanya," imbuhnya.

Dia mengatakan aturan zakat sudah jelas dalam Al-Qur'an. Dia mengatakan zakat tak bisa digunakan atau disalurkan sembarangan.

"Harta zakat itu sudah mempunyai aturan tersendiri dalam Al-Qur'an, dari mana diambil dan ke mana akan diberikan, maka penggunaan dana zakat harus sesuai peruntukannya tidak boleh sembarangan," kata Fahrur.

Dia mengatakan zakat untuk makan bergizi gratis bisa saja. Tapi, penerimanya harus sesuai golongan yang diatur dalam Al-Qur'an.

"Boleh saja dilakukan jika penerimanya memang dipilah dari golongan yang berhak menerima zakat dan tidak boleh jika bukan kategori penerima zakat sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur'an , surat At-Taubah ayat 60," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan program itu.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," ujarnya.

(dek/haf)

Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Adies Kadir menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG) perlu dikaji dahulu. Dia mewanti-wanti pendanaan program pemerintah itu justru dapat menimbulkan tuduhan gratifikasi.

"Mungkin usulannya bagus tapi kita kan di DPR harus mengkaji karena kadang-kadang orang zakat misalnya, 'saya mau zakat khusus untuk si A berangkat umrah, karena kita lihat dia rajin ibadah, tapi tidak mampu'. Kan nggak mungkin peruntukan itu kita serahkan kemudian diambil untuk makan bergizi gratis," kata Adies kepada wartawan di kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Adies menilai pemerintah pun sudah memiliki mekanisme pendanaan sebelum menggelar program MBG. Pemerintah, kata dia, suda melakukan pengkajian sebelum kebijakan ini diterapkan.

"Pemerintah ini sudah mempelajari dengan baik dan pemerintah, tentunya Pak Presiden, memutuskan untuk memberikan makan bergizi gratis itu sudah ada gambaran untuk diambil dari mana gitu," ungkapnya.

Waketum Golkar ini juga memandang bahwa zakat biasanya sudah ada peruntukannya. Namun, jika memang ada zakat yang diperuntukkan bagi pendanaan program MBG, Adies mewanti-wanti pemerintah harus berhati-hati.

"Cuma kan pemerintah juga harus berhati-hati juga begitu karena kan semuanya melalui pemerintah. Nanti dituduh lagi gratifikasi, kan repot juga. Jadi perlu aturan, kalaupun ada zakat, zakat yang model seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai program MBG. Menurutnya, program andalan Prabowo itu dapat melibatkan masyarakat dari segi pembiayaannya.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

[Gambas:Video 20detik]

(fca/lir)

Jakarta -

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Letjen (Purn) AM Putranto, buka suara soal Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putranto menolak usul itu.

"Ya apa ya seperti itu, ya nggak kan, gunanya zakat kan bukan itu," kata Putranto di kantor KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Putranto menyebut program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini sudah terencana dan dianggarkan secara matang. Pemerintah ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa tapi tidak melibatkan dana rakyat.

"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi nggak mengambil dana-dana (zakat) itu," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada pembiayaan Makan Bergizi Gratis menggunakan zakat. Ia menyebut usulan itu memalukan.

"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi nggak ada yang ngambil dari mana, zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," ujarnya.

Sultan B Najamuddin sebelumnya mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan Makan Bergizi Gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai Makan Bergizi Gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan Makan Bergizi Gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Muhammadiyah Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(eva/rfs)

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang.

Sultan mengusulkan urunan warga untuk merespon program MBG yang dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN.

"Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).



Kensati demikian, Sultan menilai DNA masyarakat Indonesia itu dermawan dan suka bergotong royong. Ia pun menilai, kelebihan itu bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," usul Sultan.

Dengan adanya partisipasi rakyat, ia menilai pemerintah akan terbantu. Selain masyarakat, Sultan mengaku telah meminta bantuan pada duta besar negara lain agar dapat turut serta menyukseskan program makan bergizi gratis.

"Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi, nah ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita," ucap Sultan.

"Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas," sebutnya.

Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin, mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

"Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," lanjutnya, seperti dikutip dari detikcom.

Dia menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program makan gratis bergizi ini.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.

"Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," sambungnya.

Menurutnya, pemerintah jadi tidak sekadar menggunakan sumber dana dari APBN. Dia juga mengatakan pernyataan dari pemerintah Jepang yang menyatakan bakal mendukung program MBG.

Sebelumnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengusulkan dana infak dan sedekah yang selama ini biasa dikelola pelbagai lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah agara dapat digunakan untuk mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

"Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah itu untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (13/1).

Gus Yahya mencontohkan dana infak dan sedekah ini bisa digunakan untuk memberikan menu tambahan pada program makan bergizi gratis. Semisal memberikan tambahan menu susu atau telur kepada para siswa yang saat ini belum ada di menu makan bergizi gratis.

"Mungkin tambahan misalnya bubur kacang hijau, tambahan gizi seperti itu ini sangat memungkinkan," kata dia.

Di sisi lain, Gus Yahya mengatakan dana infak dan sedekah ini lebih 'longgar' untuk digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis ketimbang zakat.

Sebab, ia beranggapan dana zakat jika dipergunakan untuk program Makan Bergizi Gratis, maka tak bisa semua sasaran menerimanya.

"Karena zakat ini harus diterima oleh kelompok-kelompok yang spesifik yang di dalam wacana fikih sebagai kelompok-kelompok yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat. Tapi di berbagai lembaga pengelola, itu kan bukan cuma zakat yang dikelola, tapi ada juga infak dan sedekah, yang itu lebih longgar," kata dia.