Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mendorong akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Salah satunya dengan memanfaatkan aset milik Pemerintah Provinsi Jateng untuk digunakan sebagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Luthfi mengatakan dirinya sudah menginstruksikan kepada Tim Percepatan Program MBG Jawa Tengah untuk memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai dapur SPPG. Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng serta 1 aset milik BUMD. Jumlah tersebut terdiri dari 12 bangunan dan 7 bidang tanah.

Selain itu, terdapat 34 SMK di Jateng yang memiliki catering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM. Sejauh ini, sudah ada 7 satuan pendidikan yang masuk daftar usulan dapur SPPG.

Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyukseskan program MBG. Termasuk dengan TNI dan Polri yang juga memiliki dapur SPPG.

"Langkah ke depan kita bentuk tim MBG, tingkat kabupaten kita bentuk. Kemudian kita rapatkan dengan seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).

Dalam rapat koordinasi di kantornya, Luthfi menjelaskan langkah lain yang ditempuh Pemprov Jateng yaitu menggandeng pihak swasta, dalam hal ini adalah pengusaha jasa boga. Terkait ini dia sudah menyiapkan memorandum of understanding (MoU) dengan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI).

"Kita sudah rapat dengan beliau (Ketum DPP APJI) dan seluruh jajarannya terkait program pemerintah yaitu MBG. Di mana mereka akan kita ikut sertakan dalam rangka menyukseskan program makan bergizi gratis," kata Luthfi.

Luthfi menjelaskan Tim Percepatan Program MBG yang ia bentuk diketuai oleh Wakil Gubernur Taj Yasin dan sekretarisnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng, Sujarwanto. Tim ini bertugas untuk mengkonsolidasikan seluruh upaya percepatan MBG di Jawa Tengah, termasuk koordinasi dengan tim tingkat kabupaten/kota.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah mendukung wacana koalisi permanen yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Fahri mengatakan saat ini sudah waktunya untuk melakukan konsolidasi politik.

"Memang sudah waktunya kita konsolidasi politik setelah lebih seperempat abad reformasi," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Fahri mengatakan dewasa kini politik di Indonesia mulai merusak banyak hal. Dia menyebutkan saat ini waktu yang tepat untuk bebenah.

"Politik kita mulai merusak banyak hal. Ini waktu kita berbenah. Elite politik harus bersatu," kata Fahri.

Karena itulah, Fahri menilai elite politik harus bersatu. Dia mengatakan koalisi permanen untuk menyatukan elite itu harus segera dilakukan.

"Koalisi untuk menyatukan elite harus segera dibuat," ujarnya.

Ide koalisi permanen dari Prabowo itu sebelumnya disampaikan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) setelah menghadiri acara silaturahmi kebangsaan di kediaman Prabowo, Hambalang, Jawa Barat. Cak Imin mengatakan Prabowo menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

"Intinya, memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata Cak Imin kepada wartawan, Jumat (14/2).

PKB, menurut Cak Imin, menyambut baik tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

"Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin membentuk koalisi permanen. Ara mengatakan koalisi pendukung Prabowo di DPR mencapai 80%.

Hal itu disampaikan Ara setelah menghadiri acara silaturahmi di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

"Kita lagi parlemen 80%, 80% di parlemen. pemerintah solid ya,dan presiden akan ke arah koalisi permanen, ya," kata Ara kepada wartawan.

Hal serupa juga disampaikan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menghadiri acara tersebut. Cak Imin mengatakan Prabowo menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

"Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata Cak Imin.

PKB, kata Cak Imin, menyambut baik tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

"Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

kemarin misalnya ada insiden, saya kira dibanding apa yang sudah dicapai, itu kecil sekali

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meyakini makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan makanan berkualitas, mengingat sistem pengorganisasian program itu dapat dipercaya atau diandalkan.

"Saya kira keseluruhan sistem pengorganisasian dari program ini, saya kira sangat-sangat reliable untuk menjamin kualitas dari produk dan manfaat yang diterima," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan wartawan mengenai insiden keracunan yang dialami 40 siswa-siswi di SD Dukuh 03, Sukoharjo pada Kamis (16/1). Insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Lebih lanjut, Gus Yahya menyampaikan insiden seperti itu memang dapat terjadi. Namun, menurutnya, dengan penguatan pengawasan dan kontrol, terutama Badan Gizi Nasional, terjadinya kejadian serupa dapat dicegah ke depannya.

"Bahwa kemarin misalnya ada insiden, saya kira dibanding apa yang sudah dicapai, itu kecil sekali. Insiden kemarin itu kan hanya melibatkan, ya mungkin beberapa, hanya 40 siswa. Dibanding capaian BGN sekarang, per hari ini tadi informasi juga dari Pak Kepala BGN sudah 800 ribu, kasus itu kecil sekali dan itu bisa dengan mudah dikoreksi," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1), Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf buka suara soal usulan Ketua DPD Sultan B Najamuddin agar memakai dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).

Ulama yang akrab disapa Gus Yahya ini menegaskan, zakat sudah ada peruntukannya bagi golongan yang berhak menerima.

"Kalau soal zakat itu ketentuan agamanya jelas, zakat itu untuk asnaf, zakat itu untuk asnaf," kata Gus Yahya di Surabaya, Jumat (17/1/2025).

Gus Yahya kembali menegaskan, jika bukan golongan yang berhak menerima, maka zakat tidak boleh disalurkan.

"Saya sudah bicara juga soal ini, ya zakat itu untuk asnaf, yang bukan asnaf nggak bisa dapat zakat," tegasnya kembali.

Gus Yahya menilai ketimbang zakat, lebih baik memakai infak atau sodakoh yang bersifat umum atau ditujukan khusus untuk program makan bergizi gratis.

"Kalau mau pakai infak, sodakoh yang bukan zakat itu bisa lebih umum tasyarofnya," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan program makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Ketum Pengurus Pusat (PP) Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa berbicara soal program makan bergizi gratis saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Khofifah mengusulkan agar Raudhatul Athfal (RA), sekolah islam setingkat TK, juga masuk cakupan program tersebut.

"Kami tadi juga menyampaikan soal makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini belum masuk secara eksplisit adalah RA, Raudhatul Athfal. Jadi sebetulnya antara TK dan RA cuma beda bahasa, RA ini bahasa Arab kalau diterjemahkan ya taman kanak-kanak. Nah ini dalam koordinasi Kemenag," kata Khofifah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Khofifah mengaku sudah berkeliling ke berbagai daerah untuk memantau program tersebut. Ia mendapatkan aspirasi keinginan agar Raudhatul Athfal juga mendapatkan makan bergizi gratis.

"Jadi sejauh yang saya keliling ke berbagai daerah, mereka juga merasakan pentingnya sapaan yang sama, jadi kemungkinan kalau belum tersapa, karena perluasan aja yang harus dilakukan," ujarnya.

"Kami menyampaikan bahwa RA juga sebaiknya masuk coverage dalam program makan bergizi gratis," lanjut Khofifah.

Khofifah menyarankan agar para guru Raudhatul Athfal untuk mengusulkannya ke Kanwil Kemenag. Menurut dia, hal itu perlu dibicarakan agar menjadi keputusan nasional nantinya.

"Maka ikatan guru RA Jawa Timur itu akhirnya melakukan raker di kantor Kemenag Jatim, saya menyampaikan minta aja untuk direkomendasikan oleh Kanwil Kemenag Jatim ke Kementerian Agama sehingga bisa menjadi keputusan nasional," ujarnya.

Simak video: Menerka Masa Depan Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara soal program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Megawati mempertanyakan cara pembangunan proyek 3 juta rumah tersebut hingga cicilannya.

Hal itu diungkap Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Megawati mempertanyakan dasar program tersebut mulai lahan hingga anggaran.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahe tanahe sopo (tanahnya-tanah siapa) kan gitu, cicilane piro (cicilannya berapa) dengan korelasinya apa, perekonomian kita gimana," kata Megawati.

Megawati mengungkit dirinya yang pernah menjabat presiden sehingga ingin tahu dasar program tersebut. Ia lalu menyatakan pernah mendapat penghargaan semasa menjabat presiden karena bisa menyelesaikan utang Dana Moneter Internasional (IMF).

"Jangan lupa loh, saya kan pernah presiden, semua urusannya saya itu selesai, saya dapat award loh, kenapa, loh ga tau loh? Karena bisa menyelesaikan utang IMF," ujarnya.

Diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Hashim mengatakan banyak yang menganggap program tersebut sangat ambisius. Namun, menurut dia, penting untuk memasang target yang tinggi agar tidak cepat puas dan program bisa tercapai.

"Kita harus betul-betul ambisius. Kita harus pasang target tinggi. Yang kita tahu orang Indonesia, kalau targetnya 15 juta (rumah) sudah capai 11 juta sudah puas, kalau bisa harus 16 juta. Let's exceed expectation," tuturnya.

Simak juga video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), menetapkan 12.331 hektare (Ha) lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di 10 kecamatan. Lahan yang berstatus LP2B tak bisa dipakai untuk mendirikan perumahan dan industri.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Lombok Barat, Lalu Najamuddin, mengatakan pemerintah akan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) LP2B untuk menyelamatkan 12.331 Ha lahan pertanian di 10 kecamatan Lombok Barat pada 2025.

"Kami Pemda Lombok Barat sudah menetapkan lahan pertanian 12.331 hektare. Itu lahan tidak boleh lagi dibangun perumahan. Jadi perumahan dibangun di luar lahan yang itu," ujar Najamuddin, Minggu (29/12/2024).

Sehingga, jelas Najamuddin, Pemkab Lombok Barat akan mempertahankan lahan persawahan untuk mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan swasembada Presiden Prabowo Subianto.

"Sekarang juga kami akan cetak sawah baru. Data itu ada di pertanian. Lokasinya di wilayah selatan Lombok Barat," ujar Najamuddin.

Di samping menyelamatkan lahan pertanian, Pemkab Lombok Barat juga menyiapkan lahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan bersubsidi dan non subsidi sebagai daerah penyangga Mataram.

"Harus kami siapkan. Untuk di lahan sawah kami kunci tidak boleh dibangun perumahan. Tersebar ada di Kecamatan Labuapi, Gerung Gunungsari, di 10 kecamatan di luar area persawahan," kata Najamuddin.

Oleh karena itu, program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang ingin mencetak 3 juta rumah subsidi di NTB tetap didukung. Namun, dukungan itu diberikan di luar lahan LP2B.

"Lombok Barat jadi daerah penyangga Kota Mataram tentu harus kami lihat titik lokasi pembangunan. Kami berikan izin. Pangan kami pertahankan. Program 3 juta rumah harus kita siapkan sehingga semuanya oke," jelas Najamuddin.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat dan Mataram, NTB, mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian, yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya, tetapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Menikmati Pesona Gili Meno dari Atas Perahu di Lombok

Menikmati Pesona Gili Meno dari Atas Perahu di Lombok

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memantau uji coba makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Al Mubaarok Manggisan, Wonosobo. Cak Imin menyebut program ini tak hanya menyasar pelajar tapi juga santri.

Lokasi Ponpes Al Mubaarok ini berada di Kecamatan Mojotengah, Wonosobo. Cak Imin menyebut uji coba makan bergizi gratis masih terus dilakukan hingga dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang.

"Jadi semua siswa-siswi termasuk santri akan mendapatkan makan bergizi gratis secara bertahap. Saat ini masih terus dilakukan uji coba sebelum nanti dilakukan pada 1 Januari secara bertahap," kata Cak Imin di lokasi, Senin (16/12/2024).

Cak Imin lalu mengungkap teknis program makan bergizi gratis di lingkungan pondok pesantren. Salah satunya dibuatkan dapur umum sendiri.

"Teknis pondok pesantren karena ini sifatnya mengumpul dan bentuknya dapur umum yang di-support oleh pemerintah, satu hari satu kali makan akan di-support oleh pemerintah. Yang lain masing-masing oleh pondok pesantren itu sendiri," ujar Ketum PKB ini.

Hal ini dilakukan terutama untuk pondok pesantren dengan jumlah santri minimal 3 ribu anak. Sebab, satu dapur umum untuk melayani 3 ribu siswa.

"Satu dapur umum untuk melayani 3 ribu siswa atau santri. Jadi ini untuk pondok pesantren yang jumlah siswanya minimal 3 ribu," jelasnya.

Meski demikian, program makan bergizi gratis ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah menganggarkan Rp 51 triliun.

"Proses bertahap jadi butuh kesabaran. Untuk tahap awal tahun 2025 dianggarkan Rp 51 triliun. Semoga nanti pada tahun kedua dan ketiga semua siswa akan mendapatkan makan bergizi gratis," tutup Cak Imin.

Video: Cak Imin Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Masih Tahap Awal

Video: Cak Imin Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Masih Tahap Awal

Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik anggaran Rp 10 ribu per porsi makan bergizi gratis. Calon gubernur (cagub) Jakarta, Pramono Anung, menanggapi kritik Megawati.

Pramono mengatakan dirinya punya program sarapan gratis jika sudah resmi menjabat sebagai gubernur Jakarta.

"Saya akan punya program sarapan pagi gratis," kata Pramono usai bertemu dengan Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Muhyidin Ishaq di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Sabtu (14/12/2024).

Pramono menegaskan program yang akan dilakukan Pemprov Jakarta jika dirinya sudah dilantik menjadi gubernur ialah memberi makan pagi gratis.

"Iya, sarapan pagi gratis," kata politikus senior PDIP ini.

Pramono sempat menyampaikan gagasannya itu dalam debat kedua Pilkada Jakarta pada Minggu (27/10) lalu. Dia mengatakan program sarapan gratis itu untuk menunjang program makan bergizi gratis yang telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan anggaran sarapan gratis akan berasal dari APBD Jakarta. Pramono memastikan jika sudah menjabat sebagai Gubernur Jakarta, program yang dijalankan akan selaras dengan visi misi pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya kebetulan dari keluarga yang sangat sederhana, untuk itu, kami akan menunjang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu makan siang gratis, maka kami akan berikan sarapan gratis di pagi hari," kata Pramono dalam debat.

Megawati Minta Anggaran Makan Bergizi Dikaji

Sebelumnya, Megawati buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran makan bergizi gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Presiden ke-5 Indonesia itu mengaku tahu harga pangan, bahkan dia juga kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itu, Megawati berharap Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran program makan bergizi gratis.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua," ujarnya.

"Jadi ya gitu, sori ya, Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok," katanya.

Waketum Partai NasDem, Saan Mustopa, merespons usulan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10 ribu. NasDem menilai pemerintah pasti memiliki pertimbangan matang dalam menentukan anggaran itu.

"Ya tentu kan gini pemerintah punya banyak pertimbangan lah ya untuk program makan bergizi," kata Saan usai menghadiri Puncak HUT Golkar ke-60 SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Saan menyebut NasDem memberikan dukungan terhadap program yang diusung oleh pemerintah. Ia menilai program makan bergizi gratis sangat baik.

"Tentu NasDem sebagai partai memberikan dukungan karena program ini sangat baik ya, untuk generasi yang akan datang," ucapnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya buka suara soal program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran ,akan bergizi gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.

Presiden ke-5 Indonesia itu mengaku tahu harga pangan, bahkan dia juga kerap mendengar keluhan warga soal kenaikan harga pangan. Karena itu, Megawati berharap Presiden Prabowo menghitung ulang anggaran program Makan Bergizi Gratis.

"Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, 'Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik'. Aduh, pusinglah gua," ujarnya.

"Jadi ya gitu, sori ya, Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok," katanya.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar rapat tingkat menteri. Cak Imin mengungkap seluruh kementerian di bawah Kemenko PM sepakat mengadakan standardisasi pelatihan bagi masyarakat.

"Dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini, kita juga sinergi program. Pelatihan yang berbagai tempat ini, kita standardisasi mutu dan kualitas pelatihan, baik itu kewirausahaannya, pelatihan digitalisasi pengelolaan keuangannya, pelatihan yang menyangkut kemampuan pemasaran yang bisa menyiapkan untuk produk-produk secara bagus," kata Cak Imin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Kemudian, Cak Imin menyebutkan peningkatan kualitas dan mutu pelatihan diberbagai sektor ini juga memiliki kaitan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis.

Ketum PKB itu berharap masyarakat dapat ikut terlibat dan menerima dampak dari program tersebut. Sebab, menurut dia, program makan bergizi gratis punya dampak yang cukup luas.

"Nah, yang terakhir, kami juga akan terus bersinergi untuk bersama-sama agar seluruh pelaksanaan makan bergizi gratis, MBG, ini betul-betul punya dampak ekonomi bagi masyarakat desa, bagi UMKM, bagi koperasi, bagi pelaku ekonomi di sekitar sekolah," sebut Cak Imin.

"Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi, tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat," imbuhnya.