Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (6/5) malam, guna membahas penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan wartawan.

Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu, mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari tuntutan buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025, yang meminta adanya rumah subsidi bagi pekerja.

Dalam pertemuan tersebut disepakati rencana pembangunan 20.000 unit rumah subsidi di Jawa Timur.

“Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri terkait hal tersebut,” ujar Khofifah.

Rumah subsidi tersebut akan disalurkan melalui Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh BP Tapera, dengan sejumlah kemudahan, seperti uang muka 1 persen, bunga tetap 5 persen hingga tenor maksimal 20 tahun.

Gubernur menegaskan meski harganya terjangkau, rumah subsidi ini tetap mengutamakan kualitas dan kelayakan huni.

“Rumah yang layak dan berkualitas untuk kehidupan lebih baik masyarakat Jatim,” katanya.

Sebagai tahap awal, Pemprov Jatim bersama Kementerian PKP menyepakati pembangunan 200 unit rumah subsidi di Kabupaten Gresik yang akan diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni 2025.

Selain itu, disepakati pula kerja sama renovasi 500 rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group, yang akan dimulai dari rumah-rumah tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, pihaknya bersama BP Tapera menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi secara nasional, terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia.

“Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Rumah subsidi ini untuk buruh, guru, petani, nelayan, ART, hingga pekerja migran,” katanya.

Ia berharap program ini dapat menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor yang terkait langsung dengan industri perumahan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi, serta Ketua Kwarda Pramuka Jatim Arum Sabil.

Selain itu turut dihadiri Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, CEO Lippo Group James Riyadi, serta sejumlah pejabat Pemprov Jatim.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan ada kemungkinan program Makan Bergizi Gratis melibatkan kantin sekolah. Hal itu bertujuan agar semakin banyak anak yang bisa menerima manfaat dari program tersebut.

"Itu bagus sekali masukkan dari Ibu Gubernur dan Bupati untuk mempercepat itu diharapkan bisa hybrid," kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Hal ini disampaikannya usai rapat dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (14/4).

Ketua Umum PAN ini mengatakan konsep hybrid nantinya bakal melibatkan kantin sekolah untuk program tersebut. Hal itu diharapkan mampu mempercepat cakupan dari program MBG.

"Jadi yang dapur dibangun selesai oke, yang belum ada dapurnya bisa hybrid. Artinya yang sekolah punya kantin, yang sekolah yang ngadain yang beri makan," tutur Zulhas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam pertemuan tersebut menyambut baik keterlibatan kantin sekolah dalam program tersebut. Menurutnya, kantin sekolah bisa menjadi dapur sehat.

"Terkait dengan MBG, kita sebetulnya punya ruang untuk melakukan percepatan secara lebih masif karena anggarannya juga ada. Jadi kalau ada hybrid, pada dasarnya sekolah-sekolah di Indonesia, di Jawa Timur juga, sangat banyak yang memiliki kantin. Nah kalau kemudian divisitasi kantin-kantin ini nambahin apa supaya masuk kategori dapurnya sehat," tutup Khofifah.

Simak juga Video: Respons Pemerintah soal Omzet Pedagang Kantin Menurun Imbas MBG

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

SURABAYA - Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Timur menggelar audiensi dengan Gubernur Jawa Timur di Gedung Grahadi, Surabaya, pada Sabtu,  8 Maret 2025. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan REI dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor perumahan dan program sosial.

Dalam audiensi tersebut, DPD REI Jawa Timur yang dipimpin oleh Ketua DPD REI Jatim, Mochamad Ilyas, beserta jajaran pengurus menyampaikan sejumlah usulan strategis. Salah satunya adalah optimalisasi implementasi Program 3 Juta Rumah. 

REI Jatim menekankan pentingnya kejelasan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) program tersebut agar para pengembang dapat berkontribusi lebih maksimal dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah dan sektor properti sangat penting untuk memastikan pembangunan perumahan berjalan sesuai target, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui program sosial yang berkelanjutan,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah dalam pertemuan tersebut.

Selain pembahasan seputar Program 3 Juta Rumah, audiensi ini juga menyoroti inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) “Zakat Produktif” yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur. 

Program ini diharapkan dapat berkembang dengan dukungan sektor properti, sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Mochamad Ilyas, Ketua DPD REI Jawa Timur, menyampaikan harapannya agar kolaborasi antara REI Jawa Timur dan pemerintah provinsi terus terbina dengan baik. 

“Kami berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan, terutama dalam menunjang sektor properti dan program-program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Ilyas.

Audiensi ini diharapkan dapat mempererat komunikasi antara Pemprov Jatim dan DPD REI Jatim, sehingga menghasilkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor properti sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur.

Editor : Ali Masduki

Gubernur Jatim Khofifah Indar Prawansa menghadiri sidang paripurna sertijab Bupati-Wakil Bupati Jember di gedung DPRD Jember. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah meminta Pemkab Jember menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pada dasarnya program makan bergizi itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak, lansia dan juga ibu hamil," kata Khofifah, Kamis (6/3/2025).

Khofifah mengatakan MBG merupakan program prioritas nasional yang harus disukseskan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Jatim. Mengingat, program ini juga menjadi penopang visi misi Bupati Jember yang ingin meningkatkan SDM unggul.

"Untuk mendorong terciptanya SDM, salah satu yang dicanangkan Pak Presiden dan Wakil Presiden yang pertama adalah MBG," ujarnya.

Khofifah menambahkan program itu bukan hanya untuk pemenuhan gizi anak saja, melainkan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jember.

Khofifah juga berpesan kepada Bupati Jember, agar dalam merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus linier dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"RPJMN sudah selesai, tetapi RPJMD Provinsi masih belum. Kami ditarget 6 bulan menyelesaikan itu, kalau setelah selesai RPJMD Provinsi bisa jadi acuan RPJMD Kabupaten," terangnya.

Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait menyampaikan bahwa pihaknya memastikan akan menyukseskan MBG yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto.

"Karena MBG adalah program pengungkit ekonomi, apalagi Jember penduduknya banyak. Pasti jumlah dapur sehatnya banyak dibandingkan kabupaten lain," ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Gus Fawait itu juga berencana membangun dapur sehat untuk disewakan ke Badan Gizi Nasional (BGN), supaya ada tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jember.

"Itu nanti akan menjadi tambahan PAD bagi kami, karena anggaran MBG ditanggung penuh oleh pemerintah pusat," tandasnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya memilih dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang bertepatan peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) setiap tanggal 25 Januari.

"Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi, pola makan masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang," ujarnya di Surabaya, Sabtu.

Hal tersebut selaras dengan tema HGN bertema, "Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat" dengan slogan "Makan Bergizi, Keluarga Sehat".

Menurut Khofifah, gizi yang optimal penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak-anak, serta seluruh kelompok umur.

"Gizi baik membuat berat badan normal atau sehat, tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat, serta terlindung dari penyakit kronis dan kematian dini," ungkapnya.

Selain itu, momentum peringatan Hari Gizi Nasional juga selaras dengan program pemerintah yang telah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Menu-menu dalam program MBG sudah memenuhi standar gizi, karena diatur oleh tiga konsultan, salah satunya adalah ahli gizi," tuturnya.

Lebih lanjut, peringatan Hari Gizi Nasional dengan program MBG menjadi satu kesatuan yang akan mendukung pertumbuhan anak di Indonesia.

"Pilih makanan bergizi, ciptakan generasi sehat dan cerdas. Selamat Hari Gizi Nasional 2025," tuturnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Dalam rangkaian persiapan menuju Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Surabaya pada 11-16 Februari 2025, Pimpinan Pusat Muslimat NU (PP Muslimat NU) menggelar pertemuan di Jakarta. Pertemuan itu salah satunya membahas Kontribusi pada program Makan Bergizi Gratis.

Pertemuan ini dilakukan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof Dadan Hindayana dmei membahas kemitraan Muslimat NU dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

PP Muslimat NU menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dengan menyediakan layanan Sentra Pangan dan Penyediaan Gizi (SPPG) melalui inisiatif Dapur Sehat Muslimat NU.

Layanan ini akan fokus pada penyediaan makanan bergizi berkualitas berbasis kearifan lokal yang dapat langsung didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa kolaborasi antara Muslimat NU dan pemerintah dalam program MBG sejalan dengan komitmen organisasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui gerakan sosial yang nyata.

Muslimat NU, kata Khofifah, memiliki jaringan yang kuat di seluruh pelosok negeri, yang memungkinkan program ini dapat diimplementasikan secara efektif dan menyentuh kelompok sasaran dengan tepat.

"Muslimat NU siap menjadi mitra pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis. Kami telah mempersiapkan inisiatif Dapur Sehat Muslimat NU sebagai bagian dari layanan Sentra Pangan dan Penyediaan Gizi (SPPG)," ujar Khofifah, Kamis (23/1/2025).

"Inisiatif ini akan mengintegrasikan penyediaan makanan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia. Dengan dukungan jaringan Muslimat NU di seluruh Indonesia, kami optimis dapat membantu mempercepat pencapaian target program MBG," lanjutnya.

Dalam diskusi bersama Kepala BGN, Prof Dadan Hindayana, Khofifah juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan program MBG.

Dia menekankan bahwa penyediaan makanan bergizi tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi juga pada kualitas, keberlanjutan, dan aksesibilitas.

Prof. Dadan menyatakan apresiasi terhadap peran Muslimat NU yang dinilai mampu menjembatani antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam memperluas jangkauan program MBG ke daerah-daerah terpencil.

Selain itu, Khofifah menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai penggerak utama dalam inisiatif ini.

"Melalui Dapur Sehat, Muslimat NU juga akan memberdayakan kader-kader perempuan di tingkat akar rumput untuk menjadi agen perubahan dalam mendorong pola hidup sehat dan pengelolaan pangan yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam memastikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat," tambah Khofifah.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pemerintah daerah (pemda) ikut membiayai program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

Ia mengungkapkan, pemerintah pusat membuka seluas-luasnya bagi siapapun yang mau berpartisipasi dalam program unggulan tersebut.

"Dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati, ingin ikut serta. Monggo kita buka siapapun yang mau ikut serta," kata Prabowo usai menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Prabowo menuturkan, pemerintah daerah boleh saja membiayai. Asalkan, ia berpesan, pembiayaan dikelola secara efisien sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Ia pun menginginkan agar program tersebut dapat diterima oleh penerima dengan tepat sasaran.

"Boleh yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ikut membiayai program makan bergizi gratis.

Usulan tersebut disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Sebab diketahui, anggaran program MBG sejauh ini hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp 71 triliun untuk program unggulan tersebut.

"Yang termasuk tadi saya matur ke Pak Presiden, di luar dari muslimat, ada Juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," kata Khofifah, Selasa.

Ia menuturkan, tambahan biaya dari APBD untuk program unggulan itu setidaknya bisa meningkatkan standar menu.

Adapun saat ini, anggaran makan bergizi ditetapkan rata-rata sebesar Rp 10.000 per porsi per anak.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Saya sederhananya itu ditambah telur separuh lebih bagus, kira-kira seperti itu," beber Khofifah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Jawa Timur sudah memiliki alokasi anggaran untuk program pangan.

Alokasi itu bisa digunakan jika pemerintah pusat menyetujui penggunaan APBD.

Di sisi lain, ia pun menyampaikan kepada kabupaten/kota di Jawa Timur mengenai pentingnya penggunaan APBD untuk makan bergizi gratis.

"Kabupaten/kota juga saya sampaikan, itu kalau ada sharing penting, lho, untuk meluaskan sapaan, meluaskan cakupan. Mungkin menambahkan gitu ya, kembali-kembali harus konsultan gizinya diajak diskusi," tutur Khofifah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan pendanaannya bukan hanya dari APBN. Sejauh ini selama setahun penuh di 2025 anggaran negara yang dikucurkan untuk MBG ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

Dana APBD hingga zakat diusulkan bisa ikut membiayai tambahan anggaran bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dana dari APBN sendiri juga sebetulnya diwacanakan akan bertambah dari Rp 71 triliun untuk memperluas cakupan Makan Bergizi.

Soal dana APBD ikut membiayai Makan Bergizi Gratis, hal ini diusulkan oleh Gubernur Terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, usulan ini sudah disampaikan langsung olehnya ke Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disampaikan ketika Khofifah sowan ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025) lalu mewakili organisasi Muslimat Nadhlatul Ulama (NU).

Sejauh ini, Khofifah bilang program Makan Bergizi Gratis hanya fokus pembiayaannya lewat APBN. Tepatnya, lewat anggaran yang dikucurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal banyak daerah yang memiliki APBD cukup mumpuni untuk membantu pembiayaan program ini.

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," sebut Khofifah usai melakukan pertemuan dengan Prabowo.

Sebagai contoh, Pemprov Jawa Timur, Khofifah bilang sebetulnya Pemprov memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program Makan Bergizi Gratis. Misalnya, dalam satu menu bisa saja komposisi telurnya ditambahkan dengan pembiayaan dari APBD.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Pemprov Jawa Timur ini sudah punya semacam alokasi anggaran, jikalau nanti misalnya ada sharing dari APBD," jelas Khofifah.

Bahkan, Khofifah juga mengatakan pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau Kota juga diajak untuk menyumbangkan sebagian APBD-nya bila ada ruang fiskal yang cukup. Bukan cuma nutrisinya bisa ditambah, sumbangan APBD juga dinilai dapat memperluas cakupan penerima manfaat MBG.

Dana Zakat Buat MBG

Selain usulan APBD untuk biayai MBG dari Khofifah, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin justru mendorong dana zakat untuk membiayai program prioritas Prabowo tersebut.

Dana zakat dinilai menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat. Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025) yang lalu.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengungkapkan prioritas dana zakat adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin beserta beberapa golongan lainnya yang masuk dalam kategori mustahik atau berhak menerima zakat.

Yang masuk dalam kategori tersebut mulai dari golongan fakir, miskin, gharimin (orang yang berutang untuk kebutuhan hidup), riqab (perdagangan manusia) hingga orang dalam perjalanan yang bukan maksiat (ibnu sabil). Dari situ, Noor Achmad bilang mungkin bisa saja zakat digunakan membiayai MBG, dia menyebutkan Baznas akan menerima usulan tersebut asal sasarannya ialah golongan fakir dan miskin.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi," kata Noor di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025) kemarin.

Wacana Tambah APBN

Sebelumnya, pemerintah sendiri memang membuka opsi untuk menambahkan anggaran Makan Bergizi Gratis dari kocek negara. Anggaran Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun mengamini penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap. Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 15-17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya. "Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebutnya.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kesempatan berbeda bilang sejauh ini memang benar anggaran MBG Rp 71 triliun diperuntukkan hanya untuk target 17 jutaan penerima manfaat yang dilakukan bertahap sampai Desember tahun ini.

Dia bilang, tambahan anggaran untuk MBG bisa dilakukan bila ada penghematan dari anggaran negara. Bila penghematan bisa dilakukan, Zulhas meyakini Prabowo mau menambahkan anggaran MBG hingga menjadi sebesar Rp 140 triliun atau dua kali lipat dari dana awal. Penerimanya pun akan bertambah jadi 80 juta dari awalnya target cuma 17 jutaan selama setahun ini.

"Yang jelas anggarannya Rp 71 triliun, itu nanti yang dapat manfaat 17 juta orang yang bertahap sampai April, ada yang sampai Juni, sampai Desember. Itu bertahap, tidak sekaligus. Kalau nanti pendapatan negara bertambah, penghematan sana-sini bisa didapat, kalau bisa ditambah lagi oleh Presiden Rp 140 triliun, maka seluruhnya nanti itu bisa 80 juta lebih penerima manfaat," bebernya saat ditemui wartawan, Rabu (15/1/2025) kemarin.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan pendanaannya bukan hanya dari APBN. Sejauh ini selama setahun penuh di 2025 anggaran negara yang dikucurkan untuk MBG ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

Dana APBD hingga zakat diusulkan bisa ikut membiayai tambahan anggaran bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dana dari APBN sendiri juga sebetulnya diwacanakan akan bertambah dari Rp 71 triliun untuk memperluas cakupan Makan Bergizi.

Soal dana APBD ikut membiayai Makan Bergizi Gratis, hal ini diusulkan oleh Gubernur Terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, usulan ini sudah disampaikan langsung olehnya ke Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disampaikan ketika Khofifah sowan ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025) lalu mewakili organisasi Muslimat Nadhlatul Ulama (NU).

Sejauh ini, Khofifah bilang program Makan Bergizi Gratis hanya fokus pembiayaannya lewat APBN. Tepatnya, lewat anggaran yang dikucurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal banyak daerah yang memiliki APBD cukup mumpuni untuk membantu pembiayaan program ini.

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," sebut Khofifah usai melakukan pertemuan dengan Prabowo.

Sebagai contoh, Pemprov Jawa Timur, Khofifah bilang sebetulnya Pemprov memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program Makan Bergizi Gratis. Misalnya, dalam satu menu bisa saja komposisi telurnya ditambahkan dengan pembiayaan dari APBD.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Pemprov Jawa Timur ini sudah punya semacam alokasi anggaran, jikalau nanti misalnya ada sharing dari APBD," jelas Khofifah.

Bahkan, Khofifah juga mengatakan pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau Kota juga diajak untuk menyumbangkan sebagian APBD-nya bila ada ruang fiskal yang cukup. Bukan cuma nutrisinya bisa ditambah, sumbangan APBD juga dinilai dapat memperluas cakupan penerima manfaat MBG.

Dana Zakat Buat MBG

Selain usulan APBD untuk biayai MBG dari Khofifah, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin justru mendorong dana zakat untuk membiayai program prioritas Prabowo tersebut.

Dana zakat dinilai menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat. Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025) yang lalu.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengungkapkan prioritas dana zakat adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin beserta beberapa golongan lainnya yang masuk dalam kategori mustahik atau berhak menerima zakat.

Yang masuk dalam kategori tersebut mulai dari golongan fakir, miskin, gharimin (orang yang berutang untuk kebutuhan hidup), riqab (perdagangan manusia) hingga orang dalam perjalanan yang bukan maksiat (ibnu sabil). Dari situ, Noor Achmad bilang mungkin bisa saja zakat digunakan membiayai MBG, dia menyebutkan Baznas akan menerima usulan tersebut asal sasarannya ialah golongan fakir dan miskin.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi," kata Noor di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025) kemarin.

Wacana Tambah APBN

Sebelumnya, pemerintah sendiri memang membuka opsi untuk menambahkan anggaran Makan Bergizi Gratis dari kocek negara. Anggaran Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun mengamini penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap. Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 15-17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya. "Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebutnya.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kesempatan berbeda bilang sejauh ini memang benar anggaran MBG Rp 71 triliun diperuntukkan hanya untuk target 17 jutaan penerima manfaat yang dilakukan bertahap sampai Desember tahun ini.

Dia bilang, tambahan anggaran untuk MBG bisa dilakukan bila ada penghematan dari anggaran negara. Bila penghematan bisa dilakukan, Zulhas meyakini Prabowo mau menambahkan anggaran MBG hingga menjadi sebesar Rp 140 triliun atau dua kali lipat dari dana awal. Penerimanya pun akan bertambah jadi 80 juta dari awalnya target cuma 17 jutaan selama setahun ini.

"Yang jelas anggarannya Rp 71 triliun, itu nanti yang dapat manfaat 17 juta orang yang bertahap sampai April, ada yang sampai Juni, sampai Desember. Itu bertahap, tidak sekaligus. Kalau nanti pendapatan negara bertambah, penghematan sana-sini bisa didapat, kalau bisa ditambah lagi oleh Presiden Rp 140 triliun, maka seluruhnya nanti itu bisa 80 juta lebih penerima manfaat," bebernya saat ditemui wartawan, Rabu (15/1/2025) kemarin.

Ketum Pengurus Pusat (PP) Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa berbicara soal program makan bergizi gratis saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Khofifah mengusulkan agar Raudhatul Athfal (RA), sekolah islam setingkat TK, juga masuk cakupan program tersebut.

"Kami tadi juga menyampaikan soal makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini belum masuk secara eksplisit adalah RA, Raudhatul Athfal. Jadi sebetulnya antara TK dan RA cuma beda bahasa, RA ini bahasa Arab kalau diterjemahkan ya taman kanak-kanak. Nah ini dalam koordinasi Kemenag," kata Khofifah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Khofifah mengaku sudah berkeliling ke berbagai daerah untuk memantau program tersebut. Ia mendapatkan aspirasi keinginan agar Raudhatul Athfal juga mendapatkan makan bergizi gratis.

"Jadi sejauh yang saya keliling ke berbagai daerah, mereka juga merasakan pentingnya sapaan yang sama, jadi kemungkinan kalau belum tersapa, karena perluasan aja yang harus dilakukan," ujarnya.

"Kami menyampaikan bahwa RA juga sebaiknya masuk coverage dalam program makan bergizi gratis," lanjut Khofifah.

Khofifah menyarankan agar para guru Raudhatul Athfal untuk mengusulkannya ke Kanwil Kemenag. Menurut dia, hal itu perlu dibicarakan agar menjadi keputusan nasional nantinya.

"Maka ikatan guru RA Jawa Timur itu akhirnya melakukan raker di kantor Kemenag Jatim, saya menyampaikan minta aja untuk direkomendasikan oleh Kanwil Kemenag Jatim ke Kementerian Agama sehingga bisa menjadi keputusan nasional," ujarnya.

Simak video: Menerka Masa Depan Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Gubernur Jawa Timur Terpilih, Khofifah Indar Parawansa mengunjungi SMPN 1 Candi, Sidoarjo, pada Rabu (8/1). Kedatangan Khofifah untuk meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi malnutrisi pada anak-anak dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis.

Dalam kunjungannya, Khofifah didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Cabup Terpilih Subandi, Dandim 0816, Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo dan Kapolresta Kombes Christian Tobing.

Tiba di SMP Negeri 1 Candi Sidoarjo Khofifah langsung meninjau berbagai tahap implementasi program ini, mulai dari dapur sehat hingga distribusi makanan kepada siswa.

Khofifah mengapresiasi sinergi yang terjalin antara berbagai pihak, seperti Forkopimda Sidoarjo, pelaku UMKM, pihak sekolah, dan masyarakat, dalam mendukung suksesnya program ini.

"Program MBG ini adalah upaya bersama untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak agar terhindar dari malnutrisi," kata Khofifah di SMP Negeri 1 Candi Sidoarjo, Rabu (8/1/2024).

Khofifah menjelaskan, pihaknya mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan program ini di wilayah Kodim 0816 Sidoarjo, yang ditunjang dengan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bersih dan representatif.

Di SPPG tersebut juga, tersedia fasilitas untuk menyimpan stok logistik kering dan basah, serta dapat menyajikan 3.500 porsi makanan setiap hari. Program ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat dengan menyerap 48 tenaga kerja di dapur sehat.

"Program ini memberikan berkah bagi masyarakat Sidoarjo, karena tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan," jelas Khofifah.

Selain itu, Khofifah menyoroti dampak positif program MBG terhadap pelaku UMKM. Dengan adanya pasar baru yang terbuka bagi penjual sayur, bumbu, cabai, dan buah, UMKM lokal dapat meningkatkan pendapatan dan kelas usaha mereka.

"Kami berharap UMKM desa mendapatkan tambahan penghasilan melalui program ini dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung," imbuh Khofifah.

Khofifah juga mengapresiasi budaya gotong royong yang diterapkan di SMPN 1 Candi dalam pendistribusian makanan. Para siswa turut berpartisipasi dalam proses pengambilan dan distribusi makanan sesuai dengan jadwal piket kelasnya, dilanjutkan dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur.

"Para siswa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas program MBG ini. Sikap syukur seperti ini, insya Allah, akan membawa berkah dan kenikmatan lebih bagi mereka," ungkap Khofifah.

Khofifah juga menekankan pentingnya kesetaraan akses makanan bergizi bagi semua siswa, tanpa membedakan latar belakang mereka. "Hari ini, semua siswa, baik yang membawa bekal dari rumah maupun tidak, mendapatkan makanan bergizi yang setara. Ini memberikan nilai tambah tersendiri," jelasnya.

Khofifah berharap bahwa program MBG ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan generasi bangsa ke depan. Ia mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam menyukseskan program ini demi masa depan yang lebih baik.

"Kami berharap program ini dapat menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap membangun bangsa. Mari bersama-sama mendukung program ini untuk kemajuan kita semua," pungkas Khofifah.

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengapresiasi komitmen Muslimat NU mendukung salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Terlebih lagi, Muslimat NU memiliki Koperasi An-Nisa yang bisa turut serta mendukung berjalannya program melalui koperasi," kata Menkop, usai menerima kunjungan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa, di kantornya, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Budi Arie menekankan pentingnya keterlibatan koperasi dalam penyediaan bahan baku seperti telor, beras, susu dan lainnya hingga terlibat dalam distribusinya pada program MBG.

Dia meminta agar dilakukan validasi koperasi-koperasi aktif yang siap untuk terlibat dalam program tersebut. "Kita berharap koperasi menjadi bagian dari ekosistem ini, sehingga harus diorganisir secara bagus karena ini program nasional yang memiliki multiplayer effect yang sangat besar bagi masyarakat," ujar Budi Arie.

Kabupaten Sukabumi, jelas dia, bisa dijadikan sebagai percontohan karena ekosistemnya sudah terbentuk dengan baik. Bahkan, koperasi-koperasi yang ada di Sukabumi sudah dipetakan untuk terlibat dalam program MBG tersebut.

Bagi Budi Arie, ini piloting (Sukabumi) yang yang paling bagus dari 85 piloting, dan ini bisa ditiru untuk Satuan Pelayanan MBG di daerah lain. "Yang pasti, keterlibatan masyarakat dan koperasi harus dilakukan. Sebab, salah satu tujuan dari program ini adalah bagaimana perekonomian rakyat bergerak," katanya.

Hal itu merujuk pada empat tujuan utama dari program MBG. Yaitu, menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, hingga menggerakkan ekonomi rakyat.

Dalam kesempatan itu, Khofifah mengutarakan bahwa pertemuan ini juga sekaligus mengundang Menkop Budi Arie hadir mengisi materi dalam Kongres ke-XVIII Muslimat NU yang akan digelar 12 -15 Februari 2025 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

"Rencana yang akan hadir dalam acara kongres tersebut sekitar 2860 orang, yang terdiri dari Pimpinan Cabang, Pimpinan Wilayah Muslimat se-Indonesia, dan Pimpinan Cabang Istimewa Dunia," ujar Khofifah.

Video: Senyum Khofifah Seusai Nyoblos Ditemani Dua Putranya

Video: Senyum Khofifah Seusai Nyoblos Ditemani Dua Putranya