Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak atau siswa disabilitas perlu penanganan khusus. Ia pun mengajak pihak swasta maupun masyarakat untuk aktif terlibat.

Andra menyampaikan, menu makanan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) tak boleh sembarangan. Ia menyebut ABK sensitif terhadap jenis bahan makanan tertentu.

"Sangat sulit terkait memenuhi atau menyediakan makan bergizi gratis untuk anak-anak istimewa, bukan perkara mudah. Anak disabilitas makan tepung atau senyawa tertentu bisa membuat anak tidak stabil secara emosi dan sebagainya," ujar Andra dalam uji coba Makan Bergizi Gratis di Sekolah Khusus (SKh) Negeri 1 Tangerang Selatan, Senin (28/4/2025).

Uji coba MBG ini dilakukan oleh Yayasan Inklusi Pelita Bangsa untuk SKh di daerah Tangerang Raya. Dalam acara itu, hadir pula Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Mantovani.

Sekitar 1.500 murid sekolah khusus di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan akan mendapat makanan bergizi selama satu minggu. Makanan tersebut dibuat oleh UMKM dengan standar dan konsultasi dari pihak sekolah.

"Kita akan berkolaborasi dan menindaklanjuti serta melakukan percepatan. Ini kan kuncinya bekerjasama, dan alhamdulillah saat ini swasta sudah sama-sama membantu. Banten ini banyak perusahaan yang ingin berkontribusi, tapi kami yang belum bisa memberikan arahan yang pas," kata Andra kepada wartawan.

Sementara itu, Reda Mantovani, yang juga merupakan tokoh penggerak disabilitas, menyebut belum ada kelompok yang fokus membahas MBG untuk anak disabilitas.

"Untuk mengisi kekosongan karena pemerintah masih fokus kepada yang biasa ini, kami yang difabel fokusnya dengan melibatkan beberapa teman-teman yang juga perhatian terhadap disabilitas," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB) menggandeng Grab Indonesia dan OVO menyediakan makanan bergizi bagi sekolah khusus (SKH) di Wilayah Tangerang Raya, Banten, dalam rangka mendukung tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus.

Dikutip dari rilis pers, Minggu, komitmen tersebut disepakati bersama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ketua Pengurus YIPB Muhammad Rizal Sutomo dan Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi.

Ketua Pembina YIPB Maya Miranda Ambasari menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari visi besar yayasan dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak yang sama untuk tumbuh sehat dan berkembang.

"Kami di YIPB percaya bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memiliki potensi luar biasa yang perlu kita dukung bersama. Gizi yang baik adalah pondasi utama bagi mereka untuk bisa belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik,” kata Maya.

Salah satu fokus utama program ini adalah menjangkau sekolah-sekolah luar biasa (SLB) atau Sekolah Khusus (SKH) di berbagai daerah, mulai dari Tangerang Raya.

Maya menargetkan lebih banyak lagi SKH, tidak hanya di Tangerang tetapi juga di berbagai wilayah Indonesia yang dapat menerima manfaat dari program pemberian makanan sehat bergizi tersebut.

"Kami tidak ingin ini hanya menjadi aksi sesaat. Semua dilakukan secara bertahap, dengan perencanaan yang matang agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang," kata dia.

Sebelumnya, program serupa telah dilaksanakan di SLB Negeri 7 Jakarta dan kini tengah diperluas ke lebih banyak sekolah. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, inisiatif ini diharapkan dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak anak berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia.

Ketua Harian YIPB Cahaya Manthovani menuturkan bahwa inisiatif ini membutuhkan kerja sama lintas sektor guna mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif. Salah satunya melalui kolaborasi bersama Grab Indonesia dan OVO.

"Kami berharap inisiatif ini bisa menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut serta dalam gerakan inklusi,” ujarnya.

Neneng Goenadi mengatakan dalam kerja sama ini, pihaknya akan menyediakan makanan sehat bergizi kepada 1.500 murid dan guru yang tersebar di 11 SLB di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan, bekerja sama dengan delapan penjual yang tersebar di sekitar sekolah.

Setiap hari, makanan bergizi akan didistribusikan ke sekolah-sekolah tersebut melalui sistem pemesanan yang telah terintegrasi dengan teknologi Grab.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak yang sama, termasuk akses ke makanan sehat. Program ini tidak hanya mendukung anak-anak SLB, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal dengan memberdayakan UMKM sekitar," ucap dia.

Neneng memastikan semua penjual yang terlibat telah melalui proses kurasi ketat, termasuk pelatihan kebersihan dan kualitas makanan. Selain itu, ada mekanisme pengawasan berupa mystery shopper yang melakukan pengecekan acak guna memastikan standar tetap terjaga.

Menu makanan dalam program ini akan bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, tetapi tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

"Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Karena itu, kami memastikan makanan yang diberikan aman dan sesuai dengan kebutuhan mereka," kata dia.

Sementara itu, President Director OVO Karaniya Dharmasaputra menambahkan bahwa program ini juga menjadi bentuk dukungan perusahaan dalam mendorong inisiatif sosial yang berkelanjutan.

Sebagai platform pembayaran digital, pihaknya tidak hanya berfokus pada inovasi di sektor keuangan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Program ini adalah langkah awal, dan kami berharap dapat terus mendukung program-program serupa di masa mendatang,” kata dia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) belum lama ini meluncurkan layanan seperti '911' khusus perumahan. Layanan bernama Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) ini bisa diakses gratis.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, layanan tersebut bisa digunakan secara gratis hingga permasalahan yang dilaporkan selesai. Fitrah mengatakan, sejak resmi diluncurkan sudah ada 25 kasus yang dilaporkan melalui BENAR-PKP.

"(Layanan) Gratis, gratis. (Sampai masalah selesai gratis?) Iya gratis," kata Fitrah saat ditemui detikcom di kantor Kementerian PKP, Kamis (27/3/2025).

Dalam menyelesaikan permasalahan yang diadukan masyarakat, Kementerian PKP akan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Kementerian ATR/BPN untuk masalah pertanahan, pihak perbankan untuk masalah pembiayaan, dan lainnya. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah yang dilaporkan memerlukan waktu.

Untuk alur pelaporannya, masyarakat bisa menguhubungi WhatsApp di nomor 0812-88888-911. Nantinya, masyarakat bisa mengisi data terkait pengaduan. Setelah itu, masyarakat yang sudah mengisi pengaduan akan diberi 'tiket' elektronik untuk mengetahui progres pengaduannya sudah sampai mana. Semua bisa dilakukan hanya melalui WhatsApp saja.

Sebagai informasi, layanan ini bisa diakses 24 jam. Namun, untuk pengaduan akan diproses pada jam kerja saja yaitu Senin-Jumat pukul 08.00-17.00 WIB.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan kanal pengaduan masyarakat di sektor perumahan. Kanal ini nantinya tidak hanya digunakan untuk pengaduan saja, tetapi juga untuk edukasi dan kepastian hukum bagi konsumen perumahan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, kanal pengaduan ini diluncurkan untuk menunjang Program 3 Juta Rumah, di mana tidak hanya fisik bangunannya saja yang disiapkan tetapi juga adanya kanal pengaduan apabila rumah yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan lainnya.

"Jadi tentu kanal pengaduan ini sangat bermanfaat bagi kita. Kalau boleh kami sampaikan kanal pengaduan ini kami beri nama adalah Benar PKP," kata Fitrah dalam acara Peluncuran Layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu BENAR-PKP, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebutkan perlu adanya bank tanah yang khusus menyediakan lahan di sektor perumahan. Menurutnya, adanya bank tanah khusus perumahan bisa mendorong sisi pasokan atau supply.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Fahri berharap, dengan adanya bank tanah khusus perumahan bisa meningkatkan supply rumah yang dibutuhkan. Selain itu, jika lahan untuk perumahan sudah terjamin kesediannya bisa memberikan kepastian untuk calon investor yang ingin membantu membangun hunian.

Fahri menuturkan, dengan adanya bank tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap, bank tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan rumah susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar. Kerja sama tersebut sudah diteken melalui penandatanganan MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025) lalu.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan pembahasan bersama dengan DJKN, terkait skema pemanfaatan aset di maksud.

Video Wamen PU soal Banjir Jabodetabek: Tak Ada Tanggul Jebol

Video Wamen PU soal Banjir Jabodetabek: Tak Ada Tanggul Jebol

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan akan mengirimkan surat kedua kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kali ini, mereka meminta BPK melakukan audit terhadap rumah susun (rusun) dan rumah khusus.

"Kita juga nanti meminta ke rumah susun dan rumah khusus semua diaudit supaya jelas. Paling lama Senin atau Selasa (suratnya dikirim)," kata Ara kepada detikcom , Jumat (14/2/2025).

Bertujuan untuk mempermudah Kementerian PKP melakukan tata kelola rumah susun (rusun) dan rumah khusus di depannya. Ia menemukan ada beberapa rusun yang kosong meski sudah lama berdiri.

"Supaya bahan koreksi buat kita. Kan belum sampai 4 bulan ini (kabinet terbentuk) supaya ke depannya kami juga bisa belajar," ungkapnya .

Ara mengatakan untuk audit ini akan menyasar ke rusun dan rumah khusus di seluruh Indonesia. Untuk rusun sendiri, Ara menyebutkan minimal ada 3 rusun yang akan diaudit. Adapun lokasinya akan ditentukan oleh BPK.

"Semua (diaudit). Saya juga mendapat informasi ada beberapa rumah susun yang tidak terpakai. Makanya saya mohon untuk dilakukan audit, supaya diukur. Supaya Kementerian yang baru ini bisa belajar dari pengalaman yang ada dan transparan," ucap Ara.

Ia menjelaskan untuk menjalankan visi kementeriannya yang transparan dan anti korupsi, mereka melibatkan inspektur dari luar kementerian yakni dari Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ), dan KPK .

"Kita punya inspektor itu dari Jaksa Agung, Kejaksaan, 2 dari BPKP , satu dari KPK . Dan kita tidak punya inspektor dari dalam, semua dari luar Kementerian. Tujuannya profesional aja, objektif, bukan teman sejawat, biar bisa tegas," ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya Kementerian PKP juga sudah mengirimkan surat kepada BPK. Mereka meminta untuk melakukan audit terhadap pengembang perumahan subsidi yang bertanggung jawab.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan surat laporan ini sebagai tindak lanjut terhadap temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni. Ia menuturkan pengembang nakal yang tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa memperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya , siapa yang bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR / BPN , Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pihaknya menyayangkan adanya subsidi rumah-rumah yang dibuat tidak sesuai dengan standar. Mengingat subsidi yang dibantu oleh negara melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ).

"Kalau kita biarkan akan terus berlangsung seperti ini. Itu yang dirugikan selain masyarakat yang menghuni di dalam rumah yang bersubsidi itu. Tapi negara juga dirugikan," ujarnya.

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 5 Jakarta, Hani Rustisiani menyampaikan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) di SLB Negeri 5 baru ada satu kali sejak program makan bergizi gratis (MBG) diluncurkan pada 6 Januari 2025.

"Susu baru ada sekali sejak program MBG ini berlangsung," katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (21/1).

Sedangkan pada uji coba MBG yang telah dilaksanakan pada 19 November sampai 19 Desember 2024, pemberian menu susu dilakukan setiap hari.

Hani menjelaskan pemberian menu susu yang baru sekali pada program MBG ini lantaran memang pemberian susu dari pemerintah hanya diberikan dua kali dalam seminggu.

Kemudian ketika pelaksanaan uji coba MBG yang berlangsung pada 19 November 2024-19 Desember 2024, menu susu kemasan yang diberikan kepada siswa terlalu banyak kandungan glukosa dibandingkan kandungan susunya. Di mana kandungan glukosa kata Hani tidak baik untuk para murid berkebutuhan khusus.

"Kami pernah dipanggil ke Istana untuk mengevaluasi ini. Saya bilang susunya untuk yang merek Tango itu tidak masuk ke asupan bergizi. Dan kami juga sudah sampaikan bahwa anak-anak autis itu tidak boleh susu coklat dan tidak boleh banyak glukosa," katanya.

Adapun saat ini kata Hani, pemerintah tengah mencarikan solusi menu susu untuk makan bergizi gratis untuk SLB Negeri 5 Jakarta.

"Mereka masih mencari tempat-tempat susu yang baik untuk anak-anak. Jadi langsung susu murni, tidak susu kotak. Mereka menyampaikan akan memberikan susu murni. Tapi masih mencari tempat yang tepat di sini," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menyampaikan menu susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Jakarta akan digantikan oleh menu lainnya yang sesuai dengan kandungan gizi yang ada pada susu. Hal ini dikarenakan wilayah Jakarta tidak memiliki sentra produksi susu.

"Di Jakarta kan bukan sentra susu ya. Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta. Susu akan digantikan oleh sumber lain, ada telur, ada daging, dan tahu, tempe dan lain-lainnya," katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Ia menyampaikan bahwa menu susu dalam program MBG akan diprioritaskan untuk di wilayah-wilayah yang memang memiliki sentra produksi susu.

Adapun terkait dengan kapan pelaksanaan menu susu akan ada dalam program MBG, Philips belum dapat menyampaikannya. Ia menegaskan bahwa menu yang telah disusun oleh BGN sudah memenuhi kebutuhan gizi.

"Belum tahu (kapan diberikannya susu di Jakarta). Yang jelas adalah menu yang sudah disusun oleh BGN kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya," katanya.

Program makan bergizi gratis (MBG) telah berjalan selama dua minggu. Program ini ditujukan kepada sejumlah pelajar di wilayah Indonesia. Salah satunya penerima manfaat makan bergizi gratis hari ini ialah siswa SLB Negeri 5, Slipi, Jakarta.

Di mana hari ini, sebanyak 197 porsi makanan bergizi gratis dibagikan kepada siswa SD, SMP, SMA SLB Negeri 5. Hadirnya program ini disambut baik oleh siswa dan juga para guru, tak terkecuali ialah orang tua siswa.

Wali Murid SMP kelas 9, Sri menyambut baik program makan bergizi gratis ini. Hal ini lantaran ia tidak perlu lagi menyiapkan makan bagi anaknya di sekolah.

"Senang sih, karena kita udah nggak menyiapkan menu dari rumah lagi. Kemudian juga mengurangi pengeluaran kita," katanya kepada detikcom.

Hanya saja, ia meminta porsi yang ada pada program MBG untuk para siswa SLB ini ditambah. Pasalnya, porsi yang ada saat ini kata Sri tidak banyak.

"Paling porsinya ditambahi, karena sekarang itu sedikit. Soalnya anak berkebutuhan khusus itu makannya banyak. Di rumah itu biasanya 2 piring habis," katanya.

Wali murid kelas 7, Lasmi juga menyambut baik adanya program MBG ini. Hal ini lantaran ia tidak lagi perlu memikirkan bekal apa yang akan diberikan untuk anaknya.

"Bagus, karena sekarang kita nggak bingung menyiapkan apa ya menu bekal besok. Karena sudah dapat makan dari sekolah. Paling tinggal menyiapkan buat istirahat keduanya," katanya.

Adapun ketika ditanya terkait tidak adanya menu susu dalam program makan bergizi gratis ini, Lasmi tidak terlalu mempersoalkanya. Hal ini lantaran ada sebagian siswa yang alergi dengan susu sapi.

"Karena ada yang alergi juga kan ya. Jadi mungkin nanti dicarikan penggantinya," katanya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap pihaknya tengah membentuk tim khusus bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Nantinya tim ini akan membantu agar perumahan-perumahan terintegrasi dengan fasilitas umum dan infrastruktur yang sudah ada.

Hal ini ia sampaikan saat hadir dalam seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami lagi bentuk tim dengan Kementerian PU supaya infrastruktur di masa Pak Basuki dan Pak Jokowi dulu, sekitarnya kita masukkan perumahan. Tinggal kita isi dengan rumah," kata Fahri.

Menurutnya, kendala yang ditemukan di lapangan adalah banyaknya proyek perumahan yang tidak ditempati karena jauh dari pusat kota atau aksesnya sulit.

"Kalau (rumah) di pinggiran, lagi kita evaluasi. Itu kan harus terintegrasi karena selama ini jadi banyak yang mangkrak karena tidak terintegrasi," jelasnya.

Pembentukan tim ini juga merupakan salah satu upaya Kementerian PKP dalam penyediaan lahan, terutama di perkotaan. Seperti yang diketahui lahan di perkotaan seperti di Jakarta terbatas. Untuk memenuhi target 3 juta rumah, maka bentuk hunian yang bisa disediakan adalah hunian vertikal seperti apartemen dan rusun.

"Kalau di kota kan kita memanfaatkan lahan yang sudah ada karena kita nggak bisa menyiapkan lahan baru. Kota sudah terlalu padat. Tinggal nanti pengaturannya dibikin tower-tower gitu, kayak Jepang. (Misalnya) Sehektare tanah, penghuni lamanya ambil seperempat hektare, tiga perempat hektare kita bangun lahan baru untuk menyerap pemukim-pemukim baru," jelasnya.

Selain penyediaan lahan, Kementerian PKP juga mendorong agar adanya kemudahan perizinan.

"Nah yang kedua adalah izin, perizinan. Kalau selama ini memang terdengar sektor ini tidak berkembang karena tumpang tindih perizinan dan sebagainya, terutama di pemerintah-pemerintah daerah. Kami sedang mempersiapkan strategi supaya perizinan ini bisa dipercepat," ujarnya.

Ia juga menyinggung sektor perumahan membutuhkan omnibus law untuk mengatasi regulasi yang berbelit-belit. Namun, usulan ini masih dalam tahap diskusi sebelum nantinya diserahkan ke DPR.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar anak sekolah, melainkan juga ke ibu hamil. Per hari ini pemberian MBG untuk ibu hamil sudah dimulai di beberapa tempat, salah satunya di Ciracas, Jakarta Timur.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Prita Laura mengungkapkan kebutuhan gizi dibutuhkan sejak periode golden age, yakni saat anak ada di 1.000 hari pertama kehidupan yang terhitung sejak masih berada dalam kandungan. Maka dari itu Makan Bergizi Gratis juga diberikan untuk ibu hamil.

Prita hari ini meninjau pemberian Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil di Kawasan Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya yang disalurkan oleh SPPG Khusus Yayasan Rumah Aksi Inspirasi ke beberapa posyandu. Dia mengatakan untuk saat ini Makan Bergizi akan diberikan kepada ibu hamil seminggu sekali, meski ke depannya ditargetkan diberikan setiap hari ke ibu hamil.

"Untuk saat ini, sekali dalam sepekan MBG diberikan. Ke depannya, MBG akan diberikan tiap hari kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Lewat posyandu ini, kita ingin memastikan MBG diterima anak sejak mereka berada di masa goldenage, agar terhindar dari ancaman stunting, obesitas, dan dampak malnutrisi lainnya," ujar Prita dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

SPPG Yayasan Rumah Aksi Inspirasi Ciracas sejauh ini melayani sejumlah posyandu, di antaranya Posyandu Anyelir dan Dahlia. Di Posyandu Anyelir tercatat sebagai penerima MBG 4 ibu hamil, 3 ibu menyusui dan 23 balita, total 30 paket. Sedangkan di Posyandu Dahlia, tercatat 10 ibu hamil, 9 ibu menyusui, dan 26 balita, total 45 paket. Secara keseluruhan, SPPG Ciracas ini menyiapkan 300 paket MBG khusus yang disebar ke tujuh posyandu.

Adapun menu makanan yang dibagikan hari ini mulai dari nasi putih, telur mentega, tumis labu siam bakso, dan buah jeruk. Guna memenuhi angka kecukupan gizi bagi kelompok khusus di posyandu ini, juga disediakan susu UHT kemasan.

Ahli Gizi SPPG juga sudah memastikan angka kecukupan gizi dari menu yang disajikan hari ini sudah sesuai petunjuk teknis, antara lain ketentuan yang harus dipenuhi adalah kandungan karbohidrat untuk ibu hamil dan ibu menyusui sedikitnya 200 gram per porsi makanan. Sedangkan untuk balita, kandungan karbohidratnya cukup 100-120 gram.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (6/1/2025).

Diketahui, MBG sendiri menjadi program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Adapun program ini didanai sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

SD Angkasa 5 menjadi salah satu lokasi operasi SPPG Khusus Lanud Halim Perdana Kusuma/Koperasi Angkatan Udara, Jakarta Timur. SPPG ini ditargetkan memasok paket MBG untuk 128 siswa di SD Angkasa 5.

Berdasarkan pantauan detikcom di lapangan, jarak antara SD Angkasa 5 ke SPPG Khusus Lanuh Halim Perdana Kusuma terpaut jarak sekitar 1,1 km. Saat dikunjungi, terdapat sejumlah petugas tengah menyiapkan paket MBG.

Adapun yang SPPG Khusus Lanuh Halim Perdana Kusuma meliputi nasi lengkap dengan lauk berupa ayam teriyaki, sayur buncis dan wortel, serta pisang. SPPG dibagi menjadi beberapa, dapur, ruang saji, ruang penyimpanan daging, dan distribusi.

SPPG Lanud Halim Perdana Kusuma Foto: Andi Hidayat/detikcom

Adapun operasional perdana SPPG Khusus Lanuh Halim Perdana Kusuma ditinjau langsung oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi. Ia terpantau hadir sekitar pukul 08.16 WIB. Tinjauan Budi Arie didampingi Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus.

Adapun kegiatan MBG dilakukan oleh Lanud Halim hari ini didistribusi dalam 2 termin, untuk kelas 1 s/d 3 SD di Jam 8.00 WIB dan untuk kelas 4 SD s/d SMA di Jam 11.00 WIB.

Badan Gizi Nasional (BGN) merilis 190 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang siap memproduksi paket program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai hari ini, Senin (6/1/2025). Diketahui, program MBG ditopang anggaran hingga Rp 71 triliun untuk operasionalnya.

Berdasarkan data yang diperoleh detikcom, tercatat sebanyak 190 SPPG di 26 provinsi yang siap beroperasi. Dikutip dari detikNews, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyebut, program MBG akan beroperasi tepat setelah 78 hari Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-8.

SPPG Lanud Halim Perdana Kusuma Foto: Andi Hidayat/detikcom

"Besok tanggal 6 Januari 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. kira-kira setelah 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap," kata Hasan Nasbi, dalam keterangan video, Minggu (5/1/2025).

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo buka suara soal program penyediaan rumah. Menurut Hashim hampir 11 juta keluarga yang antre mendapat rumah layak.

"Menurut statistik pemerintah, kurang lebih ada hampir 11 juta keluarga yang antrean dapat rumah yang layak, hampir 11 juta," kata Hashim di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Berdasarkan sumber yang sama, Hashim juga menyebut ada sebanyak 27 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Dengan kata lain, mereka tinggal di rumah-rumah berupa gubuk dan sebagainya," ujar adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

Kondisi rumah yang tidak layak huni rentan menimbulkan persoalan stunting. Rumah yang tidak layak huni, tutur Hashim, memiliki tingkat kesehatan yang rendah.

"Dengan lantai yang berupa tanah, dapat air yang tidak bersih, air yang penuh dengan kuman, dengan bakteri, dengan virus, dan sebagainya itu yang menyebabkan stunting juga," terang Hashim yang juga Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi.

Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, seiring dengan membangun 3 juta rumah layak huni, Prabowo juga ingin mengentaskan stunting.

Hashim pun menambahkan sekitar 25% anak Indonesia mengalami stunting.

"Itu menurut pemerintah, ya, 25%. Kita perlu pendekatan approach holistik, holistik. Gizi makanan penting dan perlu, tapi lingkungan hidup yang layak dan bersih juga perlu, sehingga Pak Prabowo putuskan program perumahan masif," tutupnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir tahun 2024, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14,68 triliun,

Dalam paparannya di Kementerian Dalam Negeri, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 145.796 unit rumah.

Dari total seluruh jenis rumah yang dibangun, akan ada 7.645 unit rumah susun, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 10,128 triliun.

Sementara itu, jenis rumah khusus akan dibangun 2,732 unit rumah dan telah disiapkan dana sebesar Rp 986 miliar.

Bagi rumah swadaya, telah disiapkan dana sebesar Rp 3,005 triliun untuk pembangunan 135.319 unit rumah.

Kementerian PKP juga memfasilitasi pembangunan 20.850 unit rumah umum dan komersial dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 189 miliar.

Biaya dukungan manajemen yang disediakan untuk mendukung seluruh program pembangunan perumahan ini adalah sebesar Rp 372 miliar.

Sebagai informasi, anggaran untuk Kementerian KKP tahun 2024 ini telah dialokasikan sejak masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).