Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

"Yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi (penlok) dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta. Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/2025).

Hal itu disampaikan Ara dalam pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga kemarin di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara.

Penetapan lokasi dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara pada Rabu (19/2) lalu. Mediasi itu dipimpin oleh Ara bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pada kesempatan itu, Ara mengimbau Pemda Jakarta mengupayakan agar tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar dalam menentukan penlok.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," imbuhnya.

Selain itu, ia meminta pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air. Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," katanya.

Ara menegaskan prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

"Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan," tuturnya.

(dhw/das)

Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah.

Mataram (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen Perkim) Fahri Hamzah menegaskan program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun tidak mengambil lahan-lahan produktif pertanian, karena bisa mengganggu produksi pangan nasional.

"Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah," ujarnya saat melakukan rapat koordinasi desain penataan perumahan dan permukiman, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Fahri mengingatkan tentang kebutuhan pangan yang meningkat secara global seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga memerlukan lahan pertanian yang luas untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat membuka lahan untuk food estate, agar kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang mencapai 277 juta jiwa bisa terpenuhi secara mandiri tanpa mengimpor dari luar negeri.

Menurutnya, proyek pembangunan perumahan yang tidak mengambil lahan produktif tidak akan mengurangi jatah makan penduduk.

"Sawah luar biasa karena memberikan kita keindahan, hawa yang segar, pemandangan yang baik, biarkan itu tetap menjadi sawah," kata Fahri.

Dia mencontohkan situasi yang kini terjadi di NTB. Provinsi itu awalnya dikenal sebagai Bumi Gora yang selalu swasembada pangan, namun pembangunan perumahan dan gedung-gedung yang dilakukan di persawahan dapat mengganggu keberhasilan swasembada pangan yang selama ini selalu diraih NTB.

"Rumah cari yang kreatif bikin rumah susun tinggal di tempat yang tidak harus menggunakan lahan sawah. Itu visi kami ke depan dalam pembangunan perumahan," kata Fahri pula.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada 6 Januari nanti banyak dicatut dan dijadikan modus penipuan. Anggota Komisi IX DPR F-PDIP Charles Honoris menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi.

Awalnya, Charles mengaku tidak tahu-menahu jika program ini melibatkan swasta. Dia menyayangkan bahwa penipuan dengan modus seperti ini harus terjadi padahal programnya saja belum dimulai.

"Sepengetahuan kami berdasarkan penjelasan dari BGN dalam rapat dengan Komisi IX DPR, pihak yang menyediakan makanan untuk dibagikan dalam program makan gratis bergizi ini adalah satuan pelaksana yang dikelola langsung oleh BGN. Jadi tidak melibatkan katering swasta. Pengadaan bahan makanan untuk produksi pun dilakukan masing-masing satpel dengan melibatkan BUMDes atau Koperasi di wilayah masing-masing. Jadi, sekali lagi tidak ada peran katering swasta dalam produksi makanan tersebut," kata Charles kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).

"Saran kami informasi ini harus disosialisasikan dengan baik agar tidak ada lagi korban yang terkena penipuan semacam ini," tambahnya.

Kemudian, Charles juga mengimbau masyarakat untuk mencari informasi di wadah yang resmi. Dia meminta aparat penegak hukum untuk proaktif menyelidiki penipuan ini.

"Masyarakat juga harus waspada akan banyaknya modus penipuan seperti ini. Mohon bisa mendapatkan informasi terkait program pemerintah melalui kanal-kanal resmi seperti kementerian dan lembaga negara lainnya," katanya.

"Ke depan, kami juga meminta pihak penegak hukum di masing-masing wilayah untuk proaktif melakukan penyelidikan terhadap modus penipuan seperti ini," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak lima pengusaha katering menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan modus penipuan tersebut mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, dilansir detikJatim, Rabu (1/1/2025).

"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu, 72 pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Mereka tergiur tawaran kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para korban.

(azh/dnu)

Jakarta -

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali meninjau uji coba program makan bergizi gratis untuk pelajar dan mengecek kesiapan dapur lapangan di Kesatrian Marinir Hartono, Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan. Ali mengatakan uji coba sudah digelar di 18 titik.

"Sekarang yang sudah ready dan sudah uji coba sudah ada 18 titik dan sudah mengundang para siswa sekolah juga untuk menikmati makanan bergizi gratis ini," ujar Ali di Cilandak, Jaksel, Jumat (20/12/2024).

KSAL tinjau uji coba makan bergizi gratis di Jaksel (Taufiq/detikcom)

Ali mengatakan uji coba dilakukan untuk mendukung program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ali mengatakan harga menu makan bergizi gratis yang disajikan kali ini Rp 10 ribu per porsi.

"Dan ini saya juga sudah mencoba sendiri makanan ini dan gizinya juga menurut ibu dari Badan Gizi Nasional sudah mencukupi dengan nilai Rp 10 ribu," jelasnya.

Dalam menu Rp 10 ribu itu, satu anak mendapatkan nasi, telur, sayur buncis, susu, air putih, dan pisang. Menurut Ali, menu tersebut sudah memenuhi 4 sehat 5 sempurna.

"Dengan nilai Rp 10 ribu sudah ada makanan 4 sehat 5 sempurna apa sekarang? Sekarang mungkin triguna jadi ada susunya, ada buahnya, ada karbonya ada protein, sayurnya sudah ada, telurnya juga sudah ada, dan ini harapannya bisa membantu dari program dari pemerintah yang ingin mencerdaskan anak-anak bangsa ke depan dan nantinya program ini akan bermanfaat untuk mencetak generasi-generasi unggulan dari putra-putri Indonesia," jelasnya.

KSAL tinjau uji coba makan bergizi gratis di Jaksel (Taufiq/detikcom)

Peninjauan uji coba di wilayah lain dilakukan Ali lewat video conference. Dia juga menyimak laporan dari 18 lokasi itu.

Dia mengatakan memang terdapat kendala harga gas untuk memasak di Papua agar menu Rp 10 ribu bisa diwujudkan. Dia mengatakan tidak ada masalah untuk harga bahan makanan.

"Bisa, ini kita udah coba bahkan di Papua tadi kita tanyakan Rp 10 ribu bisa cuma dia kendalanya hanya di gas aja, gasnya lebih mahal di sana, tapi untuk makanannya lauk-lauknya nggak ada masalah," ujarnya.

Sebanyak 18 titik satuan TNI AL yang menggelar uji coba makan bergizi gratis itu ialah Seskoal, Brigif 2 Marinir Gedangan, Menbanpur 2 Marinir Karangpilang, Menkav 2 Mar Semarung Surabaya, Lanmar Opak Surabaya, Kolatmar PLP Purboyo Malang, Kima Brigif 4/BS Lampung, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Yonif 10 Marinir Batam, Pasmar 3 Katapop Sorong, Lantamal VI Makassar, Lantamal IX Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, serta Lanal Biak.

Program ini ditujukan ke siswa SD, SMP, hingga SMA. Sementara ini, makan bergizi gratis di Kesatrian Marinir Hartono disediakan untuk 200 pelajar tingkat SD di Cilandak.

Simak juga Video 'Fatayat NU Nyatakan Siap Dukung Program Pemerintah Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(haf/haf)

JAKARTA - Semua calon yang berlaga di Subang, Majelengka, dan Sumedamg (SMS), khususnya di Subang diuntungkan karena diusung oleh Gerindra. Hal itu diduga akibat pindahnya politikus PDIP Maruarar Sirait ke Partai Gerindra.

?Approval rating di SMS di atas 70%. Bahkan di Subang itu sampai 80%,? kata Koordinator relawan Sahabat Yoshua, Yoshua Sirait saat survei Polling Institute atas pilkada di wilayah daerah pemilihan (Dapil) Jabar IX, yang meliputi Sumedang, Majalengka, Subang (SMS), Jumat (22/11/2024).

Menurut Yoshua, bagi calon pendukung yang puas dengan Prabowo Subianto maka akan memilih pilihan Prabowo. ?Pak Jimat sudah Kader Gerindra dan masyarakat juga bisa melihat survei Gubernur Jabar, Pak Dedi Mulyadi paling tinggi itu juga kader Gerindra. Jadi mudah komunikasi dan menjalankan program program di daerah tersebut,? ungkap Yoshua.

Anak dari Maruarar Sirait ini juga menyebut, adanya keterbelahan suara PDIP di wilayah SMS ini, karena pengaruh Maruarar Sirait yang menjadi anggota DPR tiga periode dari dapil SMS ini pindah dari PDIP ke Gerindra.

?Mungkin ada basis-basis PDIP di wilayah ini yang ikut sama Pak Ara (Maruarar). Mereka memilih bupati-bupati di wilayah ini ikut Pak Ara juga. Jadi basis PDIP pindah ke Gerindra juga,? ungkap Yoshua.

Selain faktor tersebut, hal yang membuat dukungan calon pilkada bergeser ke parpol yang didukung Gerindra dan KIM Plus di wilayah SMS, menurut Yoshua, juga karena Jimat yang juga pindah dari PDIP ke Gerindra. ?Jimat bawa puluhan ribu orang. Termasuk Sekretaris DPC PDIP Nico yang keluar dari PDIP,? kata Yoshua.

Dalam survei Polling Institute ditemukan calon kepala daerah yang diusung Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Olus di Kabupaten Subang, Majalengka, dan Sumedang unggul atas calon yang diusung PDIP. Sebelum nya, di wilayah tersebut dikenal sebagai kandang Banteng Jawa Barat.

Peneliti utama Poling Institute, Kennedy Muslim, mengatakan, survei di Subang dan Sumedang dilakukan pada 6-12 November 2024. Sedangkan untuk survei di Majalengka pada 11-15 November 2024.

Metodologi yang digunakan adalah Multi Stage random sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 400 orang di masing-masing kabupaten, dengan margin error sekitar kurang lebih 5% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Berdasar survei ini, untuk Pilkada Subang calon bupati Ruhimat atau Kang Jimat-Aceng ini berada di posisi teratas dengan 55,5%. Diikuti Reynaldi Putra Andita Budi Raymi dengan 26,9% dan Aset Rohman dengan 12,7%. Sedang yang tidak tahu/rahasia sebesar 5%.

Di Kabupaten Majalengka sebaliknya, calon bupati yang diusung Gerindra, Eman Suherman mengalahkan kandidat petahana Karna Sobahi yang didukung PDIP.

Sementara di Sumedang, situasinya mirip dengan Kabupaten Subang. Pasangan kandidat bupati petahana yang diusung Gerindra, Dony Ahmad Munir mengalahkan 3 kandidat penantang lainnya. Dony-Fajar Aldila 64,7%, Eni Sumarni-Ridwan Solichin 18,8%, Irwansyah-GRA Mustikaningrat 7,1% dan Hendrik-Radya Anom 2,4%.

Mataram -

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor urut 3 Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri akan menggelar kampanye akbar sebanyak dua kali. Kampanye itu akan dihelat di Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Juru Bicara Iqbal-Dinda, Adhar Hakim, mengatakan kampanye akbar bertema 'Bangkit Bersama, Makmur Mendunia' akan digelar di Lapangan Gotong Royong, Masbagik, Lombok Timur, pada 21 November mendatang. Adapun kampanye akbar bertema 'Munajat Makmur Mendunia' akan dihelat di Lapangan Bundar, Lombok Tengah. "Digelar pada tanggal 23 November (2024)," tuturnya saat konferensi pers di Mataram, Senin (18/11/2024).

Penanggungjawab kampanye akbar Iqbal-Dinda, Lalu Kholid Karyadi, mengeklaim kampanye akbar pertama akan dihadiri 30 ribu pendukung pasangan tersebut. Iqbal-Dinda juga akan mengkonsolidasikan dukungan masyarakat saat kampanye akbar tersebut.

Kholid menerangkan kampanye akbar tersebut akan dihadiri oleh sejumlah toko seperti Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia Fahri Hamzah, hingga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Adhar menargetkan Iqbal-Dinda bisa memenangi Pilgub NTB 2024 dengan meraih 40 persen suara. "Tim sudah bekerja keras," ungkapnya.

(gsp/hsa)

Serdang Bedagai -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai (Sergai) memacu program pembangunan pemukiman masyarakat. Hal itu demi kesejahteraan masyarakat Sergai.

Pjs Bupati Sergai Parlindungan Pane menyampaikan komitmen Pemkab dalam mendukung pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sergai disebut memiliki peran viral untuk memastikan masyarakat memiliki hunian layak.

"Peran vital Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dalam memastikan akses hunian yang layak dan pengembangan permukiman yang sehat dan ramah lingkungan bagi masyarakat," kata Parlindungan Pane dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Foto: Pengukuran jalan di perumahan layak huni di Kabupaten Sergai. (Dok. Pemkab Sergai)

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berperan penting, Dinas Perkim memiliki tugas pokok dalam pengelolaan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021-2026, Dinas Perkim berperan dalam menyukseskan program pembangunan daerah di bidang perumahan dan permukiman.

Langkah ini merupakan upaya konkrit untuk mengurangi angka rumah tidak layak huni dan memajukan kawasan permukiman di seluruh wilayah kabupaten dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Seperti yang kita ketahui, Dinas Perkim terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung program pemerintah daerah," ungkapnya.

Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), serta penyediaan sarana dan prasarana umum di kawasan kumuh. Pada tahun 2024, Kabupaten Serdang Bedagai mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkim Provinsi untuk penanganan 40 unit RTLH di kawasan kumuh.

Kawasan ini mencakup wilayah yang memiliki luas antara 10 hingga 15 hektar, sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Selain itu, disediakan bantuan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 600 meter di kawasan kumuh tersebut.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah yang masih memiliki infrastruktur permukiman yang minim. Parlindungan Pane juga menjelaskan bahwa Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 50 unit yang tersebar di Kecamatan Dolok Masihul.

"Bantuan ini ditujukan untuk mendorong warga agar dapat memperbaiki rumahnya secara mandiri dengan dukungan dari pemerintah. Selain bantuan fisik, program ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya hunian layak dan sehat," ucapnya.

Dinas Perkim Kabupaten Sergai juga berfokus pada peningkatan prasarana dan sarana umum di kawasan permukiman. Kabupaten ini mendapatkan dukungan program Penanganan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk pembangunan jalan lingkungan yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sipispis, Sei Rampah, dan Sei Bamban.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan permukiman yang nyaman, sehat, dan mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Parlindungan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur permukiman di kecamatan-kecamatan ini juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal serta memperbaiki kualitas lingkungan permukiman.

"Dengan adanya jalan lingkungan yang memadai, masyarakat akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas sehari-hari, serta menghubungkan area permukiman dengan akses pasar atau pusat kegiatan ekonomi," ujarnya.

Foto: Petugas melakukan pengukuran di lapangan. (Dok. Pemkab Sergai)

Selain fokus pada perumahan dan permukiman, Pemkab Sergai saat ini sedang mendukung program strategis nasional berupa pelebaran jalan nasional di sepanjang Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah. Dinas Perkim tengah melakukan proses ganti kerugian tanah di area ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelebaran jalan yang dimulai dari Kantor Polres Serdang Bedagai hingga ke Simpang SMA Negeri 1 Sei Rampah sepanjang 2,5 kilometer.

Parlindungan Pane menjelaskan pelebaran jalan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat akses transportasi antar wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh daerah. Peningkatan akses diharapkan membuat distribusi barang dan jasa antar daerah lebih efisien.

"Dengan akses yang semakin baik, distribusi barang dan jasa antar daerah diharapkan lebih efisien dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan infrastruktur yang lebih memadai," jelasnya.

Pemkab Sergai mengecek kondisi pelebaran jalan. (Dok. Pemkab Sergai)

Terakhir, Parlindungan menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi dari berbagai pihak yang telah mendukung program-program pemerintah kabupaten. Dukungan ini datang dari berbagai instansi, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun masyarakat.

Parlindungan menegaskan bahwa keberhasilan program perumahan dan permukiman ini tidak hanya berkat kerja keras pemerintah daerah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Parlindungan berharap dukungan ini dapat terus berlanjut sehingga berbagai program pembangunan yang tengah berjalan dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh warga Kabupaten Serdang Bedagai.

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah ikut berperan serta dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai," ujarnya.

Pemkab Sergai terus berkomitmen mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, aman, dan berkelanjutan. Dinas Perkim terus berkoordinasi untuk memastikan setiap program dilaksanakan secara efektif, mulai dari perbaikan rumah warga yang membutuhkan hingga penataan lingkungan permukiman.

Program-program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan hunian dan lingkungan yang lestari. Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah daerah berharap agar Kabupaten Serdang Bedagai dapat menjadi salah satu daerah yang unggul dalam pengelolaan perumahan dan permukiman.

Dukungan penuh dari masyarakat dan sinergi dengan pemerintah pusat serta provinsi menjadi elemen penting dalam mewujudkan visi ini. Melalui program pembangunan perumahan dan permukiman yang komprehensif dan berkelanjutan, Pemkab Sergai terus mengupayakan agar setiap warga dapat merasakan manfaat dari hunian yang layak dan lingkungan yang sehat.

Parlindungan Pane mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung program pemerintah dalam menciptakan masa depan yang Maju Terus bagi seluruh warga Kabupaten Serdang Bedagai.

(mjy/mjy)

Jakarta -

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Prabowo berencana untuk mendirikan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti saat ini.

Rencana pemisahan ini dimaksudkan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus ke depannya. Mengingat pembangunan rumah adalah salah satu program utama yang hendak dijalankan oleh Prabowo pada masa jabatannya. Salah satu program terkait perumahan yang telah dia janjikan adalah program 3 juta rumah.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024) lalu melansir dari detikFinance.

Menanggapi hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tidak masalah dengan rencana tersebut. Dia menilai rencana ini justru dapat mempermudah pembangunan perumahan agar lebih terfokus.

"Nggak masalah. Jadi kalau yang selalu saya bilang, organisasi itu hanya satu vehicle untuk mencapai satu tujuan," kata Basuki saat ditemui seusai Rapat Kerja di Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (9/9/2024).

Selain itu, menurutnya pemisahan Kementerian Perumahan ini bukan kali pertama dilakukan. Sebelum ada Kementerian PUPR, Kementerian yang mengurus perumahan di Tanah Air juga sempat berdiri sendiri.

"Dulu PU (Pekerjaan Umum) juga, PU saja. Kemudian jadi PU dan tenaga listrik. Kemudian Kimpraswil (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah), menjadi Kimbangwil (Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah)," lanjutnya.

Dia menyebutkan sesuai dengan ucapan Hashim, nantinya Departemen di PUPR saat ini seperti Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan SDA bisa masuk ke Kementerian Perumahan ini.

"Jadi kembalikan PU kepada key off-nya sebagai core business PU. Jadi Bina Marga, Cipta Karya, dan SDA. Nggak apa-apa, karena memang PU sebagai pembina jasa konstruksi," ujarnya.

"Semua aturan mengenai kontruksi akan kembali. Jadi semua aturan konstruksi itu adalah di PUPR secara undang-undang. Yang lainnya mengikuti. Jadi saya kira ga masalah," pungkasnya.

(aqi/dna)

Jakarta -

Dua belas partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendeklarasikan dukungannya untuk Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilgub Jakarta. Suswono berjanji akan mensukseskan program pusat di wilayah Jakarta.

Hal itu disampaikan Suswono dalam sambutannya pada deklarasi Ridwan Kamil-Suswono di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Suswono sambutan usai pasangannya bacagubnya Ridwan Kamil.

"Persoalan Jakarta sudah diungkap oleh para Sekjen tadi sungguh sangat banyak sekali, oleh karena itu kami siap bersama Kang Emil akan menyukseskan program-program pusat yang tadi sudah diwasiatkan oleh Pak Fahri Hamzah bahwa harus in line," kata Suswono.

Suswono mengatakan Ridwan-Suswono akan melanjutkan program gubernur sebelumnya yang menjadi warisan baik. Baik dari Pj Gubernur Heru Budi Hartono hingga eks Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Ya tentu bahwa kami alan in line melanjutkan pembangunan yang juga telah dirintis oleh para gubernur-gubernur DKI sebelumnya, warisan yang baik tentu akan kami teruskan bahkan kami akan tingkatkan, baik dari Pak Heru Budi, baik warisan dari Pak Anies Baswedan, baik warisan dari Pak Basuki Tjahaja Purnama dan juta warisan Bapak Joko Widodo, atau mungkin dari gubernur-gubernur sebelumnya yang mungkin masih ada, semuanya yang peninggalan-peninggalan beliau yang baik akan kami teruskan," tuturnya.

Suswono pun meminta dukungan dari semua pihak untuk dirinya dan Ridwan Kamil. Dia mengatakan membangun Jakarta butuh dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

"Kami tentu juga mohon dukungan dan juga dari para tokoh yang ada di Jakarta ini, baik tokoh kebangsaan, tokoh keumatan, tokoh lintas elemen lainnya, dan juga dari berbagai ormas dan elemen masyarakat. Karena sekali lagi membangun Jakarta perlu dukungan bersama," sebut dia.

Pernyataan Fahri Hamzah

Sebelumnya dalam deklarasi ini, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan gubernur adalah perpanjangan tangan pusat di daerah. Fahri menyindir gubernur pendahulu yang dianggap sibuk berkompetisi dengan pemerintah pusat alih-alih mengurus Jakarta sebagai ibu kota.

Menurut Fahri, masyarakat Jakarta rindu dengan pemimpin yang fokus melayani warganya. Dia menyinggung gubernur yang berkompetisi dengan pemerintah pusat.

"Tadi Pak RK mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini, ada yang bilang Ridho, ada yang bilang Rawon, tapi saya liat ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat," kata Fahri.

Fahri menegaskan gubernur memiliki tugas untuk meneruskan kebijakan dan program pemerintah pusat di tingkat daerah. Menurutnya, gubernur merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat.

"Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari presiden RI, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana agenda pusat," kata Fahri.

"Kalau gubernur seperti masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Jadi ini tolong dicamkan," katanya.

(lir/imk)

Jakarta -

PKS tengah santer diisukan bakal menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang disebut sebagai KIM 'plus' di Pilgub Jakarta. Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyebut potensi bergabung PKS ke dalam KIM menjelang Pilkada 2024 perlu direfleksikan.

"Ya itu perlu refleksi yang agak serius, karena pada akhirnya kan mengideologisasi massa yang agak menciptakan suasana pemilu yang terlalu keras dan tajam seolah-olah tidak ada kompromi akhirnya," ujar Fahri Hamzah di media center Partai Gelora, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024).

Mantan kader PKS itu mengatakan munculnya wacana ini seolah membantah segala pernyataan yang dikeluarkan PKS pada saat pilpres. Fahri mengklaim Gelora menjadi salah satu partai yang menjadi korban dari kerasnya klaim keumatan dari PKS.

"Terutama dan wabil khusus ketika klaim keumatan itu secara berlebihan dipakai untuk menyerang lawan. Nah sehingga saya kira ini perlu refleksi lah ya, karena kita di Gelora seperti jadi korban juga," kata Fahri.

"Karena terlalu kerasnya dan derasnya klaim keumatan selama ini yang menyebabkan kita sendiri jadi agak berkurang keumatan kita gitu loh. Nah saya bilang ini perlu introspeksi lah, perlu refleksi," imbuhnya.

Seperti diketahui, PKS belum mengumumkan terkait keputusan akhir sikapnya dalam Pilgub Jakarta 2024. PKS kini berbicara soal dua opsi yang masih dipertimbangkan perihal posisinya pada kontestasi tersebut.

Hal itu disampaikan jubir PKS Muhammad Kholid dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Dia menyatakan masa pikir-pikir untuk duet mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan kader PKS Sohibul Iman (AMAN) sudah melewati tenggat waktu.

"Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin," kata Kholid kepada wartawan Sabtu (10/8).

"Karena sampai 4 agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki itjtihad opsi-opsi lainnya," tambah dia.

Kholid menyebut PKS mulai mengambil ancang-ancang opsi kedua untuk bekerja sama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Komunikasi dengan KIM, kata dia, pun tengah didalami.

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan, mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar, karena kekurangan kursi. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji, opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan," ucapnya.

Simak juga Video 'PKS: Duet AMAN Lewat Tenggat Waktu, Kini Bahas Opsi dengan KIM':

[Gambas:Video 20detik]

(rfs/rfs)

Mataram -

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora resmi mendukung duet Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024. Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah disebut bakal bergerak untuk memenangkan Iqbal-Dinda di Pilgub NTB 2024.

Dukungan untuk Iqbal-Dinda diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gelora Mahfuz Sidik di Jakarta pada Jumat (9/8/2024). Penyerahan dukungan tersebut juga disaksikan oleh Ketua DPW Partai Gelora NTB Lalu Pahrurrozi.

"Secara resmi, Partai Gelora dengan predikat sebagai partai pendukung bergabung dalam barisan pemenangan Bapak Iqbal dan Ibu Dinda di Pilgub NTB 2024," kata Pahrurrozi.

Pahrurrozi mengungkapkan Partai Gelora merupakan representasi partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilgub NTB. Ia mengeklaaim Iqbal-Dinda dapat membawa NTB menjadi lebih maju.

"Kami pandang pasangan ini dapat lebih cepat mengakselerasi pembangunan di NTB," ujarnya.

Menurut dia, Iqbal juga telah berkomunikasi dengan Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah. "Bang Fahri akan siap bergerak untuk pemenangan Iqbal-Dinda, serta seluruh kader Partai Gelora di NTB," imbuhnya.

Sebagai informasi, Partai Gelora berstatus sebagai partai pendukung di Pilgub NTB 2024. Pasalnya, Gelora tak memperoleh satu pun kursi di DPRD NTB berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Dari 8 daerah pemilihan (dapil) di NTB, Partai Gelora hanya meraup 84.747 suara.

(iws/iws)