Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (KPKP) siap berkolaborasi menggali potensi kelautan dan perikanan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kerja sama ini tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Adapun kolaborasi antara dua kementerian ini terlihat melalui kunjungan kerja yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah ke sejumlah lokasi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) Rabu (19/2) kemarin.

Trenggono dan Fahri Hamzah meninjau lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Udang Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Keduanya berdialog dengan masyarakat nelayan dan meminta dukungan untuk merevitalisasi tambak udang seluas 800 hektare, yang kini masih menjadi tambak tradisional dan lahan belum terpakai. Dalam revitalisasi nanti, Kementerian PKP akan mendukung revitalisasi tambak udang melalui penataan rumah para nelayan tambak di lokasi PSN.

"Kami akan merevitalisasi tambak udang, harapannya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan, serta kesejahteraan rumah tangga perikanan. Nanti Pak Fahri yang akan menata pemukiman masyarakat nelayan tambak," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

Selanjutnya, Trenggono dan Fahri berkunjung ke lokasi budidaya lobster modern yang dikelola pihak swasta dengan para tenaga ahli budidaya dari Vietnam.

"Saya optimis budidaya lobster di Sumbawa ini bisa memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar, bisa memenuhi permintaan lobster di dalam dan luar negeri. Serta bisa meningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari budidaya lobster," ungkapnya.

Trenggono menyebut pihaknya akan membangun kampung nelayan Pulau Bungin menjadi modern. Kampung Nelayan Modern merupakan program yang mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial nelayan menjadi lebih baik, dan lebih berkembang, dengan seluruh dimensinya melalui pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui social engineering. Adapun fasilitasnya yaitu sentra kuliner, indoor dan outdoor area, riverside area, rooftop area, bale nelayan, dan shelter pendaratan ikan. Selain juga dilengkapi bengkel kapal nelayan, stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), fish store, pabrik es, dan lainnya.

"Kami akan bangun kampung bungin modern, abis nangkap langsung dijual disini, kami akan kirim tim untuk menindaklanjutinya. Pak Fahri juga akan menata pemukiman masyarakat nelayan yang merupakan terpadat di dunia ini," ungkapnya.

Tidak hanya melihat potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan saja, Trenggono dan Fahri juga meninjau SMK Negeri 1 Alas yang memiliki jurusan Kelautan dan Perikanan.

Trenggono menyatakan siap mendukung rencana pengembangan pendidikan kelautan dan perikanan melalui pembangunan Politeknik. Apalagi dengan melihat mayoritas masyarakat pulau Sumbawa adalah masyarakat pesisir.

Sementara itu, Fahri menilai daerah Sumbawa memiliki potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar, baik sumber daya alam maupun manusianya. Kedatangannya bersama Trenggono, kata dia, bertujuan untuk menata potensi kelautan dan perikanan di Sumbawa yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kapasitas ekologi dan usaha. Sedangkan Kementerian PKP akan mengurusi pemukimannya.

"Kami datang ke sini karena pak Presiden Prabowo prihatin, yaitu protein dari nelayan tapi pemukiman tidak layak. Dengan sinergi ini, kami yakin bukan hanya mampu menjaga ketahanan pangan, tapi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," jelasnya.

Video: Ini Bentuk Pagar Misterius di Laut Tangerang yang Kini Disegel KKP

Video: Ini Bentuk Pagar Misterius di Laut Tangerang yang Kini Disegel KKP

Ikan menjadi salah satu menu di program makan bergizi gratis (MBG). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ikan yang dipasok ke dapur MBG terjamin kualitasnya.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo meninjau pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kampar, Riau. Di lokasi tersebut, ikan menjadi salah satu bahan baku yang diolah menjadi menu makanan.

Untuk menjaga kualitas ikan, di sana tersedia satu unit Integrated Cold Storage (ICS) yang dikelola unit pengolahan ikan PT. Delta Mina Perkasa. ICS dilengkapi Air Blast Freezer (ABF) kapasitas 2 x 2,5 ton dan Cold Storage kapasitas 2 x 50 ton.

Budi mengapresiasi pengelola ICS yang telah menjadi pemasok utama ikan patin ke 6 dapur MBG, yakni di Tuah Madani, Kampar, Dumai, Ujung Tanjung, Bangko, dan Marpoyan. Dari dapur-dapur tersebut, menu berbasis ikan disalurkan ke 54 sekolah di sekitarnya.

"Tentu kami bangga ICS bisa menjadi bagian dari kebutuhan gizi anak-anak sekolah sekaligus upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semoga dengan dorongan dari pemerintah daerah, makin banyak pelaku usaha yang ikut terlibat dalam program MBG ke depannya," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025).

Budi menjelaskan menu ikan biasa disajikan bergantian dengan menu protein lainnya. Untuk itu, Budi mendorong pemerintah daerah (Pemda) turut berperan aktif agar melibatkan pelaku usaha di daerahnya dalam menyukseskan program MBG.

Budi menilai keberadaan ICS Kampar telah menyokong produktivitas unit pengolahan ikan (UPI) dengan kapasitas produksi mencapai 3 ton bahan baku per hari. Dari bahan baku tersebut, perusahaan mampu mengolah produk fillet 1 ton per hari. Semua bahan baku tersebut berasal dari hasil produksi para pembudidaya ikan patin di Kabupaten Kampar.

"Ini wujud nyata ekonomi sirkular di Kabupaten Kampar. Manfaatkan fasilitas yang diberikan ini, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dari sisi hulu hingga hilirnya," tambah Budi.

Beberapa waktu lalu susu ikan santer terdengar lantaran disebut-sebut bisa menjadi salah satu alternatif susu sapi dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Lantas apakah susu ikan akan masuk ke menu MBG yang akan dimulai pada 6 Januari?

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Sulistyo mengatakan saat ini produsen susu ikan, Berikan Protein dalam proses registrasi menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Susu ikan berasal dari ikan segar yang diolah dengan menggunakan teknologi sehingga menjadi bubuk hidrolisat protein ikan (HPI).

Bubuk HPI ini akan dicampur dengan berbagai macam varian rasa. Saat ini, susu ikan baru mempunyai dua varian rasa, yakni cokelat dan strawberry.

"Saat ini Berikan Protein selaku produsen Susu Ikan sedang proses registrasi untuk menjadi mitra BGN," kata Budi kepada detikcom, ditulis Jumat (3/1/2025).

Budi menerangkan kini sudah ada 44 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terdaftar menjadi mitra BGN dan tengah menunggu proses verifikasi. Pihaknya terus mendorong 1.195 UPI yang memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) menjadi mitra MBG.

"Untuk UPI-UPI yang sudah mendaftar saat ini masih dalam verifikasi BGN, proses distribusi nya juga menunggu hasil verifikasi dari BGN, dalam program ini KKP sebagai support," terang Budi.

Terkait jenis produk atau menu ikan, Budi menjelaskan sebagian besar adalah ikan beku yang disesuaikan dengan lokasi masing-masing UPI. Dalam pelaksanaan pembinaan mitra, pihaknya juga berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebab, program tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi desa.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah memastikan implementasinya Makan Bergizi Gratis akan dimulai 6 Januari 2025. "Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, dia belum mau menjelaskan.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan, per 16 Desember 2024 sebanyak 44 unit pengolahan ikan atau UPI telah terdaftar sebagai calon mitra kerja sama program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo menyampaikan, pihaknya hingga saat ini tengah menyiapkan pelaku usaha hasil perikanan, baik perikanan tangkap hingga pengolahan, untuk terlibat sebagai calon mitra MBG.

“Sekarang sudah ada 44 perusahaan [yang telah terdaftar],” kata Budi dalam konferensi pers capaian akhir tahun KKP 2024, Senin (16/12/2024).

Sejauh ini, Budi mengungkap setidaknya sudah ada 1.195 UPI yang telah memiliki Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP). Dari total tersebut, baru 44 UPI yang telah terdaftar sebagai calon mitra MBG.

Untuk itu, KKP akan mendorong perusahaan-perusahaan yang telah memiliki SKP untuk segera mendaftar sebagai calon mitra MBG. Bahkan, pemerintah bersedia untuk memfasilitasi sejumlah perusahaan untuk dapat terdaftar sebagai calon mitra program tersebut.

“Kami dampingi, kami fasilitasi, kalau ada kendala kami ada petugas customer services untuk beri layanan tersebut,” ujarnya.

Pada awal Desember 2024, Badan Gizi Nasional telah meluncurkan website resmi sebagai platform pendataan calon mitra kerja sama. Platform ini dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran dan komunikasi dengan mitra potensial.

Adapun, salah satu kebutuhan yang cukup besar dan selalu ada yakni protein. Budi menuturkan, nantinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Gizi Nasional akan langsung membeli produk perikanan ke pelaku-pelaku usaha yang telah menjadi mitra.

Sebagai informasi, SPPG nantinya akan memproduksi menu makan bergizi harian sebelum didistribusikan ke para siswa sekolah dasar di masing-masing wilayah.

Sebelumnya, KKP telah melakukan uji coba pertama dapur SPPG milik Badan Gizi Nasional di Bitung, Sulawesi Utara pada pertengahan Desember 2024. Uji coba tersebut merupakan bagian dari komitmen KKP dalam mendukung program makan bergizi dengan Badan Gizi Nasional sebagai leading sector-nya.

Selain berperan aktif dalam uji coba SPPG dengan menyiapkan menu ikan, dukungan KKP terhadap program makan bergizi di antaranya menyiapkan data yang dibutuhkan seperti peta produksi (perikanan budi daya dan tangkap), peta komoditas dan preferensi konsumen.

Kemudian data sebaran UMKM pengolah perikanan, ragam produk hilirisasi perikanan, sebaran dan stok ikan di cold storage hingga data penyuluh, petugas mutu dan koperasi perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong 1.195 Unit Pengolahan Ikan (UPI) daftar menjadi mitra kerja sama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Per 16 Desember 2024, terdapat 44 UPI yang sudah terdaftar sebagai mitra BGN.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan pihaknya terus mendampingi dalam proses pendaftaran sebagai mitra BGN. Pendaftaran tersebut dilakukan melalui situs resmi BGN.

"Kami identifikasi 1.195 UPI yang sudah memiliki sertifikasi kelayakan pengolahan. Kemudian kami informasikan, kami fasilitasi untuk segera mendaftar di website. Jadi, kami mendorong ke sana prosesnya masih berkembang, sekarang sudah 44 yang terdaftar," kata Budi dalam Konferensi Pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai potensi susu ikan masuk UPI yang terdaftar jadi mitra BGN, Budi menyebut pihaknya terus memantau proses pendaftaran registrasi oleh pelaku usaha. Dia juga menekankan akan terus memantau dan mengawasi pendaftaran mitra BGN beberapa hari ke depan.

"Nah, saya kan akan cek, ya. Jadi, ya kami kan semua mengimbau. Jadi, nanti kami pantau beberapa hari sekali, dua hari sekali. Jadi, yang belum (daftar), kami segera melakukan pembinaan, teknis semuanya," imbuh Budi.

Lebih lanjut, pihaknya bersama BGN telah mempromosikan produk-produk protein dalam menu MBG ke sekolah-sekolah. Dia menyebut ada beberapa daerah yang menjadi uji coba implementasi program tersebut, antara lain Bitung, Sulawesi Utara; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Biak, Papua; hingga Pekalongan, Jawa Tengah.

Budi menjelaskan, 25 sekolah di Bitung jadi lokasi uji coba dan di Banjarmasin ada 11 sekolah. "Jadi, kami sudah koordinasi, kami sudah ujicobakan bersama yang masak mereka. Kami dari tim mendampingi pemilihan bahan baku ikan yang baik," jelas Budi.

Sebelumnya, susu ikan santer terdengar masuk dalam menu MBG. Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut pihaknya terus berinovasi dalam mengembangkan salah satu produk turunan ikan tersebut karena dinilai mempunyai aroma amis.

Trenggono menilai karena beberapa masyarakat Indonesia tidak terbiasa dengan aroma tersebut karena jarang mengonsumsi ikan. Dia mencontohkan masyarakat Indonesia bagian Timur yang sudah terbiasa makan ikan sehingga tidak masalah dengan aroma amis.

Pihaknya terus mendorong inovasi dengan memasukkan aneka rasa ke susu ikan, seperti stroberi, cokelat, hingga vanila. Pemberian tambahan rasa ini menjadi salah satu langkah agar masyarakat Indonesia terbiasa.

"Nah, itulah kemudian inovasinya terus berjalan. Itu yang saya maksud dengan hilirisasi. Jadi inovasi jalan terus lalu kemudian taste-nya juga dimodifikasi, dikasih rasa stroberi, dikasih rasa vanila. Tujuannya supaya orang itu terbiasa, dan so far sampai hari ini bagus. Itu sudah dua tahun kurang lebih," kata pria yang akrab disapa Trenggono dalam wawancara khusus dengan detikcom beberapa waktu lalu.

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka memperingati Hari Nusantara 2024 melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis berbahan dasar ikan.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid, di Pekalongan, Sabtu, mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting.

"Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya perikanan, Kota Pekalongan menghadapi tantangan serius terkait prevalensi stunting pada anak-anak. Oleh karena itu, melalui program ini menjadi langkah strategis yang memanfaatkan kekayaan lokal untuk memberikan solusi nyata dalam meningkatkan gizi masyarakat," katanya.

Menurut dia, uji coba program Makan Bergizi Gratis dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Keputran dan SMP Negeri 6 Kota Pekalongan dengan melibatkan ratusan siswa-siswi.

"Adapun menu Makan Bergizi Gratis yang diberikan yaitu nasi dengan lauk fillet ikan, sayur buncis jagung, tahu bakso ikan, buah pisang, dan susu," katanya.

Afzan Arslan Djunaid mengatakan nantinya dalam seminggu akan diberikan Makan Bergizi Gratis selama lima hari.

"Untuk implementasinya nanti menjadi tanggung jawab Kodim setempat untuk membangun dapur karena keberadaan lokasi tanah sudah ada tinggal proses membangun," ujarnya.

Direktur Pengolahan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Widya Rusyanto mengatakan Kota Pekalongan yang menjadi daerah sumber ikan berpotensi bisa menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis.

"Harapannya ikan menjadi sumber protein di dalam menu Makan Bergizi Gratis. Kami ucapkan terima kasih kepada Pemkot Pekalongan yang telah membantu. Semoga pada pelaksanaan program ini nantinya dapat berjalan baik dan ikan menjadi sumber protein untuk menu Makan Bergizi Gratis," katanya.

Ia berharap program Makan Bergizi Gratis dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut dapat berjalan lancar dengan dukungan dari Wali Kota Pekalongan dan Kodim dalam menyiapkan sarana dan prasarana.

"KKP akan membantu mendukung apabila menu ikan tidak tersedia untuk disiapkan. Program Makan Bergizi Gratis ini nantinya akan menyasar jenjang SD hingga SMA," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Banyumas (ANTARA) - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar kegiatan Makan Bergizi Gratis di Desa Panembangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah untuk mendukung program yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan bertema "Makan Bergizi Gratis - Menu Ikan untuk Generasi Emas 2045" itu digelar di Gedung Olahraga Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Kamis, dengan melibatkan ratusan pelajar di wilayah tersebut.

Ditemui di sela-sela acara, Analis Kebijakan Muda Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan BPPSDM KKP Cece Sudrajat mengatakan kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyukseskan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berupa Makan Bergizi Gratis.

"Seiring dengan itu, di tempat kami kan ada gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah, dalam rangka menyukseskan program tersebut, kami di BPPSDM menyelenggarakan kegiatan pada hari ini, yaitu Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak khususnya anak-anak TK dan SD di Desa Panembangan serta beberapa ibu hamil, ada 450 anak dan ibu hamil," kata dia selaku penanggung jawab kegiatan.

Menurut dia, kegiatan tersebut digelar di Panembangan karena desa itu sejak 2022 telah ditetapkan oleh BPPSDM KKP sebagai lokasi Smart Fisheries Village (SFV) atau Desa Perikanan Cerdas.

Dalam hal ini, kata dia, pihaknya ingin produk dari lokasi SFV tersebut diolah oleh ibu-ibu anggota kelompok pengolahan dan pemasaran (poklasar) hasil perikanan dan hasilnya dikonsumsi oleh anak-anak sekolah di wilayah itu, sehingga terjadi ekonomi sirkular.

Oleh karena itu, lanjut dia, kegiatan tersebut dirangkai dengan bimbingan teknis untuk menumbuhkan kewirausahaan bagi pemuda di Desa Panembangan agar tertarik dalam pengembangan usaha perikanan.

Terkait dengan menu makan gratis yang disajikan, Cece mengatakan hal itu terdiri atas nasi, lauk yang terbuat dari olahan ikan, sayur, buah, dan air minum serta kudapan berupa es krim yang terbuat dari ikan nila dan cistik dari duri ikan lele.

Sementara itu, Kepala Desa Panembangan Untung Sanyoto menyampaikan terima kasih kepada BPPSDM KKP yang telah menjadikan Panembangan sebagai lokasi percontohan Desa Perikanan Cerdas.

"Tindak lanjut dari itu (Desa Perikanan Cerdas, red.), desa kami juga diujicobakan untuk pertama kalinya program Makan Bergizi Gratis. Kami berharap ini nanti akan berkesinambungan dengan program Smart Fisheries Village atau Desa Perikanan Cerdas yang menghasilkan ikan itu untuk menopang kegiatan makan bergizi gratis," katanya.

Bahkan, kata dia, Desa Panembangan telah disurvei oleh pihak terkait sebagai salah satu bakal lokasi dapur umum yang akan menyiapkan makanan untuk kebutuhan program makan bergizi gratis di Kabupaten Banyumas.

Ia mengharapkan keberadaan dapur umum di Panembangan dapat terealisasi karena bisa menyerap tenaga kerja lokal sekitar 30-50 orang yang akan bertugas menyiapkan Makan Bergizi Gratis tersebut.

Selain itu, lanjut dia, limbah atau sisa pengolahan makanan bergizi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ikan di kolam-kolam yang ada di Desa Panembangan.

"Kami sangat mendukung program makan bergizi gratis ini karena banyak sekali manfaat bagi masyarakat, baik penerima manfaat maupun para pekerja yang mendukung kegiatan ini, dan sumber daya alam yang ada di desa kami dapat terserap untuk kegiatan ini," kata Untung.

Salah seorang siswa Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Panembangan, Iqbal Maulana Fauzan mengaku senang mengikuti kegiatan makan bergizi gratis itu.

Ia mengharapkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak sekolah. "Makanannya enak sekali, saya suka makan ikan," katanya.

Sementara siswa Kelas 2 MI Ma'arif NU Panembangan, Ananda Abdurahman Hafiz mengharapkan program makan bergizi gratis tersebut dapat dilaksanakan setiap hari. "Saya senang makan ikan tapi tidak tiap hari, cuma kadang-kadang," katanya.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan terus mendorong produk perikanan sebagai asupan protein untuk masuk menjadi menu utama di program makanan bergizi gratis (MBG) yang akan bergulir pada awal 2025.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan MBG merupakan program strategis untuk membangun generasi emas Indonesia. Terlebih, Budi menyatakan, sejak awal pihaknya telah mengenalkan produk ikan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat Indonesia.

“Kami berkoordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung ikan sebagai menu utama untuk penyediaan asupan protein,” kata Budi saat ditemui Bisnis di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Di samping itu, Budi mengeklaim pihaknya juga telah melakukan uji coba pelaksanaan menu ikan untuk sekitar 170.000 anak Indonesia. Adapun, uji coba itu masih terus bergulir hingga sekarang.

Untuk itu, Budi menyampaikan bahwa KKP terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program MBG.

Bukan hanya itu, dia mengungkap para pelaku usaha juga ikut berkontribusi memberikan menu makan bergizi gratis untuk anak sekolah. “Jadi semua bergerak mengenalkan menu ikan mendukung MBG,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, KKP ikut serta mendorong para pelaku usaha untuk menstandarkan produk perikanan hingga memfasilitasi sertifikasi untuk UMKM. Serta, memetakan kebutuhan ikan secara nasional.

“Jadi intinya, dukungan penuh dari KKP untuk kesuksesan makan bergizi gratis,” tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memangkas anggaran program MBG menjadi Rp10.000 per porsi dari semula Rp15.000. Namun, pemangkasan anggaran ini dinilai berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG terlalu mini.

“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepada Bisnis.

Bhima menilai, biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

Pasalnya, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan bahwa inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% secara tahunan. “Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” imbuhnya.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG ini. “Belum ditambah biaya birokrasi, pengawasan yang harus dimasukan dalam bujet juga,” tuturnya.

Maka dari itu, Bhima menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Namun, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan susu ikan menjadi salah satu alternatif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)

"Susu ikan merupakan salah satu alternatif, itu bagian dari inovasi terkait kebutuhan susu yang tinggi sekali, sementara ikan-ikan yang kecil itu bisa diekstrak menjadi tepung yang kemudian berubah menjadi susu," ujar Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa.

Susu ikan, lanjutnya, memiliki kandungan protein sangat tinggi.

"Kandungan proteinnya sangat tinggi, jadi itu suatu alternatif," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan susu ikan masuk menjadi salah satu menu makanan dalam program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo mengatakan hingga saat ini pihaknya terus mempromosikan susu ikan ke dapur sentral yang sudah disiapkan oleh lembaga terkait.

Oleh karena itu, Budi menyampaikan, pihaknya bakal memantau proses pengolahan dari para produsen susu ikan agar sesuai dengan standardisasi yang sudah ditetapkan, mulai dari kebersihan, pemilihan bahan baku, serta salinitas atau tingkat keasinan air.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan penggunaan susu ikan maupun susu sapi untuk peningkatan asupan gizi memiliki kelebihannya masing-masing.

KKP mengungkapkan, lewat hilirisasi produk perikanan berupa susu ikan, maka industri protein ikan akan tumbuh dan mampu menyerap tenaga kerja.

Sementara itu, Peneliti ahli utama Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ekowati Chasanah meyakini bahwa susu ikan atau hidrolisat memiliki berbagai keunggulan dari beberapa susu yang ada seperti kambing, sapi, unta dan juga kedelai.

Produk hidrolisat (susu ikan), memiliki kelebihan seperti protein pendek, rendah alergen, serta dapat mengaktifkan hormon pertumbuhan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Program prioritas pemerintah, makan bergizi gratis (MBG) akan mulai dijalankan pada Januari 2025 mendatang. Sejalan dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga berperan dalam program tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan KKP berperan dalam menyuplai kebutuhan protein di menu MBG. Pria yang akrab disapa Trenggono ini menjelaskan pihaknya telah menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan, dan Daerah Tertinggal untuk mengoptimalkan potensi desa-desa di bidang kelautan dan perikanan.

"Kalau itu kemudian kita mendorong untuk membangun, kemarin kita dengan Menteri Desa salah satunya adalah membangun misalnya desa perikanan. Jadi misalnya desa gurame, desa lele, desa patin, desa nila, misalnya begitu," kata Trenggono dalam wawancara khusus dengan detikcom, dikutip Senin (9/12/2024).

Trenggono menyebut hasil kelautan dan perikanan dari desa-desa ini nantinya dapat diserap oleh unit dapur di bawah naungan Badan Gizi Nasional di daerah setempat. Menurut dia, Badan Gizi Nasional berencana menyiapkan 30 ribu unit dapur yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Setiap dapur dapat melayani 3.000 siswa.

Dia pun menilai program tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Sebab, Badan Gizi telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,2 triliun per hari untuk belanja menu MBG.

"Belanjanya menurut Kepala Badan Gizi yang disampaikan ke saya, satu hari itu Rp 1,2 triliun. Jadi kalau Senin-Jumat berarti kan Rp 6 triliun itu uang yang di-spending. Nah, kalau ini kemudian beredar di seluruh masyarakat, di desa-desa. Satu desa katakan ada 3 ribu siswa di situ, ada 30 ribu desa. Itu ekonominya kebayang, 'kan?" tambah Trenggono.

Tak berhenti di situ, pihaknya juga terus mendorong kawasan budidaya komoditas kelautan dan perikanan lebih masif lagi. Rencananya, kawasan tersebut akan dikelola oleh korporasi lalu komoditasnya dapat dikembangkan menjadi berbagai macam olahan.

Dia menerangkan budidaya ini akan menjadi salah satu unggulan di Indonesia. Sebab, Indonesia sebagai negara maritim berpotensi produksi ikan lebih tinggi lagi. Saat ini, produksi perikanan budidaya baru mencapai 5 juta ton. Angka ini jauh tertinggal dari negara Vietnam yang mencapai 25 juta ton ikan budidaya.

"Nanti yang dikelola oleh korporasi, lalu produknya dalam kuantum atau dalam kuantiti yang besar, yang bisa diolah ke proses hilirisasi berikut, bisa menjadi bakso ikan, bisa menjadi fishball, dan lain sebagainya. Taste-nya dan lain sebagainya itu bisa secara umum bisa diterima, dan kandungan proteinnya tinggi," jelas Trenggono.

Trenggono pun menambahkan KKP mempunyai lima kebijakan ekonomi biru yang menjadi program prioritas. Pertama, memperluas kawasan konservasi laut hingga mencapai 30 juta hektar sampai 2045.

Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Kebijakan ini mengatur ikan siap yang diperbolehkan ditangkap. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan ekosistem di laut.

Ketiga, mendorong budidaya perikanan air laut, air payau, dan air tawar yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan budidaya Indonesia yang masih tertinggal. Keempat, pengawasan dan pengelolaan pesisir dan pulau kecil.

"Keempat itu pulau-pulau kecil, pengawasan pemanfaatan dan pengawasan pulau kecil. Kelima, pembersihan sampah plastik di laut itu yang jadi penting juga ya," imbuh Trenggono.

Total benih yang ditebar pada siklus kedua hingga saat ini mencapai 600 ribu ekor di 10 petak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan panen siklus kedua modeling tambak budi daya ikan nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat, guna mendukung program makan bergizi gratis (MBG), yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

"BINS Kementerian Kelautan dan Perikanan di Karawang, Jawa Barat, memasuki masa produksi siklus kedua. Hasil panen ditargetkan dapat mendukung kebutuhan bahan baku program makan bergizi gratis," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Pada Senin (2/12/2024, Trenggono telah meninjau kegiatan produksi siklus kedua modeling tambak BINS Karawang bersama Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyampaikan bahwa dalam kunjungan itu, pihaknya bersama Presiden melakukan penebaran benih secara simbolis di salah satu kolam produksi. Total benih yang ditebar sebanyak 60 ribu ekor.

"Bapak Presiden sudah melihat langsung kegiatan modeling budi daya nila salin. Kami targetkan hasil produksi siklus kedua dapat mendukung pada program makan bergizi gratis," ujarnya.

Lebih lanjut, Trenggono menyebutkan bahwa total benih yang ditebar pada siklus kedua hingga saat ini mencapai 600 ribu ekor di 10 petak.

Setiap petak masing-masing berukuran 2 ribu meter persegi dengan benih yang ditebar 30 ribu ekor per petak dan di 5 petak yang masing masing berukuran 4 ribu meter persegi sebanyak 60 ribu ekor per petak, dan akan dilanjutkan penebaran secara bertahap pada petakan yang telah siap.

"Masa produksi dari benih ditebar hingga ukuran panen memakan waktu 8 sampai 10 bulan," terang Trenggono.

Dalam kurun waktu tersebut, berat ikan diperkirakan akan mencapai 0,8 kilogram per ekor, sehingga total panen bisa mencapai angka 360 ton dengan tingkat survival rate benih di kisaran 70-80 persen.

"Tentu perbaikan-perbaikan terus kami lakukan, sehingga produksi bisa terus meningkat," beber Trenggono.

Trenggono menerangkan peningkatan produksi modeling budi daya nila salin untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui produk perikanan bermutu dan berdaya saing.

Selain itu, teknologi budi daya BINS akan dipakai untuk program revitalisasi tambak-tambak tidak produktif yang tersebar di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Modeling Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Karawang, Jawa Barat, memasuki masa produksi siklus kedua. Hasil panen ditargetkan dapat mendukung kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden RI Prabowo Subianto bersama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung kegiatan produksi siklus kedua Tambak BINS Karawang. Keduanya melakukan penebaran benih secara simbolis di salah satu kolam produksi. Total benih yang ditebar hari itu sebanyak 60 ribu ekor.

"Bapak Presiden sudah melihat langsung kegiatan modeling budi daya nila salin. Kami targetkan hasil produksi siklus kedua dapat mendukung pada program Makan Bergizi Gratis," ungkap Trenggono dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2024).

Total benih yang ditebar pada siklus kedua hingga saat ini mencapai 600 ribu ekor di 10 petak yang masing masing berukuran 2 ribu meter persegi ditebar sebanyak 30 ribu ekor per petak dan di 5 petak yang masing masing berukuran 4 ribu meter persegi sebanyak 60 ribu ekor per petak, dan akan dilanjutkan penebaran secara bertahap pada petakan yang telah siap. Masa produksi dari benih ditebar hingga ukuran panen memakan waktu 8 sampai 10 bulan.

Dalam kurun waktu tersebut, berat ikan diperkirkan akan mencapai 0,8 kilogram per ekornya. Sehingga total panen bisa mencapai angka 360 ton dengan tingkat survival rate benih di kisaran 70-80%.

"Tentu perbaikan-perbaikan terus kami lakukan, sehingga produksi bisa terus meningkat," beber Trenggono.

Lebih jauh Trenggono menerangkan peningkatan produksi modeling budi daya nila salin untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui produk perikanan bermutu dan berdaya saing.

Selain itu, teknologi budi daya BINS akan dipakai untuk program revitalisasi tambak-tambak tidak produktif yang tersebar di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa. Trenggono turut memaparkan rencana program revitalisasi ke Presiden Prabowo saat kunjungan kemarin.

Sebagai informasi, selama berada di BINS Karawang, Prabowo didampingi Trenggono mengunjungi sejumlah titik, yakni gardu pandang untuk melihat landscape petakan tambak, menebar benih di kolam produksi, hingga meninjau lokasi pendederan.

Luas BINS sendiri mencapai 84 hektare termasuk di dalamnya kolam-kolam produksi, kolam tandon, petak pemeliharaan, gedung kantor utama sekaligus sebagai menara pandang, ruang kontrol, gudang pakan, laboratorium, bangsal panen, workshop, rumah jaga hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kegiatan budidaya didukung sejumlah teknologi di antaranya mesin pakan otomatis.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah