Sejumlah pengembang perumahan mengeluhkan beberapa hal terkait pembangunan rumah subsidi kepada Komisi V DPR RI. Hal itu dilakukan saat mereka melakukan rapat dengar pendapat umum antara Komisi V dengan pengembang perumahan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali Pratna mengatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi ketika ingin membeli rumah subsidi adalah batas maksimal cicilan yang bisa dilakukan dari perbankan yaitu hanya 30% dari penghasilan. Hal ini cukup menyulitkan apabila penghasilan di suatu daerah rendah.

Ia mencontohkan, jika seseorang memiliki penghasilan Rp 6 juta per bulan, maka untuk mencicil rumah subsidi masih bisa dilakukan karena 30% dari Rp 6 juta adalah Rp 2 juta, sementara cicilan rumah subsidi minimal Rp 1,05 juta per bulan.

"Bagaimana dengan yang di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu UMR-nya Rp 2,4 juta. Sementara scoring yang ditetapkan oleh perbankan masih 30 persen, bahkan kita bersuara jadi 40 persen. Artinya, itu masih di angka Rp 800-900 ribu Pak. Sementara harga subsidi yang ditetapkan pemerintah itu minimal Rp 1,050,000. At least, ini tidak akan ketemu di Jawa Tengah untuk mencapai kebutuhan tersebut," katanya saat rapat dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Masalah selanjutnya yaitu masih ada daerah yang belum menjalankan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri. Salah satunya terkait pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Contoh, BPHTB yang gratis disampaikan Pak Menteri, ketiga menteri tersebut, ternyata di daerah Pak, kepala daerah itu tidak menjalankan. Saya tanya anggota saya kenapa? Ada saja alasannya kurang ini, kurang itu. Padahal semua syarat sudah ditetapkan Pak. Itu salah satu yang harus kita luruskan Pak," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhamad mengungkapkan masih ditemukan adanya pungutan liar (pungli) saat mengurus perizinan ke badan pertanahan nasional (BPN), padahal menurutnya sudah jelas-jelas ada tulisan 'dilarang memungut'. Hal ini dialaminya sendiri saat membangun perumahan subsidi di kawasan Serang, Banten dan Penajam, Kalimantan Timur.

"Wah itu luar biasa sekali. Pungutan yang merajalela di sana itu kalau kita buatkan jalan masuk, itu mewah pasti jalan yang masuk ke rumah subsidi," katanya.

Masalah lainnya yaitu terkait dengan SLIK OJK. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman online atau paylater dan kesulitan untuk mencicil rumah karena SLIK OJK-nya kurang baik.

"Maksud saya, apa salahnya sih? MBR yang, ya tentunya sekarang ini kan banyak pinjol ya Pak ya, Rp 1 juta, Rp 2 juta, Rp 500 (ribu) itu orang nggak bisa ambil rumah Pak. Kami mengusulkan, dari Apernas Jaya waktu itu di Komisi 5 tahun lalu kalau nggak salah ya, kami mengusulkan Rp 2 juta itu dihilangkan Pak," tuturnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah menuturkan, sebaiknya tidak 'menghukum' masyarakat yang memang meminjam uang melalui pinjaman online.

"Contoh yang tadi disebutkan teman-teman terkait pinjol yang hanya Rp 100 ribu tapi menghukum masa depannya Pak, tidak bisa mendapat fasilitas KPR, tidak bisa untuk berusaha mendapat fasilitas perbankan karena hanya Rp 100 ribu anak-anak sekarang paylater beli barang nunggak tapi hukumannya sampai ke masa depan Pak sulit dapat rumah," ujarnya.

Menurutnya, perlu ada gebrakan dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Hal itu supaya setiap masyarakat dapat membeli rumah subsidi dan juga mengejar target Program 3 Juta Rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kritikan dari anggota DPR RI soal realisasi Program 3 Juta Rumah. Ia pun mengaku siap di-reshuffle jika target program tersebut tidak tercapai.

Ara menegaskan bahwa dirinya hanya merupakan pembantu Presiden Prabowo Subianto yang hanya menjalankan visi dan misinya. Namun dia mengaku optimistis bisa mencapai target 3 juta rumah.

"Diberikan target begitu ya semua jurus saya lakukan untuk bisa mencapai ke sana. Nanti kalau tidak tercapai, saya siap perintah Presiden Prabowo sebagai pimpinan saya. Saya mau di-reshuffle itu juga hak beliau dan apapun saya terima," ujar Ara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Menurutnya, keputusan reshuffle merupakan konsekuensi dalam mengemban jabatan sebagai menteri. Apalagi sebagai menteri yang mempunyai target yang terukur dengan dana tertentu.

Ara sudah memaparkan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada DPR RI. Menanggapi paparan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan indikator capaian dalam peta jalan program itu.

Menurutnya, Ara belum menyertai anggaran untuk mencapai target program. Dalam paparan peta jalan, Kementerian PKP masih mengupayakan penyediaan 2.247.088 unit rumah.

"Angka ini cuma capaian Pak (Menteri PKP), KPI-nya nggak ada, berapa rupiahnya ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei lho Pak, yang 2.247.088 ini masih entah di mana," kata Yanuar.

Di sisi lain, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto mengatakan angka yang disampaikan dalam paparan peta jalan masih berupa klaim. Menurutnya, belum ada perencanaan yang detail, sehingga ia mempertanyakan besaran pembiayaan dari pemerintah maupun investor.

Haryanto mengatakan Kementerian PKP perlu kerja keras untuk mencapai target. Ia menyebut program pemerintahan terdahulu yang sebesar 1 juta belum tercapai, sementara target tahun ini sebesar penyediaan 3 juta unit rumah.

"Waktu yang ada ini sudah mau masuk bulan keenam sudah tengah tahun belum berapa realisasi yang ada, sehingga dalam hal ini kita harus kerja keras untuk bisa mewujudkan daripada program yang diharapkan oleh masyarakat," kata Haryanto.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti mengatakan 75 persen target 3 Juta Rumah masih berupa upaya. Reni menegaskan bahwa Kementerian PKP harus meningkatkan upaya melebihi empat bulan yang sudah berjalan.

"Sejak Januari sampai saat ini yaitu 5 bulan berjalan yang selesai masih 7 persen, yaitu sebanyak 210.596 (rumah). Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di empat bulan kemudian ini bersifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21 persen," tuturnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat (Ara) diberondong kritikan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Rapat itu membahas mengenai peta jalan program 3 juta rumah.

Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan indikator capaian dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya apa yang dipaparkan Ara belum disertai anggaran untuk mencapai target program. Dalam paparan peta jalan, Kementerian PKP masih mengupayakan penyediaan 2.247.088 unit rumah.

"Angka ini cuma capaian Pak (Menteri PKP), KPI-nya nggak ada, berapa rupiahnya ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei lho Pak, yang 2.247.088 ini masih entah di mana," ujar Yanuar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia juga menyoroti soal akses kepemilikan atau mendapatkan rumah yang layak. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan, kenaikan hanya 1,7 persen dengan ada Program 3 Juta Rumah. Ia membandingkan pada era pemerintahan sebelumnya, akses kepemilikan meningkat 2,6 persen per tahun.

"Tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan, ini menarik sekali. Dari yang disebut upaya lain, selesai proses rencana upaya ini, saya melihat kok ini Pak Menteri, mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 juta ini kok jadi omon-omon gitu," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menilai angka yang disampaikan baru berupa klaim, sehingga belum ada perencanaan yang detail. Ia mempertanyakan data pembiayaan oleh pemerintah maupun investor.

Ia juga menyoroti realisasi Program 3 Juta Rumah. Haryanto mengatakan Kementerian PKP perlu kerja keras untuk mencapai target.

"Sekalipun kami tahun kemarin belum masuk ke dalam di komisi ini, itu 1 juta saja belum bisa terpenuhi apalagi 3 juta rumah. Sehingga dalam hal ini waktu yang ada ini sudah mau masuk bulan keenam sudah tengah tahun belum berapa realisasi yang ada, sehingga dalam hal ini kita harus kerja keras untuk bisa mewujudkan daripada program yang diharapkan oleh masyarakat," kata Haryanto.

Haryanto mengatakan belum ada langkah yang akan diambil apabila target belum tercapai. Menurutnya, tidak perlu ada perencanaan yang begitu besar, tapi realisasinya bisa terlaksana.

Di samping itu, Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menghitung potensi pencapaian program di akhir tahun. Ia menyimpulkan 75 persen target 3 Juta Rumah masih berupa upaya.

"Sejak Januari sampai saat ini yaitu 5 bulan berjalan yang selesai masih 7 persen, yaitu sebanyak 210.596 (rumah). Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di empat bulan kemudian ini bersifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21 persen," tuturnya.

Reni menegaskan bahwa Kementerian PKP harus meningkatkan upaya melebihi empat bulan yang sudah berjalan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat (Ara) diberondong kritikan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Rapat itu membahas mengenai peta jalan program 3 juta rumah.

Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan indikator capaian dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya apa yang dipaparkan Ara belum disertai anggaran untuk mencapai target program. Dalam paparan peta jalan, Kementerian PKP masih mengupayakan penyediaan 2.247.088 unit rumah.

"Angka ini cuma capaian Pak (Menteri PKP), KPI-nya nggak ada, berapa rupiahnya ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei lho Pak, yang 2.247.088 ini masih entah di mana," ujar Yanuar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia juga menyoroti soal akses kepemilikan atau mendapatkan rumah yang layak. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan, kenaikan hanya 1,7 persen dengan ada Program 3 Juta Rumah. Ia membandingkan pada era pemerintahan sebelumnya, akses kepemilikan meningkat 2,6 persen per tahun.

"Tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan, ini menarik sekali. Dari yang disebut upaya lain, selesai proses rencana upaya ini, saya melihat kok ini Pak Menteri, mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 juta ini kok jadi omon-omon gitu," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menilai angka yang disampaikan baru berupa klaim, sehingga belum ada perencanaan yang detail. Ia mempertanyakan data pembiayaan oleh pemerintah maupun investor.

Ia juga menyoroti realisasi Program 3 Juta Rumah. Haryanto mengatakan Kementerian PKP perlu kerja keras untuk mencapai target.

"Sekalipun kami tahun kemarin belum masuk ke dalam di komisi ini, itu 1 juta saja belum bisa terpenuhi apalagi 3 juta rumah. Sehingga dalam hal ini waktu yang ada ini sudah mau masuk bulan keenam sudah tengah tahun belum berapa realisasi yang ada, sehingga dalam hal ini kita harus kerja keras untuk bisa mewujudkan daripada program yang diharapkan oleh masyarakat," kata Haryanto.

Haryanto mengatakan belum ada langkah yang akan diambil apabila target belum tercapai. Menurutnya, tidak perlu ada perencanaan yang begitu besar, tapi realisasinya bisa terlaksana.

Di samping itu, Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menghitung potensi pencapaian program di akhir tahun. Ia menyimpulkan 75 persen target 3 Juta Rumah masih berupa upaya.

"Sejak Januari sampai saat ini yaitu 5 bulan berjalan yang selesai masih 7 persen, yaitu sebanyak 210.596 (rumah). Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di empat bulan kemudian ini bersifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21 persen," tuturnya.

Reni menegaskan bahwa Kementerian PKP harus meningkatkan upaya melebihi empat bulan yang sudah berjalan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirat (Ara) diberondong kritikan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Rapat itu membahas mengenai peta jalan program 3 juta rumah.

Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mempertanyakan indikator capaian dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya apa yang dipaparkan Ara belum disertai anggaran untuk mencapai target program. Dalam paparan peta jalan, Kementerian PKP masih mengupayakan penyediaan 2.247.088 unit rumah.

"Angka ini cuma capaian Pak (Menteri PKP), KPI-nya nggak ada, berapa rupiahnya ketika disebut yang upaya itu sebanyak 2.247.088. Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini udah bulan Mei lho Pak, yang 2.247.088 ini masih entah di mana," ujar Yanuar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia juga menyoroti soal akses kepemilikan atau mendapatkan rumah yang layak. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan, kenaikan hanya 1,7 persen dengan ada Program 3 Juta Rumah. Ia membandingkan pada era pemerintahan sebelumnya, akses kepemilikan meningkat 2,6 persen per tahun.

"Tentang angka 3 juta tadi yang disampaikan, ini menarik sekali. Dari yang disebut upaya lain, selesai proses rencana upaya ini, saya melihat kok ini Pak Menteri, mengambil bahasa Pak Presiden, ini rencana 3 juta ini kok jadi omon-omon gitu," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menilai angka yang disampaikan baru berupa klaim, sehingga belum ada perencanaan yang detail. Ia mempertanyakan data pembiayaan oleh pemerintah maupun investor.

Ia juga menyoroti realisasi Program 3 Juta Rumah. Haryanto mengatakan Kementerian PKP perlu kerja keras untuk mencapai target.

"Sekalipun kami tahun kemarin belum masuk ke dalam di komisi ini, itu 1 juta saja belum bisa terpenuhi apalagi 3 juta rumah. Sehingga dalam hal ini waktu yang ada ini sudah mau masuk bulan keenam sudah tengah tahun belum berapa realisasi yang ada, sehingga dalam hal ini kita harus kerja keras untuk bisa mewujudkan daripada program yang diharapkan oleh masyarakat," kata Haryanto.

Haryanto mengatakan belum ada langkah yang akan diambil apabila target belum tercapai. Menurutnya, tidak perlu ada perencanaan yang begitu besar, tapi realisasinya bisa terlaksana.

Di samping itu, Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menghitung potensi pencapaian program di akhir tahun. Ia menyimpulkan 75 persen target 3 Juta Rumah masih berupa upaya.

"Sejak Januari sampai saat ini yaitu 5 bulan berjalan yang selesai masih 7 persen, yaitu sebanyak 210.596 (rumah). Jika kemudian ini nanti berjalannya itu rata, maka kalau asumsinya ini adalah triwulan atau caturwulan di empat bulan kemudian ini bersifatnya rata, maka di Desember 2025 kita masih mencapai target di 21 persen," tuturnya.

Reni menegaskan bahwa Kementerian PKP harus meningkatkan upaya melebihi empat bulan yang sudah berjalan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada Komisi V DPR RI. Ia menjabarkan masalah dalam sektor perumahan beserta inovasi yang dilakukan Kementerian PKP untuk mencapai target program.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Saya sangat menunggu acara hari ini. Terus terang saya menunggu, kita sudah ajukan itu dari bulan Januari peta jalan. Betul ya Pak ya? Baru kita bahas sekarang, empat bulan kemudian. Jadi saya ingin sekali ada waktu yang cukup," ujar Ara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia mengatakan target program sebanyak 3 juta rumah dibagi tugasnya. Sebanyak 2 juta dari angka tersebut merupakan tanggung jawabnya sebagai menteri. Sementara itu, sisa 1 juta berasal dari investasi luar negeri dan ditugaskan kepada Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah.

Kemudian, ia menyebutkan masalah yang dihadapi antara lain keterbatasan dana, lahan, kualitas bangunan, dan penyaluran rumah tidak tepat sasaran. Pihaknya pun sudah melakukan beberapa upaya untuk memudahkan masyarakat mempunyai rumah.

"Ada soal SKB tiga menteri, kita sudah bulan Januari itu kalau tidak salah, sudah bikin supaya PPN (pajak pertambahan nilai), BPHTB, PBG gratis. Sampai sekarang masih ada 70 bupati (dan) wali kota yang belum jalanin, padahal masuk dalam NKRI. Padahal itu untuk membantu rakyat kecil," ucapnya.

Ia menyebut pekerjaan rumah (PR) Kementerian PKP sangat berat. Pihaknya pun berupaya untuk melakukan beberapa terobosan.

Soal dana yang terbatas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pihaknya memanfaat dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyediakan dan merenovasi rumah melalui program corporate social responsibility (CSR).

Ia juga sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk membantu pembiayaan program rumah subsidi, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kuota 220 ribu rumah subsidi akan bertambah menjadi 350 ribu. Ke depannya ada potensi kuota tersebut bertambah kembali.

Kemudian, untuk penyediaan lahan, pihaknya akan memanfaatkan lahan BUMN, salah satunya PT Kereta Api Indonesia. Terbaru, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, ia mengupayakan agar lahan penjara di kota bisa digunakan untuk membangun perumahan.

Sebelumnya diberitakan, Komisi V DPR akan rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Ara sempat menyatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengonfirmasi sudah menerima peta jalan tersebut dan akan segera mempelajarinya.

"Ya saya lihat berkasnya ada sih. Saya tadi dikirimnya dari sekretariat, sudah nyampe, tapi kami masih pelajari dulu," kata Lasarus saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengatakan akan ada pertemuan dengan Kementerian PKP untuk membahas Program 3 Juta Rumah. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.

"Pasti ada dong, kita ada rapat. Masa persidangnya ada, mungkin lebih jelasnya di situ aja nanti. Saya lupa tanggalnya, kayaknya minggu kedua Mei sih," sebutnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengungkap dugaan penyelewengan program bedah rumah senilai Rp109 miliar.

Ara mengatakan Kementerian PKP telah melakukan penelusuran terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Mereka menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Kami menemukan penyalahgunaan BSPS dalam jumlah yang besar. Jumlahnya berapa Pak Sekjen? Rp109 miliar, Rp109 miliar di Semenep, satu kabupaten," kata Ara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Ara memastikan Kementerian PKP tidak tinggal diam. Dia telah melaporkan dugaan penyelewengan itu ke kepolisian.

Terpisah, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkap beberapa modus penyelewengan program bedah rumah BSPS. Misalnya, ada modus semua nama dalam satu kartu keluarga (KK) mendapatkan bantuan BSPS.

Ada pula modus pemilik rumah mewah menerima bantuan itu. Kemudian, ada modus lokasi pelaksanaan program tak sesuai hasil verifikasi.

Beberapa modus lainnya, yaitu pengerjaan program diserahkan kepada orang tertentu dan penerima bantuan tinggal menerimanya, nota pembelian bahan bangunan yang itemnya sama, serta transfer pemilik toko bahan bangunan ke nomor rekening seseorang dengan nominal ratusan juta rupiah.

Heri menyebut ada 5.490 rumah di Sumenep yang menjadi target Program BSPS 2024. Rumah-rumah itu tersebar di 24 dari 27 kecamatan di Sumenep.

"Hasil temuan kami dan tim di lapangan, termasuk di wilayah kepulauan, memang menunjukkan mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan. Ada dugaan penyimpangan dan itu akan kami proses lebih lanjut," ujar Heri dilansir Antara, Senin (28/4).

Sebelumnya, Kementerian PKP kembali menggelar program BSPS di 2025. PKP menganggarkan Rp850 miliar untuk membedah 38.504 unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengakui belum ada investor asing yang berinvestasi di program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan memang sudah ada komunikasi dengan investor dari berbagai negara. Akan tetapi, komunikasi itu masih sebatas komitmen untuk berinvestasi.

"Belum ada yang berhasil, konkret, belum. Kalau mau jujur, saya apa adanya. Kita berusaha, Pak, tapi maaf, mungkin belum sesuai," kata Ara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Meski begitu, dia mengklaim tak akan menyerah. Ara tetap optimistis bisa menarik investasi asing untuk menyokong program perumahan.

Dia pun enggan menawar target pembangunan 3 juta rumah yang diperintahkan Prabowo. Menurut Ara, dia siap dievaluasi bila dinilai tak mampu memenuhi target tersebut.

"Kalau tidak berhasil, ya risiko, mungkin saya di-reshuffle, harus siap, harus siap, tapi saya tidak mau di-reshuffle karena korupsi," ujar Ara.

Ara mengatakan akhir-akhir sedang menjalin komunikasi intens dengan Ooredoo QSC, perusahaan asal Qatar. Dia juga sudah menawarkan peluang berinvestasi di lahan seluas 3,5 hektare di Lippo Karawaci, Tangerang.

"Kita sudah tawarkan itu untuk dari Ooredoo QSC, itu investor waktu saya mendampingi presiden di Qatar. Mungkin dalam waktu dua minggu ini, mungkin mereka akan datang ke sini untuk menindaklanjuti pertemuan," ujarnya.

Selain itu, ada beberapa bantuan dari sejumlah konglomerat untuk program perumahan. Para pengusaha membangun dan merenovasi rumah rakyat melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), bukan investasi.

Beberapa perusahaan yang terlibat meliputi PT Harum Energy/PT Santan Batubara, Agung Sedayu Group, Adaro Group, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

"Kami sudah mungkin sekitar Rp400 miliar-Rp500 miliar itu dari CSR, dari pengusaha," ucap Ara.

Komisi V DPR akan rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Rencananya, rapat tersebut dilakukan pada Mei mendatang alias bulan depan.

Beberapa hari lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini. Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengonfirmasi sudah menerima peta jalan tersebut dan akan segera mempelajarinya.

"Ya saya lihat berkasnya ada sih. Saya tadi dikirimnya dari sekretariat, sudah nyampe, tapi kami masih pelajari dulu," kata Lasarus saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengatakan akan ada pertemuan dengan Kementerian PKP untuk membahas Program 3 Juta Rumah. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.

"Pasti ada dong, kita ada rapat. Masa persidangnya ada, mungkin lebih jelasnya di situ aja nanti. Saya lupa tanggalnya, kayaknya minggu kedua Mei sih," sebutnya.

Lasarus belum bisa memberikan bocoran mengenai peta jalan tersebut. Namun, ia mengatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah tersebut masih bersifat umum.

"Belum bisa menggambarkan secara umum. Saya lihat sih masih umum sifatnya. Tentu itu kan harus diterjemahkan lagi (saat rapat). Saya masih belum bisa komen terlalu jauh dulu. Kami perlu pelajari secara mendetail," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR dan siap untuk disampaikan di hadapan anggota Komisi V.

"Tanya deh, aku sudah kirim itu ke DPR dari awal tahun tentu kan aku jelaskan di DPR. kita harus hormati DPR dong ya," kata Ara ketika ditemui wartawan usai acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025) lalu.

Ara enggan memberi bocoran sedikit pun terkait peta jalan tersebut. Ia menegaskan, jika diminta untuk menjelaskan terkait peta jalan Program 3 Juta Rumah dirinya siap untuk melakukannya.

"Kita sudah siap kok untuk menjelaskan ya dan sudah kita kasih ke DPR," tegasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Komisi V DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis salah satunya di sektor infrastruktur, yaitu mengenai preservasi jalan nasional.

"Tadi saya sampaikan soal perservasi jalan, Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk perservasi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara, itu yang pertama," ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (17/4/2025).

Selanjutnya, Lasarus mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Presiden Ke-8 RI itu turut membahas pentingnya peningkatan kualitas jalan daerah.

Dia juga mengatakan bahwa Prabowo memerintahkan untuk memperhatikan secara serius kondisi jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.

"Tadi kami sampaikan kondisi jalan nasional di Indonesia posisinya sudah di atas 90 persen, tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40% di jalan kabupaten, dan 60 persen di jalan provinsi. Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola Inpres. Namanya nanti ada inpres jalan daerah," tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, Lasarus mengatakan bahwa isu ketahanan pangan turut menjadi pokok pembahasan, salah satunya mengenai penyelesaian pembangunan sistem irigasi di sekitar bendungan. Lasarus menyebut Presiden Prabowo menginstruksikan agar segera diselesaikan.

“Tadi juga ditanggapi untuk segera diselesaikan irigasi-irigasinya terkait dengan ketahanan pangan. Tadi juga kami membahas soal irigasi ini bukan hanya yang ada di bendungan saja, juga ada irigasi-irigasi sawah tadah hujan dengan pola namanya irigasi sederhana yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat," ucap Lasarus.

Lebih lanjut, Lasarus menyampaikah bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.

Selain itu dalam sektor transportasi jalan, Lasarus menyampaikan Presiden Prabowo memerintahkan penanganan tegas terhadap kendaraan truk angkutan Over Dimension dan Over Loading (ODOL).

"Kami sampaikan tadi beberapa kendala dan kendala-kendalanya itu tadi Pak Presiden sampaikan ini harus kita selesaikan soal ODOL ini. Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraannya sudah ada. Jadi diskusinya sangat konstruktif ya, beliau menanggapi secara keseluruhan dengan seluruh persoalan infrastruktur yang memang menurut kami itu perlu mendapat perhatian dari pemerintah sekarang," pungkas Lasarus.

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berubah menjadi Rp 3,4 triliun setelah mengalami efisiensi. Dengan anggaran yang baru, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rinciannya.

Pertama, Ara memastikan dengan anggaran yang baru para PNS dan juga P3K tetap menerima gaji dan tunjangannya. Pada dipa awal, anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai Kementerian PKP sebesar Rp 222.872.955.000, kini berubah menjadi Rp 486.080.312.000.

"Dengan begitu gaji tunjangan PNS dan P3K existing 1.183 orang itu sudah aman. Itu sebagai saya tahu temen-temen DPR concern soal itu dan tentu kami akan kawal itu Pak supaya bisa jalan dengan baik," tutur Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

Selanjutnya ada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang akan tetap dijalankan. Pada program ini nantinya akan disalurkan sebanyak 40% di perdesaan, 30% kawasan pesisir, dan 30% di perkotaan dengan target 38.505 unit.

"Kami sepakat dengan Komisi V bahwa program ini sangat bermanfaat sangat padat karya dan bisa dirasakan di masyarakat. Dan kami juga menginginkan mulai tahun ini itu kita bagi 3 Pak, perdesaannya 40% pesisirnya 30%, kemarin Pak Ridwan Bae (Wakil ketua Komisi V) pesan dia buat pesisir jadi saya sudah mulai 30% pesisir, dan perkotaannya 30% di situ juga kita tingkatkan (anggaran) menjadi Rp 850.003.800.000 untuk BSPS," paparnya.

Selanjutnya ada proyek pembangunan rumah susun ASN-Hankam di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan tetap dilanjutkan. Anggaran untuk pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN yaitu Rp 839.532.190.000.

Berikut ini rincian anggaran yang akan digunakan Kementerian PKP.

A. Program Dukungan Manajemen

Gaji + Tunjangan

Dipa awal: Rp 222.872.955.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 258.702.523.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 488.080.312.000

Layanan Operasional

Dipa awal: Rp 198.686.195.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 179.971.747.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 184.971.747.000

B. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Fisik

- Padat karya/BSPS

Dipa awal: Rp 747.523.000.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 530.960.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 850.003.800.000

- MYC Rusun IKN

Dipa awal: Rp 2.023.905.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 839.532.190.000

- MYC Rusun DOB

Dipa awal: Rp 372.950.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 61.821.774.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 116.927.109.000

- MYC Rusun Reguler

Dipa awal: Rp 350.201.180.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 263.806.304.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 350.201.180.000

- Revitalisasi Rusun

Dipa awal: Rp 147.812.599.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 142.189.347.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 147.812.599.000

- Tunggakan Hunian Tetap Pasca Bencana

Dipa awal: Rp -
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 44.677.293.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 186.197.622.000

- Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU

Dipa awal: Rp 230.078.501.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 50.000.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 133.595.251.000

- Rusun dan Rusus Reguler Tahun 2025

Dipa awal: Rp 739.573.102.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 82.513.304.000

2. Non-fisik

- Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Dipa awal: Rp 240.788.127.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 84.167.100.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 84.167.100.000

Sebagai informasi, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan pihaknya baru saja menerima surat dari Kementerian Keuangan dengan nomor surat S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februrari 2025 perihal tindak lanjut efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025. Maka dari itu, pihaknya mengundang seluruh mitra Komisi V DPR RI, termasuk Kementerian PKP, untuk rapat guna membahas anggaran terbaru usai adanya rekonstruksi.

Lasarus mengatakan, dari pagu anggaran Kementerian PKP yang sudah ditetapkan sebelumnya yatu Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000 menjadi Rp 1.613.296.058.000. Setelah adanya rekonstruksi anggaran, jumlah efisiensi dari yang sebelumnya Rp 3.661.095.000.000 menjadi Rp 1.812.388.844.000 sehingga pagu akhir sebesar Rp 3.462.002.214.000.

"Cocok Pak Menteri? Cocok. Baik kita setuju ya," kata Lasarus dalam rapat kerja dengan pemerintah, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membuat blacklist bagi pengembang nakal. Sebab, para pengembang nakal merugikan masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengaku pihaknya sudah turun lapangan ke beberapa wilayah untuk mengecek kondisi rumah subsidi yang sudah ada. Hasilnya ada rumah subsidi yang rusak bahkan terendam banjir padahal bangunan baru.

Pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Badan Pegawasan Keuangan (BPK) untuk mengaudit temuan Kementerian PKP di lapangan.

"Dan kami akan membuat bersama BPKP, saya juga minta BPKP turun, kalau diperlukan membuat blacklist daripada daftar pengembang yang tidak menjalankan sesuai aturan pembangunannya. Jelas-jelas merugikan rakyat di lapangan," kata Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Pemerintah, Kamis (13/2/2025).

Sementara itu, Ketua Komisi V Lasarus setuju dengan langkah yang akan dilakukan Kementerian PKP. Lasarus mengatakan, pihaknya juga memiliki data terkait rumah subsidi yang kerap terendam banjir padahal sedang tidak musim hujan.

"Mungkin ke depan ini harus ada keberanian Pak untuk melakukan perbaikan-perbaikan, salah satunya melakukan blacklist kepada pengembang-pengembang yang memang hanya mengejar keuntungan dan tidak menjaga kualitas," ujar Lasarus.

Lasarus juga berpesan untuk memperbaiki aksesibilitas serta kualitas rumah subsidi agar ditempati.

Sebagai informasi, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jabodetabek, PKP baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi (kunjungi). Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Setelah daftar pengembang nakal tersebut terkumpul, masyarakat dengan bebas dapat mengakses daftar tersebut. Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang sudah di blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan ekpos seperti ini. Selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini