KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema khusus untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pemenuhan gizi siswa selama bulan Ramadan.

Seiring dimulainya masa pembelajaran pada 6 Maret 2025, program ini akan disesuaikan agar tetap optimal bagi seluruh pelajar.

“Menjelang masa pembelajaran sekolah di bulan Ramadan yang dimulai tanggal 6 Maret, Badan Gizi Nasional telah menyiapkan menu yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi para siswa sekolah,” seperti tertulis pada laman media sosial Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kamis (06/03/25).

Menu makan bergizi gratis bisa dibawa pulang untuk berbuka

Berdasarkan pantauan Kompas.com, pelaksanaan MBG selama masa pembelajaran di bulan Ramadan akan disesuaikan dengan kondisi demografis di setiap daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa pelaksanaan MBG di daerah dengan mayoritas penduduk yang berpuasa akan menyesuaikan dengan waktu berbuka.

"Untuk tahap awal ini mekanismenya di daerah yang mayoritas puasa, makanannya (MBG) dibawa untuk buka. Kemudian, untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasanya, pelayanannya akan normal seperti biasa," ujar Dadan.

Penyesuaian ini mengakomodasi kebutuhan seluruh pelajar, baik yang menjalankan ibadah puasa maupun tidak. Makanan akan dibagikan saat jam pulang sekolah dan dapat dibawa pulang untuk dinikmati saat berbuka puasa.

Tantangan utama dalam penyesuaian program MBG selama masa pembelajaran di bulan Ramadan adalah memastikan makanan tetap layak konsumsi hingga waktu berbuka puasa.

Dadan memastikan bahwa pihaknya telah siap menghadapi tantangan tersebut dan berkomitmen untuk memastikan makanan tetap segar ketika dimakan saat berbuka dengan merancang menu khusus yang terdiri dari makanan-makanan yang dapat bertahan lebih lama.

"Kami usahakan semua makanan yang tahan lama, misalnya susu, telur, buah, kurma, dan kue kering. Hari ini kami juga sedang menguji sayuran yang bisa bertahan hingga 12 jam," kata Dadan.

Beberapa contoh menu yang akan didistribusikan termasuk:

1. Roti
2. Telur
3. Susu
4. Buah jeruk
5. Kurma
6. Kue kering fortifikasi

Badan Gizi Nasional selalu lakukan evaluasi harian

Menanggapi laporan terkait dugaan keracunan makanan yang basi di beberapa daerah dalam pelaksanaan program MBG sebelumnya, BGN telah menerapkan sistem evaluasi harian yang lebih ketat, khususnya selama masa pembelajaran di bulan Ramadan.

"Setelah makanan diberikan di pagi hingga siang hari, sorenya kami langsung evaluasi. Kami cek semua laporan, baik dari media maupun dari masyarakat, lalu kami kroscek dan klarifikasi," jelas Dadan.

Dadan menjelaskan evaluasi ini juga mencakup pengawasan terhadap Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG), serta klarifikasi terhadap berbagai laporan yang beredar di media.

BGN juga mengakui bahwa sebagian besar insiden terjadi karena mitra SPPG masih baru dan belum terbiasa menangani produksi makanan dalam jumlah besar.

"Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada mitra yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil," ujar Dadan.

Istana menugaskan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). BPOM bakal mengawal program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan ke anak-anak.

"Kami mulai dari rumah produksinya. Kami evaluasi produk yang dijadikan bahan makanan di (program) Makan Bergizi Gratis ini, mulai dari gizi dan sumbernya, termasuk pelatihan," kata Kepala BPOM, Taruna Ikrar, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

"Lalu fase distribusinya kami akan terlibat. Kemudian, sampai mitigasi supaya tidak terjadi kejadian luar biasa. Kemudian, bagaimana kalau terjadi," sambung Taruna dilansir dari detikHealth.

BPOM mendapatkan tugas itu setelah menerima kunjungan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, Kamis (13/2/2025). Keduanya membahas terkait sinergi BPOM dan pemerintah dalam program MBG.

Hasan Nasbi berterima kasih kepada BPOM karena telah mengupayakan secara optimal dalam hal membantu menyukseskan program MBG.

"Kemarin ada beberapa kejadian di program makan bergizi gratis ini dan BPOM langsung turun tangan. Setelah itu, perbaikan-perbaikan langsung terjadi. Alhamdulillah sampai saat ini (MBG) lancar," terang Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi menambahkan sinergi antar lembaga ini diperlukan agar bisa menyukseskan semua program pemerintah ke depan.

Artikel ini telah tayang di detikHealth. Baca selengkapnya di sini!

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan saat bulan Ramadan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menerangkan selama para siswa masih masuk sekolah, tetap menerima MBG. Hanya saja, pola pemberiannya berbeda saat bulan Ramadan.

"Untuk Ramadan, kita (program MBG) tetap. Selama sekolah itu masuk, maka semua anak akan diberi makan bergizi, meskipun polanya beda," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

Dadan menerangkan nantinya siswa dapat membawa pulang jatah mereka. Pihaknya akan menyediakan menu tahan lama hingga jam buka puasa tiba. Dengan begitu, siswa masih dapat menikmati MBG.

Bagi siswa nonmuslim dan tidak berpuasa, Dadan menyebut tetap diberikan MBG. Dengan catatan, menghormati yang sedang berpuasa.

"Jadi nanti anak-anak masuk sekolah kemudian pulang membawa makanan yang tahan untuk dibuka pada saat buka puasa kalau bagi yang muslim. Bagi yang tidak mungkin ya makan di rumah. Jangan di situ karena harus menghormati," imbuh Dadan.

Seperti diketahui, pembagian Makan Bergizi Gratis telah dimulai secara bertahap pada 6 Januari 2024. Sebanyak 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur telah dioperasikan. Dapur-dapur MBG ini tersebar di 26 provinsi Indonesia.

Menurut informasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, program Makan Bergizi Gratis ini dilakukan bertahap. Pada tahun 2025 ini akan berjalan sekitar 40%, kemudian tahun berikutnya naik menjadi sekitar 80%, dan target pada tahun 2029 sudah mencapai 100%.

Fokus awal program Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Makan Bergizi Gratis akan diberikan dua kali, yakni pagi dan siang. Adapun pembagian Makan Bergizi Gratis dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan alasan tidak diberikannya susu secara serentak ke semua program makan bergizi gratis. Dadan mengatakan hal itu lantaran 80 persen susu masih impor.

Hal itu disampaikan Dadan dalam diskusi acara Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025). Dadan mengaku tidak ingin angka impor meningkat dengan pemberian susu ke program makan bergizi.

"Kenapa susu tidak boleh diberikan serempak di seluruh Indonesia? Karena susu kita masih 80 persen impor. Kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal, jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga," ujar Dadan.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan 60 persen masyarakat tidak mampu membeli telur dan ayam. Dadan mengatakan kondisi itu mendorong pihaknya memperbanyak stok telur dan ayam, untuk memperbaiki gizi masyarakat.

"Sementara 60 persen itu kekurangan gizi. Ketika Badan Gizi hadir di tengah-tengah, kami beli itu ayam dan telur yang kelebihan itu. Kami salurkan kepada yang tidak mampu," ungkapnya.

"Sehingga nanti kalau sudah berjalan, ini rantai pasok itu harus kita pertimbangkan dengan benar. Jangan sampai kemudian terjadi impor," imbuh Dadan.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara soal tidak adanya menu susu di program makan bergizi gratis yang dimulai hari ini. Hasan mengatakan keberadaan susu memang tidak diwajibkan setiap hari.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka itu sekali seminggu susunya. Kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi) dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi susunya di hari Senin," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Hasan menjelaskan susu memang tidak masuk dalam menu wajib di program ini. Sebab, susu belum merata di setiap daerah.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi memastikan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan dana yang sudah dianggarkan pemerintah. Ia menyebut program itu tak memotong anggaran lainnya.

"Nggak ada sih, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain," ujar Dedek di Bandung, Jawa Barat, dilansir Antara, Sabtu (18/1/2025).

Dedek menjelaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan fokus ulang terhadap program-program kerjanya.

Dedek menyampaikan saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, fokus utama anggaran dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur secara masif. Sementara, di era Prabowo ini, fokusnya berganti pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai dari MBG sebesar Rp 71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp 4,7 triliun.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memberikan pemeriksaan TBC secara gratis, di luar pemeriksaan kesehatan bagi yang berulang tahun, dengan anggaran Rp 8 triliun. Kemudian juga, peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas juga ditingkatkan pada era Prabowo dengan anggaran Rp 15 triliun.

"Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan. Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan," jelasnya.

Dedek mengatakan salah satu anggaran yang porsinya turun adalah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Anggaran pembangunan IKN menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Dedek, hal tersebut normal terjadi lantaran saat ini fokus pembangunan dikerahkan untuk mengikutsertakan sektor swasta.

Pembangunan masif yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan sebuah pancingan agar sektor swasta, khususnya bagi penanam modal asing melihat keseriusan negara dalam membangun IKN.

"Karena memang ada sealing, APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuma sekian puluh persen, dan itu ada di undang-undangnya, dan ketika itu sudah mendekati sealing, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai," kata Dedek.

Istana menindaklanjuti laporan puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Sukoharjo yang keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) disebut sudah turun tangan mengatasi masalah serius tersebut.

"SOP [Standar Operasional Prosedur] yang diterapkan dalam MBG ini adalah sekolah melaporkan kepada SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] dan Puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG dan kemudian diganti dengan menu lain," ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melalui keterangan tertulis, Kamis (16/1).

Ia menjelaskan SOP lainnya yang diterapkan BGN adalah setiap SPPG harus menyimpan sampel makanan selama 2x24 jam.

"Sehingga kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Sukoharjo, penyebabnya bisa dilacak dengan cermat. Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG tersebut sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan," kata dia.

Hasan menuturkan kejadian di Sukoharjo menjadi bahan evaluasi bagi BGN untuk mengetatkan lagi SOP penyaluran program makan bergizi gratis. Dengan begitu, ia berharap makanan bisa terjamin kualitas dan kehigienisannya.

Pada Jumat (17/1), Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana di Istana Negara, Jakarta Pusat, untuk mengevaluasi program MBG.

Sebelumnya, sebanyak 50 siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan hingga mual-mual usai menyantap makan bergizi gratis.

Menu di tempat tersebut adalah nasi, ayam goreng tepung, wortel, tahu dan susu. Usai santap siang, sejumlah siswa mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah-muntah. Dugaan penyebabnya adalah olahan ayam yang kurang matang.

Pemerintah menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menjangkau 31 provinsi di Indonesia. Semenjak dua pekan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini diluncurkan.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno saat mendampingi Wamen PPA Veronica Tan meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, pagi tadi.

Noudhy mengungkapkan program MBG terus dilakukan secara bertahap.Sesuai agenda Badan Gizi Nasional (BGN) program MBG di mulai pada 6 Januari 2025 yang menyebar di 26 propinsi.

"Per 15 Januari 2025 sudah mencapai 31 propinsi. Titiknya juga terus diperluas termasuk targetnya di akhir 2025 ada 15 juta penerima manfaat.Target besarnya Pak Prabowo di tahun 2029 sudah 82,9 juta penerima manfaat," ujarnya kepada wartawan di SPPG Lanud Abdulrachman Saleh, Jumat (17/1/2025).

Menurut Noudhy, evaluasi dilakukan secara terus menerus dikarenakan MBG merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto.

Selama dua pekan pelaksanaan MBG, lanjut Noudhy, Badan Gizi Nasional terus meningkatkan kualitas pada semua titik SPPG. Termasuk tugas Kepala SPPG melihat sekolah dengan jarak maksimal 30 menit untuk menjaga kualitas makanan.

"Evaluasi yang kami lakukan terus-menerus, diperbaiki. MBG ini adalah program signature (unggulan) dari Presiden. Masuk program hasil terbaik cepat Pak Presiden. Jadi komitmennya akan terus dilanjutkan, apa yang perlu dievaluasi akan kami evaluasi," bebernya.

"Dan BGN dari dua minggu pelaksanaan terus meningkatkan kualitas pada tiap titik SPPG yang tersedia di daerah-daerah. Kepala SPPG yang bertugas melihat sekolah-sekolah di sekitaran titik SPPG dengan maksimal jarak antar 30 menit," pungkasnya.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Program makan bergizi gratis (MBG) sudah bergulir sekitar sepekan. Pemerintah pun bakal melakukan evaluasi berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

"Salah satunya tentu adalah masukan-masukan soal menu. Soal menu ini sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa referensinya adalah angka kecukupan gizi (AKG). Jadi bagaimana AKG atau angka kecukupan gizi itu terpenuhi dengan komposisi dari nutrisi yang seimbang, itu yang paling utama," kata juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, setelah meninjau makan bergizi gratis di SDN Lengkong Gudang, Tangerang Selatan, Senin (13/1/2025).

Dia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menetapkan angka kecukupan gizi dan komposisi menu-menu. Dia mengatakan menu makan bergizi gratis juga disesuaikan dengan kondisi daerah.

"Jadi ini yang kami sampaikan bahwa soal menu memang akan bervariasi ya, dan ini akan tergantung juga dari kondisi daerah masing-masing," jelasnya.

Masukan kedua untuk makan bergizi gratis adalah teknis distribusi. Dia mengatakan pemerintah bakal melakukan evaluasi jam distribusi makanan.

"Ini sudah kami evaluasi, distribusi ini sebenarnya menyesuaikan waktu jam belajar-mengajar ya, dari setiap sekolah yang memang itu akan menjadi sangat bervariasi," kata dia.

Dia mengatakan ada sekolah yang jam belajarnya pagi sampai siang ataupun siang sampai sore. Dia mengatakan pemerintah bakal melakukan penyesuaian jam distribusinya.

"Ada sekolah yang masuk pagi sampai siang, ada sekolah kelas siang, dari siang sampai sore. Tentu akan disesuaikan, dan itu tidak mengganggu jam pelajaran sekolah," ujarnya.

Adita mengatakan pemerintah juga mendapat masukan soal pemberdayaan masyarakat sekitar sekolah atau UMKM. Dia mengatakan makan bergizi gratis berpotensi menggulirkan ekonomi suatu daerah. Saat ini, baru ada 190 dapur untuk menyuplai makanan dan bakal terus bertambah.

"Ini juga ada hal-hal yang tentu harus kami sempurnakan lagi, dan semua itu sudah dibahas ya, bersama BGN tentunya sebagai penanggung jawab utama, bersama juga tentu kementerian dan lembaga yang terkait," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi beroperasi di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025). SPPG atau atau dapur MBG ini menyuplai makanan bergizi untuk 2.987 porsi di 11 sekolah di Jakarta Barat.

Paket tersebut diberikan dalam dua gelombang. Gelombang pertama mendistribusikan paket untuk siswa taman kanak-kanak (TK), juga siswa tingkat sekolah dasar (SD) kelas 1, 2, dan kelas 3. Selanjutnya, pada gelombang kedua, paket didistribusikan untuk siswa kelas 4, 5, 6 dan siswa tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

Pantauan Kompas.com, baik paket MBG pada gelombang pertama maupun kedua tidak banyak mengalami perbedaan menu. Pada gelombang pertama, SPPG Palmerah menyediakan menu nasi, ayam goreng tepung, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan jeruk.

Sementara itu, menu MBG gelombang kedua terdiri dari ayam teriyaki, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan jeruk.

Sebagai informasi, setiap SPPG bertanggung jawab untuk membeli bahan baku, mengolah, memproduksi, serta mendistribusikan paket makan bergizi gratis.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Dedek Prayudi memastikan jumlah paket program MBG terus bertambah. Per Senin, sebanyak 190 SPPG di 26 provinsi sudah beroperasi menyediakan makanan bergizi untuk 570.000 penerima manfaat.

“Jumlah tersebut akan terus meningkat. Pemerintah sudah merencanakan pengoperasian 937 SPPG dengan target penerima manfaat kurang lebih 3 juta orang pada Maret 2025. Kami menargetkan program ini menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2029,” kata Dedek di SPPG Palmerah, Senin.

Dedek melanjutkan bahwa terdapat dua skema pendistribusian paket program makan bergizi gratis, yakni penerima menjemput dan menunggu untuk diantarkan makanan.

KOMPAS.com/YOGARTA AWAWA PRABANING ARKA. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Dedek Prayudi.

Perlu diketahui, penerima bantuan dengan sistem menunggu paket MBG berlaku untuk ibu hamil dan menyusui. Pada paket ini, Dapur MBG akan mengirimkan secara langsung untuk penerima manfaat. Sementara itu, penerima manfaat untuk anak-anak sekolah akan dijemput oleh pihak sekolah.

“Porsi-porsi tersebut dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak sekolah dari SD kelas 1 sampai (siswa tingkatan) SMA atau sederajat,” ujarnya.

Selain memperbaiki status gizi siswa, lanjut Dedek, program MBG juga menjadi daya tarik bagi anak-anak yang belum bersekolah. Menurutnya, program ini berhasil meningkatkan absensi siswa selama uji coba MBG. Banyak siswa yang ingin masuk sekolah untuk mencoba program ini.

“Absensi siswa meningkat signifikan selama uji coba program MBG dilakukan. Semoga hal ini terus berlanjut selama program dilanjutkan,” tutur Dedek.

Jangkau ribuan siswa

Kepala SPPG Palmerah Yudha Permana mengatakan SPPG Palmerah menjangkau ribuan siswa, mulai dari tingkat TK sampai SMA di wilayah Palmerah.

SPPG Palmerah sendiri mempekerjakan 50 orang, mulai dari kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi, ahli gizi, ada juga akuntan, serta asisten lapangan.

“Kami juga memiliki tim terdiri dari persiapan 7 orang, ada tim masak 9 orang, pemorsian 9 orang, serta supir 4 orang. Tim cuci alat berjumlah 16 orang dan customer service (CS) 1 orang," ujar Yudha.

Yudha menjamin makanan yang dibuat di dapurnya telah memenuhi standar gizi karena sudah melewati sejumlah pemeriksaan. Pihaknya telah mengecek Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada setiap menu sesuai masing-masing umur.

“Selain itu, kami juga melakukan pengecekan bahan baku untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan higienitas,” tuturnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai sejak Senin (6/1/2025). Untuk bergabung menjadi mitra program Badan Gizi Nasional (BGN) ini, tidak ada biaya yang dikenakan.

Pendaftaran mitra BGN dibuka di laman resmi Mitra Badan Gizi Nasional. Simak syarat dan cara daftarnya di bawah ini.

Syarat Dokumen Pendaftaran Mitra BGN

• Akta Badan Usaha
• SK Kemenkumham
• NIB
• Rekening koran
• Surat keterangan/referensi bank
• Laporan tahunan
• Foto NPWP
• Bukti laporan SPT
• Dokumen titik SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)

Cara Daftar Mitra BGN

Pembuatan Akun

• Buka https://mitra.bgn.go.id/
• Klik "buat akun baru" yang ada di bawah tulisan "Masuk ke akun Anda"
• Isikan kotak Nama Mitra, email aktif, nomor telepon yang bisa dihubungi
• Klik kotak Tipe Instansi, pilih PT, CV, Koperasi, Yayasan, atau Bumdes
• Pada kotak Kata Sandi, buat kata sandi akun
• Pada kotak Konfirmasi Kata Sandi, isikan lagi kata sandi yang ingin dibuat
• Klik ikon mata untuk melihat kata sandi, pastikan sudah sama, dan catat
• Klik Buat Akun

Isi Data Alamat Mitra

• Klik kotak Provinsi, pilih provinsi alamat mitra
• Lengkapi kota, kecamatan, dan desa/kelurahan pada kotak pilihan masing-masing
• Isikan kode pos pada kotak Kode Pos
• Isikan alamat lengkap mitra pada kotak Alamat
• Klik Selanjutnya

Isi Data Perwakilan Mitra

• Isikan nama perwakilan mitra
• Isikan nomor telepon perwakilan mitra
• Klik Selanjutnya

Data Verifikasi

• Pada dashboard Mitra BGN, pastikan data tab Umum sudah benar atau perbaiki data
• Klik tab Dokumen Legal
• Pada bagian Akta Badan Usaha, klik Tambah Akta
• Lengkapi tipe akta, nomor akta, tanggal pembuatan, nama notaris, alamat notaris
• Pada bagian lampiran, klik Jelajahi untuk unggah (upload) dokumen Akta Badan Usaha
• Klik Kirim
• Pada bagian SK Kemenkumham, klik Tambah SK
• Isikan nomor SK, tanggal pembuatan, tipe akta, nomor akta
• Pada bagian lampiran, klik Jelajahi untuk unggah (upload) dokumen SK Kemenkumham
• Klik Kirim
• Pada bagian NIB, klik Tambah NIB
• Isikan NIB
• Pada bagian lampiran, klik Jelajahi untuk unggah (upload) dokumen NIB
• Klik Kirim
• Pada bagian Susunan Pengurus dan Pemegang Saham, klik Tambah Pengurus dan Pemegang Saham
• Isikan nomor pajak, nama, nomor KTP atau KITAS, dan jabatan
• Isikan jumlah lembar saham dan totalnya dalam rupiah (tidak wajib)
• Klik Kirim
• Klik tab Keuangan
• Lengkapi data dan dokumen seperti tab Dokumen Legal, termasuk:
  Rekening koran
  Modal dasar dan modal disetor
  Bank
  Laporan keuangan tahunan
  Data NPWP
  Laporan SPT
• Cek kembali data pada tiap tab
• Klik tombol cokelat Ajukan Verifikasi untuk mengajukan verifikasi data mitra

Pengajuan Lokasi dan Persiapan SPPG

• Pada menu Pengajuan Lokasi SPPG, klik Ajukan Titik untuk mengajukan lokasi titik dapur
• Klik Buat untuk menambahkan titik lokasi SPPG pada peta
• Klik Simpan dan Lanjutkan
• Lengkapi data informasi lokasi bangunan SPPG
• Isikan informasi kesiapan titik bangunan SPPG beserta dokumen
• Klik Ajukan
• Tim BGN melakukan verifikasi dan menghubungi pendaftar.

Dapur MBG

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan sebanyak 5.000 dapur ditargetkan berdiri pada 2025 untuk memproduksi menu Makan Bergizi Gratis.

Saat ini, sekitar 1.000 kepala SPPG telah dilatih di Universitas Pertahanan (Unhan). Angka ini ditargetkan mencapai 5.000 SPPG pada pertengaha 2025.Setiap kepala SPPG akan memimpin tiap dapur makan bergizi gratis.

"SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG, yang ready, yang sudah dididik di Unhan itu. Nanti penempatan mereka kan berdasarkan kesiapan dapur-dapur, ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya akan ditaruh di sana. Nah, nanti pertengahan tahun itu BGN merencanakan ready 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025), dikutip dari detiknews.

Itulah cara daftar mitra BGN dan syarat dokumen yang perlu dipenuhi. Berminat, detikers?

Video: 190 SPPG Makan Bergizi Gratis Resmi Beroperasi Hari Ini

Video: 190 SPPG Makan Bergizi Gratis Resmi Beroperasi Hari Ini

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto resmi dilaksanakan per Senin (6/1/2025). Setidaknya ada 26 provinsi dan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan setiap SPPG akan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Hal ini untuk menjaga standar terkait pelaksanaan program yang telah ditetapkan pemerintah.

"Menurut saya luar biasa SOP-nya sangat ketat masuk ke dalam harus ganti baju, pakai tutup kepala, pakai masker dan bagaimana makanan tadi dipersiapkan di sana," ujar Hasan Nasbi di Bogor, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025).

Terkait pemenuhan gizi anak, Hasan menambahkan bahwa setiap dapur dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG ini juga dibantu oleh satu ahli gizi dan akuntan untuk pengawasan nutrisi dan distribusi makanan.

Kebersihan makanan, lanjut Hasan Nasbi, juga menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, Badan Gizi Nasional telah memiliki sistem sendiri untuk menjaga makanan tetap higienis.

"Teman-teman bisa lihat tidak ada sampah, sampai pengelolaannya dipikirkan oleh mereka. Sampah pun di SPPG sudah dipisah, seperti sampah plastik, sisa makanan, di dapur sudah dipisah. Yang keluar tidak akan menjadi problem," katanya.

Budget Rp10.000-15.000 Apakah Cukup?

Seperti yang diketahui, besaran nilai paket untuk MBG tersebut telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.000. Lantas, apakah dengan anggaran ini cukup memenuhi nutrisi anak untuk sekali makan?

Menjawab hal ini, spesialis gizi klinik dr Putri Sakti, MGizi, SpGK, AIFO-K, CBCFF mengatakan anggaran tersebut sebenarnya terbilang cukup untuk satu porsi menu makanan bergizi. Dengan catatan, pemerintah harus benar-benar mengoptimalkan produk lokal.

"Dengan budget Rp10 ribu sampai Rp15 ribu asalkan pemerintah bisa mengoptimalkan menggunakan produk lokal yang sehat dan murah meriah. Tapi dengan catatan harus divariasikan," kata dr Putri saat dihubungi oleh detikcom, Senin (6/1/2025).

"Contohnya untuk karbohidratnya kadang nasi, kadang olahan jagung, atau bihun dari beras putih. Protein bisa dari ikan, besoknya ayam, telur, atau cari yang paling murah meriah," sambungnya.

dr Putri menambahkan bahwa di masing-masing daerah tentunya memiliki makanan bergizi khas, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan untuk bisa membuat menu makan yang seimbang.

"Tergantung olahan lokal masing-masing ya, sehingga anak-anak tersebut lebih familiar dengan lidah mereka, gaya olahannya, dan rasa bumbu-bumbunya," katanya.

"Kalau secara umum bisa ayam ditumis, kemudian sayurnya gabungan wortel dengan buncis yang murah meriah. Karbohidratnya bisa nasi, buahnya misalkan pisang atau jeruk. Ditambah proteinnya tahu atau tempe," lanjut dia.

NEXT: Tidak Ada Susu di Menu Makan Bergizi Gratis Hari Pertama

Di beberapa wilayah seperti Jakarta dan Bogor, SPPG tidak memberikan susu pada menu makan bergizi gratis. Menurut Hasan Nasbi, susu memang bukan menjadi variasi protein wajib yang ada di menu makan anak-anak. Tetapi dirinya menegaskan bahwa anak-anak pasti akan mendapatkan susu ke depannya.

"Ada susu, tapi kan nggak setiap hari. Ada yang seminggu sekali, ada yang dua kali seminggu," ujar Hasan Nasbi.

Merespons hal ini, dr Putri mengatakan bahwa susu memang bisa diganti dengan protein lainnya.

"Susu memang menjadi salah satu sumber protein yang bisa menjadi variasi protein pilihan, tapi sekali lagi di atas dua tahun susu tidak lagi wajib dikonsumsi anak-anak," kata dr Putri.

Menkes Minta Standar Gizi Terus Dijaga

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan bahwa pihaknya juga turut serta dalam penetapan standar gizi makanan yang akan diberikan pada masyarakat bersama Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara.

"Kita perannya bekerja sama dengan teman-teman dari gizi dari Badan Gizi Nasional menentukan standar gizinya seperti apa. Mereka waktu itu sempat datang ke kita untuk meminta bantuan akses terhadap ahli-ahli gizi di puskesmas, kita juga sudah memberikan akses tersebut," kata Menkes Budi ketika ditemui awak media di Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).

Program makan bergizi gratis telah dimulai hari ini. Pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah ini disesuaikan dengan jadwal belajar-mengajar di setiap jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA.

Seperti dilansir Kantor Komunikasi Kepresidenan, terkait jadwal pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah yang disesuaikan ini sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah. Pemerintah juga sudah menyiapkan skema pembagian makan bergizi gratis dalam tiga waktu.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pernah mengklarifikasi soal jadwal pemberian makan bergizi gratis, yaitu masing-masing anak tetap menerima satu kali makan gratis. Dijelaskan bahwa anak PAUD hingga SD akan diberikan makan bergizi gratis sebagai makan pagi. Sementara anak SMP hingga SMA menerima makan gratis sebagai makan siang.

Jadwal Pemberian Makan Bergizi Gratis

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, berikut ini jadwal pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah di tingkat PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA:

• PAUD, TK, hingga Kelas 2 SD
  - Makan bergizi gratis dibagikan pukul 08.00 waktu setempat.
• Kelas 3 SD - Kelas 6 SD
  - Makan bergizi gratis dibagikan pukul 09.30 waktu setempat.
• SMP - SMA
  - Makan bergizi gratis dibagikan pukul 12.00 waktu setempat.

Tentang Program Makan Bergizi Gratis

Untuk diketahui, program makan bergizi gratis mulai dijalankan secara bertahap sejak hari ini, 6 Januari 2025. Pembagian makan bergizi gratis ini dimulai di 26 provinsi dengan 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur yang beroperasi.

"Tanggal 6 Januari 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. Kira-kira setelah 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan video seperti dilihat, Senin (6/1/2025).

"Tidak hanya anak-anak sekolah yang akan menerima manfaat ini, tetapi juga ibu-ibu hamil dan anak-anak balita akan jadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini," imbuhnya.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, ada sejumlah target utama penerima program makan bergizi gratis. Mulai dari peserta didik atau belajar dari PAUD hingga SMA (negeri dan swasta), peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren, balita atau anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui.