Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo Subianto melarang pembangunan rumah di atas lahan sawah. Hal ini dikarenakan sawah merupakan lahan produktif yang kaya akan unsur hara.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.

"Saya pikir dalam konteks pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo itu, pertama dari sisi kebijakan positif. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah tanah-tanah mana yang akan dijadikan target untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, ia melihat beberapa masalah yang ditemui adalah tidak ada perencanaan matang perihal pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab konflik agraria karena beberapa perumahan di bangun di tanah adat atau perkebunan.

Menurutnya daripada mencari dan membuka lahan baru untuk perumahan, lebih baik melakukan revitalisasi permukiman yang terbengkalai dan mengubahnya menjadi kawasan baru yang lebih layak.

"Kalau pun tidak membangun dari nol, sebenarnya upaya revitalisasi permukiman komunitas miskin di kota, kemudian juga masyarakat-masyarakat miskin di pedesaan yang permukimannya belum diberikan haknya, diberikan jaminan hukumnya, penyelesaian konfliknya. Justru seharusnya diarahkan ke sana," ujarnya.

Banyak ia dapati masalah yang sebenarnya ada di masyarakat adalah mereka tidak mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah yang mereka beli. Bahkan beberapa di antaranya telah menunggu bertahun-tahun. Risikonya pada saat ada proyek pembebasan lahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki sertifikat lahan tersebut.

"Padahal sebenarnya tadi konflik-konflik agraria yang ribuan dari sejak 10 tahun terakhir itu, banyak termasuk kawasan pemukiman yang sebenarnya mereka itu tanahnya sudah dibangun, tetapi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanahnya itu belum ada," ungkapnya.

Dewi mendesak agar pemerintah juga memperhatikan hal ini. Sebab, permukiman juga termasuk dalam agenda reforma agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depannya.

"Jangan melihatnya secara parsial seolah-olah itu program yang berdiri sendiri. Agenda reforma agraria juga tidak hanya bicara soal pertanian dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemukiman, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial), kampung, dan pedesaan," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Prabowo melarang masyarakat membangun rumah di atas lahan sawah.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," ucap Fahri saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Fahri menjelaskan rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan pentingnya peran akar rumput dalam pembangunan ekonomi, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks program makan bergizi gratis yang dirancang pemerintah, Gus Yahya menyatakan kesiapan NU untuk berkontribusi dan memberdayakan UMKM dalam mendukung program tersebut.

"UMKM adalah salah satu arena khidmah yang sangat strategis bagi NU. Kami telah menginisiasi berbagai upaya untuk memberdayakan UMKM, seperti membangun jaringan ritel yang dimulai dari Jember, serta mengembangkan usaha agribisnis di beberapa wilayah seperti Malang, Jawa Timur, dan Yogyakarta," ujar Gus Yahya dalam jumpa persnya di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Ia menjelaskan NU saat ini sedang menjajaki keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis. NU berharap bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan program ini, terutama melalui berbagai inisiatif yang telah dijalankan di akar rumput.

"Kami ingin berkontribusi jika ada ruang untuk itu. Saat ini, kami menunggu konstruksi program yang dirancang pemerintah, bagaimana pengelolaannya, dan bagaimana UMKM dapat dilibatkan secara optimal," katanya.

Gus Yahya juga menyebut beberapa pesantren telah dihubungi untuk menjadi proyek percontohan (pilot project) dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pilot project ini diharapkan dapat menjadi model yang terintegrasi dan dikoordinasikan dengan NU untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program tersebut.

"Beberapa pesantren telah diidentifikasi sebagai tempat untuk membangun pilot project. Proses ini sudah berjalan cukup cepat dengan pace yang intens. Standar dan instrumen kerja juga tengah disiapkan agar bisa menjadi mitra yang efektif bagi pemerintah," tambahnya.

Menurut Gus Yahya, NU tidak hanya merespons program pemerintah, tetapi juga berupaya memastikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan pemberdayaan UMKM dan komunitas lokal. Ia berharap NU dapat memberikan kontribusi signifikan dalam program tersebut, baik melalui jaringan pesantren maupun pelibatan UMKM yang dikelola oleh Nahdliyin.

"Semoga dalam waktu dekat, semua persiapan ini bisa memberikan hasil yang lebih jelas. Kami berkomitmen untuk mendukung program makan bergizi gratis ini sebagai bagian dari khidmah NU kepada masyarakat, khususnya dalam memberdayakan UMKM dan akar rumput," pungkasnya.

Dengan keterlibatan UMKM dalam program pemerintah, Gus Yahya optimistis sinergi antara NU dan pemerintah akan memperkuat dampak positif program makan bergizi gratis, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis komunitas.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar rapat tingkat menteri. Cak Imin mengungkap seluruh kementerian di bawah Kemenko PM sepakat mengadakan standardisasi pelatihan bagi masyarakat.

"Dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini, kita juga sinergi program. Pelatihan yang berbagai tempat ini, kita standardisasi mutu dan kualitas pelatihan, baik itu kewirausahaannya, pelatihan digitalisasi pengelolaan keuangannya, pelatihan yang menyangkut kemampuan pemasaran yang bisa menyiapkan untuk produk-produk secara bagus," kata Cak Imin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Kemudian, Cak Imin menyebutkan peningkatan kualitas dan mutu pelatihan diberbagai sektor ini juga memiliki kaitan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis.

Ketum PKB itu berharap masyarakat dapat ikut terlibat dan menerima dampak dari program tersebut. Sebab, menurut dia, program makan bergizi gratis punya dampak yang cukup luas.

"Nah, yang terakhir, kami juga akan terus bersinergi untuk bersama-sama agar seluruh pelaksanaan makan bergizi gratis, MBG, ini betul-betul punya dampak ekonomi bagi masyarakat desa, bagi UMKM, bagi koperasi, bagi pelaku ekonomi di sekitar sekolah," sebut Cak Imin.

"Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi, tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat," imbuhnya.

Bayangkan seorang anak kecil, matanya berbinar menatap buku pelajaran. Ia bersemangat untuk belajar, haus akan ilmu pengetahuan. Tapi, ia datang ke sekolah dengan rasa lapar yang menggerogoti, membuat konsentrasinya buyar, pikirannya melayang, dan semangatnya meredup. Ini bukan kisah fiksi, tapi realita yang dihadapi oleh jutaan anak di seluruh dunia. Kita hidup pada era ketika kesuksesan akademis dan karier dielu-elukan sebagai tujuan hidup. Namun, di tengah hiruk pikuk mengejar prestasi, kita sering melupakan sesuatu yang jauh lebih fundamental: hubungan erat antara makanan bergizi dan pendidikan.

Sebagai seorang pemuda yang peduli dengan masa depan bangsa, saya ingin mengajak untuk merenungkan kembali peran vital nutrisi dalam meraih mimpi dan membangun masa depan yang lebih cerah. Bagaimana mungkin seseorang bisa fokus belajar, berpikir jernih, dan berkreasi dengan maksimal jika tubuhnya kekurangan gizi? Itu ibarat membangun gedung pencakar langit di atas pondasi pasir-rapuh dan mudah ambruk.

Otak, sebagai organ yang kompleks, membutuhkan nutrisi seperti omega-3, omega-6, zat besi, dan kolin untuk mendukung fungsi kognitif, meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan berpikir kritis. Bayangkan, jika anak-anak dibiarkan tumbuh dengan kekurangan nutrisi, mereka akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, sulit berkonsentrasi, dan tertinggal dalam pembelajaran, yang menghambat potensi mereka untuk mencapai mimpi-mimpi mereka.

Program Makan Bergizi Gratis

Di banyak daerah, terutama di komunitas kurang mampu, akses terhadap makanan bergizi masih menjadi mimpi. Banyak anak-anak yang datang ke sekolah dengan perut kosong, yang tentu saja akan menghambat kemampuan mereka untuk belajar. Bagaimana mungkin mereka bisa fokus belajar ketika mereka terus menerus dihantui rasa lapar?

Saya percaya bahwa program makan bergizi gratis adalah solusi yang paling tepat untuk memecahkan permasalahan ini. Bayangkan, sebuah program yang bukan hanya mengisi perut, tapi juga membuka cakrawala pengetahuan bagi anak-anak. Kita dapat meneladani contoh sukses dari Brasil, di mana program "Merenda Escolar" telah berhasil memberikan makanan sehat kepada jutaan anak, dan hasilnya luar biasa: kesehatan mereka meningkat, prestasi akademik mereka melambung, dan masa depan mereka menjadi lebih cerah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah gebrakan yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan fokus awal pada anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Program ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sebuah lembaga pemerintah yang berdedikasi untuk mewujudkan pemenuhan gizi nasional, sesuai dengan Pepres Nomor 83 Tahun 2024.

Program MBG akan resmi diluncurkan pada 2 Januari 2025, dan penerapannya disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan. Pembagian MBG untuk anak sekolah diatur sebagai berikut: anak sekolah PAUD - Kelas 2 SD menerima makan siang gratis pukul 8 pagi, anak sekolah Kelas 3 - 6 SD menerima makan siang gratis pukul 9.30 pagi, dan anak sekolah SMP - SMA menerima makan siang gratis pukul 12 siang.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun untuk program ini, dengan target sasaran yang dijalankan secara bertahap selama lima tahun ke depan: pada 2025 menargetkan 40% penerima manfaat, pada 2026 meningkat menjadi 80%, dan pada 2029 diharapkan mencapai 100% penerima manfaat.

Membangun Budaya Nutrisi

Amartya Sen, seorang ekonom terkemuka, memiliki teori tentang "kemampuan" (capability) yang sangat relevan dengan isu ini. Sen berpendapat bahwa akses terhadap sumber daya, termasuk makanan bergizi, merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks pendidikan, jika anak-anak tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi, maka kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang akan terhambat.

Kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan perubahan ini. Pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup untuk program makanan bergizi di sekolah. Sekolah sendiri harus bekerja sama dengan organisasi lokal untuk mendistribusikan makanan dengan efektif. Sebagai seorang pemuda, saya percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan.

Tidak hanya itu, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi juga sangat krusial. Banyak orangtua yang masih belum menyadari dampak nutrisi terhadap perkembangan anak mereka. Kita perlu menyebarkan informasi tentang manfaat makanan bergizi bagi tumbuh kembang anak secara masif dan efektif. Kita perlu meyakinkan masyarakat bahwa investasi dalam nutrisi adalah investasi dalam masa depan yang lebih cerah.

Kita harus mengubah pola pikir masyarakat. Teori perubahan sosial dari Kurt Lewin memberikan kita kerangka kerja yang tepat. Pertama, kita perlu "membekukan" pola pikir lama, yaitu melepaskan kebiasaan berpikir bahwa pendidikan dan nutrisi adalah dua hal yang terpisah. Kemudian, kita perlu "mengubah" cara pandang masyarakat, meyakinkan mereka bahwa nutrisi merupakan kunci untuk mencapai prestasi akademis yang optimal. Terakhir, kita harus "membekukan" perubahan ini dalam budaya masyarakat, menjadikan makanan bergizi sebagai bagian integral dari kebiasaan sehari-hari.

Media, sekolah, dan komunitas harus bersatu padu dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nutrisi. Dengan mengedukasi masyarakat, kita dapat menciptakan budaya yang menghargai kesehatan dan pendidikan secara bersamaan. Makanan bergizi bukanlah pilihan, tapi sebuah keharusan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Dengan menyediakan makanan bergizi gratis, kita tidak hanya meningkatkan kesehatan anak-anak, tapi juga memberikan mereka kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka.

Saya mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan ini. Mari kita ciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang, di mana setiap anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan makanan yang bergizi. Langkah-langkah kecil kita dapat menghasilkan perubahan besar yang akan dirasakan oleh banyak orang. Setiap tindakan kecil, setiap langkah yang kita ambil, akan menjadi bagian dari gerakan besar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Saatnya kita bergerak bersama, untuk membangun masa depan yang lebih baik, dimulai dari meja makan!

Amir Ma'rufmahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Nahdlatul Ulama, aktif di Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY)

Saksikan juga video: Update Makan Bergizi Gratis: Prabowo Bahas di G20, Gibran Uji Coba

[Gambas:Video 20detik]