KOMPAS.com - Masyarakat yang sedang mencari rumah murah di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa hunian yang bisa dipilih.

Rumah murah yang dimaksud ialah rumah subsidi yang bisa dibeli melalui skema KPR subsidi.

Untuk mengetahui di mana saja daftar rumah subsidi di Kota Malang, masyarakat bisa mengunjungi situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Namun sebagai gambaran, Kompas.com menyajikan beberapa pilihan rumah subsidi di Kota Malang berikut ini:

1. Perumahan Diamond City Wonokoyo

Perumahan terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang ini dikembangkan PT Bumi Mentari Megah.

PT Bumi Mentari Megah telah terdaftar di Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng) Kementerian PKP dan tergabung dalam asosiasi Real Estate Indonesia (REI).

Perumahan Diamond City Wonokoyo menawarkan rumah subsidi tipe 26/60 dengan harga Rp 166 juta.

Dengan luas bangunan 26 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis huniannya meliputi atap rangka baja ringan dan genteng cor, gypsum; dinding bata merah diplester dan diaci; lantai keramik 40 x 40; serta fondasi batu kali.

2. Perumahan Graha Malang Indah Tahap 2

Perumahan yang dibesut PT Turen Indah Property ini berlokasi di Desa Buring, Kecamatan Kedungkandang.

PT Turen Indah Property telah terdaftar di Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng) Kementerian PKP dan tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Perumahan Graha Malang Indah Tahap 2 menawarkan rumah subsidi tipe 23 dengan harga Rp 166 juta.

Dengan luas bangunan 23 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, rumah ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

jumlahnya yang sekarang enam pengembang dan kalau di triwulan pertama 2024 sudah di angka 10 pengembang perumahan

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, menyebut pengajuan izin pembangunan kawasan perumahan mengalami penurunan pada sepanjang triwulan pertama 2025, jika dibanding periode yang sama tahun 2024.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan pada triwulan pertama 2025 terdapat enam pengembang yang telah menyelesaikan set plan pembangunan.

"Investasi perumahan ini pada triwulan pertama 2025 ada penurunan kalau dibanding 2024, jumlahnya yang sekarang enam pengembang dan kalau di triwulan pertama 2024 sudah di angka 10 pengembang perumahan," kata Arif.

Ia menjelaskan faktor terbesar penyebab turunnya jumlah pengajuan izin pembangunan perumahan ini karena luas lahan di Kota Malang yang mulai menipis, sehingga mempengaruhi perkembangan nilai harga tanah.

"Pengalaman kami melihat di lapangan, menjual rumah dengan harga Rp500 juta ke atas sulit, kalau kami lihat itu sekitar Rp350 juta sampai di bawah Rp500 juta," ujarnya.

Kondisi itu pada akhirnya membuat para pengembang mencari solusi alternatif dengan beralih ke bidang penyediaan hunian vertikal dalam bentuk apartemen maupun beralih berinvestasi ke jenis properti komersial, seperti hotel.

"Beberapa hotel sudah mengajukan pengurusan izin, kalau apartemen ada satu tapi persyaratannya belum lengkap," ucap dia.

Melihat situasi yang ada, maka Disnaker-PMPTSP Kota Malang kini terus mengkaji dampak pembangunan bangunan vertikal terhadap lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Sebab, kata dia, setiap pembangunan yang ada di suatu wilayah tidak boleh menyalahi tata ruang daerah.

"Hunian vertikal itu harus kami kaji dengan benar mengenai sampai lingkungannya dan sosial. Karena Kota Malang ini masih menjadi tempat favorit untuk tinggal, terutama bagi pensiunan," ujar Arif.

Pengkajian tata ruang dalam menghadapi tren pergeseran investasi melibatkan banyak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan Kota Malang.

"Mau tidak mau harus seperti Surabaya konsepnya pembangunannya," tuturnya.

Selain itu, kata dia, tren investasi yang kini terus muncul adalah minat masyarakat untuk menjadikan hunian tapak sebagai rumah kos (rukos).

Hal itu dinilai fenomena yang wajar lantaran keberadaan sejumlah universitas di Kota Malang, sehingga menghadirkan ketertarikan bagi masyarakat pemilik aset rumah tapak membuka bisnis kos-kosan.

"Pangsa pasar untuk mahasiswa yang di kota malang ini diambil suatu langkah untuk berinvestasi," katanya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kota Malang -

Pemkot Malang berencana menyiapkan aset lahan untuk mendukung program 3 juta rumah. Namun jika ditemukan keterbatasan lahan, maka rumah susun akan ditawarkan sebagai solusinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Dandung Djulhardjanto menyampaikan adanya dukungan penuh Pemkot Malang terhadap program 3 juta perumahan yang digagas oleh pemerintah pusat.

Meskipun konsep perumahan yang akan dibangun masih perlu dikaji lebih lanjut lagi. Karena menurut Dandung, lahan yang dimiliki Pemkot Malang cukup banyak tetapi jarang dengan area yang bisa digunakan sebagai perumahan.

"Sebetulnya aset Pemkot banyak, cuma yang luas hampir tidak ada, kita juga harus cari," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

Dandung mengaku dengan menggunakan lahan aset Pemkot Malang sendiri, maka tidak diperlukan adanya pembebasan lahan.

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulhardjanto mengatakan pihaknya berencana akan memanfaatkan lahan milik Pemkot Malang sehingga tak perlu dilakukan pembebasan.

Di luar itu, Dandung mengungkapkan bahwa pihaknya juga menyiapkan langkah alternatif, apabila pembangunan perumahan terkendala keberadaan lahan.

Yakni dengan membangun rumah susun atau bangunan vertikal sebagai solusinya. Hal ini juga sesuai dengan usulan DPRD Kota Malang beberapa waktu lalu.

"Tapi perlu dikaji, perlu dibangun berapa unit, berapa lantai sehingga ketemu luasannya berapa," tegasnya.

Selain itu, lanjut Dandung, bangunan vertikal juga perlu kajian soal penunjang kebutuhan fasilitas publik. Mulai dari akses jalan, drainase, taman bermain anak, air limbah dan lainnya.

"Artinya kemungkinan (bangunan vertikal) itu tetap ada, tapi perlu kajian juga," terangnya.

Dandung mengaku, pihaknya akan menjalankan program pemerintah tersebut semaksimalkan mungkin, untuk mewujudkan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

"Pada prinsipnya kami siap melaksanakan kebijakan pusat," pungkasnya.

(mua/iwd)

MALANG - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Malang, Jawa Timur cukup unik. Menu yang diberikan kepada siswa dipesan melalui aplikasi ojek online (ojol).

Para pengemudi ojol terlihat mendatangi SDN Lowokwaru 3 Kota Malang, Senin (13/1/2025) pagi, membawa 22 porsi makanan bergizi dari rumah makan mitra. Total 430 porsi makanan bergizi disiapkan untuk siswa, dengan menu terdiri dari nasi putih, ayam goreng krispi, orek tempe kacang panjang, buah semangka, dan susu UHT kemasan.

Kety, salah satu siswa SDN Lowokwaru 3 Kota Malang mengaku senang mendapatkan makanan gratis. "Menu makanannya enak dan sudah biasa dimakan di rumah," ungkapnya. Hal serupa disampaikan Bintang, siswa lain yang juga merasa terbantu dengan program ini.



Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa program ini melibatkan perusahaan mitra CSR untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Dengan biaya Rp10.000 per porsi yang dirancang efisien, jasa pengantaran oleh ojol juga sudah termasuk dalam paket kerja sama.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai makan bergizi gratis yang diberikan sangat baik secara higienitas. Para siswa membawa alat makan sendiri dan pengemasan makanan juga higienis. Menu yang disajikan juga mencakup empat sehat lima sempurnanya. Dari perbincangan, para siswa juga suka, bahkan sudah punya menu favorite.

"Sepertinya memang harus ada cost sharing ya, karena kan dari pusat Rp10.000, pastinya tadi pembiayaannya sampai Rp15.000 sudah bersih, sudah include pengantaran dan penjemputan," katanya.

Wahyu Hidayat, Wali Kota terpilih Kota Malang, turut hadir dalam peluncuran program ini. Ia menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang mendukung program makan bergizi gratis melalui CSR. Namun, ia juga menekankan pentingnya petunjuk teknis dan SOP yang jelas jika program ini diperluas ke sekolah lain.

Keberhasilan program di SD ini menjadi langkah awal untuk memperluas cakupan ke tingkat SMP dan SMA di Kota Malang. Nantinya, pihak Lanal Malang akan dilibatkan sebagai pemasok untuk memenuhi kebutuhan program.

Dengan inovasi pemesanan melalui aplikasi ojol dan dukungan CSR, program makan bergizi gratis di Kota Malang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal.

Kota Malang -

Program Makan Bergizi Gratis mulai diterapkan di Kota Malang pada Senin (13/1/2025). Program itu baru dijalankan di satu sekolah yakni di SDN 3 Lowokwaru, Kota Malang.

Terlihat para siswa sangat lahap ketika menyantap makanan gratis yang diberikan Pemkot Malang melalui dana CSR Gojek. Kendati demikian, ada juga siswa yang ingin menu lain.

Seperti siswa kelas 2 SDN 3 Lowokwaru Tafkhim mengatakan bahwa menu yang diberikan kurang dan dia mengaku bosan makan ayam goreng. Dia ingin mendapatkan menu lain.

"Enak tapi kurang (porsinya). Suka tapi kalau makan ayam bosen. Pinginnya yang enak-enak. Seperti kerang ijo," kata Tafkhim kepada wartawan.

Menu Makan Bergizi Gratis hari ini di SDN 3 Lowokwaru meliputi nasi putih, ayam goreng, sayur kacang panjang, serta tempe. Selain itu ada buah semangka dan susu.

Sementara siswi kelas 6 Anaira mengaku suka dengan menu makan bergizi gratis yang diberikan. Menurutnya, masakannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dia makan di rumah.

Siswa SDN Lowokwaru 3 Kota Malang menikmati makan bergizi gratis. (Foto: M Bagus Ibrahim/detikJatim)

"Makanannya lumayan enak. Kalau dibandingkan sama sarapan di rumah sama saja. Kebetulan juga saya memang suka ayam, kalau daging enggak suka," kata Anaira.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 3 Lowokwaru ini menyasar 430 siswa. Program ini sudah diuji coba 3 bulan lalu.

Dia menyebut Kota Malang memang tidak masuk dalam sasaran tahap pertama pelaksanaan program ini sehingga program ini akan mulai dilakukan pada pekan kedua.

Suwarjana mengatakan bahwa program makan bergizi gratis itu juga akan diterapkan di sekolah lain dalam waktu dekat. Yakni SMP 19 Malang, SMP 2 Malang, dan SDN Ciptomulyo 2.

"Dananya beda, untuk SDN 3 Lowokwaru menggunakan CSR dari Gojek murni. Kalau 3 sekolah selanjutnya melalui biaya APBN lewat teman-teman Lanal. Dapurnya ada di Lanal," kata Suwarjana

"Sebenarnya 3 sekolah yang pakai APBN dan dapurnya di Lanal ini rencanannya berlaku hari ini juga. Tapi pack belum siap, jadi nunggu sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi harapan kami di minggu ini," imbuhnya.

(dpe/iwd)

MALANG, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan Pemkot Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang di SD Negeri Lowokwaru 3 pada Senin (13/1/2025).

Ada 430 siswa di sekolah tersebut yang setiap Senin-Jumat menikmati makan bergizi gratis.

Para siswa terlihat lahap menyantap paket makanan yang berisikan nasi, ayam goreng, sayur tempe kacang panjang, potongan buah semangka, dan susu.

Disdikbud dalam menjalankan program ini masih bekerja sama dengan salah satu perusahaan ojek online terbesar di Indonesia.

Salah satu siswa Kelas VI, Azzahra Kaila Putri, mengatakan bahwa dirinya menyukai menu ayam goreng yang ada di paket tersebut.

Dia juga bisa menghemat uang jajannya yang setiap harinya diberikan oleh orangtuanya senilai Rp 10.000.

Kaila berharap, program MBG ini rutin dilaksanakan tanpa adanya pengurangan porsi atau menu.

"Enak, ayamnya empuk, susunya enak, enggak ada yang kurang, habis semua. Inginnya yang enak terus seperti ini," kata Kaila, Senin (13/1/2025).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, anggaran program MBG dari pemerintah pusat sekitar Rp 10.000 setiap porsi.

Menurutnya, perlu adanya tambahan anggaran dari APBD senilai Rp 5.000.

Dengan demikian, setiap porsi paket program MBG tetap bisa menjadi Rp 15.000 atau setara saat pelaksanaan di SD Lowokwaru 3 ini.

"Memang harus ada cost sharing, maksimum Rp 5.000 karena dari pusat Rp 10.000, dan pembiayaan sampai Rp 15.000 itu bersih include pengantaran dan penjemputan," katanya.

Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana mengatakan, sekolah di Kota Malang belum menerapkan program MBG yang menggunakan anggaran APBN karena bukan sasaran tahap pertama dari pemerintah pusat.

"Dan memang Kota Malang termasuk bukan sasaran untuk yang di tahap pertama untuk yang dari APBN," katanya.

Dalam waktu dekat, program MBG akan diadakan lagi di sekolah lainnya, yakni SMP 19, SMP 2, dan SDN Ciptomulyo 2.

Kegiatan itu nantinya dibantu oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut (LANAL) Malang dengan adanya pendirian dapur.

"Teman-teman LANAL, langsung dapurnya di sana, yang pengantaran juga LANAL," katanya.

Ke depan, pihaknya juga siap mengalokasikan anggaran untuk menambah beban biaya setiap porsi MBG, sehingga lebih dari Rp 10.000

"Yang jelas tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua (DPRD Kota Malang), perlu pendampingan dari dana APBD," katanya.

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah menyiapkan data pelajar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejauh ini, terdapat 137 ribu pelajar mulai jenjang taman kanak-kanak hingga SMP yang disiapkan untuk menerima paket makanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, mengatakan program MBG di Kota Malang akan berjalan pada 13 Januari 2025 mendatang. Namun, hal itu hanya berlaku di satu sekolah dasar negeri saja dengan total 500 pelajar.

Pelaksanaan ini nantinya dilakukan bersama salah satu perusahaan penyedia jasa layanan ojek daring.

Suwarjana menyebutkan Pemkot Malang sebelumnya juga bekerja sama dengan perusahaan tersebut ketika menyelenggarakan uji coba program MBG pada Agustus dan September 2024.

"Pelaksanaannya (pembagian MBG) 13 Januari sampai 29 Maret dan hanya di satu sekolah, yaitu di SD Negeri Lowokwaru 3," kata Suwarjana di Kota Malang, Selasa (7/1/2024).

Kota Malang menjadi salah satu daerah yang belum melaksanakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ini.

Sementara itu, program MBG di daerah lainnya sebagian sudah dimulai pada Senin (6/1/2024).

Suwarjana menjelaskan, pihaknya sampai sekarang juga masih menunggu koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang ada di Kota Malang, terkait mekanisme pendistribusian paket makanan bagi pelajar.

"Secara surat resmi, koordinasi undangan belum ada, karena belum ditunjuk secara resmi siapa (leading sector). Belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, rakor khusus membahas itu belum pernah," katanya.

Sedangkan terkait anggaran MBG, Suwarjana menyatakan bahwa penghitungan masih belum masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2025.

"Kami menyiapkan data siswa yang menerima, tapi untuk (anggaran) di APBD belum," katanya.