KULONPROGO - Banjir melanda kawasan perumahan di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, sejak Jumat (28/3/2025) malam. Pagi tadi satu rumah ambruk , sementara puluhan rumah lainnya masih terendam air dengan ketinggian mencapai 30 cm.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo masih melakukan pendataan terkait kerugian akibat bencana ini.

Peristiwa ini terjadi di Perumahan Bumi Progo Sejahtera, Dusun Karangtengah Kidul, Kalurahan Margosari, Kapanewon Pengasih. Warga merekam detik-detik ambruknya sebuah rumah yang tergerus aliran Sungai Serang. Tanah di bawah rumah tersebut terkikis, menyebabkan bangunan runtuh dan terseret ke bantaran sungai. Beberapa rumah lainnya juga masih tergenang air dengan ketinggian antara 10 hingga 30 cm.



Banjir yang menerjang wilayah ini dipicu oleh jebolnya tanggul Sungai Serang, yang berlokasi di dekat Jembatan Dayakan, sekitar 100 meter dari perumahan. Kejadian serupa telah terjadi sebelumnya, namun banjir kali ini disebut sebagai yang terparah.

Sejumlah warga yang terdampak sempat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menurut kesaksian Sarji, seorang warga setempat, air datang secara tiba-tiba pada Jumat malam dan terus meninggi hingga lebih dari satu meter.

"Penghuni langsung menyelamatkan diri, yang penting nyawa selamat. Saat ditinggal, pintu rumah sudah dikunci, tapi karena derasnya air, pintu jebol dan seluruh harta benda dalam rumah terendam," ujarnya, Sabtu (29/3/2025).

Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan mengungkapkan, proses evakuasi dilakukan bersama Tim SAR hingga pukul 01.00 WIB. "Sebagian warga semalam mengungsi, namun pagi ini mereka sudah mulai kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah," ujarnya.

Banjir menggenangi seluruh kawasan perumahan yang terdiri dari 270 unit rumah dengan jumlah warga terdampak mencapai 411 jiwa, yang terdiri dari 160 kepala keluarga (KK), 214 laki-laki, dan 197 perempuan. Sebagian warga memilih mengungsi ke rumah tetangga dan keluarga yang lebih aman.

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BPBD, PMI, relawan, Basarnas, dan Dinas Sosial setempat untuk menangani dampak banjir. Proses pemulihan masih berlangsung, termasuk pendataan kerugian yang dialami warga.

Dengan kejadian ini, masyarakat di sekitar Sungai Serang diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menghadapi potensi banjir susulan. Pemerintah juga berencana untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian banjir guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

KULON PROGO, KOMPAS.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo melarang aktivitas penumpukan sampah dari luar kota yang dilakukan oleh warga di Padukuhan Sawahan, Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Larangan ini diberlakukan karena usaha tersebut belum memiliki izin resmi.

DLH menegaskan bahwa pengelolaan sampah dari luar daerah harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu.

"Kami layangkan surat kepada beliau untuk menghentikan. Kegiatan itu harus berizin. Soal izin memang butuh proses. Urus izin dulu, kalau gol (kantongi izin) silakan," ujar Kepala DLH Kulon Progo, Gusdi Hartono, di kantornya, Rabu (5/2/2025).

Menurut Gusdi, setiap usaha di Kulon Progo harus mengikuti prosedur perizinan, termasuk pengelolaan sampah yang harus mematuhi peraturan daerah.

Dalam kasus ini, pemilik usaha tetap menerima sampah dari luar daerah sejak akhir pekan lalu, kemudian menumpuk dan membakarnya di lokasi yang berdekatan dengan permukiman warga.

Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan warga sekitar yang khawatir terhadap dampak buruk bagi lingkungan, terutama kualitas udara dan air.

Menanggapi keluhan warga, tim DLH telah melakukan pengecekan lokasi pada Selasa (4/2/2025) pagi.

Setelah upaya persuasif tidak membuahkan hasil, pemerintah akhirnya mengeluarkan surat perintah penghentian usaha kepada pemiliknya.

Pemerintah daerah memberikan tenggat waktu dua hingga tiga hari sebelum aparat berwenang mengambil tindakan lebih lanjut.

“Kami mengundang semua OPD, utamanya Satpol PP, karena itu melanggar Perda Pengelolaan Sampah,” jelas Gusdi.

Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kulon Progo, Toni, menambahkan bahwa sekitar 10 truk sampah telah masuk ke Sawahan berdasarkan laporan warga setempat.

"Pemilik tidak kooperatif," kata Toni saat memberi keterangan kepada wartawan.

Diketahui bahwa pemilik usaha penumpukan sampah ini adalah Yusuf Dahuri (39), warga Sawahan. Ia mengaku menumpuk sampah di lahannya sendiri, yang sebelumnya merupakan bekas tempat penimbunan pasir hasil penambangan.

Yusuf menjelaskan bahwa ia berencana membangun usaha pemilahan sampah untuk memilah barang yang dapat didaur ulang, sedangkan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan akan dibakar atau dimusnahkan.

KULON PROGO, KOMPAS.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo melarang aktivitas penumpukan sampah dari luar kota yang dilakukan oleh warga di Padukuhan Sawahan, Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Larangan ini diberlakukan karena usaha tersebut belum memiliki izin resmi.

DLH menegaskan bahwa pengelolaan sampah dari luar daerah harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu.

"Kami layangkan surat kepada beliau untuk menghentikan. Kegiatan itu harus berizin. Soal izin memang butuh proses. Urus izin dulu, kalau gol (kantongi izin) silakan," ujar Kepala DLH Kulon Progo, Gusdi Hartono, di kantornya, Rabu (5/2/2025).

Menurut Gusdi, setiap usaha di Kulon Progo harus mengikuti prosedur perizinan, termasuk pengelolaan sampah yang harus mematuhi peraturan daerah.

Dalam kasus ini, pemilik usaha tetap menerima sampah dari luar daerah sejak akhir pekan lalu, kemudian menumpuk dan membakarnya di lokasi yang berdekatan dengan permukiman warga.

Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan warga sekitar yang khawatir terhadap dampak buruk bagi lingkungan, terutama kualitas udara dan air.

Menanggapi keluhan warga, tim DLH telah melakukan pengecekan lokasi pada Selasa (4/2/2025) pagi.

Setelah upaya persuasif tidak membuahkan hasil, pemerintah akhirnya mengeluarkan surat perintah penghentian usaha kepada pemiliknya.

Pemerintah daerah memberikan tenggat waktu dua hingga tiga hari sebelum aparat berwenang mengambil tindakan lebih lanjut.

“Kami mengundang semua OPD, utamanya Satpol PP, karena itu melanggar Perda Pengelolaan Sampah,” jelas Gusdi.

Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kulon Progo, Toni, menambahkan bahwa sekitar 10 truk sampah telah masuk ke Sawahan berdasarkan laporan warga setempat.

"Pemilik tidak kooperatif," kata Toni saat memberi keterangan kepada wartawan.

Diketahui bahwa pemilik usaha penumpukan sampah ini adalah Yusuf Dahuri (39), warga Sawahan. Ia mengaku menumpuk sampah di lahannya sendiri, yang sebelumnya merupakan bekas tempat penimbunan pasir hasil penambangan.

Yusuf menjelaskan bahwa ia berencana membangun usaha pemilahan sampah untuk memilah barang yang dapat didaur ulang, sedangkan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan akan dibakar atau dimusnahkan.

Ia juga mengakui bahwa aktivitasnya mendapat banyak keluhan dari warga hingga dilaporkan ke lurah Banaran.

“Saya sudah menyampaikan ke Pak Lurah. Pak, saya hanya bisa instan, saya tidak bisa minta, saya terpuruk, kalau ada rezeki saya akan bantu,” ungkapnya.

Meski telah mendapat surat perintah penghentian, Yusuf tetap bersikeras melanjutkan usahanya.

“Saya cuma disurati pemberhentian. Ya saya tidak mau. Kalau mau undang saya, siap argumentasi,” tegasnya.

Ia pun berjanji bahwa usahanya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Jakarta -

Grab Indonesia dan OVO mendukung arahan Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.
Program ini bertujuan meningkatkan akses makanan sehat kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di berbagai daerah, sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang berdampak sosial.

Dalam pertemuannya dengan Grab Indonesia dan OVO, Meutya menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi kedua platform dalam program ini.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Grab dan OVO yang telah mengambil peran penting dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen platform digital untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia," ujar Meutya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).

Meutya juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan program ke lebih banyak daerah.

"Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan," tegas Meutya.

Sementara itu Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi menjelaskan pihaknya telah menguji coba program Makan Bergizi Gratis di tiga kabupaten, yaitu Kebumen, Kulonprogo, dan Langowan Kabupaten Minahasa. Program ini mencakup 1.500 siswa dan 126 guru di tujuh sekolah.

"Program ini kami jalankan sesuai arahan Menkomdigi dengan fokus pada tiga hal utama: penggunaan teknologi end-to-end, pemenuhan standar kebersihan dan gizi dari Badan Gizi Nasional, serta pengukuran dampak sosial dan ekonomi," ungkap Neneng.

Di sisi lain, President Director OVO, Karaniya Dharmasaputra mengatakan teknologi digital memainkan peran kunci dalam memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.

"Kami berkomitmen mendukung arahan Menkomdigi Meutya Hafid melalui teknologi yang kami miliki, sehingga distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara transparan dan efisien," jelas Karaniya.

(prf/ega)