BANDARLAMPUNG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diselenggarakan untuk mengurangi angka gizi buruk menargetkan empat kelompok sasaran yakni anak-anak, ibu menyusui, ibu hamil, dan balita.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR Rahmawati Herdian saat menghadiri acara sosialisasi MBG di Kecamatan Kedamaian di Bandarlampung, Lampung, Senin (19/5/2025).



"Indonesia Emas 2045 akan semakin dekat dengan adanya progam MBG. Untuk itu, kami mengajak kepada masyarakat agar berperan aktif dalam dengan menjadi petugas ataupun mitra di dapur sehat," ungkapnya.

Sementara Camat Kedamaian, Kota Bandarlampung Joni Efriadi menyebutkan, program MBG merupakan kegiatan yang baik karena dapat meningkatkan gizi masyarakat.

"Selain itu sektor perekonomian di Bandarlampung juga akan terangkat dan terbukanya lapangan kerja baru. Oleh karena itu kami mengajak para peserta sosialisasi program MBG untuk turut membantu agar program ini bisa berjalan dengan baik dan berjalan maksimal khususnya di daerah Kota Bandarlampung," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian bersama BGN kembali berkolaborasi sosialisasikan program Makan Bergizi Gratis di Bandarlampung. Acara sosialisasi ini diikuti oleh 300-an peserta di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandarlampung.

Bandarlampung (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan empat kelompok sasaran yakni peserta didik, ibu menyusui, ibu hamil, dan balita untuk mengurangi angka gizi buruk.

"Program MBG ini untuk mencukupi gizi kelompok sasaran. Program ini sangat membantu mengurangi angka stunting," katanya di Kecamatan Kedamaian, Bandarlampung, Minggu.

Rahmawati Herdian menekankan pentingnya Program MBG dalam menciptakan generasi unggul di masa mendatang. Selain itu, Program MBG juga akan membantu sirkulasi perekonomian lokal di mana dapur MBG membeli bahan masakan dari petani dan pelaku usaha di area sekitar.

"Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap harinya, ribuan porsi makanan disiapkan di dapur yang dikelola oleh tenaga kerja dari masyarakat sekitar," kata dia.

Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Mochamad Halim menjelaskan bahwa tujuan dari Program MBG adalah untuk memenuhi gizi kelompok sasaran.

"Untuk itu, kami mengajak masyarakat agar berperan aktif dalam Program MBG dengan menjadi petugas ataupun mitra di dapur sehat," ujar dia.

Camat Kedamaian Kota Bandarlampung Joni Efriadi menjelaskan Program MBG merupakan kegiatan yang baik karena dapat meningkatkan gizi masyarakat.

"Selain itu, sektor perekonomian di Bandarlampung juga akan terangkat dan terbukanya lapangan kerja baru. Oleh karena itu, kami mengajak para peserta sosialisasi Program MBG untuk turut membantu agar program ini bisa berjalan dengan baik dan berjalan maksimal khususnya di Kota Bandarlampung," kata dia.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian bersama Badan Gizi Nasional (BGN) kembali berkolaborasi menyosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis di Bandarlampung. Acara sosialisasi ini diikuti oleh 300 peserta di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandarlampung.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Perluasan SPPG harus dilakukan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan

Bandarlampung (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan dengan baik dengan adanya perluasan pembangunan Satuan pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG).

"Hal ini penting agar program ini dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh. Perluasan SPPG harus dilakukan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan,” kata Staf Khusus Kepala BGN Ary Santoso, di Bandarlampung, Selasa.

Dia berharap kehadiran SPPG di Lampung dapat terus bertambah sehingga manfaatnya, terutama bagi anak-anak, ibu menyusui, dan masyarakat yang membutuhkan, dapat dirasakan dengan lebih cepat dan optimal.

"Program MBG adalah inisiatif yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Dampaknya sangat signifikan, terutama bagi masa depan anak-anak di Indonesia," kata dia.

Dengan Program MBG, lanjutnya, diharapkan generasi penerus bangsa menjadi anak-anak yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan maju, menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Sebagai contoh, kita bisa melihat keberhasilan Jepang. Dahulu, tingkat kecerdasan penduduknya tergolong rendah. Namun setelah pemerintah Jepang menggalakkan konsumsi makanan bergizi, kini negara tersebut dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kecerdasan tertinggi di dunia," ucap Ary.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian mengharapkan kehadiran BGN dapat berkontribusi dalam mengurangi angka stunting dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung.

"Mari bersama-sama kita sukseskan program ini agar selaras dengan visi besar Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk mencapai cita-cita pembangunan bangsa,” kata dia.

Dalam upaya memenuhi gizi anak bangsa, kata dia, BGN menghadirkan program bertahap untuk mengatasi permasalahan gizi buruk, dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat.

"Oleh karena itu pemahaman kepada masyarakat mengenai asupan gizi yang cukup bagi tubuh sangat diperlukan. Dengan meningkatkan asupan gizi, diharapkan Program MBG dapat menekan kasus stunting," kata Rahmawati Herdian.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bandarlampung (ANTARA) - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rahmawati Herdian berharap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dapat segera merata di wilayah Lampung, khususnya Kota Bandarlampung.

"MBG di wilayah Lampung diharapkan dapat segera merata agar masyarakat, terutama di Kota Bandarlampung dapat merasakan manfaatnya dan memahami pentingnya mengonsumsi makanan bergizi dalam kehidupan sehari-hari,” kata Rahmawati Herdian pada acara sosialisasi MBG di Bandarlampung, Senin.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola sekaligus pengawas dalam program MBG.

"Kehadiran kami di sini untuk melaksanakan sosialisasi dan kolaborasi bersama mitra kerja BGN untuk menangani masalah gizi khususnya yang dialami oleh anak-anak dan ibu hamil di Lampung," kata dia.

Ia mengatakan dengan sosialisasi program MBG ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga asupan gizi yang berkualitas.

“Saat ini, kami bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mensosialisasikan pentingnya konsumsi makanan bergizi melalui program pemberian makanan bergizi secara gratis. Kami berupaya mengajak seluruh masyarakat di Lampung untuk mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya pun mengajak masyarakat sekalian untuk membantu menyebarkan informasi penting terkait program ini kepada keluarga, kerabat, dan warga sekitar.

Staf Khusus Kepala Badan Gizi Nasional Ary Santoso menyampaikan tujuan dari kegiatan sosialisasi MBG di Bandarlampung untuk mengajak masyarakat bersama-sama mendukung dan mensukseskan program ini.

"Hal ini karena konsumsi makanan bergizi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan individu dan masa depan bangsa,” kata dia.

Dengan kerja sama yang baik, lanjut dia, pemerintah dapat menekan angka kekurangan gizi, bahkan mencapai tujuan untuk menghilangkan, sekaligus mencegah stunting yang saat ini masih menjadi tantangan, khususnya di beberapa daerah di Indonesia.

"Saat ini di Kota Lampung, pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih belum mencapai target. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan ke depannya akan berdiri dapur sehat di beberapa daerah di Kota Bandarlampung," kata dia.

Ia mengatakan, melalui kolaborasi dan upaya bersama dalam menyosialisasikan program MBG diharapkan semakin banyak pihak yang mendaftar untuk menjadi SPPG.

"Selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, program ini juga membuka peluang lapangan kerja dan melibatkan UMKM, khususnya dalam penyediaan bahan baku makanan bergizi," kata dia.

Ia pun mengajak masyarakat bersama-sama mensukseskan program ini, agar generasi penerus bangsa dapat tumbuh lebih sehat dan kuat.

"Dengan demikian, kita dapat mencetak generasi emas yang akan membawa Indonesia menuju kemajuan pada tahun 2045," kata dia.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

LAMPUNG, KOMPAS.com - Komplotan pencurian sepeda motor (curanmor) spesialis perumahan ditangkap kepolisian.

Dua pelaku, RM dan DH, terpaksa ditembak setelah menabrak mobil polisi saat berusaha melarikan diri.

Kapolresta Bandar Lampung, Komisaris Besar (Kombes) Alfret Jacob Tilukay, mengungkapkan bahwa kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Alfret dalam konferensi pers di Mapolresta Bandar Lampung, Kamis (24/4/2025).

Alfret menjelaskan bahwa kedua pelaku merupakan bagian dari komplotan yang terdiri dari empat orang, yang mengincar sepeda motor di kawasan perumahan di Bandar Lampung.

"Dua orang rekan lainnya saat ini masih dalam pengejaran polisi," tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa mereka kerap beraksi dengan sengaja mengincar sepeda motor yang diparkir di halaman rumah, dengan sasaran utama adalah perumahan yang sepi.

Proses penangkapan kedua pelaku berlangsung dramatis.

Menurut Alfret, keberadaan mereka diketahui pada malam 14 April 2025.

Saat itu, keduanya membawa satu unit mobil di kawasan Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung.

"Pelaku membawa mobil pribadi, saat dicegat, pelaku sempat menabrak kendaraan anggota," ungkapnya.

Dalam penangkapan tersebut, salah satu pelaku diketahui membawa senjata api rakitan jenis revolver.

Namun, belum sempat mengokangnya, anggota polisi terpaksa menembak untuk melumpuhkannya.

"Kita masih dalami untuk mengejar dua pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya," tutup Alfret.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah menggeledah Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa (22/4/2025). Dokumen hingga barang bukti elektronik disita KPK dari penggeledahan tersebut.

"Untuk hasil geledah disita dokumen dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya.

Diketahui, penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan kasus suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan tahun anggaran 2024-2025. "Penyidik sedang melakukan tindakan penggeledahan di Kabupaten Lampung Tengah," kata Tessa.



Tessa belum menjelaskan lebih jauh terkait penggeledahan tersebut. Termasuk apa saja yang disita. "Untuk detailnya akan disampaikan setelah rangkaian kegiatan selesai," ujarnya.

KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari OTT yang digelar pada Sabtu (15/3/2025).

Adapun enam tersangka tersebut adalah, Anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah (FJ) dan M. Fahrudin (MFR); Anggota Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati; Kepala Dinas PUPR Kab. OKU, Nopriansyah (NOP); serta dua pihak swasta M. Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

"Dari hasil ekspose, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten OKU dari 2024-2025," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (16/3/2025).

Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka kemudian dilakukan penahanan 20 hari pertama. "Terhitung mulai tanggal 16 Maret-4 Maret 2025," ujarnya.

Atas perbuatannya, untuk Kadis PUPR dan para anggota DPRD OKU selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara para pihak swasta selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipukor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggeledah Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa (22/4/2025). Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan kasus suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan tahun anggaran 2024-2025.

"Penyidik sedang melakukan tindakan penggeledahan di Kabupaten Lampung Tengah," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya.

Tessa belum menjelaskan lebih jauh terkait penggeledahan tersebut. Termasuk apa saja yang disita. "Untuk detailnya akan disampaikan setelah rangkaian kegiatan selesai," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari OTT yang digelar pada Sabtu (15/3/2025).

Adapun enam tersangka tersebut adalah, Anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah (FJ) dan M. Fahrudin (MFR); Anggota Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati; Kepala Dinas PUPR Kab. OKU, Nopriansyah (NOP); serta dua pihak swasta M. Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

"Dari hasil ekspose, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten OKU dari 2024-2025," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (16/3/2025).

Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka kemudian dilakukan penahanan 20 hari pertama. "Terhitung mulai tanggal 16 Maret-4 Maret 2025," ujarnya.

Atas perbuatannya, untuk Kadis PUPR dan para anggota DPRD OKU selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara para pihak swasta selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipukor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan menyediakan 20 ribu rumah subsidi atau rumah murah untuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ia mengatakan pemerintah berupaya memastikan PMI mendapat akses hunian yang layak dan terjangkau.

"Untuk pekerja migran sebagai pahlawan devisa yang membangun negeri akan dibantu 20 ribu rumah subsidi yang akan disiapkan oleh BP Tapera," ucap Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).

Hal itu disampaikan ketika bertemu dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Kantor Kementerian PKP di Jakarta kemarin malam. Pertemuan ini membahas upaya sinergi dalam penyediaan hunian layak bagi PMI sebagai bagian dari perlindungan dan kesejahteraan mereka.

Ia menyebutkan hunian tersebut bisa diperoleh PMI baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke Tanah Air. Hunian tersebut berupa rumah subsidi yang rencananya akan dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Pekerja Migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan fasilitas perumahan yang layak sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan dari negara," ujarnya.

Sementara itu, Karding mengatakan kolaborasi diharapkan tak hanya memberi PMI perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga jaminan kesejahteraan di dalam negeri melalui akses terhadap hunian yang layak.

"Pekerja migran adalah orang-orang yang perlu kita bantu. Alhamdulillah Pak Ara bantu," tuturnya.

Ia menambahkan pihaknya ingin memastikan PMI tidak hanya mendapat perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kehidupan yang lebih baik setelah mereka kembali.

"Penyediaan perumahan menjadi salah satu aspek penting yang harus kita wujudkan bersama," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

LAMPUNG, KOMPAS.com - Angin puting beliung yang terjadi di Bandar Lampung pada Selasa (4/2/2025) sore membuat puluhan rumah di permukiman mewah rusak.

Pantauan Kompas.com di lokasi permukiman mewah yang berada di Jalan Purnawirawan, Kelurahan Langkapura, menunjukkan bahwa lebih dari 30 rumah mengalami kerusakan.

Dari pantauan terlihat sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian atap rumah dengan kondisi genteng berhamburan di jalan.

Beberapa rumah juga terpantau mengalami kerusakan pada garasi yang berupa atap baja ringan.

Bahkan, salah satu rumah atap garasinya terbang hingga ke rumah tetangga.

Lurah Langkapura Abizar Al Ghifari mengatakan, data sementara baru tercatat sebanyak 30 rumah yang terdampak.

"Kerusakan banyak di atap, tingkat kerusakan sedang dan 1 panglong kayu roboh," katanya saat ditemui di lokasi, Selasa malam.

Dia menambahkan, sejauh ini belum ada informasi mengenai adanya korban jiwa atas bencana angin puting beliung itu.

"Hanya rumah-rumah warga yang rusak serta pohon tumbang," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Bandar Lampung Komisaris Besar (Kombes) Alfret Jacob Tilukay mengatakan, pihaknya mengerahkan personel di lokasi untuk membantu pengamanan.

Menurut dia, kondisi saat ini di lokasi padam listrik dan berpotensi terjadi tindak pidana pencurian.

"Kami siapkan anggota berjaga di lokasi untuk membantu warga agar tidak terjadi pencurian," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, puluhan pohon di Kota Bandar Lampung tumbang setelah angin puting beliung melanda pada Selasa (4/2/2025) sore.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Wakhidi mengonfirmasi pihaknya telah menerima laporan adanya pohon tumbang tersebut.

"Benar, kami sudah terima laporan ada pohon tumbang di beberapa lokasi setelah angin kencang tadi," kata Wakhidi saat dihubungi, Selasa sore.

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan kesiapannya terlibat dalam mengawasi keamanan pangan bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis di daerahnya.

"Kami tentu akan terlibat dalam pengawasan bahan makanan dan makanannya bersama Balai POM Lampung, untuk menjamin semua makanan yang akan diberikan kepada anak-anak dipastikan aman," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fredy di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan pihak pemerintah daerah bersama Balai POM pun akan turun ke lapangan secara langsung untuk melihat pelaksanaannya agar sesuai dengan standar yang diberlakukan.

"Kalau yang awal kemarin di beberapa daerah, namanya sedang uji coba pertama tentu ada beberapa kekurangan yang tidak sesuai. Tapi akan terus dievaluasi nanti secara berkala," ucap dia.

Ia pun mengusulkan agar menu makanan yang diberikan kepada siswa-siswi sekolah tersebut dapat bervariasi serta menyesuaikan dengan potensi yang ada di sekitar lingkungan.

"Kalau menunya telur di satu daerah, maka tidak semua sama rata telur menunya. Tapi disesuaikan dengan potensi yang ada, jadi ada yang telur, ada yang ikan sehingga menunya beragam tidak hanya satu menu saja. Dan ini bisa mempermudah mencari bahan baku juga kalau menggunakan potensi lokal," tambahnya.

Ia menjelaskan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di lapangan SPPG juga dibantu oleh BUMDes.

"Ketua SPPG sudah menyatakan bahwa akan melibatkan BUMDes dalam berbagai proses termasuk dalam pengadaan sayur, lauk, telur melibatkan BUMDes semua," ujar dia.

Diketahui pelaksanaan makan bergizi gratis tersebut sudah terlaksana pada 6 Januari lalu di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dengan menu makanan ayam teriyaki, sayur tauge disertai kacang panjang dan potongan tempe, nasi, dan dua potong semangka.

Sedangkan di Kabupaten Pringsewu menunya terdiri dari sepotong tahu, sayur wortel tumis, nasi, ayam goreng dengan ukuran yang cukup kecil, dan satu butir salak.

Dan pada 13 Januari makan bergizi gratis dimulai di Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Barat, sedangkan untuk Kota Bandarlampung direncanakan akan dilakukan pada 20 Januari mendatang, serta kabupaten lain akan menyusul pada pekan depan.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Bandar Lampung -

Gubernur Lampung terpilih Rahmat Mirzani Djausal meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Metro. Mirza memuji kegiatan tersebut yang melibatkan penyandang disabilitas dalam mempersiapkan makanan untuk para pelajar.

Adapun sekolah yang dikunjunginya yakni TK Negeri Pembina Metro Pusat, SDN 7 Metro Pusat, dan SMKN 2 Metro.

"Alhamdulillah Kota Metro sangat siap dan kualitas makanannya sudah sangat sesuai dengan harapan Presiden Prabowo. Yaitu makanan yang penuh gizi untuk generasi emas bangsa ini", kata Mirza, Senin (13/1/2025).

"Dapur MBG yang saya kunjungi tadi mempekerjakan lebih dari 50 tenaga kerja lokal untuk melayani 3000-an anak sekolah. Saya bangga sekali karena Dapur MBG juga memperkerjakan tenaga kerja dari komunitas disabilitas. Ada dua orang disabilitas yang mulai bekerja disini," lanjutnya.

Menurut dia, pelibatan penyandang disabilitas menjadi dampak positif Program MBG Presiden Prabowo yang secara nyata memberikan lapangan kerja baru yang inklusif.

"Tentu hal ini menjadi dampak positif Program MBG Presiden Prabowo yang secara nyata memberikan lapangan kerja. Lapangan kerja hari ini adalah salah satu tantangan besar di Provinsi Lampung," ujar Mirza.

Kemudian pada program MBG ini, terdapat pengolahan sampah. Baik sampah produksi maupun sisa makanan yang diolah menjadi maggot.

"Dan yang juga sangat membanggakan adalah pengolahan sampah baik produksi dan sisa makanan sudah dipersiapkan dengan baik melalui Bank Sampah. Food waste dan sampah sisa makanan akan diolah menjadi maggot yang bermanfaat untuk pupuk dan pakan ternak," jelasnya.

Mirza berharap ke depan dengan modal hal-hal baik tersebut, Program MBG semakin baik dan secara bertahap terlaksana lancar dan menyuluruh di seluruh Provinsi Lampung. Demi Lampung Maju, dan terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045.

(des/des)

Awal pekan ini adalah adalah kick off program makan bergizi gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di sejumlah wilayah Indonesia, Senin (6/1).

Lewat unggahan di akun media sosial Instagram-nya@gibran_rakabuming, Wapres Gibran  berjanji akan terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis.

"Program MBG adalah program strategis pemerintah dan akan terus ditingkatkan jangkauannya untuk membangun generasi emas kita," tulis Gibran dalam unggahannya.

Gibran menjelaskan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran itu dilaksanakan secara serentak di 26 provinsi.

Pada unggahan video instagram itu, Gibran juga menyertakan kumpulan rekaman video saat dia memantau uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah.

Dia pun menyertakan musik latar film animasi manga asal Jepang, Ninja Cilik Hattori, yang sudah dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia.

[Gambas:Instagram]

Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini, MBG diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menjelaskan berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang akan beroperasi.

Sebanyak 190 SPPG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Hasan menjelaskan program MBG ditargetkan menyentuh 3 juta penerima manfaat mulai Januari hingga Maret 2025.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat yang terdiri dari balita hingga pelajar SMA itu akan terus meningkat hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

Selain itu, Hasan pun memastikan Prabowo-Gibran akan sidak program makan bergizi gratis. Namun untuk kapan dan di mana, dia belum menjelaskan.