Bisnis.com, JAKARTA — Program pembangunan 3 juta rumah dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak tetapi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program 3 juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan perumahan tak hanya menyediakan tempat tinggal tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto mengatakan pihaknya siap membangun 1 juta rumah di pedesaan yang merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan 1 juta rumah di pedesaan juga akan menggerakkan ekonomi desa.

Saat ini program 3 juta rumah baru menyentuh sekitar 5% hingga 7% dari target program yakni melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tahun ini berkisar hanya 220.000 unit hingga 420.000 unit. Di sisi lain, hampir 95% lagi dari target 3 juta unit hingga kini belum fokus dikerjakan termasuk 1 juta rumah di pedesaan.

“REI mengambil inisiatif untuk mendorong perluasan target program 3 juta rumah hingga pedesaan, karena program ini sejak awal memang hendak menyasar masyarakat di perkotaan, pedesaan dan pesisir. Sesuai paradigma Propertinomic 2.0, maka kami siap untuk membangun 1 juta rumah di desa-desa di Indonesia,” ujarnya dikutip Selasa (22/4/2025).

Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan membangun 3 juta rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, 1 juta di perdesaan, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di perkotaan. Selain itu, terdapat sekitar 13 juta penduduk miskin di desa atau sekitar 11,3% dari total penduduk pedesaan yang harus dituntaskan.

Hal ini yang memacu pembangunan rumah di desa akan memiliki manfaat besar antara lain mempercepat pengentasan kemiskinan di perdesaan, menggerakkan ekonomi di desa karena menciptakan putaran ekonomi hingga Rp80 triliun, menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, dan menciptakan stimulus pendapatan di setiap desa sekitar Rp400 juta.

“Ekosistem ekonomi baru akan terbentuk di pedesaan. Bakal muncul banyak wiraswasta di setiap desa hingga 200.000 wiraswasta yang terdidik selama 5 tahun program sejuta rumah di pedesaan berjalan, misalnya pabrik pembuatan bahan material dan sebagainya,” katanya.

Menurutnya, pengembang membutuhkan kriteria penentuan dan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kriteria tersebut antara lain menyangkut syarat penerima manfaat program perumahan tersebut, kriteria desa yang menjadi lokasi pembangunan, kriteria lahan yang dapat dibangun rumah, dan standar spesifikasi serta biaya bangunan.

Namun demikian, pembangunan rumah di pedesaan juga perlu dukungan beberapa kebijakan seperti kebijakan pertanahan yang berkaitan dengan legalitas tanah untuk lokasi pembangunan rumah. Di samping itu, butuh kebijakan perizinan khusus untuk membangun rumah di desa, kebijakan peruntukkan tata ruang, kebijakan perbankan menyangkut skema pembiayaan dan aturan penilaian kelayakan oleh perbankan/lembaga yang ditunjuk pemerintah, serta kebijakan pengawasan.

“Kebijakan legalitas tanah misalnya soal program sertifikasi lahan milik masyarakat yang akan dibangun rumah, sehingga masyarakat desa menjadi bankable. Ini tentunya menjadi peran Kementerian ATR-BPN yang juga segera kami diskusinya,” ucapnya.

Dia menilai setelah ada kriteria dan kebijakan yang jelas, pengembang tinggal membangun sesuai panduan teknis yang telah ditentukan. REI saat ini memiliki anggota lebih dari 6.000 perusahaan pengembang dimana 80% diantaranya merupakan pengembang perumahan bersubsidi yang sudah berpengalaman membangun jutaan unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan anggota sebanyak itu, maka rerata setiap pengembang anggota REI hanya membangun sekitar 200 unit rumah di desa.

“Kami punya 6.000 anggota yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Proyek anggota REI menyebar hingga ke tingkat kecamatan hingga desa di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, REI sangat siap untuk memulai pembangunan 1 juta rumah di pedesaan sesuai target Program 3 Juta Rumah,” tuturnya.

Adapun berdasarkan data Satgas Perumahan, angsuran KPR untuk masyarakat di pedesaan 80% akan disubsidi pemerintah yang direncanakan dari anggaran pengalihan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran sehingga hanya 20% dari cicilan KPR yang dibayarkan masyarakat. Dengan asumsi nilai bangunan sekitar Rp80 juta hingga Rp100 juta per unit dan angsuran KPR Rp800.000 per bulan, maka masyarakat desa cukup membayar sekitar Rp160.000 setiap bulannya.

Pemerintah melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan maupun industri. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan.

Terkadang, lahan pertanian memang kerap dibeli untuk kemudian dijadikan perumahan. Hal itu karena biasanya lahan pertanian harganya lebih murah dibandingkan lahan yang memang untuk permukiman.

Namun, bagaimana nasib pengembang yang sudah terlanjur membeli lahan pertanian untuk dibangun perumahan?

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh dipakai untuk perumahan, apalagi lahan yang termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Jika terlanjur membeli lahan sawah, pengembang harus menggantinya dengan lahan yang produktivitasnya sama.

"Ya kalau dia LSD nggak bisa dibangun rumah, kalau dia udah kadung beli ya beli untuk tanamin jagung atau tanamin padi. Enggak boleh tanamin batu bata, apalagi kalau sudah LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Dia harus mengganti lahan dengan produktivitas yang sama," kata Nusron kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (21/4/2025).

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia berbincang dengan salah satu pengembang dalam acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). Saat itu, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera, Hari Purnomo, mengungkapkan keluh kesahnya dalam membangun rumah subsidi, salah satunya terkait aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan.

Hari menuturkan, pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," kata Hari dalam acara tersebut.

Ara pun langsung merespons keluhan Hari. Ia menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh digunakan untuk area perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," ungkapnya.

Video: Bahas Banjir Jabar, Pengamat Sebut Pengawasan Alih Fungsi Lahan Tak Berjalan

Video: Bahas Banjir Jabar, Pengamat Sebut Pengawasan Alih Fungsi Lahan Tak Berjalan

KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang menilai, timbunan limbah medis bercampur sampah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar terjadi karena kelalaian pihak rumah sakit.

Kepala DLHK Karawang Iwan Ridwan menyampaikan, pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan atas temuan limbah medis di area permukiman di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi lapangan, limbah medis tersebut diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang.

"Kami menemukan limbah medis yang tersimpan di dalam kantong sampah berwarna hitam. Ini kelalaian, karena seharusnya limbah medis itu berada di kantong plastik (berwarna) kuning dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik," Iwan, sebagaimana dilansir Antara, Sabtu, (12/4/2025).

Iwan menyampaikan, penanganan limbah medis itu tidak dikelola dengan benar. Pihak rumah sakit diduga telah lalai dalam melakukan pengelolaan limbah medis.

Dia menambahkan, tidak mungkin pihak ketiga selaku pengelola sampah yang mencampur limbah medis dengan sampah domestik.

Sebab, di tingkat rumah sakit sudah ada perbedaan warna kantong plastik untuk menampung limbah medis dan limbah domestik.

"Jadi ini dugaan kelalaian dari rumah sakit," ujar Iwan.

Jenis limbah medis yang ditemukan menumpuk di area permukiman Desa Karangligar itu di antaranya jarum, alat suntik, infusan serta botol-botol plastik.

"Kami telah memanggil pihak rumah sakit pada Kamis (10/4/2025) untuk dimintai keterangan awal," papar Iwan.

Ditanya mengenai sanksi atas temuan limbah medis di area permukiman warga itu, Iwan menyampaikan bahwa pemberian sanksi masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian.

"Kami tunggu dulu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sebelum memutuskan sanksi yang akan diberikan," papar Iwan.

Sementara itu, Asisten Daerah I Pemkab Karawang Wawan Setiawan bertutur, dalam permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif.

Sanksi ini dilakukan melalui tahapan-tahapan, mulai dari sanksi teguran tertulis hingga pencabutan izin operasional.

"Sanksi dari Pemkab itu berupa sanksi administratif, dan ada tahapannya. Kalau untuk pidana, itu ranahnya pihak kepolisian," kata Wawan.

KOMPAS.com - Tumpukan limbah medis yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3) ditemukan di sekitar area permukiman warga Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar).

Dilansir dari Antara, Kamis (10/4/2025), limbah medis tersebut bercampur dengan limbah domestik.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (KLHK) Karawang Meli Rahmawati menyampaikan, pihaknya mengetahui temuan limbah itu setelah mendapatkan laporan dari masyarakat setempat.

Setelah mendapatkan kabar adanya pembuangan limbah medis yang bercampur dengan limbah domestik, pihaknya langsung melakukan peninjauan ke lokasi.

"Kami menemukan limbah domestik yang dikelola oleh pengusaha tapi dibuang sembarangan di Desa Karangligar. Di dalam tumpukan limbah domestik itu, di dalamnya terdapat limbah medis," katanya.

Selanjutnya petugas melakukan pengambilan sampel limbah medis tersebut untuk penanganan lebih lanjut.

Di antara limbah medis yang ditemukan terdapat bekas infusan, jarum suntik, dan bekas obat-obatan.

Selain itu juga ditemukan alat tes darah serta kemasan berlogo salah satu rumah sakit swasta di wilayah Karawang.

Meli menyampaikan, sesuai ketentuan yang berlaku, limbah medis tidak boleh dibuang sembarangan.

Dia menambahkan, limbah medis itu harus dikelola oleh pihak ketiga yang berizin khusus untuk menangani limbah medis.

Temuan tumpukan limbah medis yang bercampur dengan bungkusan plastik berisi limbah domestik di kawasan permukiman di Desa Karangligar itu sempat ramai di sejumlah platform media sosial.

Pembuangan limbah medis itu disebut-sebut dilakukan oleh perusahaan yang memegang kontrak pengambilan limbah medis di sebuah rumah sakit swasta.

Pemerintah berencana membangun jalan tol hingga permukiman di atas tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang akan mereka dirikan di pantai utara Jawa.

Rencana itu diungkap Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti saat membahas potensi kerja sama dengan swasta di proyek tersebut. Dia berkata banyak opsi yang sedang dikaji untuk menyertai proyek giant sea wall.

"Ini peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, ini pendapatan dari tol di atas tanggung laut, dan juga potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung," kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3).

"Mungkin nanti juga ada kawasan permukimannya juga," ucap Diana.

Diana menyampaikan proyek giant sea wall akan ditangani Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY bakal membentuk satuan tugas khusus menangani proyek itu.

Giant sea wall akan dibangun di sepanjang pantai utara Jawa dengan panjang sekitar 946 kilometer. Proyek itu saat ini masih dalam tahap kajian.

Direktur Jalan Bebas Hambatan di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Wilan Oktavian mengatakan sebenarnya sudah ada pembangunan tol di atas tanggul di Jawa Tengah.

Tol Semarang-Harbor itu dibangun di atas tanggul. Menurutnya, tanggul itu bakal menjadi bagian dari giant sea wall.

"Kalau yang sudah berencana sebetulnya lanjutan dari Semarang-Demak, itu ada yang namanya Semarang Harbor. Itu melindungi kota Semarang dengan tanggung laut dan jalan tol, yang dikonek ke jalan utara Jawa," ucap Wilan.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menghasilkan sampah dan sisa makanan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah untuk menangani masalah tersebut.

Dosen Fakultas Pertanian (FP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Mercy Bientri Yunindanova menyampaikan, pengelolaan limbah menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan program MBG.

Dia menuturkan, sampah dari program MBG perlu diatasi dengan konsep daur ulang. Konsep tersebut perlu diterapkan demi mencegah dampak negatif yang lebih besar di masa depan.

"Tanpa sistem pengelolaan yang baik, limbah ini dapat menimbulkan masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, emisi gas rumah kaca, serta pencemaran tanah dan air," kata Mercy, sebagaimana dikutip dari situs web UNS, Selasa (25/2/2025).

Mercy menuturkan, setidaknya ada empat langkah pengelolaan limbah sisa makanan dari program MBG.

Pertama, pemilahan sampah di sekolah. Setiap sekolah perlu memiliki sistem pemilahan sampah yang jelas.

Limbah sisa makanan dipisahkan dari sampah plastik dan anorganik lainnya. Ini akan memastikan bahwa bahan organik dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengomposan.

Kedua, pembangunan fasilitas pengomposan. Pemerintah dan pihak sekolah dapat mendirikan fasilitas pengomposan sederhana yang memungkinkan pengolahan limbah makanan menjadi pupuk organik.

Dengan pelatihan dan edukasi yang tepat, guru dan siswa dapat terlibat langsung dalam proses ini.

Ketiga, pemanfaatan kompos untuk pertanian dan penghijauan. Kompos yang dihasilkan dapat digunakan untuk kebun sekolah, pertanian lokal, atau program penghijauan di lingkungan sekitar.

Langkah ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan siswa.

Keempat, kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama tersebut bisa melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas, dan sektor swasta dalam pengelolaan limbah.

Selain bisa menangani limbah, langkah ini juga dapat membantu mendukung keberlanjutan program, baik dari segi pendanaan, teknologi, maupun penyebarluasan informasi.

Mercy berujar, pengelolaan limbah dalam program MBG sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Salah duanya sesuai dengan Tujuan 3 SDGs ke-3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera dan Tujuan 11 SDGs Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menyampaikan kepada Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Kepada Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, ia juga menyampaikan harapan supaya program PBB yang berjalan di Indonesia dapat membantu Indonesia memenuhi prioritas nasional, termasuk program MBG.

“Program badan PBB di Indonesia harus sejalan dan mendukung prioritas pembangunan nasional, salah satunya turut menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis,” ucap Wamenlu RI saat bertemu Sabharwal di Jakarta, Kamis (27/2).

Ia menyatakan, hasil riset yang diterbitkan Badan Pangan Dunia pada 2017 menyatakan program makan bergizi untuk siswa sekolah membantu menunjang capaian SDG2 perihal pengentasan kelaparan, SDG4 terkait akses pendidikan yang berkualitas, dan SDG5 terkait partisipasi anak perempuan dalam pendidikan.

Secara tidak langsung, program tersebut juga mendukung SDG1 soal pengentasan kemiskinan, SDG8 terkait penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta SGD10 mengenai upaya menjembatani kesenjangan sosial, ucap Wamenlu.

Dengan demikian, program MBG yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan peran Indonesia dalam mendukung agenda pembangunan global, kata Arrmanatha.

Wamenlu RI juga mengharapkan dukungan PBB dalam pendanaan pembangunan di Indonesia, termasuk mengeksplorasi pemanfaatan sistem keuangan Islam melalui pemberdayaan zakat untuk mendukung pembangunan global, khususnya di negara-negara yang terdampak krisis.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia menyampaikan rencananya menyusun program PBB yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan di tiap provinsi demi mendukung pembangunan dan pencapaian SDGs di Indonesia.

Wamenlu Arrmanatha dan Sabharwal juga membahas perkembangan situasi global dan penguatan sistem multilateral dalam pertemuan tersebut.

“Kita harus memanfaatkan momentum 80 tahun PBB di tahun ini untuk mendorong penguatan multilateralisme dan penghormatan hukum internasional,” ucap Wamenlu.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Semakin banyak pengembang yang menerapkan konsep hijau atau alami di perumahannya. Biasanya konsep ini juga dipadukan dengan konsep modern.

Seperti misalnya di wilayah Bekasi, ada perumahan Tera Damai yang mengklaim mengutamakan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan. Damai Putra Group selaku pengembang perumahan ini menegaskan bahwa Tera Damai memiliki keunggulan sebagai hunian dengan konsep hijau dan modern.

"Sebagai pengembang kawasan Tera Damai, kami terus berinovasi untuk menciptakan ruang hidup yang mendukung kesejahteraan penghuninya. Tera Raga dan Tera Merta hadir untuk memberikan lingkungan yang nyaman, sehat, dan hijau, sejalan dengan visi kami untuk mengharmoniskan kehidupan modern dengan alam," kata Chief Executive Officer Damai Putra Group, Daniel Yuwono Dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

Dalam perumahan ini tersedia taman olahraga serba guna yang dinamakan Tera Raga dan Taman Terbuka Hijau yang Bernama Tera Merta. Selain itu ada pula danai sebagai landmark, area pejalan kaki hingga masjid. Terdapat pula sistem tata ruang modern yang mengintegrasikan sustainable stormwater management.

"Dengan konsep 'Living in Harmony with Nature,' kami menghadirkan fasilitas yang tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga mendukung keseimbangan alam," kata Chief Marketing Officer Damai Putra Group, Tony Hartono.

Sampah makanan jadi masalah lingkungan yang cukup serius di seluruh dunia. Untuk itu warga perumahan ini kelola sampah makanan jadi bermanfaat.

Sampah makanan atau limbah makanan sudah menjadi masalah yang serius sejak beberapa tahun terakhir. Tak hanya berdampak bagi lingkungan, makanan yang dibuang secara sia-sia juga sebenarnya bisa didonasikan untuk orang yang lebih membutuhkan.

Dilansir dari Storypick (17/02), di India, limbah di beberapa kawasan bisa mencapai 60 juta ton lebih termasuk di kota besar seperti Delhi, yang bisa memproduksi lebih dari 14 ribu ton sampah. Tentunya hal ini menjadi permasalahan lingkungan yang serius, sehingga warga perumahan di sekitar Malviya Vihar, Delhi Selatan, India, melakukan inisiasi pengelolahan limbah.

Keren! Warga di Perumahan Ini 10 Tahun Olah Limbah Makanan Foto: Site News

Selama lebih dari sepuluh tahun warga di perumahan ini bersama-sama mengelola sampah dan mengubahnya menjadi pupuk tanaman, sampai menyisihkan sisa makanan untuk dibagikan ke yang membutuhkan.

Karena kebanyakan sampah yang diproduksi di perumahan ini adalah limbah dari makanan. Mulai dari sayuran, buah-buahan, produk makanan dan minuman yang mendekati tanggal kedaluwarsa.

Jadi di kawasan perumahan ini ada satu kulkas umum yang berisi aneka makanan sisa, atau makanan masih layak konsumsi hasil sumbangan dari warga setempat. Semua makanan yang ada di dalam kulkas gratis diambil warga lain yang membutuhkan makanan.

Di bagian luar kulkas ada petunjuk makanan apa saja yang bisa didonasikan ke kulkas umum. Mulai dari buah-buahan, kue, makanan beku sampai telur. Termasuk makanan yang tidak boleh dinonasikan seperti minuman beralkohol dan makanan yang mudah terkontaminasi bakteri seperti susu dan lainnya.

Keren! Warga di Perumahan Ini 10 Tahun Olah Limbah Makanan Foto: Site News

Tersedia juga balai sederhana berisi tempat warga mengumpulkan donasi berupa pakaian dan barang-barang yang bisa disumbangkan.

Para warga di sini sudah terlatih untuk mengelola limbah makanan dari dapur bekas masak, menjadi pupuk yang bernutrisi tinggi untuk tumbuhan dan kebun mereka.

Banyak yang memuji warga di perumahan ini karena membantu melestarikan lingkungan di Delhi.

"Semua warga di perumahan Navjeevan Vihar ini memang sangat rajin dan bagus untuk ditiru. Saya sangat salut dengan kegigihan mereka," puji salah satu netizen.

"Pemerintah kita harus melihat warga ini dan mencontoh inisiasi mereka untuk melestarikan lingkungan," pungkas netizen lainnya.

Video: KLH bakal Keluarkan SOP Pengelolaan Sampah Program Makan Bergizi

Video: KLH bakal Keluarkan SOP Pengelolaan Sampah Program Makan Bergizi

Dengan demikian, diperlukan regulasi yang juga berpihak pada rakyat kecil tetapi skema pembiayaan yang berkelanjutan juga sangat penting

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan regulasi prorakyat dan skema pembiayaan berkelanjutan menjadi aspek penting untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Dengan demikian, diperlukan regulasi yang juga berpihak pada rakyat kecil tetapi skema pembiayaan yang berkelanjutan juga sangat penting," ujar AHY di Jakarta, Selasa.

Program 3 Juta Rumah merupakan sebuah proyek atau program yang luar biasa yakni 3 Juta Rumah di seluruh Indonesia, baik di desa maupun di kota. Dengan perencanaan yang baik pertama, harus diketahui lahannya dimana saja kemudian dipetakan, harus disesuaikan dengan tata ruang wilayah yang juga harus responsif terhadap kebutuhan perumahan yang dibangun secara masif di seluruh Indonesia.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, dan juga lebih banyak lagi masyarakat yang menghuni rumah tidak layak huni. Program 3 Juta Rumah merupakan semangat Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadirkan keadilan dan juga kebutuhan akan rumah.

"Kalau pangan jelas, kita ingin mencapai swasembada pangan. Tapi juga papan, rumah, hunian, ini juga sangat mendasar. Jadi kalau kita ingin lihat keluarga kita, anak-anak kita, generasi penuh kita, hidupnya baik dan berkualitas dimulai dari perumahannya juga. Kawasannya yang sehat, yang terjangkau juga harganya. Inilah kami, terutama kementerian di bidang perumahan dan kawasan permukiman terus mencari alternatif atau solusi pembiayaan yang juga baik dan bisa akhirnya mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah di seluruh Indonesia," kata AHY.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Uni Emirat Arab (UEA), Turki dan Singapura siap membantu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Rencana penandatanganan komitmen untuk 1 juta rumah dari UEA tersebut sudah disetujui oleh Presiden Prabowo dan akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain UEA, Hashim juga menyampaikan bahwa Turki dan Singapura siap berinvestasi untuk membantu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Ketua Satgas Perumahan itu mengatakan bahwa komitmen yang dari Qatar untuk hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah ditandatangani yakni 1 juta unit hunian dan itu nantinya berupa apartemen.

Selanjutnya dari pemerintah Qatar juga sudah menyatakan secara resmi siap membantu 3-5 juta hunian.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), menetapkan 12.331 hektare (Ha) lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di 10 kecamatan. Lahan yang berstatus LP2B tak bisa dipakai untuk mendirikan perumahan dan industri.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Lombok Barat, Lalu Najamuddin, mengatakan pemerintah akan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) LP2B untuk menyelamatkan 12.331 Ha lahan pertanian di 10 kecamatan Lombok Barat pada 2025.

"Kami Pemda Lombok Barat sudah menetapkan lahan pertanian 12.331 hektare. Itu lahan tidak boleh lagi dibangun perumahan. Jadi perumahan dibangun di luar lahan yang itu," ujar Najamuddin, Minggu (29/12/2024).

Sehingga, jelas Najamuddin, Pemkab Lombok Barat akan mempertahankan lahan persawahan untuk mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan swasembada Presiden Prabowo Subianto.

"Sekarang juga kami akan cetak sawah baru. Data itu ada di pertanian. Lokasinya di wilayah selatan Lombok Barat," ujar Najamuddin.

Di samping menyelamatkan lahan pertanian, Pemkab Lombok Barat juga menyiapkan lahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan bersubsidi dan non subsidi sebagai daerah penyangga Mataram.

"Harus kami siapkan. Untuk di lahan sawah kami kunci tidak boleh dibangun perumahan. Tersebar ada di Kecamatan Labuapi, Gerung Gunungsari, di 10 kecamatan di luar area persawahan," kata Najamuddin.

Oleh karena itu, program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang ingin mencetak 3 juta rumah subsidi di NTB tetap didukung. Namun, dukungan itu diberikan di luar lahan LP2B.

"Lombok Barat jadi daerah penyangga Kota Mataram tentu harus kami lihat titik lokasi pembangunan. Kami berikan izin. Pangan kami pertahankan. Program 3 juta rumah harus kita siapkan sehingga semuanya oke," jelas Najamuddin.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat dan Mataram, NTB, mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian, yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya, tetapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Menikmati Pesona Gili Meno dari Atas Perahu di Lombok

Menikmati Pesona Gili Meno dari Atas Perahu di Lombok

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menerima banyak keluhan dari para pengembang karena kendala pada proses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Hal ini disampaikannya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan FLPP dan Tapera 2025. Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, banyak masyarakat berpenghasilan menengah (MBR) yang berminat untuk mengajukan KPR namun kesulitan karena tersandung SLIK OJK.

"Ini pengembang banyak sekali komplain soal kena OJK checking. Jadi saya tanya, kalau OJK checking di siapa? Di ibu Kiki," kata Ara di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

Selanjutnya, Ara pun mempersilahkan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto untuk bersuara. Joko mengatakan, setidaknya ada sebanyak 40% konsumen yang terkendala SLIK.

"Bu kalau kami di peminat ataupun teman-teman yang mengakeses, MBR hampir 40% terhambat di SLIK-nya. Itu biasanya dari pinjol, kemudian pinjol ada yang ilegal maupun legal," ujar Joko, dalam kesempatan yang sama.

Atas kondisi ini, Joko pun jadi teringat dengan upaya Presiden Prabowo Subianto dalam menghapus buku atau utang UMKM. Ia mempertanyakan, apakah kira-kira memungkinkan bila hal serupa dilakukan untuk kasus ini. "Apakah OJK bisa mengikuti Pak Prabowo untuk menghapuskan yang di bawah Rp 2 juta atau dibatasi 2 tahun SLIK itu jangan sampa di atas keputusan hakim," katanya.

Merespons pertanyaan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan sejauh ini data pinjol legal belum terintegrasi secara penuh dengan SLIK. Dengan demikian, cicilan pinjol legal belum berdampak terhadap SLIK.

"Kalau untuk pinjol pak, yang legal ya, itu datanya baru mau diintegrasikan jadi pasti bukan karena yang pinjol itu (terkendala SLIK)," kata Kiki dalam kesempatan yang sama.

Kiki juga bilang, dirinya juga mendapat informasi bahwa banyak masyarakat yang kesulitan mengajukan KPR karena kendala SLIK ini. Namun menurutnya, kebanyakan dari masyarakat yang terkendala SLIK ini disebabkan karena tunggakan pada cicilan paylater, kartu kredit, hingga cicilan motor.

Sedangkan menyangkut usulan hapus utang, menurutnya saat ini OJK tengah menggodok aturan lanjutan terkait program penghapusan buku dan tagih. Detail aturan tersebut juga hingga saat ini masih terus didiskusikan.

"Kita sudha akan mengeluarkan ketentuan dan diskusi dengan perbankan juga bagaimana pelaksanaannya. Supaya tidak menimbulkan juga moral hazard, terus kemudian nanti kriterianya seperti apa, jadi hopefully nanti akan mendukung program Pak Ara. Jadi mereka-mereka bisa untuk mengajukan kredit lagi di masa yang akan datang," ujarnya.