Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim berhasil memberdayakan restoran yang hampir bangkrut di sejumlah wilayah melalui program kemitraan. Hal ini dinilai sebagai dampak dari program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, MBG memberikan dampak berganda bagi sektor makanan dan minuman karena menjadi mitra penyedia paket pemenuhan gizi.

"Ini (MBG) peluang juga yang bekerja di food and beverage, restoran-restoran di Jakarta yang kurang laku sekarang dikonversi untuk menjadi layanan pemenuhan gizi, untuk menjadi mitra Badan Gizi. Di daerah-daerah juga banyak yang restorannya sudah hampir bangkrut sekarang bangkit kembali," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

Melalui MBG, kata Dadan, BGN berhasil menjadi offtaker bagi produk lokal. Pasalnya, MBG membutuhkan 200 kilogram (kg) beras dan 6.000 telur ayam untuk 3.000 penerima manfaat setiap harinya.

"Kalau 82,9 juta sudah dilaksanakan pada bulan November (2024), maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton. Kalau dua kali saja seminggu kita masak, maka butuh 10.000 ton. Artinya, kalau satu tahun itu butuh 400 ribu ton telur," ungkapnya.

Selain telur, BGN juga membutuhkan 350 kg daging ayam, 300 kg sayur, 350 kg buah setiap hari untuk memenuhi gizi pada menu MBG. Bahkan, Dadan mengatakan, penjual pisang di Bogor mengaku senang lantaran hasil panennya diserap program MBG.

"Jadi ini produk-produk lokal akhirnya sekarang bangkit karena adanya program Makan Bergizi Gratis," ungkapnya.

MBG membutuhkan hingga 50 liter susu per hari di satu SPPG. Artinya, secara nasional MBG membutuhkan 1,5 juta ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan susu segar.

"Kami untuk awal ini mewajibkan susu diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, di daerah-daerah yang ada sapi perahnya. Ini adalah potensi pertumbuhan ekonomi," tutupnya.

Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan pada 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh dua peristiwa besar yakni Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Bambang menyampaikan, dari dua peristiwa tersebut telah meningkatkan konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun non konsumsi rumah tangga. Dengan kedua peristiwa tersebut Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 5,03%.

"Jadi intinya, kita bisa tumbuh di atas 5% karena ada dorongan dari dua peristiwa politik besar tadi. Kemudian apa yang Akan terjadi di 2025?" kata Bambang dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Pada tahun ini peristiwa besar tersebut tidak ada, Bambang mengatakan, pemerintah harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tahun ini ada dua program prioritas pemerintah yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi 2025.

Pertama, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bambang menyampaikan dengan program yang berskala besar ini akan memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini lantaran program MBG akan menciptakan multiplier effect kepada masyarakat Indonesia yang bisa meningkatkan konsumsi masyarakat.

"Ini program berskala nasional dan volumenya besar. Kalau program ini bisa melibatkan UMKM di seluruh desa, dampaknya bisa sangat besar, tapi ini semua tergantung bagaimana eksekusinya nanti," kayanya.

Kedua, program 3 Juta Rumah. Bambang menyampaikan, meskipun sebagian besar dana yang digelontorkan untuk program ini berasal dari swasta. Ia yakin program ini akan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia. Program ini akan melibatkan banyak pihak.

"Sektor konstruksi punya efek pengganda yang tinggi, karena melibatkan banyak industri, mulai dari baja, kayu, sampai semen," katanya.

Asosiasi pengembang merasa usaha perumahan terhambat lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 2025 tertahan. Lima ketua asosiasi mengambil sikap untuk meminta perbankan memformulasikan skema baru setara FLPP.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan saat ini pengembang tidak mendapatkan kejelasan dari pemerintah terkait FLPP. Perubahan skema FLPP yang tengah digodok menahan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

"Kami sebagai pengusaha mengambil posisi bahwa untuk saat ini kami mendorong perbankan untuk menemukan formula baru, cara pembiayaan baru yang setara dengan FLPP, sehingga atas kondisi yang kita jalani, kita alami bersama," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2025).

Menurutnya perbankan sendiri mendapatkan kondisi tidak nyaman. Mulai dari rencana target bank yang tidak tercapai hingga rencana nasabah membeli rumah tidak berjalan baik dan menghadapi kesulitan. Ia pun mengungkapkan sudah ada sejumlah perbankan yang telah memberikan rencana atau komitmen membuat formula atau skema baru setara FLPP.

Kemudian, Joko mengatakan usaha pengembang tidak boleh mengalami penghentian seketika atau kenaikan dan penurunan, seperti yang dialami dari pola penyaluran FLPP saat ini. Ia menyebut kebijakan menahan FLPP menimbulkan turbulensi. Hal ini berdampak langsung pada cash flow pengembang, kualitas perbankan, dan perekonomian dalam industri properti.

Adapun skema baru setara FLPP yang diharapkan harus memiliki collateral atau jaminan yang terjaga dari segi perizinan, legalitas, dan kapasitas. Ketiga hal tersebut yang akan menjadi produk kredit.

"Pertama dari kolateral, yang kedua adalah dari sisi market jadi emisi market kan sudah ketahuan, berapa mereka. Kalau menggunakan pendekatannya FLPP, kita tahu desil 4 sampai 8 itu yang cover. Kemudian yang empat ke bawah untuk kabupaten yang tertentu memang masih bisa. Tetapi kalau yang mendekati kota besar itu akan susah. Yang ketiga berarti adalah pendekatannya adalah perizinannya," jelasnya.

Di samping itu, Joko menyebut FLPP masih menjadi produk yang disukai oleh masyarakat. Namun berkaitan dengan Program 3 Juta Rumah, bukan berarti semua pengadaan rumah harus melalui FLPP. Ia mengharapkan ada upaya lain, sehingga tidak terlalu fokus membahas FLPP.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan investor atau pengembang mengharapkan keamanan dan perlindungan dari pemerintah. Ia mengatakan pengembang ingin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan langsung situasi yang dihadapi pengembang saat ini.

"Teman-teman sudah beberapa kali bertemu beberapa bank itu membuat skema yang usulannya mirip-mirip FLPP. Jadi kami tidak mau para pengembang mati di lumbung padi begitu saja, jadi pengembang ini harus hidup karena ada beban (kewajiban)," kata Joko.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyebutkan kini seharusnya sudah banyak rumah yang terbangun untuk Program 3 Juta Rumah. Akan tetapi, selama beberapa bulan pemerintah masih terus membahas soal FLPP. Padahal, tahun sebelumnya FLPP berjalan lancar meski kehabisan kuota.

"(Pengembang) Takut ini (ketidakpastian) makanya kami ingatkan, kita ambil sikap semoga Pak Prabowo dengan penanggungjawab ini berkenan kalau diinginkan ngobrol dengan kita semua, karena dari awal Satgas (perumahan) ini kita memohon agar kita diterima, keluh kesah kita ini sampai dengan baik," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pengembang resah lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tertahan. Ribuan calon pembeli rumah pun terkatung-katung karena tidak bisa menerima fasilitas tersebut.

Joko mengungkapkan perbankan sedang tidak mengakadkan rumah untuk FLPP. Lantaran, saat ini pemerintah sedang menggodok perubahan skema sumber pembiayaan FLPP antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan perbankan dari 75:25 menjadi 50:50.

Menurutnya, ketidakpastian itu membuat calon pembeli terkatung-katung. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang.

"Januari sudah bisa jalan 20 ribu realisasi (penyaluran FLPP). Saat ini ada 30 ribuan lebih SP3K (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit) mereka terkatung-katung," ujar Joko dalam konferensi pers di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Viral di media sosial banyak mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) mundur karena tak dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN Dadan Hindayana buka suara terkait kabar tersebut.

Dadan menegaskan sejauh ini tidak ada mitra MBG yang mundur. Menurut Dadan, pemunduran tersebut terjadi pada pihak-pihak yang mendaftar dan tidak memenuhi syarat setelah diverifikasi.

"Sampai sejauh ini yang sudah menjadi mitra Badan Gizi tidak ada yang mundur. Yang mundur itu, yang mendaftar ketika diverifikasi, itu tidak memenuhi syarat, nah itu yang mundur," kata Dadan saat ditemui Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/1/2025).

Dadan menegaskan tidak ada mitra MBG yang sudah mengikuti program tersebut mundur. Terkait pembayaran, Dadan menerangkan pihaknya memproses semua pembayaran.

"Jadi nggak ada yang sudah berjalan itu mundur, nggak ada. Kami semua proses pembayarannya ya," jelas Dadan.

Kabar terkait banyaknya mitra MBG yang mundur ini ramai di media sosial, termasuk X. Kabar itu heboh lantaran mundurnya mitra MBG disebut tidak dibayar oleh BGN.

"Nahhh lhoo baru berapa hari sudah banyak masalah, banyak mitra program MBG Mundur tak dibayar BGN," tulis akun @mata_ne*****.

"Banyak Mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Mundur karena tak dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Lho...," cuit akun @Alw******

Simak Video: Syarat Gabung Mitra Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan tengah berupaya agar pembayaran mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan sistem reimburse pada Februari. Dadan mengatakan pemerintah berupaya membayar langsung ke rekening mitra BGN terkait penyelenggaraan MBG.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengaku saat awal pelaksanaan MBG, para mitra menggunakan modal pribadi terlebih dulu. Selanjutnya, kata dia, modal itu lalu diganti oleh BGN.

Dadan mengungkapkan alasan dilakukannya sistem reimburse tersebut. Dia mengatakan hal itu lantaran anggaran MBG baru terbuka pada 6 Januari.

"Untuk yang dua minggu pertama memang reimburse. Karena anggaran Badan Gizi kan baru dibuka tanggal 6 Januari," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah resmi menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Senin (6/1). Anggaran MBG per hari dipatok sebesar Rp 10 ribu per porsi.

Sementara itu, anggaran MBG diketahui Rp 71 triliun, yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Lantas, dapur memaksimalkan anggaran tersebut?

Salah seorang juru masak di SPPG Lanud Halim Perdana Kusuma, Jonie Kusuma Hadi, menyebut modal awal untuk memproduksi menu MBG dilakukan dengan skema reimburse atau penggantian biaya, yang dilakukan per minggu dengan besaran anggaran Rp 10 ribu per porsi MBG.

"Nanti reimburse, reimburse ke BGN per minggu. (Anggaran per minggu?) Anggarannya per minggu kita untuk food cost-nya Rp 10 ribu (per orang)," kata Jonie kepada wartawan di SD Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Program makan bergizi gratis (MBG) perdana digelar di Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberi beberapa masukan, salah satunya porsi yang disesuaikan setiap kelas.

Eri mengatakan, dia akan melakukan evaluasi yang disampaikan kepada penyedia MBG. Khususnya, terkait porsi, seperti kelas 1-3 berbeda dengan siswa kelas 4-6 dan seterusnya.

"Nanti kita bisa lihat ternyata kelas 1-3 menunya porsinya sekian, kelas 4-6 sekian. Bisa jadi kelas 1-3 porsinya terlalu banyak, kelas 4-6 bisa terlalu sedikit, karena anaknya kan besar-besar. Nanti saya minta sama bu guru dan teman-teman penyedianya dievaluasi dalam waktu seminggu," kata Eri saat ditemui detikJatim di SD Taquma Surabaya, Senin (13/1/2025).

Ia menyebut, uji coba MBG ini sementara ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Bila nantinya penyedia dari pemkot, ia akan melibatkan UMKM Surabaya.

Terkait dengan menu MBG, Eri menyampaikan kepada BGN terkait kalori, jenis makanan yang disukai anak-anak, dan siswa diberi pilihan.

"Insyaallah sudah disampaikan oleh BGN selama 30 hari makanan berbeda-beda, berarti menu itu bisa disampaikan ke anak-anak maunya apa, kurangnya apa, karena anak-anak ada yang suka A, suka B, kalau disamakan semua susah," jelasnya.

Catatan lainnya, yakni terkait makanan yang tidak habis. Nanti bisa dilihat kelas berapa tidak habis dan dapat menilai mana porsi yang dikurangi dan ditambah.

"Evaluasi saya yang terakhir tolong dihitung lagi nanti kalau ada yang belum tidak habis jangan dibuang, tapi dilihat ini kelas berapa. Nanti bisa tentukan kelas 1-3 nasi sekian, 4-6 sekian. Ini nanti saya minta dievaluasi," ujarnya.

Dia menegaskan, Pemkot Surabaya juga menerima masukan dan berterima kasih kepada BGN. Lantaran MBG masih uji coba, sehingga ia berharap programnya bisa menjadi lebih baik.

"Ini program yang baik. Ketika ada kekurangan kita melengkapi, menyempurnakan. Jangan dikurangkan, jadi tidak baik hanya karena 1, 2 permasalahan. Kalau onok kurange disampaikan, nanti kita sampaikan ke BGN apa yang perlu disempurnakan," pungkasnya.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Satu petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Jakarta Pusat (Gulkarmat Jakpus) dibawa ke rumah sakit saat proses pemadaman kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Petugas tersebut mengalami sesak napas dan kelelahan.

"Tadi ada satu yang sempat sesak napas, kemudian cepat dapat penanganan. Kita bawa langsung ke RS Hermina alhamdulillah kondisinya sekarang aman," terang Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakpus, Subadi, di lokasi, Selasa (10/12/2024).

Subadi mengatakan kelelahan yang dialami para petugas lantaran luasnya area permukiman yang terbakar. Namun, dia memastikan seluruh personel yang ikut proses pemadaman ini dalam kondisi aman.

"Lelah, karena area yang terbakar cukup luas, tapi alhamdulillah kondisi petugas aman," kata Subadi.

Total ada 32 unit dengan 128 personel yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di wilayah Kebon Kosong, Kemayoran. Sejauh ini belum diketahui penyebab dari kebakaran yang terjadi.

"Belum diketahui, karena kita masih proses," tuturnya.

Sebagai informasi, kebakaran di permukiman padat di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, dilaporkan terjadi pukul 12.25 WIB, Selasa (10/12). Awalnya, ada 16 unit mobil damkar meluncur ke lokasi pada awal kejadian.

Simak Video 'Kebakaran Landa Kawasan Padat Penduduk Dekat Pasar H Jiung Kemayoran':

[Gambas:Video 20detik]