JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan pelatihan kepada 10.000 relawan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) guna meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diketahui, belakangan ini, program makan bergizi gratis kembali jadi perbincangan karena sejumlah kasus keracunan di beberapa daerah.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Sony Sanjaya mengatakan pelatihan itu serentak dilakukan di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta sejumlah daerah Jawa Barat.

Menurut dia, pelatihan juga dilakukan untuk memastikan para pekerja di SPPG memiliki kompetensi dalam menangani dan menyajikan makanan bergizi dalam skala besar.

"Pengetahuan relawan harus dibentuk, karena penyajian makanan itu tidak bisa sembarangan. Ini soal kesehatan, keamanan makanan dalam upaya membangun gizi bangsa," kata Sony dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (28/4/2025), dikutip dari Antaranews.

Dia menjelaskan, pembekalan pengetahuan bagi para relawan tersebut penting karena setiap hari program MBG perlu menyediakan makanan hingga kurang lebih 4.000 penerima manfaat.

"Kita harus pahami, memasak untuk tiga atau empat orang tentu berbeda dengan menyiapkan makanan untuk 500, 1.000, bahkan sampai 4.000 orang. Jadi, semua relawan wajib dibekali pelatihan ini agar memahami pengetahuan, menguasai keterampilan, dan mematuhi etika atau standar operasional prosedur (SOP),” ujarnya.

Selain itu, Sony mengatakan, teknis penyiapan makanan harus dilakukan dengan benar untuk meningkatkan kualitas makanan yang dibagikan kepada para penerima manfaat.

"Mereka harus tahu bagaimana menangani bahan makanan yang baik, misalnya, daging ayam tidak boleh berada terlalu lama di suhu ruang. Penanganan sayuran juga berbeda-beda, yang itu semua dijelaskan oleh para pakar hari ini," katanya.

Sony juga mengungkapkan, pelatihan tersebut menjadi bagian dari penguatan integritas dan kualitas layanan SPPG yang sering menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program MBG.

Berdasarkan data BGN, hingga saat ini terdapat lebih dari 43.000 relawan penjamah makanan yang bertugas di 1.071 SPPG se-Indonesia. Sedangkan total relawan SPPG yang telah mengikuti pelatihan 10.300 orang per April 2025

Materi pelatihan disampaikan langsung oleh para ahli dan pejabat teknis dari berbagai instansi, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Kasus Keracunan

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis kembali jadi perbincangan karena sejumlah kasus keracunan.

Sejauh ini, kasus keracunan terbanyak usai menyantap menu MBG terjadi di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat.

Sebanyak 78 siswa mengalami keracunan sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena kejadian tersebut.

Kemudian, sebanyak 60 siswa mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG di SDN Proyonanggan 5 Batang, Jawa Tengah.

Selanjutnya, sebanyak 40 siswa SDN Alaswangi 2, Pandeglang, Jawa Barat, juga dilaporkan mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi menu MBG.

Demikian juga, 40 siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, diberitakan mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis.

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengaku keprihatinan atas peristiwa yang menimpa puluhan siswa MAN 1 di Cianjur yang mengalami gejala keracunan seusai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Nurhadi, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," ujar Nurhadi kepada wartawan, Rabu (23/4/2025). 

Menurut Nurhadi, kejadian keracunan siswa seusai menyantap MBG yang terjadi secara terus menerus justru menyebabkan gangguan kesehatan. Dia menilai kejadian tersebut menjadi alarm keras bagi BGN dan seluruh instansi yang terlibat.

“Tentu ini menjadi alarm keras bagi semua pihak, terutama Badan Pangan Nasional (BGN) dan seluruh instansi yang terlibat. Apalagi kejadian ini juga bukan yang pertama, dan ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi penyediaan bahan baku, distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan,” tandas Nurhadi.

Diketahui, puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (21/4). Akibatnya, dapur di Kecamatan Cianjur menghentikan produksi MBG untuk sementara. 

Kejadian ini bukan insiden tunggal. Dalam kurun waktu empat bulan sejak program MBG diluncurkan secara nasional, tercatat setidaknya telah terjadi tiga masalah serupa di wilayah yang berbeda.

Di Sukoharjo, Jawa Tengah, puluhan siswa SDN Dukuh 03 keracunan setelah mengonsumsi ayam krispi dari MBG. Kasus keracunan dari MBG juga terjadi di Nunukan Selatan, Kalimantan Utara, di mana hal itu dialami oleh siswa-siswi di SDN 03 Nunukan dan SMAN 2 Nunukan Selatan. Bahkan ditemukan ada menu ikan tongkol MBG yang dibagikan ke sekolah dalam kondisi berulat.

Insiden keracunan menu MBG juga terjadi di Batang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Sebanyak 60 siswa TK hingga SMP dilarikan ke puskesmas setelah menyantap menu MBG yang diduga basi. Terbaru, keracunan makanan dialami puluhan siswa-siswi di Cianjur. 

Serangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa keracunan bukanlah kasus insidental, melainkan gejala sistemik dari persoalan mendasar dalam tata kelola program.

Oleh karena itu, Nurhadi menegaskan Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan itu akan segera meminta penjelasan resmi dari pihak terkait, terutama kepada BGN yang merupakan mitra kerja Komisi IX.

"Kami akan dorong agar ada audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, termasuk penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus ada sanksi tegas dan transparan," tegas Legislator dari Dapil Jawa Timur IX itu.

Ditambahkan Nurhadi, pihaknya pun mendorong agar pemerintah daerah dan dinas kesehatan setempat lebih aktif dalam melakukan pengawasan berkala serta pelatihan bagi para penyedia makanan di sekolah-sekolah.

"Kami di Komisi IX tetap berkomitmen agar program-program peningkatan gizi tetap berjalan, namun harus dengan pelaksanaan yang aman dan bertanggung jawab," pungkas Nurhadi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dedek, anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antaranews, Rabu (23/4/2025).

Selain menjamin perawatan medis pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, Dedek mengatakan, jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan membiayai pendidikan anak dari para pekerja hingga lulus S1 serta klaim dari peserta yang meninggal saat bekerja.

Kemudian, Dedek mengungkapkan, BGN menanggung seluruh iuran tanpa memotong gaji pekerja. Sehingga, berbeda dengan skema umum di mana iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan pekerja.

"Gaji pekerja tidak dipotong sepeser pun,” katanya.

Lebih lanjut, Dedek menjelaskan bahwa alokasi dana perlindungan kerja itu dihitung berdasarkan nominal premi sebesar Rp 16.800 per pekerja per bulan, dengan angka sasaran 1,2 juta pekerja.

Dia mengatakan, berdasarkan data dari BGN, diharapkan pada Mei 2025, sudah ada 1.533 dapur MBG beroperasi di seluruh provinsi.

“Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujarnya.

Menurut Dedek, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditandatangani pada 21 April 2025.

Dedek menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi ketiga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular.

"Pertumbuhan dapur MBG akan menumbuhkan UMKM dan menciptakan ekonomi sirkular yang memperkuat masyarakat dari akar rumput,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan bahwa para siswa-siswi di Sekolah Rakyat juga mendapatkan program makan bergizi gratis (MBG).

"Ya Insya Allah (dapat). Kami sudah koordinasi. Nanti, untuk siang saja ya, pagi sama sorenya tetap siapkan tersendiri," ujar Mensos saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Mensos yang karib disapa Gus Ipul ini menambahkan, Sekolah Rakyat yang diisi oleh anak-anak dari keluarga miskin ekstrem memang secara otomatis mendapatkan makan bergizi gratis.

"Otomatis (dapat) nanti kalau sudah jalan (Sekolah Rakyat), ada makan siangnya ikut program MBG," katanya.

Gus Ipul menyebut, sebanyak 53 lokasi sudah siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Mensos juga mengatakan, lokasi Sekolah Rakyat akan ditambah. Kemensos sedang melakukan survei 80 lokasi untuk dijadikan gedung sekolah.

"Setelah Lebaran ini akan mensurvei sekitar 80 tempat lagi untuk lihat kemungkinan apakah bisa digunakan untuk proses belajar mengajar tahun ini," ujar Gus Ipul.

"Jadi, kalau hasil surveinya positif, nanti kami akan tambah sesuai dengan hasil survei itu," katanya lagi.

Data lokasi tersebut akan terus berkembang mengingat pihaknya bakal berkoordinasi dengan gubernur, bupati, hingga walikota.

Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo Subiano juga meminta agar program Sekolah Rakyat terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto merespons kritik yang masih bermunculan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mempertanyakan alasan sejumlah pihak yang meragukan pelaksanaan salah satu program prioritas pemerintahannya tersebut.

“Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what’s wrong with that (apa salahnya dengan itu)?” ujar Prabowo dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media massa di di Hambalang, Bogor, dikutip dari tayangan YouTube Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi nyata anak-anak di berbagai daerah.

Dia lantas mengungkapkan pengalamannya saat turun langsung ke desa dan menjumpai anak berusia 10 tahun dengan tubuh seukuran anak lima tahun akibat stunting.

“Saya kan tanya ke desa-desa, saya lihat ini anak umur 5 tahun? Di jawab enggak, dia 10 tahun. Badannya (ukuran) 5 tahun, kecil. Stunting,” kata Prabowo.

“Stunting kita ini sekian puluh persen. What we do? Saya enggak teoritis, ya kan. Saya mau intervensi,” ujarnya lagi.

Menurut Prabowo, masyarakat yang merasa tak memerlukan MBG atau sudah berkecukupan bisa memilih untuk tidak mengambil jatah makan. Dengan demikian, alokasi jatah makanan bergizi bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan.

“Yang sudah kaya, yang sudah lumayan, tidak mau makan enggak apa-apa. Jatah makanmu kasih ke yang (lebih membutuhkan),” kata Prabowo.

Prabowo juga menceritakan pengalaman menyentuh dari sejumlah anak penerima manfaat MBG.

Dia mengatakan, ada anak yang memilih tak memakan jatah makan bergizi gratis di sekolah, agar bisa dibawa pulang untuk disantap bersama keluarganya.

“Ini sesuatu yang saya tidak bisa terima di hati saya. Ada anak, dikasih makan, telornya dipotong dibungkus. Ditanya guru, kenapa? Dijawab untuk adik saya di rumah. Ada anak dikasih bingkisan makan bergizi tidak makan. Ditanya Kenapa? Buat Ibu saya di rumah. Di rumah enggak ada nasi,” ujar Prabowo.

“Dia bicara dengan tidak sedih, dia bicara begitu. Ini tidak bisa terjadi. Saya enggak terima,” kata Prabowo dengan nada tegas sambil memukul meja.

Prabowo menegaskan bahwa perjuangannya untuk memberantas kelaparan adalah bagian dari komitmennya sebagai pemimpin dan patriot.

“Saya sebagai pemimpin, saya sebagai patriot, bukan ini republik yang saya bela dari sejak muda. Jadi, saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Republik Indonesia. Saya akan kerja sekeras-kerasnya,” ujar Prabowo.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo optimistis program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah akan mencapai 100 persen target sasaran pada akhir tahun 2025.

“Masalah makan bergizi, itu juga saya (bersyukur), selain harga-harga terkendali saya juga merasa bahagia bahwa program makan bergizi yang saya canangkan, yang banyak tidak dipercaya oleh sementara orang, alhamdulillah (berjalan),” kata Prabowo.

Prabowo menuturkan, program tersebut sempat diragukan efektivitasnya oleh sejumlah pihak. Namun, sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, program itu terus menunjukkan perkembangan signifikan.

“Januari tanggal 6 kita roll out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini, sudah lebih tiga juta penerima manfaat. Dan akan terus berjalan sampai Desember,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Dia memperkirakan, cakupan program makan bergizi gratis akan terus meningkat hingga mendekati target penuh dalam beberapa bulan ke depan.

Untuk diketahui, ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis sampai akhir tahun ini.

“Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran,” ujar Prabowo.

JAKARTA, investor.id – Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengadakan pertemuan pada hari ini, Sabtu (22/3/2025), di Pendopo, Kementerian PU, Jakarta.

Pada pertemuan yang turut dihadiri Kepala Bappenas Rachmat Pambudy itu, kedua pejabat tinggi negara tersebut bersepakat bersinergi mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama (PKS) sinergi dukungan MBG.

“Baru saja kita saksikan penandatangan kesepakatan bersama antara Kementerian PU dan BGN tentang sinergi dukungan program MBG sekaligus perjanjian kerja sama antara Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang dukungan untuk pembangunan dapur beserta fasilitas pendukungnya pada program MBG dan PKS antara BGN dan BUMN tentang dukungan untuk peralatan dapur umum beserta fasilitas pendukungnya pada program makan MBG,” ucap Dody, Sabtu (22/3/2025).

Dody menjelaskan, kesepakatan dan perjanjian tersebut merupakan langkah konkret wujud sinergi antar-lembaga untuk mendukung program MBG, yang merupakan salah satu program hasil terbaik cepat (PHTC/Quick Wins) dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mewujudkan Asta Cita/Prioritas Nasional 4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Kesepakatan dan perjanjian ini, Dody melanjutkan, juga merupakan komitmen penuh Kementerian PU untuk menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di beberapa daerah.

“Kami menyadari, dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program MBG. Karena itu, pada hari ini Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, dan BUMN Karya telah menandatangani PKS untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan pembiayaan bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR),” tambah Dody.

Beberapa fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL). Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

“Kami berharap, inisiatif ini tidak hanya berhenti di tiga lokasi yang telah disebutkan, tetapi juga dapat direplikasi ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak anak Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari program MBG,” ujar dia.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PU Triono Junoasmono menyebut, dana CSR yang akan digunakan untuk membangun SPPG berasal dari tiga BUMN Karya yaitu PT Hutama Karya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT PP Tbk (PTPP).

Triono memperkirakan, untuk pembangunan satu unit dapur SPPG akan memerlukan dana CSR kurang lebih Rp 4,5 Miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi.

“Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Pembangunan dapur SPPG akan berlangsung selama kurang lebih selama empat bulan, sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini,” kata dia.

Kepala MBG Dadan Hindayana menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kementerian PU dalam rangka agar pengembangan pembangunan infrastruktur bisa lebih dipercepat. Sebab, infrastruktur merupakan sesuatu yang krusial untuk percepatan program MBG dapat memberikan bermanfaat secara nasional.

“Kami sampaikan, kami sering dapat masukan dan kritikan dari semua pihak kenapa Badan Gizi tidak memprioritaskan wilayah 3T? Karena untuk sampai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. Sekarang (APBN) sudah siap. Kami akan membangun sebanyak 1.542 SPPG,” ungkap Dadan.

Untuk bisa membangun sebanyak 1.542 SPPG tersebut, dia bilang, Badan Gizi Nasional memerlukan bantuan dari Kementerian PU agar implementasinya dapat dilaksanakan secara meluas. Mengingat, Kementerian PU memiliki kompetensi di bidang tersebut. “Kami harapkan agar percepatan bisa dilakukan,” pungkas Dadan.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) mampu menciptakan sekitar 1,9 juta lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan hingga 5,8 persen jika diakselerasi dengan baik.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, dirinya terperangah dengan angka tersebut.

Adapun laporan mengenai dampak dari program makan bergizi gratis disampaikan oleh Anggota DEN Arief Anshory Yusuf saat bertemu dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

"MBG tadi juga dilaporkan oleh Prof Arief, karena Arief ahli kemiskinan. Kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini sangat luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dan penurunan kemiskinan," kata Luhut di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.

Di kesempatan yang sama, Arief menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis juga mengurangi tingkat ketimpangan di dalam negeri. Sebab, jumlah manfaat yang diterima penerima manfaat jauh lebih besar dibandingkan bantuan sosial (bansos) lain.

Dia lantas membandingkan program makan bergizi gratis dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam PKH, penerima manfaat hanya menerima bansos senilai Rp 200.000, jauh lebih kecil dibanding MBG yang bisa mencapai Rp 600.000 jika satu keluarga memiliki tiga orang anak.

"PKH saja itu sekitar Rp 200.000, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) saja Rp 200.000. Jadi sangat tidak mungkin ini (outputnya) tidak besar, semua paham itu," ujar Arief.

Kendati demikian, Arief mengingatkan bahwa implementasi program makan bergizi gratis harus berjalan baik mengingat program ini jauh lebih progresif.

Untuk itu, DEN merekomendasikan tiga masukan, salah satunya melakukan peninjauan kembali (review) proses bisnisnya. Kemudian, diaudit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kedua, memberikan ruang peran serta bagi masyarakat sekitar, agar bisa melakukan monitoring karena sense of belonging yang tinggi.

"Lalu, yang terakhir, jangan sampai ada kebocoran-kebocoran terkait bahan-bahan yang kalau tidak perlu impor, tidak usah diimpor. Nah, ini kita membuat rantai pasok terjaga sehingga impact-nya seperti yang diharapkan. Tapi sekali lagi mari kita jaga bersama," kata Arief.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 710,5 miliar untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari sampai 12 Maret 2025, dan menjangkau 2 juta penerima manfaat. Adapun Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meminta program MBG diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali untuk mengawasi penggunaan anggaran.

“Sampai dengan tanggal 12 Maret 2025 pencairan anggaran mencapai Rp 710,5 miliar dan telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam jumpa pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (13/3/2025).

Wamena (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan harga Makan Bergizi Gratis atau MBG per porsi di Papua Pegunungan kurang lebih sebesar Rp35.000.

Nilai atau angka MBG per porsi tersebut diungkapkan Pengurus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG-BGN) Provinsi Papua Pegunungan saat menggelar pertemuan dengan Bupati Jayawijaya Athenius Murib.

Kepala Kelompok SPPG-BGN Provinsi Papua Pegunungan Wahyu Adi Pratama di Wamena, Kamis, mengatakan dengan melihat harga satuan bahan pokok di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagai pintu masuk ke Papua Pegunungan, maka diputuskan harga MBG per porsi Rp35.000.

“Tentu dengan harga seperti ini diupayakan penerima manfaat dari MBG ini bisa memperoleh makanan berkualitas dan sehat,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya sejauh ini telah melakukan sosialisasi terkait program MBG ini kepada kepala sekolah dari 20 sekolah, baik PAUD-SMA/SMK yang ditargetkan pada proses awal penyaluran MBG.

“Kami di awal penyaluran memfokuskan di Distrik Wamena dengan jumlah sekolah 20 dengan jumlah siswa kurang lebih 15.000 sesuai data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya,” ujarnya.

Dia menjelaskan sasaran pemberian MBG selanjutnya, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita di Papua Pegunungan, namun pertama diluncurkan hanya kepada pelajar.

“Penyaluran pertama nanti kami berikan kepada YPPGI Anigou, SD YPPK Honelama sampai SD YPK Betlehem Bhayangkara,” katanya.

Dia menambahkan pada proses di lapangan, sekolah-sekolah yang menerima manfaat MBG diambil radius jaraknya 1,5-2 kilometer dari dapur MBG.

“Radius 1,5-2 kilometer, maka pada awal penerapan MBG diperoleh satu dapurnya menangani 11 sekolah, dan satunya lagi sembilan sekolah,” ujarnya.

Kebutuhan sayur mayur untuk program MBG setiap harinya sekitarn 700 kilogram (7.000 orang) dengan besaran anggaran kurang lebih Rp7 juta, sementara beras untuk 15.000 orang itu setiap harinya dibutuhkan kurang lebih 1,5 ton.

Sementara itu, Bupati Jayawijaya Athenius Murib mendukung penuh program MBG di daerah tersebut dengan memperhatikan hal-hal dasar, sehingga tidak menjadi masalah.

“Kami prinsipnya mendukung penuh kegiatan ini, karena bermanfaat dalam meningkatkan gizi anak-anak kita ke depan,” katanya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6%. Program ini bukan sekadar program sosial, melainkan juga penggerak ekonomi daerah yang memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat, didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan dalam menjaga kualitas makanan dan memastikan distribusi yang lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

KEDIRI, investor.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini agar anggaran yang diberikan pemerintah transparan dan dapat digunakan dengan baik. BGN juga telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal program MBG.

Staf Piminan Wakil Ketua BGN Alwin Supriadi mengatakan, BGN ingin pelaksanaan program MBG diawasi bersama agar penggunaan anggaran benar-benar tansparan dan akuntabel. 

Alwin meminta masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan mulai pengelolaan, pengajian, sampai pengiriman MBG sampai tepat sasaran. Ia mengungkap, masyarakat bisa melaporkan jika melihat atau memiliki data perihal dugaan tindak korupsi selama penyelenggaraan program MBG ini.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan agar penyelenggaraan program MBG inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini berjalan transparan dan akuntable.

"Jadi siapapun masyarakat boleh melaporkan jika melihat atau apalagi mempunyai data terkait masalah anggaran ini. Kalau memang punya data laporkan saja. Nanti kami akan segera tidak lanjuti," jelasnya usai menggelar sosialisasi program MBG di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu (8/3/2025).

BGN mepersilahkan masyarakat untuk menanyakan langsung terhadap SPPG di masing-masing daerah terkait pelaksanaan program MBG.

"Silahkan ditanyakan masing-masing SPPG, masyarakat boleh mengawasi. Apabila ada penyelewengan, dari pusat pasti mengevaluasi. Kita sudah kerjasama dengan KPK," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BANDUNG, investor.id – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Husein Sastranegara Kota Bandung tetap mendistribusikan makan bergizi gratis selama bulan Ramadan. Ada 5 sekolah dengan total 3.432 siswa yang mendapatkan jatah program ini.  

Komandan Lanud Husein Sastranegara Kolonel Penerbang Alfian mengatakan, penyaluran makan bergizi gratis pada bulan suci Ramadan untuk siswa terus dilakukan. 

"Di bulan suci Ramadan ini tetap mendistribusikan ataupun memproduksi makan bergizi gratis,"ujarnya di SPPG Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung. Kamis (06/03/2025).

Menurut Alfian, selama Ramadan ini, menu yang disajikan menyesuaikan dengan kondisi, sehingga makanan yang disipakna dapat dibawa pulang ke rumah.

"Namun gizi yang kita berikan tetap terukur seperti halnya menu saat bukan Ramadan, yakni di atas 550 kalori setiap harinya,"tuturnya. 

Ia menambahkan, untuk menu hari ini siswa mendapatkan makanan seperti telur, biskuit, susu, buah buahan dan kurma.

Menu yang disajikan tersebut untuk memudahkan siswa di bawa pulang ke rumah dan makanan tidak mudah basi saat disantap pada buka puasa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News