JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berani menolak bahan baku yang kualitasnya jelek agar tak ada masalah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diketahui, kasus keracunan MBG terus disorot karena terjadi di berbagai daerah.

"Untuk pengetatan akibat kejadian selama ini, kita mulai meningkatkan SOP semakin ketat, transparan, cepat, tepat waktu,” kata Dadan di Kabupaten Bandung, Senin (19/5/2025), dikutip dari Antaranews.

"Kita mulai dari pemilihan bahan baku. Sekarang bahan baku harus yang bagus, yang fresh. Jadi, SPPG dan kepala SPPG itu harus berani menolak bahan baku yang jelek,” ujarnya lagi.

Kemudian, Dadan mengatakan, prosedur pengetatan selanjutnya adalah mempersingkat antara waktu produksi dengan pengiriman, dan memberlakukan protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah.

"Mengingat kejadian selama ini karena masaknya terlalu lama," kata Dadan.

Prosedur pengetatan berikutnya, menurut dia, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan.

Kemudian, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Selain itu, ditetapkan juga batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi.

"Jadi, delivery-nya harus cepat. Kemudian, sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama juga disimpan. Jadi, harus langsung dimakan,” ujar Dadan.

Selanjutnya, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

"Kita harus melakukan uji organoleptik. Jadi, sebelum dibagikan itu harus dibuka, dicium, dirasakan kalau bagus kita langsung lanjutkan kalau jelek langsung ditarik,” katanya.

Kemudian, Dadan mengungkapkan, yang tidak kalah penting adalah melakukan pelatihan penjamah makanan rutin. Sebab, banyak kejadian yang ada di SPPG yang telah dua sampai tiga bulan melakukan kegiatan.

"Kita lihat demikian, karena mungkin menganggap bahwa itu menjadi kegiatan rutin. Sehingga kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan. Itu kerja sama dengan pemda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, kemudian Ketahanan Pangan, BPOM, dan lain-lain. Pelatihan dilakukan tiap bulan pada Sabtu dan Minggu," ujarnya.

Selain meningkatkan SOP, menurut Dadan, aspek organisasi juga menjadi perhatian termasuk soal transparansi dana yang dibuat semakin mudah dan akuntabel. Saat ini, SPPG tidak diperkenankan beroperasi sebelum memiliki rekening virtual (virtual account) yang diverifikasi dua pihak dan uang muka yang dibayarkan untuk 10 hari ke depan.

"Jadi, sekarang itu UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) mudah. Karena untuk modalnya kita beri 10 hari ke depan, kurang lebih Rp 450 juta. Dan bisa dipertanggungjawabkan selama 10 hari. Kemudian, dia harus mengusulkan proposal terus berkelanjutan. Sehingga tidak ada uang mitra lagi yang digunakan untuk mengolah makanan menjadi program makanan bergizi ini,” katanya.

Pada awal Mei 2025, sebanyak 400 pelajar diduga mengalami keracunan menu MBG di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Pelajar yang terdampak berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP.

Sementara itu, berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecek langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tasikmalaya, Jawa Barat.

KPAI mengunjungi dapur umum di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Diketahui, berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, sebanyak 400 pelajar diduga mengalami keracunan makanan akibat menu MBG di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya pada awal Mei 2025.

"KPAI bersama KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) Tasikmalaya melaksanakan pengawasan langsung di lapangan dengan mengunjungi dapur umum di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wilayah Kecamatan Singaparna,” kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Senin (19/5/2025) dikutip dari Antaranews.

"Dari SPPG tersebut melaksanakan jalur distribusi MBG di SDN 01 Singaparna dan SMUN 2 Singaparna,” ujarnya lagi.

Menurut Jasra, pengecekan juga dilakukan di SPPG Kecamatan Rajapolah yang mendistribusikan MBG ke SMPN 1 Rajapolah.

Dia mengungkapkan, ada beberapa temuan KPAI dalam pengecekan di SPPG Kecamatan Singaparna.

Pertama, soal menjaga higienis dengan memakai alat pelindung diri, masker, sarung tangan dan tutup kepala serta alas kaki khusus

Kedua, soal penyimpanan bahan makanan atau pantry/food storage atau gudang makanan atau penyimpanan bahan makanan masih perlu ditingkatkan.

Ketiga, daur ulang bahan-bahan pascaproduksi, seperti sirkulasi kardus-kardus bekas yang menumpuk.

Keempat, soal manajemen komunikasi dan informasi, yakni Perlu ada informasi SOP penyediaan makanan yang aman, sehingga para petugas yang mungkin masih terbatas atau berganti dapat mengikuti sistem yang sudah dibuat.

"Kelima, mengenai mobilitas, aktivitas, jarak harus diperhatikan, karena ketersediaan dapur yang sangat sempit. Manajemen kerja, manajemen stres kerja, dan lain-lain guna kesejahteraan pekerja," kata Jasra Putra

Sementara itu, dari pengecekan di SPPG Kecamatan Rajapolah, ada dua temuan.

Pertama, pentingnya ada food storage/pantry/sistem cara penyimpanan, masak dan penyajian yang higienis, seperti ruangan perlu pendingin terutama penyimpanan bahan mentah.

"Kedua kami berharap dapurnya segera direnovasi. Ketiga, berharap segera keluar hasil investigasi hasil labkesda provinsi," ujar Jasra Putra.

Sebelumnya, pada awal Mei 2025, sebanyak 400 pelajar diduga mengalami keracunan menu MBG di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Pelajar yang terdampak berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP.

Sementara itu, berdasarkan catatan KPAI, dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut bahwa pemerintah tengah mencari mekanisme kompensasi keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami sedang mencari mekanisme bagaimana kompensasi untuk hal-hal yang seperti ini,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025), dikutip dari Antaranews.

Dadan menjelaskan bahwa mekanisme tersebut dikaji karena pemerintah ingin nol kejadian selama program MBG berjalan, atau tidak pernah menginginkan terjadinya kejadian keracunan makanan.

“Tidak pernah terpikirkan karena kami kan tidak menginginkan hal ini terjadi. Kami inginkan nol kejadian,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pemerintah daerah telah turun tangan untuk membantu pengobatan dalam kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah, yakni Kota Bogor ataupun Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Selain itu, Dadan mengatakan bahwa dirinya turut membantu pengobatan korban keracunan MBG.

“Secara personal sudah dilakukan, cuma saya tidak enak lah mengungkapkannya. Jadi, ada beberapa pasien yang kami datangi, kemudian ya bukan dari BGN lah, sementara ini dari personal ya,” ujarnya.

Diketahui, sebanyak 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan akibat menu MBG.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

Kemudian, berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Data Terkini

Terbaru, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa, 13 Mei 2025.

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, mengatakan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telor yang dipakai bumbu barbeque. Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung bakteri Salmonella dan E.coli.

Tanjung Selor (ANTARA) - Polda Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di markas Polresta Bulungan untuk mendukung implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu.

"Ini komitmen nyata Pori, khususnya Polda Kaltara dalam mendukung program prioritas Nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis yang terkait pemenuhan gizi anak sekolah," kata Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto di Tanjung Selor, Bulungan, Rabu.

Peletakan batu pertama ini dihadiri Kajati Kaltara Amiel Mulandari, perwakilan Danrem 092/Maharajalila, Sekprov Kaltara Bustan, jajaran Bhayangkari, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara.

Kapolda Kaltara menegaskan bahwa pembangunan SPPG ini merupakan wujud nyata implementasi program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Kapolda menjelaskan bahwa dapur SPPG ini dibangun di atas lahan seluas 600 meter persegi dengan luas bangunan 400 meter persegi. Pembangunan ditargetkan selama 90 hari kerja, sehingga diproyeksikan dapat beroperasi pada awal September 2025.

Kapolda mengatakan kapasitas dapur ini mampu melayani hingga 3.500 siswa. Namun, berdasarkan kriteria nasional dan pertimbangan jarak tempuh ideal 1-2 kilometer untuk menjaga kualitas makanan dari tingkat TK hingga SMA, cakupan ini belum dapat mengakomodasi seluruh siswa di Tanjung Selor.

Data siswa dari beberapa sekolah di sekitar lokasi pembangunan SPPG juga dipaparkan, antara lain SMA 1 Tanjung Selor (965 siswa), SD 01 Tanjung Selor (501 siswa), SLB Tanjung Selor (114 siswa), SD 6 Tanjung Selor (271 siswa), SMP 1 Tanjung Selor (749 siswa), SMK 1 Tanjung Selor (789 siswa), dan TK Kemala Bhayangkari (75 siswa).

Pembangunan SPPG ini sepenuhnya diinisiasi dan akan dikelola oleh manajemen Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Kaltara. Pengelolaannya akan dikerjasamakan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kapolda optimistis langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi lembaga lain dan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh siswa di wilayah tersebut.

"Penyediaan akses makanan bergizi ini juga krusial dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi muda," imbuhnya.

Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat terus mendukung dan berpartisipasi dalam program ini, sehingga target operasional pada September mendatang dapat tercapai.

Peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis sebagai tanda dimulainya pembangunan SPPG Polda Kaltara di Tanjung Selor.

"Saya sudah perintahkan seluruh Kapolres di wilayah hukum Polda Kaltara untuk melakukan pembangunan serupa, sebagai bagian dari upaya percepatan implementasi program Presiden RI, yaitu MBG," katanya.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) memfasilitasi asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat, menuai polemik usai kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan.

Diketahui, sebanyak 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan akibat menu MBG.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

Kemudian, berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Akal-akalan Menopang Industri Asuransi

Menanggapi rencana asuransi tersebut, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar menilai bahwa asuransi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanyalah akal-akalan untuk menopang industri asuransi.

"Saya kira ini hanya akal-akalan saja dari pemerintah untuk menopang industri asuransi BUMN maupun swasta," kata Media Wahyudi dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

"Ini membuka potensi dana negara disalurkan untuk pihak ketiga, khususnya untuk asuransi ya, yang saat ini tengah lesu karena penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat," ujarnya lagi.

Media Wahyudi juga mengatakan bahwa ini merupakan pemberian jaminan secara berulang, mengingat saat ini pemerintah telah memiliki jaminan sosial untuk pekerja, yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini sudah pasti redundant dengan asuransi-asuransi pemerintah lainnya ya, seperti BPJS,” kata Media Wahyudi.

“Hingga hari ini saya juga belum menemukan logikanya untuk semua penerima manfaat itu diasuransikan, termasuk juga SPPG,” ujarnya lagi.

Pemborosan Fiskal, Buang-buang Anggaran

Selain itu, menurut dia, program Asuransi MBG berimplikasi pada pemborosan fiskal. Hal ini karena program tersebut dinilai menambah pengeluaran program yang sudah ada.

“Yang pasti ini akan implikasinya pada pemborosan fiskal ya, karena terjadi penghamburan program perlindungan sosial yang sebetulnya alokasinya itu, idealnya itu diterima langsung oleh penerima manfaat,” kata Media Wahyudi.

“Tapi ada sebagian yang kemudian justru digeser kebutuhannya pada korporasi, atau lembaga eksternal asuransi, yang kalau seandainya ditelisik lebih jauh, potensi moral hazardnya itu tinggi sekali,” ujarnya lagi.

Dia juga menilai bahwa program asuransi MBG ini belum termasuk pada persoalan administrasi lain, termasuk skema asuransi, seperti verifikasi hingga pembayaran premi yang membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

“Ini belum termasuk persoalan administrasi lainnya ya, soal asuransi ini. Karena perlu proses administrasi yang jelas, mulai dari verifikasi, pembayaran premi, dan ini lagi-lagi membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa program asuransi MBG pada dasarnya tidak efisien dan hanya membuang-buang anggran negara saja.

“Pemerintah sudah pasti buang-buang anggaran yang seharusnya kalau seandainya diberikan langsung ke semua penerima, penerima akan menerima manfaat jauh lebih banyak dari program dan rencana yang asuransi ini sangat-sangat tidak efisien,” tegas dia.

Pembiaran Buruknya Mutu Makanan

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi mengingatkan agar jangan sampai asuransi yang diberikan kepada penerima program makan bergizi gratis menjadi pembiaran terhadap buruknya mutu MBG.

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, asuransi boleh saja diberikan kepada penerima MBG. Akan tetapi, BGN harus mengutamakan kualitas dan gizi makanannya.

"Langkah kuratif seperti asuransi boleh saja menjadi pelengkap, tapi yang utama tetap harus pada aspek preventif. Kesehatan masyarakat harus dijaga sejak dari hulu, yakni memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi benar-benar aman dan layak. Jangan sampai asuransi ini justru menjadi bentuk pembiaran terhadap potensi buruknya mutu makanan," ujar Ashabul kepada Kompas.com pada 12 Mei 2025.

Ashabul pun mendorong agar dilakukan evaluasi kualitas makanan secara berkala dengan melibatkan langsung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurut dia, pengawasan harus dilakukan dalam semua proses, termasuk ketika produksi, distribusi, dan penyimpanan makanan bantuan.

"Jaminan mutu makanan itu tidak bisa ditawar. Jangan sampai muncul persepsi bahwa selama ada asuransi, kualitas bisa dikompromikan. Skema perlindungan harus menyatu dengan sistem pengawasan yang ketat dan berkelanjutan," imbuhnya.

Sebagai informasi, BGN berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan SPPG dan juga penerima manfaat.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan,” ujarnya lagi.

Terkait rencana tersebut, BGN diketahui telah berkoordinasi dengan beberapa pihak mulai dari BPJS Ketenagakerjaan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Skema asuransi MBG ini nantinya untuk karyawan SPPG akan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, sementara untuk penerima manfaat akan melibatkan dua asuransi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum.

Adapun premi untuk karyawan SPPG adalah Rp 16.000 per orang per bulan. Sedangkan untuk penerima manfaat saat ini masih didiskusikan dan belum mencapai angka final.

Pengadaan asuransi bagi penerima maanfaat berawal dari kasus keracunan menu MBG yang terjadi di berbagai daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan menyebut bahwa lembaganya akan membuka sekitar 90.000 lapangan pekerjaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Tigor, BGN membutuhkan 90.000 anak muda lulusan sarjana untuk ditempatkan di 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seluruh Indonesia.

Hal ini diungkap Tigor dalam acara diskusi dengan tajuk “Ada Apa Dengan Prabowo?” yang digelar Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air (Gempita) di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi 90.000 lapangan pekerjaan bagi sarjana kita yang fresh graduate hari ini. Nah ini gambarannya satuan pelayanan itu lah mereka bekerja, itu yang ada di seluruh Indonesia sebanyak 30.000," kata Tigor.

Tigor menambahkan bahwa 90.000 lapangan kerja itu hanya untuk mengisi posisi kepala unit di satuan pelayanan MBG.

"Satu pelayanan itu akan ada tiga sarjana yang bekerja jadi kepala unit, itu ada 30.000 nanti otomatis kita rekrut 30.000 sarjana di Indonesia untuk jadi kepala," ujarnya.

Menurut dia, dari tiga sarjana yang dibutuhkan dalam satu SPPG, di antaranya sarjana bidang ahli gizi dan akuntansi.

"Jadi satu ahli gizi per satuan pelayanan, berarti 30.000 ahli gizi nanti. Plus satu akuntan, lulusan akuntansi satuan pelayanan jadi 30.000," katanya menjelaskan.

Dia mengatakan, dengan rekrutmen 90.000 sarjana ini diharapkan dapat membuat perputaran roda ekonomi di Indonesia.

Pasalnya, program MBG diharapkan membuat para petani semangat meningkatkan produksi mereka untuk dijadikan bahan baku MBG.

"Membuat perputaran ekonomi setiap tempat di mana satuan pelayanan itu ada, yang tadi membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa," ujar Tigor.

"Kemudian, juga membuat para pelaku pertanian itu menjadi semangat, meningkatkan produksi pertaniannya," katanya lagi.

Tak hanya itu, dia berharap agar program MBG dapat meningkatkan kualitas gizi anak di Indonesia.

"Jadi dengan diberikan makan cukup, gizi cukup mudah-mudahan nanti jumlah tawuran berkurang di 20 tahun dari sekarang, berkurang semua," ujar Tigor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan kajian terkait asuransi untuk pegawai yang ada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga penerima manfaat.

Menurut Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan) BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujarnya lagi.

Tigor juga menyebut, BGN masih dalam tahap mendiskusikan agar biaya asuransi untuk penerima manfaat tidak akan mengurangi biaya pangan dalam program MBG.

"Itu masih dalam diskusi kita. Supaya tidak merusak juga biaya pangan kan dan kita harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari Rp10.000. Nah ini operasionalnya juga kita harus hitung dengan cermat," katanya.

Kemudian, menurut dia, BGN juga sedang melakukan menyiapkan asuransi untuk karyawan jika mengalami kecelakaan kerja seperti kebakaran di dapur MBG.

"Karena misalnya dapur yang kurang pas atau ada kebakaran yang terjadi itu harus ada asuransinya. Nah ini sekarang sedang kita godok juga," ujarnya.

Sementara itu, Tigor menyebut bahwa asuransi bagi pekerja di SPPG akan menggunakan BPJS Kesehatan.

"Tapi karyawan yang bekerja di satuan pelayanan saat ini juga kita minta supaya mereka pun di-cover dengan BPJS, yang tidak mengurangi dari gaji mereka, tetap itu ditambahkan sebagai bagian dari biaya BPJS untuk meng-cover kesehatan seluruh pekerja," kata Tigor.

Diketahui, kasus keracunan menu MBG kembali menjadi sorotan setelah 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit.

Awalnya, kasus dugaan keracunan menu MBG pertama kali dilaporkan pada Rabu, 7 Mei 2025, di Sekolah Bosowa Bina Insani.

Saat itu, sebanyak 36 siswa mengalami keluhan seperti diare, muntah, mual, dan demam.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menilai bahwa kejadian keracunan siswa di Kota Bogor yang diduga akibat menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi momentum evaluasi perbaikan kualitas.

"Program MBG merupakan inisiatif yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda kita. Insiden di Bogor dan sebelumnya Cianjur ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa upaya baik tersebut perlu terus dibarengi dengan penguatan sistem pelaksanaan di lapangan," kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2025).

Anggota DPR RI dari Dapil Bogor dan Cianjur ini pun mendukung berbagai langkah mitigasi terhadap kasus tersebut. Sebab, dia menyakini proses evaluasi dan perbaikan akan dilakukan.

Secara khusus, Eddy memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini karena terjadi di Kota Bogor dan Cianjur yang merupakan daerah pemilihan (dapil)-nya.

"Insya Allah saya siap membantu pemulihan para siswa agar bisa kembali sekolah dan agar ke depannya penyajian MBG memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional," ujar Eddy.

Wakil Ketua Umum PAN ini juga mendukung langkah cepat Wali Kota Bogor Dedie Rachim atas kasus ini.

Adapun Dedie Rachim telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) terkait pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Evaluasi yang komprehensif diperlukan agar program MBG dapat berjalan semakin baik, dengan standar kesehatan, keamanan dan kualitas yang lebih baik dan nilai gizinya juga meningkat," kata Eddy.

Lebih lanjut, Eddy juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penyempurnaan prosedur operasional dalam aspek pengolahan, pengemasan, serta distribusi makanan.

Dalam program sebesar MBG, menurut Eddy, semua aspek teknis baik bahan pangan hingga penggunaan wadah makanan, perlu mendapat perhatian maksimal demi memastikan makanan yang diberikan bergizi dan aman dikonsumsi.

Anggota Komisi XII DPR RI ini juga menyoroti perlunya menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, agar kepercayaan terhadap program-program pemerintah dapat terus terjaga.

"Keterbukaan informasi penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Kita harus pastikan masyarakat mengetahui bahwa setiap masukan dan kejadian yang terjadi akan dijadikan dasar untuk memperbaiki layanan ke depan," ujarnya.

Diketahui, sebanyak 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan akibat menu MBG.

Awalnya, kasus dugaan keracunan menu MBG pertama kali dilaporkan pada Rabu, 7 Mei 2025, di Sekolah Bosowa Bina Insani.

Saat itu, sebanyak 36 siswa mengalami keluhan seperti diare, muntah, mual, dan demam.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan, perlu ada pengawasan ketat dan berlapis terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, pengawasan ketat tersebut perlu dilakukan guna menghindari terjadinya kasus keracunan makanan usai menyantap menu makan bergizi gratis.

"Pengawasan berlapis perlu dilakukan, dengan melibatkan masyarakat, orang tua siswa, sekolah, dan terutama siswa selaku penerima manfaat program secara langsung," kata Jasra di Jakarta, Jumat (2/5/2025), dikutip dari Antaranews.

Untuk itu, dia mengatakan, KPAI siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengawasi penyelenggaraan MBG.

"KPAI dan mitra KPAI di daerah, yaitu KPAD menyatakan siap berkomitmen dan bersinergi dengan BGN untuk pengawasan penyelenggaraan keberlangsungan MBG," ujarnya.

Selain mengantisipasi kasus keracunan makanan, Jasra mengatakan, pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi keterlambatan kedatangan makanan, keterlambatan mengonsumsi, maupun proses pencampuran bumbu dan lauk yang belum matang sempurna.

Lebih lanjut, dia menyebut, KPAI menyayangkan sejumlah kasus keracunan makanan yang masih terjadi hingga saat ini. Terbaru, sebanyak 342 siswa SMPN di Bandung, Jawa Barat, mengalami keracunan usai menyantap hidangan makan bergizi gratis.

"Tentu ini harus menjadi perhatian kita semua, karena ini (MBG) direncanakan akan dikonsumsi semua anak, setiap hari, yang berdampak langsung kepada proses penyelenggaraan pendidikan di manapun anak berada, baik di sekolah maupun luar sekolah. Begitupun dampak keracunan makanan akan mempengaruhi aktivitas anak secara keseluruhan, baik di rumah maupun lingkungan," kata Jasra Putra.

Kemudian, berdasarkan catatan KPAI, dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Untuk diketahui, KPAI telah mengunjungi pelaksanaan MBG di beberapa daerah yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan pelatihan kepada 10.000 relawan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) guna meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diketahui, belakangan ini, program makan bergizi gratis kembali jadi perbincangan karena sejumlah kasus keracunan di beberapa daerah.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Sony Sanjaya mengatakan pelatihan itu serentak dilakukan di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta sejumlah daerah Jawa Barat.

Menurut dia, pelatihan juga dilakukan untuk memastikan para pekerja di SPPG memiliki kompetensi dalam menangani dan menyajikan makanan bergizi dalam skala besar.

"Pengetahuan relawan harus dibentuk, karena penyajian makanan itu tidak bisa sembarangan. Ini soal kesehatan, keamanan makanan dalam upaya membangun gizi bangsa," kata Sony dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (28/4/2025), dikutip dari Antaranews.

Dia menjelaskan, pembekalan pengetahuan bagi para relawan tersebut penting karena setiap hari program MBG perlu menyediakan makanan hingga kurang lebih 4.000 penerima manfaat.

"Kita harus pahami, memasak untuk tiga atau empat orang tentu berbeda dengan menyiapkan makanan untuk 500, 1.000, bahkan sampai 4.000 orang. Jadi, semua relawan wajib dibekali pelatihan ini agar memahami pengetahuan, menguasai keterampilan, dan mematuhi etika atau standar operasional prosedur (SOP),” ujarnya.

Selain itu, Sony mengatakan, teknis penyiapan makanan harus dilakukan dengan benar untuk meningkatkan kualitas makanan yang dibagikan kepada para penerima manfaat.

"Mereka harus tahu bagaimana menangani bahan makanan yang baik, misalnya, daging ayam tidak boleh berada terlalu lama di suhu ruang. Penanganan sayuran juga berbeda-beda, yang itu semua dijelaskan oleh para pakar hari ini," katanya.

Sony juga mengungkapkan, pelatihan tersebut menjadi bagian dari penguatan integritas dan kualitas layanan SPPG yang sering menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program MBG.

Berdasarkan data BGN, hingga saat ini terdapat lebih dari 43.000 relawan penjamah makanan yang bertugas di 1.071 SPPG se-Indonesia. Sedangkan total relawan SPPG yang telah mengikuti pelatihan 10.300 orang per April 2025

Materi pelatihan disampaikan langsung oleh para ahli dan pejabat teknis dari berbagai instansi, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Kasus Keracunan

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis kembali jadi perbincangan karena sejumlah kasus keracunan.

Sejauh ini, kasus keracunan terbanyak usai menyantap menu MBG terjadi di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat.

Sebanyak 78 siswa mengalami keracunan sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena kejadian tersebut.

Kemudian, sebanyak 60 siswa mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG di SDN Proyonanggan 5 Batang, Jawa Tengah.

Selanjutnya, sebanyak 40 siswa SDN Alaswangi 2, Pandeglang, Jawa Barat, juga dilaporkan mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi menu MBG.

Demikian juga, 40 siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, diberitakan mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis.

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengaku keprihatinan atas peristiwa yang menimpa puluhan siswa MAN 1 di Cianjur yang mengalami gejala keracunan seusai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Nurhadi, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," ujar Nurhadi kepada wartawan, Rabu (23/4/2025). 

Menurut Nurhadi, kejadian keracunan siswa seusai menyantap MBG yang terjadi secara terus menerus justru menyebabkan gangguan kesehatan. Dia menilai kejadian tersebut menjadi alarm keras bagi BGN dan seluruh instansi yang terlibat.

“Tentu ini menjadi alarm keras bagi semua pihak, terutama Badan Pangan Nasional (BGN) dan seluruh instansi yang terlibat. Apalagi kejadian ini juga bukan yang pertama, dan ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi penyediaan bahan baku, distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan,” tandas Nurhadi.

Diketahui, puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (21/4). Akibatnya, dapur di Kecamatan Cianjur menghentikan produksi MBG untuk sementara. 

Kejadian ini bukan insiden tunggal. Dalam kurun waktu empat bulan sejak program MBG diluncurkan secara nasional, tercatat setidaknya telah terjadi tiga masalah serupa di wilayah yang berbeda.

Di Sukoharjo, Jawa Tengah, puluhan siswa SDN Dukuh 03 keracunan setelah mengonsumsi ayam krispi dari MBG. Kasus keracunan dari MBG juga terjadi di Nunukan Selatan, Kalimantan Utara, di mana hal itu dialami oleh siswa-siswi di SDN 03 Nunukan dan SMAN 2 Nunukan Selatan. Bahkan ditemukan ada menu ikan tongkol MBG yang dibagikan ke sekolah dalam kondisi berulat.

Insiden keracunan menu MBG juga terjadi di Batang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Sebanyak 60 siswa TK hingga SMP dilarikan ke puskesmas setelah menyantap menu MBG yang diduga basi. Terbaru, keracunan makanan dialami puluhan siswa-siswi di Cianjur. 

Serangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa keracunan bukanlah kasus insidental, melainkan gejala sistemik dari persoalan mendasar dalam tata kelola program.

Oleh karena itu, Nurhadi menegaskan Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan itu akan segera meminta penjelasan resmi dari pihak terkait, terutama kepada BGN yang merupakan mitra kerja Komisi IX.

"Kami akan dorong agar ada audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, termasuk penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus ada sanksi tegas dan transparan," tegas Legislator dari Dapil Jawa Timur IX itu.

Ditambahkan Nurhadi, pihaknya pun mendorong agar pemerintah daerah dan dinas kesehatan setempat lebih aktif dalam melakukan pengawasan berkala serta pelatihan bagi para penyedia makanan di sekolah-sekolah.

"Kami di Komisi IX tetap berkomitmen agar program-program peningkatan gizi tetap berjalan, namun harus dengan pelaksanaan yang aman dan bertanggung jawab," pungkas Nurhadi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dedek, anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antaranews, Rabu (23/4/2025).

Selain menjamin perawatan medis pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, Dedek mengatakan, jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan membiayai pendidikan anak dari para pekerja hingga lulus S1 serta klaim dari peserta yang meninggal saat bekerja.

Kemudian, Dedek mengungkapkan, BGN menanggung seluruh iuran tanpa memotong gaji pekerja. Sehingga, berbeda dengan skema umum di mana iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan pekerja.

"Gaji pekerja tidak dipotong sepeser pun,” katanya.

Lebih lanjut, Dedek menjelaskan bahwa alokasi dana perlindungan kerja itu dihitung berdasarkan nominal premi sebesar Rp 16.800 per pekerja per bulan, dengan angka sasaran 1,2 juta pekerja.

Dia mengatakan, berdasarkan data dari BGN, diharapkan pada Mei 2025, sudah ada 1.533 dapur MBG beroperasi di seluruh provinsi.

“Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujarnya.

Menurut Dedek, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditandatangani pada 21 April 2025.

Dedek menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi ketiga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular.

"Pertumbuhan dapur MBG akan menumbuhkan UMKM dan menciptakan ekonomi sirkular yang memperkuat masyarakat dari akar rumput,” katanya.