Siswa di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), belum mendapat jatah makan bergizi gratis (MBG) seusai libur Lebaran. Selama tiga hari terakhir atau sejak masuk sekolah pada 9 April 2025, siswa tak lagi diberikan MBG. Informasi yang diperoleh, program MBG mulai berjalan kembali pada 14 April 2025.

Penyedia MBG Manggarai Barat dari Yayasan Sejahtera Desaku, Kosmas Janggat, tak memberikan alasan mandeknya pemberian MBG tiga hari terakhir ini.

"Tanya di BGN. Kami tinggal ikut perintahnya BGN," kata Kosmas saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (11/4/2025).

BGN melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Manggarai Barat belum menanggapi permintaan konfirmasi. Kepala SPPG Manggarai Barat Dania Ulfi Ningrum tak menerima panggilan telepon. Ia juga belum menjawab pesan WhatsApp.

Kepala SMPN 1 Komodo Labuan Bajo, Matias Dima, juga tak tahu alasan tak ada pemberian MBG. Ia hanya mendapat pemberitahuan dari Kepala SPPG Manggarai Barat bahwa ada perubahan jadwal pemberian MBG. Pemberian MBG baru dilakukan pada 14 April 2024.

Siswa kelas 8 SMPN 1 Komodo berinisial A mengaku heran tak ada lagi pemberian MBG di sekolahnya. Ia mengaku tak tahu alasan tak ada pemberian MBG itu.

"Tidak tahu lagi kenapa tidak dikasi hmakan bergizi gratis itu," ujarnya.

Program MBG dilaksanakan di Manggarai Barat mulai 17 Februari 2025. Baru enam sekolah di Manggarai Barat yang terpilih untuk program MBG.

Sekolah-sekolah tersebut berada di Kota Labuan Bajo. Yakni SMPN 1 Komodo, SDI Wae Mata, SDN Lancang, SDN Batu Cermin, SDN Labuan Bajo 2, dan SDIT Persaudaraan.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Jakarta Selatan berfokus menangani Kelurahan Manggarai, Tebet agar terbebas dari kawasan Rukun Warga (RW) kumuh.

"RW kumuh terbanyak ada di Kelurahan Manggarai, Jaksel sebanyak 7 RW. Ini sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No 90 Tahun 2018," kata Kepala Suku Dinas PRKP Jakarta Selatan Agus Ruhyat saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Untuk lokasi kelurahan lainnya terbilang variatif lantaran bisa sebanyak satu hingga enam RW di setiap kelurahannya.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013 itu, maka perlu pembaharuan dan evaluasi lebih lanjut terkait jumlah serta status RW kumuh yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Adapun sejumlah kriteria dapat disematkan kepada suatu RW untuk dinyatakan kumuh mulai dari kepadatan penduduk hingga pengelolaan sampah.

"Kriteria kumuh berdasarkan indikator kepadatan penduduk, kondisi/perencanaan bangunan, konstruksi bangunan, ventilasi bangunan, kepadatan bangunan, kondisi jalan, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, pencahayaan," jelasnya.

Kini, Suku Dinas PRKP Jakarta Selatan terus meningkatkan penanganan kawasan permukiman RW agar bisa menciptakan tempat tinggal layak bagi masyarakat.

"Yang dilakukan Sudin Perumahan lingkup pekerjaannya yakni peningkatan/perbaikan jalan, saluran, jembatan antar kampung, beautifikasi (mural, penghijauan), pengadaan tempat sampah, apar, dan railing," jelasnya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta bersama Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta diharapkan terus berkolaborasi agar penataan Kota Jakarta berjalan dengan lancar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada 450 RW kumuh di 2023.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI berhasil mengurangi 220 RW kumuh di tahun 2023 melalui program rencana aksi komunitas (Community Action Plan/CAP) dan program mengimplementasikan kebersamaan masyarakat dalam menata lingkungan (Collaborative Implementation Program/CIP).

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Siswa SMPN 1 Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), diberi donat sebagai menu Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ada juga kurma dan buah lainnya. Pada hari berbeda, para siswa diberikan menu berupa roti, kurma, dan apel.

"Hari Jumat (8 Maret 2025) menunya donat yang ada lubang, ada meses-nya. Ada juga kurma dan buah apel yang kecil," ujar siswa kelas 8 SMN 1 Komodo berinisial A, Senin (10/3/2025).

"Tadi menunya roti, di dalamnya ada daging yang hancur. Ada juga kurma dan buah jeruk kecil," lanjut dia.

A adalah siswa non-muslim di sekolah tersebut. Ia mengaku tak kenyang menyantap menu donat maupun roti itu.

"Tidak kenyanglah, cuma makan donat satu potong atau roti satu potong," ujar A.

"Kalau saya maunya menu tetap ada nasi. Ada daging," imbuhnya.

Penyedia MBG Manggarai Barat dari Yayasan Sejahtera Desaku, Kosmas Janggat, membenarkan menu roti dan donat tersebut. Menurut dia, menu tersebut berlaku secara nasional selama masa puasa.

"Pertimbangan dari pusat untuk seluruh Indonesia memang begitu. Dari BGN (Badan Gizi Nasional) seperti itu untuk bulan puasa ini. Tidak pakai nasi, menu kering semuanya," kata Kosmas.

"Ada roti, kompiang (roti khas Manggarai), kami ganti-gantilah, ada buah. Bulan puasa memang seperti itu menunya. Kami tidak pakai nasi, tidak pakai sayur," lanjut dia.

Menurut dia, menu MBG dibuat seperti itu agar siswa bisa membawa pulang ke rumah masing-masing. Menu MBG tersebut dimakan saat berbuka puasa di rumah pada sore harinya.

"Supaya mereka jangan makan di sekolah, bawa di rumah," tandas Kosmas.

Program MBG dilaksanakan di Manggarai Barat mulai 17 Februari lalu. Sejauh ini, baru enam sekolah di Manggarai Barat yang terpilih untuk program MBG. Sekolah-sekolah tersebut berada di Kota Labuan Bajo. Yakni SMPN 1 Komodo, SDI Wae Mata, SDN Lancang, SDN Batu Cermin, SDN Labuan Bajo 2, dan SDIT Persaudaraan.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum terlaksana di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara siswa di daerah lain telah menikmati program ini, Manggarai Barat masih fokus pada pelatihan keamanan pangan bagi penjamah pangan sebelum program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dijalankan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Manggarai Barat menggelar pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan di Labuan Bajo, Kamis (13/2/2025). Pelatihan ini diperuntukkan bagi pengelola dapur MBG yang dikelola Yayasan Sejahtera Desaku. Hingga kini, Dinkes belum dapat memastikan kapan program MBG mulai diterapkan di daerah tersebut.

"Pelatihan ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan para penjamah makanan dalam menjaga kebersihan, keamanan, serta kualitas makanan yang disajikan kepada anak sekolah dan penerima manfaat MBG lainnya," kata Kepala Dinkes Manggarai Barat Adrianus Ojo, Kamis malam.

Adrianus menjelaskan, pelatihan ini merupakan hasil koordinasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Manggarai Barat dan Dinas Kesehatan, menindaklanjuti arahan Kementerian Kesehatan. Selain memberikan pelatihan, Dinkes juga bertugas melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) serta pemeriksaan kualitas air di dapur penyedia MBG.

"Pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap makanan yang dikonsumsi oleh anak sekolah atau sasaran lainnya telah melalui proses penanganan yang higienis dan sesuai standar kesehatan," jelas Adrianus.

Sebanyak 29 penjamah pangan dari Dapur Yayasan Sejahtera Desaku mengikuti pelatihan ini. Mereka mendapatkan materi tentang kebijakan keamanan pangan siap saji, cemaran pangan dan penyakit bawaan pangan, pemeliharaan lingkungan kerja, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, pembersihan dan sanitasi peralatan, higiene perorangan, serta tahapan proses produksi pangan siap saji.

"Hasilnya, semua peserta dinyatakan lulus sehingga layak untuk mendapatkan Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah Pangan," kata Adrianus.

Diharapkan, pelatihan ini memastikan pangan MBG yang diproduksi Dapur Yayasan Sejahtera Desaku aman dan memenuhi syarat kesehatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 mengenai Standar Kegiatan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Kesehatan.

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Rumah warga di Jalan Dr Saharjo, Gang Bakti 6, Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, mengalami kebakaran pada Minggu (2/2) malam.

Laporan kebakaran diterima pukul 21.09 WIB. Selanjutnya, pemadaman dilakukan mulai pukul 21.20 WIB.

Plt Kadis Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan sebanyak 31 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dengan 112 personel diterjunkan ke lokasi.

"Sudah pendinginan," ujar Satriadi saat dikonfirmasi, Minggu.

Api berhasil dilokalisasi sekitar pukul 21.45 WIB. Saat ini, petugas sudah mulai melakukan proses pendinginan.

Belum diketahui penyebab kebakaran serta kerugian akibat peristiwa itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah rumah di Jalan Dr Saharjo, Gang Bakti 6, Manggarai, Jakarta Selatan, terbakar, Minggu (2/2/2025) malam.

Sebanyak 112 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan diterjunkan untuk memadamkan kebakaran itu.

"Kami menerima laporan kebakaran pukul 21.09 WIB," kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Selatan Syamsul Huda di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu.

Titik kenal lokasi kebakaran, yakni dekat dengan Pasaraya Manggarai.

Si jago merah itu membakar sejumlah rumah tinggal.

"Kini situasi sudah pendinginan mulai pukul 22.01 WIB," ujar dia.

Hingga kini, kerugian yang ditaksir dan penyebab kebakaran masih dilakukan pendataan oleh petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan kereta rel listrik (KRL) menuju Stasiun Manggarai mengalami gangguan akibat adanya kebakaran di area permukiman Manggarai, Jumat (20/12/2024).

Hal itu disampaikan PT KAI Commuter melalui akun X resmi mereka @commuterline, terkait adanya gangguan akibat kebakaran antara Stasiun Manggarai-Tanah Abang.

"#InfoLintas Terdapat kebakaran di area pemukiman warga antara Stasiun Manggarai - Tanah Abang. Untuk perjalanan KA saat ini menunggu aman untuk melintas," tulis informasi tersebut, dikutip Jumat.

PT KAI Commuter meminta maaf karena perjalanan penumpang terganggu. Saat ini proses pemadaman sedang dilakukan.

"Perjalanan KA Jalur Hilir Manggarai—Tanah Abang saat ini belum dapat dilalui, sehubungan masih dalam proses pemadaman. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis PT KAI.

Sementara ini, Kompas.com masih berusaha menghubungi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta terkait peristiwa kebakaran tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengeklaim daerahnya kebagian anggaran Rp 8 triliun dari pusat untuk program makan bergizi gratis. Jumlah itu didapatkan dari total anggaran program makan bergizi gratis sebanyak Rp 71 triliun.

Peraih suara terbanyak di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT versi hitung cepat (quick count) itu mengungkapkan sebanyak lima persen dari Rp 8 triliun itu dialokasikan untuk program makan bergizi gratis di Labuan Bajo dan daerah lain di Manggarai Barat. Menurutnya, ada sekitar Rp 30 miliar peredaran uang per bulan di Manggarai Barat untuk program makan bergizi gratis.

"Berarti 5 persen ada Rp 400 miliar yang kemungkinan besar berputar di Manggarai Barat untuk program makan siang bergizi gratis. Kurang lebih ya per bulan ada kira-kira Rp 30-an miliar uang berputar untuk program ini," ungkap Melki saat silaturahmi dengan pendukung Melki-Johni di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Minggu (1/12/2024) malam.

Melki mendorong bahan baku untuk program makan bergizi gratis itu disiapkan masyarakat setempat. Dengan demikian, program makan bergizi gratis tak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pria yang berpasangan dengan Jhoni Asadoma di Pilgub NTT itu juga meminta kesiapan masyarakat setempat agar bahan baku tidak dipasok dari luar daerah. "Menjadi penyedia bahan baku berasnya, telur, sayur, daging, buah-buahan, dan lain-lain," tegas Melki.

Wajibkan Hotel di Labuan Bajo Serap Bahan Lokal

Melki juga berkomitmen menunaikan janji kampanyenya seusai keluar sebagai pemenang Pilgub NTT versi hitung cepat (quick count). Salah satu janji Melki-Johni adalah memastikan bahan baku kebutuhan hotel-hotel di Labuan Bajo, Manggarai Barat, dipasok masyarakat setempat.

Melki mengatakan kebutuhan hotel, seperti beras, daging hingga buah selama ini umumnya didatangkan dari luar Manggarai Barat. "Waktu kampanye di sini ada yang bilang ini datang dari Bajawa, Bima, Bali," terang Melki.

"Nanti saya akan duduk bersama pemilik hotel-hotel di Manggarai Barat untuk kita serius bagaimana juga mereka harus mampu membina agar bahan-bahan baku di hotel ini mayoritas didapat dari Manggarai Barat ini," jelas Melki.

Melki mengeklaim mengenal secara pribadi pemilik sejumlah hotel di Labuan Bajo. Ia akan mengajak bupati Manggarai Barat terpilih berbicara dengan pemilik hotel agar masyarakat setempat menjadi pemasok bahan baku kebutuhan hotel.

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Nusa Tenggara dan Bali itu juga meminta masyarakat setempat untuk siap menjadi pemasok bahan baku untuk hotel, seperti pemasok beras, daging, sayur, buah, dan sebagainya. "Mungkin ada baiknya juga kita mempersiapkan diri untuk bahan baku hotel-hotel tersebut," ujar Melki.

Melki juga mendorong setiap desa di Manggarai Barat memiliki satu produk unggulan. Produk unggulan itu bisa sektor pertanian hingga peternakan. Melki akan berkoordinasi dengan kepala desa dan bupati Manggarai Barat untuk mewujudkan satu desa satu produk unggulan tersebut.

"Kami dorong satu desa satu produk unggulan. Jadi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, peternakan harus satu-satu sektor unggulan di setiap desa untuk setiap sektor," kata Melki.

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Perumusan dan penetapan kebijakan Tapera dilakukan oleh Komite Tapera. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo atas permintaan Komisioner BP Tapera terkait perubahan anggota Komite Tapera. Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) diharapkan dapat bergabung di dalam Komite Tapera nantinya.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR. Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Ara Ingin Tapera Tidak Diwajibkan

Seperti yang diketahui, iuran Tapera telah menuai polemik. Menurut Ara seharusnya, Tapera seharusnya bukan kewajibkan, melainkan iuran sukarela.

"Kalau bagi saya ya, tabungan itu adalah sukarela. Kalau menurut saya, saya nih orang yang mengerti bahasa Indonesia, ya kan begitu, tabungan itu sukarela. Kalau kewajiban lain," ujar Ara kepada awak media.

Ia merasa masyarakat juga merasakan hal yang sama, bahwa seharusnya Tapera ini tidak diwajibkan.

"Nah makanya itu pendapat saya ya. Dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu," lanjutnya.

Ara dan Erick Thohir Tengok Apartemen Nempel Stasiun di Margonda dan Tanjung Barat

Proyek Perum Perumnas yang dikunjungi Ara dan Menteri BUMN, Erick Thohir berada di Apartemen Mahata yang berlokasi di Margonda dan Tanjung Barat.

Ara menyebut unit Apartemen Mahata Margonda yang paling diminati saat ini adalah untuk kalangan bawah. Sementara apartemen untuk kalangan menengah dan atas ada yang belum terisi.

"Di sini kita mengecek, dari Perumnas ini ada satu projek yang berhasil. Di sini ada (unit) untuk masyarakat ke bawah, menengah, dan atas. Yang masih kosong justru yang (unit untuk masyarakat) atas masih ada yang kosong," ungkapnya.

Serah Terima Rusun Pasar Rumput

Menteri Ara dijadwalkan akan kembali mengunjungi Rusun Pasar Rumput pada esok hari. Kali ini, ia akan melakukan serah terima kunci kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data.

Rencananya, Ara tidak akan datang sendirian, ia akan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Besok pagi, jam 10 pagi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, PJ Gubernur Jakarta, kita akan menyerahkan kunci di rumah susun pasar rumput. Ada ratusan yang kita serahkan. Kita juga akan melakukan pengecekan di lapangan," tuturnya.

Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto menuturkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo terkait Tapera. Dalam surat tersebut, mereka meminta ada penataan ulang dan mengikutsertakan Menteri PKP, Maruarar Sirait berperan di dalamnya.

Hal ini ia sampaikan di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR. Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Ara dan BP Tapera telah bertemu minggu ini. Namun, bahasannya masih seputar masalah umum yakni evaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan.

"Ya terhadap bisnis proses dari Tapera secara keseluruhan. Selama ini mulai dari Bapertarum sampai dengan sekarang, itu coba kita evaluasi. Kan ada proses collecting gitu ya, ada proses pemupukan, ada pemanfaatan. Itu kita lihat peluang-peluang apa yang bisa ditingkatkan," ungkapnya.

Maka dari itu, terkait keinginan Ara ada revisi aturan Tapera yang semula diwajibkan bagi pekerja yang gajinya di atas UMR menjadi sukarela, belum ada bahasan lebih lanjut.

"Nah masalah regulasinya, kalau kami sih mungkin masih bisa tetap seperti itu, karena itu menurut kami cukup baik. Cuma, Tapera ini kan menerima paling banyak apa? Dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu menurut saya, supaya nggak resistensi (berlawanan). Kalau ke orangnya sih, orang yang pasti resistensi semua. Motong lagi," tutur Iwan.

"Tapi yang kita dorong adalah pemberi kerja itu terlibat. Jadi harus ada tanggung jawab sosial juga dari pemberi kerja itu terhadap karyawannya. Jadi ini yang kami juga sedang merancang," tambahnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirim surat kepada Presiden Prabowo terkait perubahan anggota Tapera atas permintaan dari Komisioner BP Tapera. Dalam surat tersebut, mereka meminta ada penataan ulang anggota Komite Tapera sehubung dengan pergantian kabinet dan nantinya Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) akan bergabung di dalamnya.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono). Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Ara dan BP Tapera telah bertemu minggu ini. Namun, bahasannya masih seputar masalah umum yakni evaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan.

"Ya terhadap bisnis proses dari Tapera secara keseluruhan. Selama ini mulai dari Bapertarum sampai dengan sekarang, itu coba kita evaluasi. Kan ada proses collecting gitu ya, ada proses pemupukan, ada pemanfaatan. Itu kita lihat peluang-peluang apa yang bisa ditingkatkan," ungkapnya.

Maka dari itu, terkait keinginan Ara ada revisi aturan Tapera yang semula diwajibkan bagi pekerja yang gajinya di atas UMR menjadi sukarela, belum ada bahasan lebih lanjut.

"Nah masalah regulasinya, kalau kami sih mungkin masih bisa tetap seperti itu, karena itu menurut kami cukup baik. Cuma, Tapera ini kan menerima paling banyak apa? Dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu menurut saya, supaya nggak resistensi (berlawanan). Kalau ke orangnya sih, orang yang pasti resistensi semua. Motong lagi," tutur Iwan.

"Tapi yang kita dorong adalah pemberi kerja itu terlibat. Jadi harus ada tanggung jawab sosial juga dari pemberi kerja itu terhadap karyawannya. Jadi ini yang kami juga sedang merancang," tambahnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirim surat kepada Presiden Prabowo terkait perubahan anggota Tapera atas permintaan dari Komisioner BP Tapera. Dalam surat tersebut, mereka meminta ada penataan ulang anggota Komite Tapera sehubung dengan pergantian kabinet dan nantinya Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) akan bergabung di dalamnya.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono). Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Ara dan BP Tapera telah bertemu minggu ini. Namun, bahasannya masih seputar masalah umum yakni evaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan.

"Ya terhadap bisnis proses dari Tapera secara keseluruhan. Selama ini mulai dari Bapertarum sampai dengan sekarang, itu coba kita evaluasi. Kan ada proses collecting gitu ya, ada proses pemupukan, ada pemanfaatan. Itu kita lihat peluang-peluang apa yang bisa ditingkatkan," ungkapnya.

Maka dari itu, terkait keinginan Ara ada revisi aturan Tapera yang semula diwajibkan bagi pekerja yang gajinya di atas UMR menjadi sukarela, belum ada bahasan lebih lanjut.

"Nah masalah regulasinya, kalau kami sih mungkin masih bisa tetap seperti itu, karena itu menurut kami cukup baik. Cuma, Tapera ini kan menerima paling banyak apa? Dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu menurut saya, supaya nggak resistensi (berlawanan). Kalau ke orangnya sih, orang yang pasti resistensi semua. Motong lagi," tutur Iwan.

"Tapi yang kita dorong adalah pemberi kerja itu terlibat. Jadi harus ada tanggung jawab sosial juga dari pemberi kerja itu terhadap karyawannya. Jadi ini yang kami juga sedang merancang," tambahnya.