Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memerlukan peta jalan untuk mencapai program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

"Adanya peta jalan perumahan akan membantu mencapai target kami mencapai 3 juta rumah," ujar Ara di Jakarta, Selasa (20/5), seperti dikutip Antara.

Ara membeberkan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian PKP dalam penyusunan peta jalan sektor perumahan ini.

Pertama, memberikan arah strategi dan tahapan pelaksanaan yang terukur untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah secara efektif dan tepat sasaran.

Kedua, mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program lintas sektor dalam penyediaan perumahan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketiga, menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, program dan anggaran guna mendukung percepatan pembangunan perumahan.

Ara mengungkapkan terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PKP dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah.

Beberapa kendala yang dihadapi mulai dari keterbatasan dana, ketersediaan lahan, kualitas bangunan serta penyaluran bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

"Tidak ada visi misi menteri tapi hanya ada visi misi Presiden. Saya prajurit dan semua jurus akan kami lakukan untuk mencapai 3 juta rumah," ujarnya.

Lebih lanjut, Ara menekankan setiap data yang digunakan oleh Kementerian PKP berasal dari data BPS. Lantaran masih menggunakan data lama, ia meminta agar BPS bisa melakukan pengkinian data terbaru .

"Saya juga minta BPS bisa mengupdate data terbaru yang tahun 2025 karena data saat ini adalah data 2023. Apalagi kementerian / lembaga dalam pemerintahan sepakat rapat kabinet menggunakan sumber data hanya satu dari BPS," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksanaan program 3 juta rumah masih menghadapi sejumlah tantangan. Pasalnya, memasuki bulan ketujuh masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto realisasi program tersebut masih jauh dari yang ditargetkan pemerintah.

Asal tahu saja, pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) TA 2025 sebagai Kementerian teknis yang mengeksekusi program 3 juta rumah hanya dianggarkan sebesar Rp3,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait buka-bukaan minimnya anggaran perumahan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar yang akrab disapa Ara ini menjelaskan anggaran yang telah dikucurkan negara sebesar Rp3,4 triliun sebagai pagu Anggaran Kementerian PKP hanya cukup untuk membangun sebanyak 269.779 unit rumah.

Dalam paparan yang disampaikan, 269.779 unit yang bakal dibangun menggunakan APBN itu mencakup pembangunan rumah susun, rumah khusus, revitalisasi rusun, proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penanganan kawasan kumuh serta program FLPP.

“Pembiayaan, kemampuan kita tak sampai 270.000 unit rumah itu dari APBN dan dari FLPP,” kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Sejalan dengan hal itu, Ara menyebut masih memiliki pekerjaan rumah besar mencari alternatif pendanaan untuk mendukung pembangunan 2,73 juta unit rumah.

Dalam laporannya, dia menegaskan bahwa 2 juta unit rumah ditargetkan bakal dibangun melalui dukungan penanam modal dalam negeri (PMDN).

Sementara sisanya kurang lebih sebanyak 1 juta unit rumah akan didorong pembangunannya melalui komitmen pendanaan penanaman modal asing (PMA).

“Kami ada 3 juta, saya terbuka semua sampaikan yang 2 juta tanggung jawab saya sebagai menteri. Kemudian 1 juta rumah dari investasi luar negeri, saya tugaskan Wamen konsentrasi di situ,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Fahri melanjutkan, karena keterbatasan anggaran yang ada pada tahun ini maka program perumahan yang dijalankan baru program-program yang telah ada sebelumnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil laporannya menunjukkan Ara mempunyai koleksi properti dengan total nilai mencapai Rp 393,2 miliar.

Dengan jabatan menteri, Ara wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Ia menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk periode 2024 pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan LHKPN, diketahui Ara mempunyai total harta kekayaan mencapai Rp 1,55 triliun. Sebagian kekayaannya berupa properti dengan total nilai Rp 393.261.530.000 atau Rp 393,2 miliar.

Ara memiliki 40 properti berbentuk tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Pusat hingga Toba Samosir. Berikut ini daftar properti milik Ara.

1. Tanah Seluas 590 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 66.847.000

2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 1.237.500.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 1.468.550.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/85 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.193.621.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/48 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI , HIBAH DENGAN AKTA, Rp 106.216.000

6. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 291.491.000

7. Tanah Seluas 484 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, HASIL SENDIRI Rp 209.766.000

8. Tanah Seluas 675 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, HASIL SENDIRI Rp 292.545.000

9. Tanah Seluas 1080 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, WARISAN Rp 468.072.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, WARISAN Rp 2.528.007.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp 832.304.000

12. Tanah Seluas 9395 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.064.454.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 502 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 2.798.466.000

14. Tanah Seluas 372 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.700.226.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 425 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HIBAH TANPA AKTA Rp 2.012.739.000

16. Tanah Seluas 21354 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp 625.132.000

17. Tanah Seluas 2980 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 307.043.000

18. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/59 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 409.497.000

19. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/235 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 1.188.572.000

20. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/182 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 906.631.000

21. Tanah dan Bangunan Seluas 448 m2/203 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 3.181.309.000

22. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/544 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 4.515.152.000

23. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

24. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

25. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

26. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

27. Tanah dan Bangunan Seluas 493 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA PEMATANG SIANTAR, HASIL SENDIRI Rp 137.368.000

28. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/68 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 378.421.000

29. Tanah Seluas 5520 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 85.008.000

30. Tanah Seluas 93 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 284.292.000

31. Tanah dan Bangunan Seluas 909 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 45.000.000.000

32. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/88 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 813.684.000

33. Tanah dan Bangunan Seluas 1991 m2/1137 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 220.000.000.000

34. Tanah Seluas 5323 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 81.974.000

35. Tanah Seluas 2125 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 32.725.000

36. Tanah Seluas 7620 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 18.348.000

37. Tanah dan Bangunan Seluas 923 m2/425 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 28.385.297.000

38. Tanah Seluas 1002 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 9.782.025.000

39. Tanah dan Bangunan Seluas 647 m2/361 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 28.000.000.000

40. Tanah Seluas 7575 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 858.248.000

Selain aset properti, kekayaan Ara juga terdiri dari kendaraan bermotor mewah. Total nilai kendaraannya Rp 7.652.701.000, ini rinciannya.

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 641.000.000

2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 325.000.000

3. MOBIL, LAND ROVER RANGE ROVER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 1.200.000.000

4. MOBIL, MERCEDEZ MAYBACH Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 3.500.000.000

5. MOBIL, MERCEDEZ BENZ E 240 AT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp 110.000.000

6. MOBIL, LEXUS LEXUS Tahun 2018, WARISAN Rp 500.000.000

7. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 1.050.000.000

8. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp 326.701.000

Selain itu, Ara juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp 33.919.457.123, surat berharga senilai Rp 900.223.551.910, kas dan setara kas senilai Rp 65.555.580.924, dan harta lainnya dengan nilai mencapai Rp 163.211.238.714.

Di sisi lain, ia tercatat mempunyai utang sebesar Rp 9.792.150.015. Dengan begitu, total harta kekayaan Ara sebesar Rp 1.554.031.909.656 atau Rp 1,55 triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Presiden Prabowo Subianto menambah kuota rumah subsidi melalui program kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) menjadi 350 ribu unit.

Awalnya, pemerintah menetapkan kuota rumah subsidi 220 ribu unit. Namun, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara selalu berkata ada kemungkinan penambahan kuota.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220 ribu unit rumah menjadi 350 ribu unit rumah pada tahun ini," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Rabu (14/5).

Ara berkata penambahan kuota rumah subsidi menunjukkan kehadiran pemerintah. Menurutnya, pemerintah hendak membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Pada kesempatan itu, Ara menandatangani kesepakatan alokasi 3.000 rumah subsidi untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan P3K Penyuluh. Kesepakatan itu juga ditandatangani Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

"Selanjutnya doakan semoga semua lapisan masyarakat, termasuk TPK dan Tenaga Penyuluh BKKBN, semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi MBR," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Salah satu skema yang dipakai pemerintah adalah KPR FLPP.

Melalui skema FLPP, pemerintah menyubsidi pembelian rumah 75 persen. Adapun 25 persen sisanya didanai bank. Harga rumah subsidi berada pada rentang Rp166 juta hingga Rp240 juta, tergantung daerah.

Pada APBN 2025, anggaran untuk KPR FLPP Rp18,7 triliun dan ditargetkan membiayai pembangunan 220 ribu rumah. Namun, Ara sempat bertemu Bank Indonesia untuk menambah dukungan terhadap program ini.

Kabar baik buat pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) karena bakal mendapat alokasi rumah subsidi. Sebelum mewujudkan hal itu, masih ada sejumlah lembaga yang dipertimbangkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri PANRB Rini Widyantini kemarin untuk membahas rencana penyediaan rumah layak huni bagi pegawai di lingkungan Kementerian PANRB kemarin.

"Hari ini (Senin/5/5) saya berdiskusi dengan Menteri PANRB beserta Wamen PANRB, kemudian juga Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) dan Wakil Kepala BPS, BP Tapera, Sekjen dan Irjen dari Kementerian PKP. Jadi kami mengagendakan diskusi mengenai pengalokasian rumah subsidi bagi pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Kementerian PANRB," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

Pesan itu disampaikannya di Ruang Kerja Menteri PKP Wisma Mandiri 2, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (5/5).

Ara mengatakan berbagai hal terkait rumah bagi pegawai dibahas agar mereka bisa memiliki hunian layak sekaligus mendorong semangat kerja untuk melayani masyarakat dengan baik. Ia menyebutkan ada ekosistem di Kementerian PANRB, di antaranya Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional RI (ANRI), sehingga terdapat empat lembaga.

"Jadi kita memutuskan untuk mengkonsiderasikan dulu keempat lembaga ini, dan kita akan bertemu lagi tanggal 21 Mei sore tempat ini untuk membuat MoU-nya. MenPANRB ini luar biasa, dia juga peduli dengan lembaga dan ekosistemnya," ucapnya.

Selain itu, Ara berharap ke depan data dari dukungan data dari BPS bisa dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak. Dengan begitu, penyaluran bantuan perumahan dari pemerintah bisa tepat sasaran.

Ia pun berterima kasih kepada Kepala BPS dan Wakil Kepala BPS karena dengan data yang akurat dan terus diperbaharui, menurutnya akan membuat kerja Kementerian PKP menjadi lebih tepat sasaran. Sebab, Ara menilai satu isu di negara Indonesia yang sering terjadi adalah tidak tepat sasaran, misalnya dalam penyaluran bantuan, rumah subsidi, dan bantuan sosial.

"Terima kasih karena dengan data BPS itu akan membuat pekerjaan rumah kami di lapangan sebagai kementerian yang juga punya tugas menyalurkan seperti program BSPS dan program rumah subsidi ya, itu menjadi sangat terbantu dengan bantuan dari BPS yang sangat baik," tuturnya.

Sementara itu, Rini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ara terkait program perumahan bagi pegawai. Pihaknya akan menyiapkan data pegawai yang sesuai dengan persyaratan yang diminta BPS.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perumahan yang sudah memperhatikan kesejahteraan untuk para pegawai di Kementerian PAN-RB. Tentunya ini adalah program yang menarik, karena tidak semua ASN itu juga di kantor kami itu memang punya rumah dan ini tentunya kami akan menyesuaikan data yang ada di Kementerian PAN-RB," kata Rini.

"Dan ini program Perumahan Bersubsidi Kesejahteraan, namanya apa tadi namanya itu, ya itu akan dikaitkan dengan pendataan untuk para ASN yang memang belum mempunyai rumah dan kami akan menyesuaikan lagi data-data yang ada di kantor kami untuk disesuaikan dengan persyaratan data yang sudah dikeluarkan atau yang sudah disampaikan oleh BPS," sambungnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Rekaman CCTV Aksi ASN di Jambi Curi HP demi Beli Rokok

Rekaman CCTV Aksi ASN di Jambi Curi HP demi Beli Rokok

Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait (Ara). Novita mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih kementerian PKP.

"Saya tetap mengapresiasi meskipun anggarannya minim. Pak Menteri tetap mengutamakan program-program Komisi V, seperti program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan saya melihat ada terobosan luar biasa," kata Novita dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap ini berharap Kementerian PKP memberikan perhatian terhadap wilayahnya. Menurutnya, wilayah Cilacap masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Cilacap tadi masuk kategori miskin ekstrem nomor empat di Jawa Tengah, Cilacap merupakan kabupaten terluas dan penduduknya terbesar nomor dua setelah Brebes. Banyumas pun masih banyak penduduknya yang butuh dukungan, meski tidak tercatat dalam kategori miskin ekstrem," jelas Novita.

Novita mengatakan sinergi antara kementerian, DPR, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan program-program kerakyatan, termasuk melalui dana dari APBN, CSR, sangat penting. Dia berharap ada tambahan anggaran untuk Kementerian PKP.

"Saya berharap ke depan ada tambahan anggaran, baik dari APBN maupun dukungan dari pengusaha dan pihak ketiga, agar program Pak Menteri dapat berjalan lebih maksimal sehingga dapat tercapai sesuai target," sebut anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Novita juga meminta agar program-program strategis seperti pembangunan rumah susun (Rusunawa) tetap dilanjutkan. Sebab, menurutnya program itu banyak diminati masyarakat.

"Mohon program Rusunawa bisa dilanjutkan lagi karena masih banyak yang belum terealisasi. Dan untuk program multi years, saya harap bisa dipastikan tuntas dan tidak mangkrak," kata Novita.

Terakhir, Novita berharap koordinasi dan sinergi antara kementerian dan anggota dewan, khususnya di daerah pemilihan (Dapil). Hal ini, katanya, untuk memastikan keberhasilan program pemerintah di lapangan berjalan tepat sasaran.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat dengan Komisi V DPR untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2025.

"Saya mau highlight di sini, program yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan DPD RI dan kepala daerah," kata Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pemerintah sudah mengalokasikan 20 ribu rumah subsidi khusus untuk para buruh. Bagi buruh yang ingin membeli rumah murah, bisa coba mendaftarkan diri dalam program ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan program perumahan tersebut melibatkan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. Ia menjelaskan proses pendaftaran rumah subsidi melalui usulan dari bottom up.

"Jadi dari serikat pekerja, kemudian datanya dikumpulkan Pak Menteri, kemudian nanti ada proses cek, karena ada beberapa kriteria, terkait tentang pagu, gaji bulanannya berapa, dan dia harus rumah yang pertama ya," ujar Yassierli kepada awak media, Kamis (1/5/2025).

Hal itu disampaikan di sela-sela kegiatan Mayday 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan.

Menurutnya para buruh tentu sudah membandingkan program-program perumahan, sebelum memutuskan program rumah subsidi ini. Ia menyebut ada banyak buruh yang mendaftarkan diri, sehingga menandakan mereka melihat program ini sangat baik.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan program perumahan untuk buruh yang difasilitasi dengan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi baru pertama kali dilakukan. Untuk itu, saat ini belum ada kriteria khusus yang ditetapkan untuk buruh. Ia juga menyebut siapapun yang mendaftar lebih dulu akan diproses oleh BP Tapera.

"Ada dorongan dari Pak Menteri (Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait), dari Pak Presiden Prabowo (Subianto) untuk meningkatkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun ini, tentu harus ada upaya-upaya khusus, upaya-upaya ekstra untuk perluasan potensi dari demand-nya itu sendiri, dari permintaannya sendiri," ucap Heru.

"Dan selama ini berbagai segmen profesi, yang masuk kriteria MBR, belum secara khusus diperhatikan, termasuk kaum buruh," sambungnya.

Dalam sambutan acara Mayday 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berbincang dengan dua perwakilan buruh penerima rumah subsidi. Dua buruh tersebut merupakan assistant chief of store sebuah perusahaan minimarket dan staff leader sebuah produsen sepatu.

Ia memastikan keduanya memenuhi syarat, yakni tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sebelumnya tidak memiliki rumah alias saat ini pembelian rumah pertama. Ara juga mengonfirmasi bahwa mereka sudah melihat kondisi rumah dalam keadaan baik.

"Jadi kita harus klarifikasi yang benar, jangan sampai lagi ada rumah subsidi yang sampai kepada orang kaya. Tidak boleh. Kita harus tepat sasaran," kata Ara.

Sebelumnya diberitakan, Ara secara simbolis menyerahkan 13 kunci rumah subsidi untuk buruh. Sebanyak 100 unit rumah disalurkan hari ini di lima lokasi.

"Hari ini buat tenaga kerja, buat buruh 100 rumah ya subsidi. Kemudian tanggal 6 (Mei 2025) buat teman-teman media wartawan ya tanggal 6, Tanggal 8 (Mei 2025) buat tenaga migran," kata Ara kepada awak media.

Ia pun menegaskan negara hadir untuk masyarakat dengan menyediakan rumah subsidi. Pihaknya akan terus menyediakan rumah untuk buruh sebanyak 20 ribu unit tahun ini.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Groundbreaking 1 juta rumah yang rencananya akan dilakukan dari investasi Qatar, batal digelar pada April ini. Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan apabila Qatar telah memenuhi 3 syarat yakni membangun kantor di RI, menyerahkan sekian persen dana dari investasi yang dijanjikan, dan menggandeng kontraktor lokal dalam program ini.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan investasi tersebut akan tetap berjalan. Kabar terbaru yang ia dapat, Qatar telah menunjuk manajemen planning untuk membuka kantor di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dinilai oleh pihak Qatar.

"Semalam mereka ngontak saya. Sudah menunjuk perusahaan manajemen planning yang buka kantor di Jakarta. Kami juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan mereka studi karena setiap lahan itu tentu akan menghasilkan efek biaya yang berbeda," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Nantinya setiap lahan tersebut akan dinilai yang paling efektif terutama soal biaya untuk dibangun rumah subsidi. Ketika Qatar telah menemukan lahan yang tepat, selanjutnya pemerintah akan membantu untuk melegalkan. Setelah itu, pembangunan baru dapat dilakukan.

"Karena tentunya kan harus dihitung dari awal. Nggak boleh orang sudah bangun baru harga ditetapkan. Nanti konsumennya kecewa kan. Misalnya harganya ternyata nggak murah. Itu juga nggak boleh. Ya itu tentu urusannya mereka ya," jelasnya.

Fahri menekankan selain investasi dari Qatar pemerintah juga sudah menjaring banyak investor yang tertarik untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

"Kita tunggu aja. Tapi yang ngantri banyak, jadi nggak usah khawatir ya," ujarnya.

Ketika ditanya kapan kantor tersebut siap beroperasi di Jakarta, Fahri enggan membeberkan tanggal tepatnya. Namun, ia mengatakan paling cepat di bulan depan.

"(Kapan Qatar mulai berkantor di Jakarta?) Yah itu tunggu urusan mereka. (Kalau Mei bisa nggak Pak?) rencananya demikian," ungkap Fahri.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan 1 Juta Rumah masih menunggu kepastian dari Qatar. Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan MoU yang berlangsung pada Januari lalu belum menjadi kontrak kerjasama. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah mengusahakan agar kontrak tersebut dapat terealisasi.

"Setelah MoU itu, kami beri waktu tiga bulan untuk menunjukkan keseriusannya. Satgas menilai saat ini adalah waktunya menunjukkan komitmen nyata. Maka kami kirimkan surat kepada pihak Qatar agar MoU itu segera ditingkatkan menjadi kontrak," kata Bonny seusai acara Halal Bihalal Keluarga Besar Real Estate Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4/2025) lalu.

Qatar juga harus memenuhi beberapa persyaratan kepada Indonesia sebagai bentuk keseriusan melakukan investasi. Pertama mereka harus memiliki kantor di Indonesia. Kedua, mereka perlu memberikan sejumlah anggaran sebagai bentuk komitmen awal. Terakhir adalah melibatkan pengembang lokal dalam pembangunan 1 juta rumah di Indonesia.

"Pertama, mereka harus punya perwakilan atau kantor di Indonesia. Nggak bisa lagi (pemerintah) bolak-balik ke Doha. Pak Wamen saja sudah bolak-balik ke sana. Kita butuh perwakilan tetap untuk efisiensi administrasi dan koordinasi. Kedua, karena likuiditas perbankan kita terbatas, idealnya mereka menempatkan sebagian dana di bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) sebagai bentuk komitmen awal. Ketiga, mereka wajib melibatkan kontraktor lokal dalam proyek tersebut. Ini penting demi pemberdayaan industri konstruksi nasional," terangnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, malam-malam blusukan ke Perumahan Bahtera 4, Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Ia mengecek kualitas bangunan dan fasilitas perumahan.

Usai melakukan pengecekan di perumahan tersebut, Maruarar memberikan penilaian 7,5 pada kualitas bangunan yang dibangun oleh pengembang.

"Saya kasih nilai hari ini 7,5 kualitas bangunan. Saya minta pengembang ya, soal sampah juga, kalau bisa ada biopori, kemarin saya lihat di Kendal bagus. 7,5 sudah bagus," kata Maruarar Sirait, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, pihaknya tidak main-main untuk menindak pengembang yang bernilai jelek dalam pembuatan rumah subsidi.

"Ada juga kita temukan pengembang yang tidak bertanggungjawab, contoh tidak hujan saja banjir, longsor, bocor, retak-retak, airnya kuning, dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi," katanya.

"Negara harus hadir mencegah pengembang yang tidak bertanggungjawab. Jangan cari untung dari penderitaan rakyat. Tidak ada tempat pengembang yang seperti itu, agar dihukum seberat-beratnya," ucapnya.

Beberapa pengembang, dari hasil temuannya belum lama ini, langsung diproses hukum. Agar menjadi efek jera bagi pengembang lainnya.

"Sudah dilaporkan KPK, polisi, termasuk temuan saya beberapa hari ini," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga menjelaskan warga yang tidak punya slip gaji, berkesempatan untuk mengambil rumah subsidi dalam programnya yang baru.

"Pak Prabowo pro rakyat, kita menerima juga yang non-gaji, seperti pedagang sayur, pedagang buah, pedagang ayam, bakso dan tahun ini total 25 ribu. Negara harus hadir, pemerintah Presiden Prabowo memperhatikan, yang tidak punya gaji, tetapi punya penghasilan seperti tadi bisa (rumah subsidi)," jelasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya program tersebut, warga yang tidak punya slip gaji bisa memanfaatkan untuk mengambil perumahan.

Sebelum mengecek perumahan, Maruarar berkunjung ke Rusun Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT Batang). Dalam kunjungan tersebut, menteri menyoroti beberapa fasilitas dan kelayakan hunian bagi para pekerja di KIT B yang telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

Hunian para pekerja yang sebelumnya barak diubah menjadi bilik atau kamar bagi para pekerja. Itu pun berdasarkan kemampuan para pekerja, dari berukuran sedang dengan fasilitas kipas hingga kamar berukuran besar, dengan menggunakan AC.

"Perubahan-perubahan dan penyempurnaan tadi terkait perencanaan pertama. Hati-hati dengan perencanaan lokasi, jarak tempuh dari pekerja menuju lokasi kerja, kemudian tadi fasilitas, mana zona perempuan, mana zona laki-laki," katanya.

Menteri juga menyoroti jarak tempuh dari 10 tower ke sejumlah pabrik lokasi kerja yang dinilai kurang dekat. Namun, menteri apresiasi pada KIT B, terkait fasilitas pendukung, termasuk mendekatkan kebutuhan keseharian dengan minimarket.

Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan menyebut beberapa catatan yang disampaikan Menteri Maruarar.

"Alhamdulillah buat kami catatan Pak Menteri itu bagus, karena kan beliau orang lapangan. Jadi yang disampaikan itu hal-hal yang riil, buat saya itu bagus untuk melakukan penyempurnaan beberapa hal yang disampaikan oleh beliau tadi," terangnya.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

IDXChannel- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menemukan hasil pembangunan rumah subsidi yang tak layak huni di Semarang, Jawa Tengah.

Maruarar menjelaskan, lokasi persis rumah tidak layak huni itu berada di Perumahan Ungaran Asri Regency (Punsae), di Jalan Ungaran - Manggung Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kota Semarang.

Akibat pengembang perumahan yang tidak bertanggung jawab banyak warga yang mengalami kerugian secara finansial akibat sertifikat rumahnya belum diterima meskipun sudah membayar lunas.

"Lokasi perumahan yang berada di kawasan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor juga tidak layak huni dan membahayakan nyawa para penghuninya dan banyak pengaduan lainnya seperti adanya sertifikat rumah yang tidak diterima warga," ujar Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, Senin (28/4/2025).

Menteri PKP juga melihat banyak kondisi rumah rusak berat dan tidak layak huni karena dibangun di sisi jurang dan menemukan bahwa banyak rumah subsidi yang dikontrakkan oleh pemiliknya serta pemindahan lokasi rumah secara sepihak oleh pengembang.

"Kami siap menindaklanjuti pengaduan dan memberikan pendampingan bagi masyarakat dan jangan sampai negara kalah dan tidak menyelesaikan pengaduan dari masyarakat dengan baik dan cepat," ujarnya.

(kunthi fahmar sandy)

UNGARAN, KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penyelesaian polemik kepemilikan rumah di Perumahan Punsae, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, melalui jalur hukum.

Ara, sapaan akrabnya, menugaskan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko PKP, Brigjen Azis Andriansyah, untuk mengusut dan meminta keterangan seluruh pihak yang terlibat dalam waktu tiga hari.

"Ini pak Dirjen selama tiga hari harus bisa mengungkap semua, audit juga minta dari BPKP dan BPK, semua harus jelas," tegas Ara saat meninjau lokasi, Senin (28/4/2025).

Permasalahan Sertifikat dan Longsor

Menurut Ara, kasus Perumahan Punsae sudah sangat serius sehingga harus diselesaikan di ranah hukum agar ada efek jera.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam pemberian kredit dan meminta perbankan lebih selektif memilih pengembang.

"Bank jangan asal memberikan kredit, pilih pengembang yang bertanggung jawab," ujarnya.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyatakan bahwa izin pengembangan Perumahan Punsae tidak diajukan pada masa kepemimpinannya.

Namun, ia telah berkomunikasi dengan pengembang saat ini yang berjanji menyelesaikan persoalan tersebut.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, mengungkapkan dua masalah utama yang dihadapi warga:

Sertifikat rumah belum diserahkan dan malah diagunkan ke BTN, melibatkan sekitar 66 rumah.

Lalu, ada ancaman longsor yang telah berdampak pada 10 rumah dan membuat warga enggan menempati rumah mereka.

Kekecewaan Warga

Sebelumnya diberitakan, sekitar 100 warga Perumahan Punsae resah karena rumah yang telah dibayar lunas terancam dilelang oleh BTN.

Bina Laudhi, salah satu warga, mengungkapkan bahwa dirinya membeli rumah pada 2017 dengan janji akan segera dibangun dan disertai serah terima sertifikat.

Namun, realisasi pembangunan baru dilakukan empat tahun kemudian, itu pun dengan luas tanah yang berbeda dari kesepakatan.

"Masak kami sudah membayar lunas kepada PT. ACK, harus membayar lagi Rp 72 juta ke BTN. Ini kan tidak masuk akal dan sangat memberatkan kami," kata Odi, sapaan Bina Laudhi.

Warga sebelumnya sudah melakukan audiensi dengan BTN dan pengembang, difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Semarang.

Mereka dijanjikan adanya keputusan sebelum 15 April 2025, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.