Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan para menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) harus siap bilamana memang akan ada perombakan atau reshuffle kabinet.

Sebagai pembantu presiden, ujar Ara, menteri-menteri harus menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong [dengan reshuffle kabinet], kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Tak hanya itu, politikus Gerindra ini menyebut menteri di Kabinet Merah Putih harus mengimplementasikan visi Prabowo dengan cara bekerja keras, tak boleh korupsi, dan bekerja sama.

“Kita bekerja seperti kata visi Prabowo, belerja keras, tidak boleh korupsi dan bisa bekerja sama. Karena nggak mungkin kita bekerja sendirian,” tuturnya.

Dilanjutkan dia, mengenai reshuffle ini seyogyanya merupakan kewenangan penuh alias hak prerogatif Presiden Prabowo yang harus dihormati.

“Dan itu tentunya para menteri harus siap, siapapun yang direshuffle oleh presiden harus siap,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih (KMP) tidak mampu bekerja dengan baik.

Dia mengatakan bahwa sudah berkali-kali meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

“Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku siap menghadapi kemungkinan perombakan (reshuffle) kabinet setelah 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Maruarar mengatakan, menteri sebagai pembantu presiden harus siap menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatannya.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap," kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Ara melanjutkan, sebagai pembantu presiden, jajaran Kabinet Merah Putih juga harus siap menjalankan tugas.

Para menteri juga mesti siap untuk bekerja sama dan tidak korupsi.

"Kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden. Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras. Tidak boleh korupsi, dan kerja sama, karena enggak mungkin kita bekerja sendirian," ucap Maruarar.

Kemungkinan reshuffle kabinet disampaikan Prabowo dalam Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan, dirinya akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

"Mau lebih jelas lagi? Hahaha," sambungnya seraya tertawa.

Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih.

Dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sinyal reshuffle itu adalah peringatan bagi para menteri.

Dasco menyebutkan, semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.

"Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Pertemuan itu dilakukan di Kantor Kementerian BUMN, Kamis malam (7/11/2024)

Erick mengatakan dalam pertemuan itu membahas bagaimana dukungan BUMN untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Pihaknya akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick usai pertemuan.

Erick mengatakan dukungan BUMN untuk program tersebut bisa menggandeng Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dan KAI Properti. Dia mencontohkan selama ini lahan-lahan BUMN bidang perumahan sangat efektif digunakan.

"Ya kan kita ada Perumnas, terus ada kereta api. Dan teman-teman sudah melihat beberapa proyek percontohan bagaimana di lahan-lahan kereta api itu menjadi efekti dan terjadi subsidi silang antara yang mampu sama yang membutuhkan," ungkapnya.

Selain itu, Erick dan Ara juga membahas skema pembiayaan untuk mendorong proyek perumahan rakyat. Utamanya, pemerintah akan membuat skema pembiayaan agar masyarakat dapat mencicil lebih lama sehingga bisa lebih murah. Hal ini juga akan berlaku untuk perumahan kelas menengah.

"Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah. Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya, baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya," tuturnya.

Dia mengatakan terkait pembiayaan akan didorong agar dapat lebih murah. Hal itu diharapkan bisa mendorong masyarakat juga menaikkan daya belinya.

"Karena tadi berbagai cicilan terutama yang penting seperti rumah bisa diperpanjang," tutur Erick.

Sementara Ara menyampaikan perlunya dukungan program perumahan dari BUMN, untuk 3 hal utama. Pertama, harga tanah bagaimana harus bisa menjadi lebih murah.

Kedua, efisiensi bahan bangunan. Ketiga ,insentif untuk masyarakat yang mendapatkan rumah rakyat.

"Pajak-pajak yang harusnya buat rakyat jangan lagi dibebani harusnya diberikan insentif ini termasuk buat perumahan untuk rakyat terutama rakyat kecil," terang Ara.

Lihat juga video: Indikator: 94,5% Puas Kinerja Erick Thohir sebagai Ketum PSSI

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada tahun 2025.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat ditemui di eks kantor Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta pada Selasa (22/10/2024) pukul 22.00 WIB.

"Nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun. Itu akan kita kejar terus," ujar Fahri usai rapat dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan jajarannya.

Sementara pada sisa tahun 2024 ini, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai digarap oleh Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebelumnya.

"Dalam 100 hari pertama ini juga ada gerak cepat ya, karena data yang ada di Kementerian PUPR sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September (2024) masih sekitar 700.000-an ya," lanjut Fahri.

Ada pun dari 3 juta rumah tersebut, sebanyak 2 juta dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

Fahri mengatakan, saat ini yang juga tengah digarap oleh kementerian baru tersebut adalah terkait regulasi, perizinan, dan skema keuangan.

"Ini semua bisa langsung kita tawarkan untuk dibangun pakai dana pemerintah atau dana swasta, dana CSR atau swadaya, sumbangan dan sebagainya," tuturnya.

Sementara terkait lahannya, pemerintah akan memanfaatkan lahan sitaan yang dikelola oleh Kejaksaan Agung dan Badan Bank Tanah.

"Sehingga tanah-tanah yang siap ini akan kita buka kepada semua pihak yang menjadi stakeholder bagi pembangunan rumah rakyat dan pemukimannya," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri merupakan pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ini adalah kali pertama bagi pria kelahiran Medan, 23 Desember 1969 tersebut menjabat sebagai menteri dalam pemerintahan. Tetapi, Maruarar diketahui sempat bakal menjadi menteri pada pemerintahan periode pertama Jokowi tahun 2014-2019.

Saat itu, Maruarar sempat santer digadang-gadang bakal menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Namun, hingga jajaran Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla diumumkan pada Minggu, 26 Oktober 2014, Maruarar tak tampak di Istana Kepresidenan.

Lantas, bagaimana rekam jejak Maruarar Sirait di perpolitikan Tanah Air?

Putra dari mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sabam Sirait ini diketahui awalnya adalah kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dengan kendaraan PDI-P, Maruarar Sirait tiga kali terpilih menjadi wakil rakyat dan duduk di Senayan, yakni periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, pria yang karib disapa Ara ini ditempatkan di Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan.

Hengkang dari PDI-P

Namun, secara mengejutkan, pria yang sudah hampir 20 tahun berkiprah bersama PDI-P tersebut memutuskan hengkang dari partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Diberitakan Kompas.com, Maruarar berpamitan dari PDI-P usai mengunjungi kantor DPP partai banteng di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 15 Januari 2024, malam.

Saat berpamitan, mantan Ketua Taruna Merah Putih, organisasi sayap PDI-P itu, turut mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Sesudah saya berdoa dan berdiskusi dengan orang terdekat, teman-teman terdekat, saya memutuskan untuk pamit dari PDI Perjuangan," kata Maruarar saat itu.

"Saya sudah ketemu dengan Bapak Utut Adianto Wakil Sekjen. Dan juga Bapak Rudianto Tjen. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega, Pak Hasto dan jajaran partai karena selama ini sudah mengizinkan saya berbakti melalui PDI Perjuangan,” ujarnya lagi.

Maruarar mengaku, dirinya meninggalkan PDI-P karena mengikuti langkah politik Presiden Jokowi. Tetapi, dia tidak memerinci apakah alasan itu terkait dengan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, atau hal lain.

Hingga akhirnya, Maruarar Sirait menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waktum) Partai Gelora Fahri Hamzah mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri nantinya bakal dipimpin oleh politikus Gerindra Maruarar Sirait.

Malang melintang dalam perpolitikan di tanah air, Fahri Hamzah awalnya bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), 10 November 1971 ini bahkan sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS pada 2003-2005.

Membawa bendera PKS, Fahri Hamzah juga diketahui tiga kali terpilih menjadi anggota DPR RI, yakni periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Pemegang gelar Magister Ilmu Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) ini bakan pernah terpilih menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019.

Namun, Fahri Hamzah akhirnya dipecat oleh PKS karena terjadi gejolak dalam internal partai pada 2016.

Tidak terima, Fahri Hamzah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Dalam putusannya, PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Fahri, tetapi PKS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pada tingkat banding, PKS kembali kalah sehingga PKS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 28 Juni 2018.

Kemudian, pada 30 Juli 2018, majelis hakim MA yang dipimpin Maria Anna Samiyati memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan PKS.

Dalam putusannya, majelis hakim kasasi memerintahkan agar PKS membatalkan pemecatan Fahri Hamzah dan membayar ganti rugi senilai Rp 30 miliar.

Diberitakan Kompas.com, Presiden PKS ketika itu, Sohibul Imam menyatakan bahwa PKS mengajukan PK terkait ganti rugi sebesar Rp 30 miliar tersebut.

Hasilnya, pada 25 November 2020, MA mengabulkan PK yang diajukan PKS sehingga menggugurkan kewajiban partai membayar ganti rugi Rp 30 miliar kepada Fahri Hamzah.

Kemudian, pada pada 28 Oktober 2019, Fahri Hamzah bersama eks Presiden PKS Anis Matta mendirikan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.

Namun, perjuangan Anis Matta dan Fahri Hamzah membesarkan Partai Gelora tidak mudah. Sebab, Gelora belum mampu lolos ke Parlemen.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Partai Gelora hanya memeroleh 1.282.000 suara atau masih dibawah satu persen dari seluruh suara nasional.

Oleh karenanya, Partai Gelora tidak memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.

Harta kekayaan

Tiga kali menjadi anggota DPR, berapa harta kekayaan Fahri Hamzah?

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Fahri Hamzah memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 7.582.876.506 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal pelaporan 1 Agustus 2014.

Hanya saja, tidak diketahui detail berapa bidang tanah atau berapa unit kendaraan yang dimiliki Fahri Hamzah dalam LHKPN sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 tersebut.

Sebab, LHKPN milik Fahri Hamzah tersebut tidak bisa diunduh atau dilihat detailnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Fahri Hamzah menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, di Istana Negara, Jakarta pada Minggu (20/10/2024).

"Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ucap Prabowo, dikutip dari kanal Youtube Kompas TV.

Fahri Hamzah ditunjuk mendampingi Maruarar Sirait yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Lantas, siapakah Fahri Hamzah?

Dikutip dari laman Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 10 November 1971.

Ia merupakan deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Lulusan Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini banyak terlibat dalam kegiatan akademis dan kecendekiawanan sejak menjadi mahasiswa.

Ia pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat dan berbagai kegiatan lainnya.

Fahri Hamzah juga merupakan lulusan Magister Ilmu Kebijakan Publik UI.

Kemudian, mantan aktivis 1998 ini mulai masuk lembaga legislatif pada tahun 2004 melalui PKS, di mana ia terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah kelahirannya, NTB.

Fahri Hamzah pertama kali bertugas di Komisi VI yang menangani bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi/UKM, dan BUMN.

Selanjutnya ia pernah menjadi anggota Komisi III, sebelum menjadi Wakil Ketua di Komisi yang membawahi masalah Hukum dan HAM itu pada tahun 2009. Fahri Hamzah juga pernah menjadi anggota Komisi VII.

Lalu pada periode 2014-2019, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Namun pada 2016, berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com, Fahri Hamzah dipecat sebagai kader PKS karena adanya konflik internal.

Selepas dari PKS, singkatnya pada Oktober 2019, Fahri Hamzah bersama Anis Matta dan para inisiator lainnya mendirikan Partai Gelora. Ia kini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Maruarar Sirait menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

"Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ucap Prabowo dikutip dari tayangan kanal Youtube Kompas TV.

Ada pun sebelumnya, sektor perumahan tanah air diurus oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Lantas, siapakah Maruarar Sirait?

Pria yang akrab disapa Ara itu lahir di Medan, Sumatera Utara pada 23 Desember 1969.

Ia bukanlah wajah baru di dunia politik Indonesia. Karena merupakan mantan Politikus PDI-P serta anggota DPR RI selama tiga periode, yakni 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Ara juga merupakan putra dari Sabam Sirait, Politikus senior PDI-P sekaligus mantan anggota DPR RI yang juga dikenal sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri.

Namanya mulai menjadi perbincangan hangat publik ketika memutuskan hengkang dari PDI-P pada Januari 2024.

Apalagi alasannya hengkang dari PDI-P karena mengikuti langkah politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, Ara memutuskan untuk bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Selama periode kurang lebih satu tahun ini, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung itu juga kerap kali tertangkap kamera sedang bersama dengan para konglomerat kelas naga yang bergerak di bidang properti tanah air. Momen-momen itu ada kaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Misalnya pada 11 Agustus 2023, Ara tampak mendampingi konsorsium investor dalam negeri yang dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group (ASG) mengunjungi IKN bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kala itu dijabat Bahlil Lahadalia.

Selanjutnya pada 21 September 2023, ia turut menaghadiri proses peletakan baru pertama (groundbreaking) pembangunan Hotel Nusantara di IKN yang dilakukan oleh Jokowi.

Hotel Nusantara merupakan proyek properti besutan investor yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Konsorsium ini terdiri dari ASG, Salim Group, Astra Group, Sinarmas Group, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulau Intan, Alfa Group (Alfamart), Barito Pacific, dan Adaro Group.

Lalu, pada 6 Desember 2023, Ara juga mengunggah foto di akun Instagram nya sedang makan malam bersama dengan Aguan, Prajogo Pangestu (pemilik Barito Pacific), Franky Wijaya (pemilik Sinarmas Group), dan Boy Thohir (pemilik Adaro Group).

Di dalam unggahannya Ara menyebut sedang makan malam dan berdiskusi tentang IKN dengan para pengusaha senior itu.

Yang terbaru, ia juga tampak mengikuti prosesi Upacara 17 Agustus 2024 di Istana Negara, IKN, bersama Franky Widjaya, Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, hingga Theodore Permadi Rachmat.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disebut bakal mengucurkan anggaran sebesar Rp51 triliun untuk pagu awal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bakal dipimpin oleh Maruarar Sirait.

Salah satu program yang bakal menjadi prioritas Kementerian Perumahan dan Permukiman yakni mengenai program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait yang juga akrab disapa Ara menjelaskan, usai dilantik pihaknya bakal terlebih dahulu melakukan pendalaman alokasi anggaran.

Sementara itu, di tengah alokasi anggaran yang cukup terbatas, Ara menyebut telah merumuskan sejumlah strategi dalam merealisasikan program 3 juta rumah.

“Nanti kita pelajari detail tadi, saya katakan sedapat mungkin tanahnya itu kita menggunakan yang sudah ada. Sehingga, kita juga punya solusi yang komprehensif,” kata Ara kepada Wartawan usai dilantik di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Di samping itu, Ara juga mengaku bakal menjalin kerja sama dengan para pelaku swasta. Salah satunya yakni melalui program CSR.

“Makanya saya katakan tadi niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya, sehingga nanti semua juga merasa nyaman. Sehingga kita juga harus melakukan efisiensi - efisiensi yang kuat. dananya tak boleh di korupsi, sehingga bisa membangun lebih banyak rumah,” imbuhnya.

Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto mengaku pemerintah ke depan perlu menjalin kolaborasi yang kuat dengan private sector agar program tersebut dapat terealisasi.

“Memang tidak cukup hanya [mengandalkan] APBN saja, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, salah satu kuncinya kolaborasi,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (15/10/2024).

Tak hanya perlu menjalin kerja sama dengan swasta dan pengembang, Iwan mengusulkan bahwa implementasi program tiga juta rumah juga nantinya untuk dapat didukung lewat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pasalnya, tambah Iwan, alokasi APBD pada sektor perumahan saat ini sangat kecil. Atas dasar hal itu, Iwan menilai APBD menjadi salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan.

Untuk menyukseskan hal itu, dirinya mengaku bakal memprioritaskan usulan revisi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Usulan itu dilakukan guna mendorong kontribusi APBD dalam pengadaan perumahan rakyat.

“Sekarang APBD itu sangat terbatas untuk perumahan, tapi saya dorong APBD itu,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mempercayakan kursi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Maruarar Sirait alias Ara, Minggu (20/10/2024).

Kementerian ini merupakan pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sebelumnya dijabat oleh Basuki Hadimuljono.

“Maruarar Sirait, S.IP., Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,” kata Prabowo sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretaris Kabinet, Minggu.

Ara termasuk politisi senior yang telah berkarir sejak 2004. Sebelum merapat ke Prabowo, Ara diketahui sebagai kader PDI-P.

Ia menjabat sebagai anggota DPR RI dari partai banteng itu pada 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Ara diketahui merupakan orang dekat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun, pada Januari 2024 lalu, ia memutuskan pisah jalan dari partai banteng. Alasannya, ia mengikuti langkah politik Presiden Ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung ini kemudian bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

KOMPAS.com - Maruarar Sirait telah ditunjuk menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu sebagaimana hasil pengumuman jajaran menteri Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

"Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ucap Prabowo dikutip dari tayangan kanal Youtube Kompas TV.

Seperti diketahui, sebelumnya Maruarar Sirait menjadi salah satu calon menteri Prabowo yang telah dipanggil di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara VI, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).

Adapun pelantikan para menteri Prabowo pada Kabinet Merah Putih ini, termasuk Maruarar Sirait, akan dilaksanakan pada Senin (21/10/2024).

"Rencananya besok (Senin) pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00," tutup Prabowo.

Profil Maruarar Sirait

Pria akrab disapa Ara itu lahir di Medan pada 23 Desember 1969.

Ia bukanlah wajah baru di dunia politik Indonesia. Karena merupakan mantan Politikus PDI-P serta anggota DPR RI selama tiga periode, yakni 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Ara juga merupakan putra dari Sabam Sirait, Politikus senior PDI-P sekaligus mantan anggota DPR RI yang juga dikenal sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri.

Namanya mungkin mulai menjadi perbincangan hangat publik ketika memutuskan hengkang dari PDI-P pada Januari 2024. Apalagi alasannya hengkang dari PDI-P karena mengikuti langkah politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di mana kemudian, Ara memutuskan untuk bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Adapun selama periode kurang lebih satu tahun ini, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan Bandung itu juga kerap kali tertangkap kamera sedang bersama dengan para konglomerat kelas naga yang bergerak di bidang properti tanah air. Momen-momen itu ada kaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Misalnya pada 11 Agustus 2023, Ara tampak mendampingi konsorsium investor dalam negeri yang dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group (ASG) mengunjungi IKN bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kala itu dijabat Bahlil Lahadalia.

Selanjutnya pada 21 September 2023, ia turut menaghadiri proses peletakan baru pertama (groundbreaking) pembangunan Hotel Nusantara di IKN yang dilakukan oleh Jokowi.

Hotel Nusantara merupakan proyek properti besutan investor yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Konsorsium ini terdiri dari ASG, Salim Group, Astra Group, Sinarmas Group, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulau Intan, Alfa Group (Alfamart), Barito Pacific, dan Adaro Group.

Lalu, pada 6 Desember 2023, Ara juga mengunggah foto di akun Instagram nya sedang makan malam bersama dengan Aguan, Prajogo Pangestu (pemilik Barito Pacific), Franky Wijaya (pemilik Sinarmas Group), dan Boy Thohir (pemilik Adaro Group).

Di dalam unggahannya Ara menyebut sedang makan malam dan berdiskusi tentang IKN dengan para pengusaha senior itu.

Yang terbaru, ia juga tampak mengikuti prosesi Upacara 17 Agustus 2024 di Istana Negara, IKN, bersama Franky Widjaya, Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, hingga Theodore Permadi Rachmat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan pada hari presiden terpilih itu memanggil calon menteri dan wakil menteri tersisa, Selasa (15/10/2024).

Eks Wakil Ketua DPR RI itu mengungkit soal masalah perumahan.

"Masyarakat begitu banyak persoalan yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya dan ini terutama karena fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk," kata dia kepada awak media.

"Dan itu sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah. Ini yang akan diselesaikan dengan lebih cepat mudah-mudahan," ujar Fahri.

Eks politikus PKS itu enggan menyebutkan secara gamblang apa posisi yang akan ia emban nanti dalam kabinet.

Yang jelas, ia mengaku sudah menandatangani surat kesediaan dan pakta integritas berkaitan dengan hal tersebut.

"Itu tentu adalah hak prerogratif Pak Prabowo karena beliau bisa melakukan apa pun sampai terakhir, tapi yang jelas kita diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi saya sudah katakan," ujar Fahri.