Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mencabut keputusan menteri (Kepmen) terkait Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN).

"Menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 408/KPTS/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara," ujar Dody dalam salinan beleid yang diterima di Jakarta, Kamis.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni pada 26 Maret 2025 dan ditetapkan oleh Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta.

Sebagai informasi, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 17/KPTS/M/2024, yang telah dicabut tersebut, membentuk Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara yang disebut Satgas IKN.

Satgas IKN bertugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN dengan pendekatan keterpaduan, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tugas lainnya adalah melakukan kurasi arsitektural untuk bangunan utama.

Adapun dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 17/KPTS/M/2024 yang telah dicabut tersebut, Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN terdiri atas Tim Pengarah, Tim Satgas Perencanaan Pembangunan, Tim Satgas Pelaksanaan Pembangunan, Kurator Arsitektural Bangunan Utama, dan Tim Sekretariat.

Pembentukan Satgas dibentuk dalam rangka persiapan pembangunan infrastruktur IKN. Pemindahan Ibu Kota Negara sendiri dipertimbangkan untuk mendorong keseimbangan pembangunan di Indonesia.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 17/KPTS/M/2024 tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN tersebut ditetapkan oleh Menteri PUPR saat itu Basuki Hadimuljono pada 12 Januari 2024.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dalam penanganan bencana banjir di Bekasi, Jawa Barat.

“Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak. Kementerian PU akan memberikan dukungan penuh dalam menangani dampak banjir di Bekasi,” kata Dody di Jakarta, Rabu.

Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya memobilisasi 2 perahu karet beserta mesin untuk membantu mengevakuasi masyarakat terdampak bencana banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan data Satgas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, terdapat 7 kecamatan yang terdampak bencana banjir, yakni Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Kecamatan Rawalumbu.

Banjir yang terjadi di Kota Bekasi akibat curah hujan ekstrem sejak Senin (3/3) yang menyebabkan sungai-sungai di Kota Bekasi meluap dan menggenangi permukiman
warga serta beberapa fasilitas umum.

Kondisi lapangan per tanggal 4 Maret 2025 yaitu air banjir belum surut dan di beberapa lokasi terdampak mengalami listrik padam. Pihak berwenang masih dalam tahap evakuasi warga dan pendataan korban serta fasilitas umum yang terdampak.

Kementerian PU terus berkoordinasi dengan BPBD Kota Bekasi serta survei ke lokasi terdampak bencana untuk membantu langkah-langkah tanggap darurat guna mengurangi dampak bencana dan memastikan keselamatan masyarakat terdampak. Selain memobilisasi perahu karet, Tim BPPW Jawa Barat juga telah mendirikan tenda darurat di lokasi pengungsian daerah Kemang Pratama.

Dukungan sarana dan prasarana air bersih untuk keperluan sehari-hari bagi para pengungsi juga telah didistribusikan di posko-posko logistik milik BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), salah satunya di Perumahan Pondok Gede Permai. Di lokasi tersebut sudah terpenuhi sanitasi, namun masih membutuhkan kebutuhan air bersih. Saat ini Tim Tanggap Darurat Cipta Karya telah memobilisasi 1 unit mobil tangki air dan 2 unit hidran umum untuk di lokasi pengungsian.

Dukungan juga diberikan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU dengan menurunkan alat berat berupa 6 unit dump truck beserta 4 pompa air berkapasitas 250 liter/detik serta sandbad sebanyak 250 di Kemang Pratama dan 500 sandbag di daerah Rawalumbu Kota Bekasi.

Kementerian PU bersama dengan instansi terkait terus memantau kondisi di lapangan dan memastikan proses penanganan berjalan dengan baik. Identifikasi lanjutan akan dilakukan untuk memetakan kebutuhan penanganan jangka menengah, terutama di wilayah aliran Sungai Bekasi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memanggil lima menteri yang akan membahas rencana kerja hingga evaluasi menjelang 100 hari kerja Kabinet Merah Putih.

Menko AHY menyebutkan pihaknya akan membahas beberapa hal strategis dan hal teknis terkait dengan infrastruktur, evaluasi menjelang 100 hari kerja, dan program-program utama sepanjang 2025.

“Ya tentu [membahas evaluasi jelang 100 hari kerja]. Jadi nanti akan kita bahas beberapa hal strategis tapi juga ada yang mungkin teknis tapi bernilai strategis,” kata AHY di Kantor Kemenko IPK, Rabu (8/1/2025).

AHY mengaku bahwa penentuan program-program di 2025 memiliki tantangan terkait pendanaan atau anggaran. Sehingga program prioritas perlu ditentukan di awal tahun.

Sebagai informasi, AHY dijadwalkan akan melakukan rapat koordinasi dan pembahasan rencana kerja 2025 dengan lima menteri yang berada di bawah koordinasinya.

Rapat dimulai sekitar pukul 10.05 WIB dengan dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandhi beserta Dirjen, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait juga dijadwalkan hadir, namun hingga pukul 10.25 WIB, Ara sapaan akrabnya belum terlihat.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan ada groundbreaking di sektor properti dalam di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025. Salah satunya ada perusahaan Malaysia yang menggarap proyek permukiman.

Basuki membeberkan, perusahaan asal Malaysia itu menjadi perusahaan asing yang akan melakukan groundbreaking di IKN tahun depan.

"Satu dari luar, Citadel dari Malaysia. Itu Permukiman ya. Yang hotel dari dalam (investor lokal), perkantoran dari Lampung," ujarnya di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Untuk waktu groundbreakingnya, Basuki tidak tahu pasti karena mengikuti jadwal Presiden Prabowo Subianto. Namun, karena pada Januari 2025 akan ada peresmian sejumlah proyek di IKN, ia mengusulkan kepada Prabowo untuk sekaligus melakukan groundbreaking di sana.

"(Januari groundbreaking?) Kami usulkan pada Pak Presiden. Karena Menteri PU usulkan beberapa yang sudah siap untuk diresmikan. Tadi sudah sampaikan," katanya.

"Kami mengusulkan groundbreaking supaya dibikin jadwal yang sekaligus beliau ke sana, kalau beliau berkenan akan ke sana, meresmikan dan groundbreaking," tambahnya.

Basuki mengungkapkan, sektor properti yang akan groundbreaking seperti restoran, hotel, hingga perkantoran. Total nilai investasinya sekitar Rp 6,5 triliun.

Video: Jokowi Groundbreaking Teras Hutan Ibu Kota Nusantara

Video: Jokowi Groundbreaking Teras Hutan Ibu Kota Nusantara

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan agar program Inpres Jalan Daerah (IJD) lanjut di tahun 2025. Kementerian mengusulkan anggaran untuk program tersebut Rp 15 triliun.

Program IJD sendiri sebelumnya dilakukan di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Menteri PU Dody mengatakan, pihaknya mengusulkan agar IJD dilanjutkan. Namun ia belum dapat memastikan berapa rincian panjang jalan yang disasar tahun depan. Selain itu, juga diperlukan inpres baru mengingat pemerintahan telah berganti.

"Yang kemarinbelum dilakukan, diusulkan tahun depan. Berapa ribu km saya sih nggak inget ya, tapi pasti ada lah (usulan dilanjutkan)," kata Dody, kepada awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pada tahun 2024 ini pihaknya mengajukan anggaran untuk IJD sekitar Rp 15 triliun. Namun yang cair hanya sekitar Rp 900 miliar, sehingga direncanakan untuk melanjutkan program ke ruas-ruas jalan yang belum sempat ditangani.

"Rancangan tahun depan itu Rp 15 triliun. Karena tahun ini kita minta Rp 15 triliun, tapi cuma dikasih Rp 900 miliar," kata Diana dalam kesempatan yang sama.

Diana mengatakan, usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lengkap dengan data-data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya. Dia optimistis, program ini bisa berlanjut tahun depan.

"Kalau datanya udah komplit, nanti kan tinggal pelaksananya, kan sudah," ujarnya.

Selain IJD, pihaknya juga berencana melanjutkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah. Namun ia tak merincikan berapa besar anggaran yang diajukan untuk tahun depan.

Kementerian PU juga berencana merealisasikan Inpres Irigasi. Diana mengatakan, untuk tahun 2025 mendatang pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp 7 triliun.

"Nanti kan kita lihatlokasinya mana, berapa panjangnya,nah ini perkiraan dikalikan dengan harga satuannya kan kira-kira ketemunya segitu (Rp 7 triliun), sambil nanti diverifikasi lagi," kata dia.

Sebagai informasi, sebelumnya telah Dody mengusulkan penambahan anggaran untuk pagu anggaran 2025 sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga program pembangunan Jalan Daerah.

Dody memaparkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 116 triliun untuk tahun depan. Angka ini telah bertambah Rp 40,59 triliun, dari yang semula hanya Rp 75,63 triliun. Namun kini anggaran tersebut berkurang usai pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kami memperhatikan juga tugas pokok Kementerian PKP, Rp 116 triliun itu kemudian kami bagi, Rp 110,9 triliun di PU, kemudian sisanya Rp 5,27 triliun itu di dipindahkan ke Kementerian PKP," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

Oleh karena itu, Dody mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga alokasi utama, antara lain Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Rp 9,03 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 35,89 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 16,68 triliun.

Dody juga meminta dukungan untuk melanjutkan proyek-proyek yang berlandaskan peraturan Instruksi Presiden (Inpres), antara lain Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, serta Inpres Air Minum dan Sanitasi. Alokasi tambahan anggaran untuk program inpres ini mencapai Rp 28,55 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, awalnya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun depan Rp 116 triliun untuk tahun depan. Angka ini bertambah Rp 40,59 triliun, dari sebelumnya Rp 75,63 triliun.

Namun, setelah Perumahan Rakyat dipisah menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, anggaran tersebut dipangkas.

"Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kami memperhatikan juga tugas pokok Kementerian PKP, Rp 116 triliun itu kemudian kami bagi, Rp 110,9 triliun di PU, kemudian sisanya Rp 5,27 triliun itu di dipindahkan ke Kementerian PKP," terang Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Oleh karena itu, Dody mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun. Tambahan anggaran tersebut mencakup Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Rp 9,03 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 35,89 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 16,68 triliun.

"Untuk 2025 sebetulnya kami berniat mengajukan tambahan Rp 60,6 triliun, antara lain untuk dukungan ke IKN, juga Papua, karena ada pemekaran provinsi di sana," jelasnya.

Besaran alokasi proyek IKN ialah sebesar Rp 14,87 triliun. Terdiri atas proyek Ditjen Bina Marga Rp 9,9 triliun dan proyek Ditjen Cipta Karya 4,96 triliun. Sedangkan untuk Daerah Otonom Baru (DOB) Papua sebesar Rp 4 triliun.

Selain itu, Dody juga meminta dukungan untuk melanjutkan proyek-proyek yang berlandaskan peraturan Instruksi Presiden (Inpres), antara lain Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, serta Inpres Air Minum dan Sanitasi. Alokasi tambahan anggaran untuk program inpres ini mencapai Rp 28,55 triliun.

Prioritaskan Pembangunan IKN-Giant Sea Wall

Sementara itu IKN masuk dalam daftar proyek prioritas atau quick wins yang disusun Kementerian PU. Selain IKN, mega proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) juga masuk ke dalamnya.

"Quick Wins untuk mendukung program unggulan strategis K/L lainnya meliputi pembangunan Giant Sea Wall atau NCICD (National Capital Integrated Coastal Development), Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujar Dody, saat ditemui di Kantor Kementerian PU.

Selanjutnya, ada Quick Wins 3 yakni mendukung Ketahanan Pangan, melalui optimalisasi manfaat bendungan yang sudah dibangun untuk melayani irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan jalan dan jembatan.

"Untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan, termasuk Food Estate di Kalteng, Merauke-Papua Selatan, NTT dan lain-lain," katanya.

Terakhir, ada Quick Wins 4 yakni mendukung Wajib Belajar 13 Tahun melalui Pembangunan dan Renovasi Sekolah/Madrasah di berbagai pelosok tanah air. Kementerian PU menargetkan pelaksanaan untuk 11.420 unit sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK/SLB/dan lain-lain, serta madrasah.

Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto menuturkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo terkait Tapera. Dalam surat tersebut, mereka meminta ada penataan ulang dan mengikutsertakan Menteri PKP, Maruarar Sirait berperan di dalamnya.

Hal ini ia sampaikan di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR. Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Ara dan BP Tapera telah bertemu minggu ini. Namun, bahasannya masih seputar masalah umum yakni evaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan.

"Ya terhadap bisnis proses dari Tapera secara keseluruhan. Selama ini mulai dari Bapertarum sampai dengan sekarang, itu coba kita evaluasi. Kan ada proses collecting gitu ya, ada proses pemupukan, ada pemanfaatan. Itu kita lihat peluang-peluang apa yang bisa ditingkatkan," ungkapnya.

Maka dari itu, terkait keinginan Ara ada revisi aturan Tapera yang semula diwajibkan bagi pekerja yang gajinya di atas UMR menjadi sukarela, belum ada bahasan lebih lanjut.

"Nah masalah regulasinya, kalau kami sih mungkin masih bisa tetap seperti itu, karena itu menurut kami cukup baik. Cuma, Tapera ini kan menerima paling banyak apa? Dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu menurut saya, supaya nggak resistensi (berlawanan). Kalau ke orangnya sih, orang yang pasti resistensi semua. Motong lagi," tutur Iwan.

"Tapi yang kita dorong adalah pemberi kerja itu terlibat. Jadi harus ada tanggung jawab sosial juga dari pemberi kerja itu terhadap karyawannya. Jadi ini yang kami juga sedang merancang," tambahnya.

Jakarta, Investor.id- Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) berharap Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah ditindaklanjuti para kepala daerah.

Ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono, SKB Tiga Menteri itu dapat memudahkan masyarakat untuk membeli rumah.

“Himperra mengucapkan terimakasih atas digulirkannya SKB Tiga Menteri ini. Pemerintah bergerak cepat. Ini menunjukkan Presiden Prabowo dan para menterinya pro rakyat. Sesuai isi SKB, Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” kata Ari dalam siaran pers Selasa (26/11/2024).

Dia menambahkan, pihaknya menyambut gembira SKB Tiga Menteri tersebut sekaligus memberi apresiasi. Hal itu dilontarkan Himperra saat beraudiensi dan berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di kantor Kementerian PKP, di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Sebagaimana diberitakan, selain ditandatangani Menteri PKP, SKB Tiga Menteri itu diteken oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum (Dody Hanggodo).

Substansi SKB itu mencakup penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selain itu, mempercepat pengurusan PBG menjadi 10 hari dari semula paling lama 28 hari.

SKB Tiga Menteri itu juga menginstruksikan kepada gubernur, penjabat gubernur, bupati/wali kota dan penjabat bupati/penjabat wali kota untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Ari mengatakan, langkah kolaborasi yang dilakukan oleh tiga menteri Presiden Prabowo Subianto itu merupakan kado istimewa buat MBR karena sangat membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, kata dia, dalam ajang Rakernas Himperra, yang akan berlangsung Desember 2024, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk Menteri PKP Maruarar Sirait, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PU Dody Hanggodo.

Di sisi lain, tambah Ari, setelah keluarnya SKB Tiga Menteri ini, Himperra juga menghimbau untuk dihadirkan SKB lain dengan berbagai kementrian dan Lembaga lain yang terkait dengan sektor perumahan nasional dan percepatan Program Tiga Juta Rumah.

Misalnya, kata dia, SKB dengan kementrian ATR/BPN terkait LSD (Lahan Sawah Dilindungi) dan berbagai hal terkait pensertifikatan.

Lalu, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman online (pinjol). Termasuk dengan Kementrian Lingkungan Hidup terkait Amdal, UPL & UKL, Kementrian ESDM terkait pemanfaatan air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN dan BPJS-TK. Bahkan dengan Kapolri.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabinet Merah Putih, Fahri Hamzah, mengungkap pesan dari mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Basuki, menurut Fahri, meminta pejabat kementerian ini langsung bekerja.

"Malam ini Pak Bas minta kita langsung kerja dan mudah-mudahan lancar malam ini," kata Fahri seusai acara serah terima jabatan di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Fahri menyebutkan besok akan dilakukan koordinasi terkait pembagian tugas antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Hal itu dilakukan untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik.

"Mulai besok kita sudah mulai koordinasi untuk apa namanya, pembagian tugas ya antara PU dan PR ya," ucap Fahri.

"Semua ini adalah untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik khususnya permukiman dan perumahan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Waketum Partai Gelora ini mengatakan nanti akan menerima penjelasan kajian tim mengenai pemisahan kementerian tersebut. Namun Fahri belum mengetahui nantinya akan berkantor di mana.

"Kita tunggu arahan dari Pak Basuki nanti, beliau yang ngatur nanti, tim beliau sudah siapkan," ujarnya.

Adapun untuk program Kementerian Perumahan adalah pembangunan 2 juta rumah desa dan 1 juta rumah di kota. Program ini akan difokuskan untuk memenuhi kekurangan 13 juta rumah dan 26 juta perumahan tidak layak huni.

"Dua juta di desa dan satu juta di pusat ya. Anggarannya belum terlalu detail tetapi kementerian keuangan yang lalu sudah mengakomodir," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk politisi senior Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih miliknya. Dia akan bertanggung jawab menangani seputar perumahan di Indonesia bersama wakilnya Fahri Hamzah.

"Dua puluh delapan, Maruarar Sirait S.I.P, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024) malam.

Sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar mengemban tugas penting yakni mengentaskan angka backlog di Indonesia dan realisasi salah satu program besar yang dicetus oleh Prabowo yakni program 3 juta rumah.

Membahas soal Menteri Perumahan, sudah ada sederet nama tokoh penting yang pernah menjabat di posisi ini sejak Indonesia merdeka. Namun pada beberapa periode, Kementerian Perumahan sempat digabung dengan Kementerian lain seperti pada era Joko Widodo lalu, bersatu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Lantas, siapa saja yang pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan di Indonesia? Berikut detikcom rangkum daftar Menteri Perumahan RI dari masa ke masa.

Presiden Soekarno

Mengutip laman resmi Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024), pada masa pemerintahan Presiden Soekarno permasalahan seputar perumahan dipegang oleh Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian pada 1958, bidang perumahan kembali dipindahkan ke Kementerian Sosial setelah keluarnya UU Darurat Nomor 3 Tahun 1958.

Presiden Soeharto

Bidang perumahan kembali ke Kementerian Pekerjaan Umum pada 1969 lewat Penerbitan Keputusan Presiden No. 18 tahun Tahun 1969 memperkuat wewenang Menteri PUTL (Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) dalam hal urusan perumahan rakyat.

Kementerian Perumahan baru dibentuk pada 1978 pada Kabinet Pembangunan III. Berikut daftar Menteri Perumahan yang pernah menjabat di pemerintahan Presiden Soeharto

1. Cosmas Batubara pada Kabinet Pembangunan III (periode 1978-1983 dan 1983-1988).

2. Siswono Yudohusodo pada Kabinet V (periode 1988-1993).

3. Akbar Tanjung pada Kabinet VI dan VII (periode 1993-1998 dan Maret-Mei 1998).

Presiden BJ Habibie

Setelah Presiden Soeharto diturunkan, pemerintahan dipegang oleh BJ Habibie. Kementerian Perumahan tetap berjalan dengan Menteri baru yakni Theo L Sambuaga pada Kabinet Reformasi Pembangunan untuk periode yang singkat yakni 1998-1999.

Presiden Megawati

Pada masa pemerintahan Megawati, bidang Perumahan dipegang oleh Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah. Menteri yang menjabat pada era ini adalah Soenarno pada Kabinet Gotong Royoung untuk periode 2001-2004.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Kementerian Perumahan kembali dijalankan pada masa pemerintahan SBY dengan nama Kementerian Perumahan Rakyat. Berikut daftar menterinya.

1. Yusuf Asy'ari pada Kabinet Indonesia Bersatu I (periode 2004-2009).

2. Suharso Monoarfa pada Kabinet Indonesia Bersatu II (periode 2009-2011).

3. Djan Faridz pada Kabinet Indonesia Bersatu II (periode 2011-2014).

Presiden Joko Widodo

Jokowi sejak dilantik pada 2015 lalu, memilih untuk menggabungkan Kementerian Perumahan dengan Pekerjaan Umum dengan sebutan Kementerian PUPR. Dalam 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Menteri PUPR dipimpin oleh Basuki Hadimuljono (periode 2014-2019 dan 2019-2024).

Presiden Prabowo Subianto

Kementerian Perumahan di masa Presiden Prabowo kembali dipisah dari Pekerjaan Umum dengan nama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri yang ditunjuk untuk mengemban amanah ini adalah Maruarar Sirait untuk periode 2024-2029.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah datang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka datang untuk melakukan serah terima jabatan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pantauan detikcom di lokasi, Fahri Hamzah datang lebih dulu yaitu sekitar pukul 18.47 WIB. Ia datang dengan setelan jas dan dasi berwarna biru.

Fahri mengatakan, setelah sertijab dilakukan dirinya akan langsung bekerja seperti yang dipinta oleh Basuki.

"Kita lihat aja hari ini kelanjutan dari prosesi pengumuman dan pelantikan dan malam ini Pak Bas minta kita langsung kerja mudah-mudahan lancar malam ini sehingga mulai besok kita sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara PU dan PR yang semua ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik khususnya permukiman dan perumahan," katanya kepada awak media, Senin (21/10/2024).

Tak lama setelah Fahri, Basuki pun datang untuk melakukan sertijab. Kepada awak media, Basuki sempat menyapa dan melambaikan tangannya.

Tak lama berselang, Menteri dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Raden Dody Hanggodo dan Diana Kusumastuti datang.

Terakhir, Maruarar Sirait datang sekitar pukul 19.35 WIB lengkap dengan setelan jas. Pria yang akrab disapa Ara mengatakan pihaknya akan bekerja cepat dalam harmonisasi pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pada acara sertijab ini juga hadir sejumlah pejabat, seperti Direktur Utama PT SMF Heliantopo, Dirjen Bina Marga Rachman Arief Dienaputra, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Triono Junoasmono, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho. Proses sertijab dilangsungkan tertutup.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah menjadi Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kabinetnya. Dengan ini, Prabowo membentuk kembali Kementerian Perumahan yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Maruarar Sirait S.I.P, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

"Fahri Hamzah SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," katanya setelah beberapa waktu berselang.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, keduanya akan memastikan program penyediaan rumah bagi masyarakat bisa berjalan.

Seperti diketahui, ini bukan kali pertama Indonesia memiliki Kementerian khusus perumahan. Sebelum digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Perumahan Rakyat sudah lama ada dan berdiri sendiri. Berikut sejarah singkatnya.

Sejarah Singkat

Mengutip laman resmi Kementerian PUPR, pada awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, fungsi perumahan diserahkan kepada Departemen Pekerjaan Umum yang tanggung jawabnya adalah mengawasi pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung.

Fungsi dan tanggung jawab bidang perumahan sempat dialihkan ke Kementerian Sosial pada tahun 1958 lewat terbitnya UU Darurat Nomor 3 Tahun 1958.

Masalah perumahan semakin mendapat perhatian serius pemerintah yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Perumahan Nomor 6 tahun Tahun 1962. Tetapi karena tidak berjalan dengan baik diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun Tahun 1963. Terbit Undang-Undang Pokok Perumahan No. 1 tahun Tahun 1964.

Fungsi dan tanggungjawabnya kemudian dikembalikan ke Kementerian PU lewat Penerbitan Keputusan Presiden No. 18 tahun Tahun 1969 memperkuat wewenang Menteri PUTL (Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik) dalam hal urusan perumahan rakyat.

Baru pada tahun 1978, urusan perumahan rakyat ditangani oleh departemen sendiri, dipimpin oleh Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat dengan Cosmas Batubara sebagai Menteri pertamanya.

Selanjutnya, kementerian ini sempat beberapa kali mengalami pergantian pucuk pimpinan dari mulai Akbar Tanjung pada 1993-1998, Theo L Sambuaga pada 1998-2000, Soenarno pada 2001-2004, Yusuf Asy'ari pada periode 2004-2009, Suharso Monoarfa pada 2009-2011, Djan Faridz pada 2011-2014.

Jokowi lalu menggabungkan Kementerian Perumahan dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki Hadimuljono pada 2014-2024.

Kemudian, Pemerintahan Prabowo memisahkan Kementerian PUPR, sehingga terbentuk kembali departemen khusus perumahan. Kali ini sedikit berbeda karena nomenklatur berubah menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah