Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto meresmikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Pembangunan SPPG Desa Panongan hasil kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BuMDes) dan pertama di Indonesia.

"Jadi ini Badan Usaha Milik Desa yang pertama di Indonesia yang punya unit usaha Satuan Pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah meresmikan bersama Pak Bupati, Pak Maesyal Rasyid di Desa Panongan Kecamatan Panongan kabupaten Tangerang provinsi Banten," kata Yandri di Tangerang, Rabu (14/5/2025).

Menteri Yandri hadir langsung untuk meresmikan SPPG Desa Panongan. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat Kementerian Desa PDT, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Kepala Desa Panongan Suhendi dan perwakklan Forkpimda Tangerang.

Pembangunan SPPG melalui BumDes merupakan upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo. Selain itu, pembangunan SPPG melalui BUMDes dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Insyaallah dengan adanya unit usaha SPPG ini, maka ada gerakan ekonomi atau kegiatan yang akan menguntungkan bagi desa yang dimaksud, melalui badan usaha milik desa. Maka terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada Desa Panongan yang hari ini pertama kali di Indonesia yang kita resmikan," kata Yandri dalam sambutannya.

Yandri Berharap, pendirian SPPG melalui BumDes bisa dicontoh oleh desa lain di Banten. Menurutnya, butuh kerja sama banyak pihak untuk menyukseskan program MBG.

"Insyaallah ini sebagai pemacu dan pemicu untuk daerah-daerah lain desa-desa yang lain, pertama di Kabupaten Tangerang atau di Kabupaten Lebak di Kabupaten Serang, kemudian di 4 kota di Banten insyaallah banyak yang mencontoh atau melakukan kerjasama seperti Desa Panongan," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar mengawal pembangunan 128 dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Muazzim mengatakan Komisi X DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyosialisasikan pelaksanaan MBG di Kecamatan Wanasaba dan Selong, Lombok Timur, sejak Sabtu (8/2/2025).

Muazzim menyebut satu dapur MBG membutuhkan tenaga kerja sebanyak 47 orang. Tenaga kerja tersebut dari masyarakat sekitar.

"Baik tukang masaknya, tukang antar, tukang beli bahan pokok, dan lain sebagainya berasal dari masyarakat sekitar. Karena tak mungkin kami merekrut SDM di luar," kata Muazzim ditemui di kediamannya di Kota Mataram, Minggu malam (9/2/2025).

BGN menargetkan 128 dapur di NTB pada semester pertama 2025. Pembangunan dapur ini dilakukan secara bertahap.

Sebanyak 22 dapur akan dibangun pada Februari 2025. "Maret mungkin berapa unit sampai dengan terpenuhi target kami di NTB. Ribuan tenaga kerja akan terserap," terang anggota DPR Dapil NTB II ini.

Ketua DPW PAN NTB ini mengatakan, dampak program MBG ini sangat luas. Misalnya perekonomian di desa akan tumbuh pesat lantaran penyediaan bahan baku MBG berasal dari hasil petani setempat. Mekanisme jual beli logistik MBG juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan masyarakat desa.

"Ada yang jual sayur, ada yang jual ayam, tahu, tempe, ikan dan lainnya. Artinya mulai dari petani, peternak semua itu akan menjadi hidup di desa," katanya.

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi penyuplai bahan pokok untuk program makan siang bergizi gratis. Ia menyebut potensi sumber daya manusia hingga sumber daya alam di desa sangat menunjang.

"Jadi badan usaha milik desa itu kita berharap menjadi pelaku utama untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi," kata Yandri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

Ia berharap desa tak hanya jadi penonton dari program makan bergizi gratis. Ia menyebut BUMDes mumpuni untuk menjadi suplai bahan pokok makan bergizi gratis itu.

"Saya beberapa kali keliling menyampaikan jangan sampai desa itu menjadi penonton. Mohon bisa menyiapkan bahan baku, mungkin desa ini menyiapkan padinya, berasnya, mungkin desa yang lain menyiapkan cabainya, desa yang lain menyiapkan tomatnya, desa yang lain menyiapkan telurnya," ujar Yandri.

Ia mengatakan perputaran ekonomi di program tersebut sangat baik. Bahkan, ia mendorong adanya kolaborasi antarunsur kementerian.

"Karena perputaran ekonomi di makan siang bergizi sangat besar dan itu peluang yang sangat bagus di desa. Ya, mereka punya lahan, punya potensi untuk ditingkatkan," ujar Yandri.

"Maka Kementerian Desa sudah bekerja sama dengan Menteri Pertanian, dengan Menteri kelautan Perikanan, dengan Kementerian Sosial, dengan Badan Pangan Nasional. Semua kita lakukan kolaborasi," tambahnya.

Yandri mengatakan banyak masyarakat desa justru ke luar negeri dan akhirnya ada yang berujung pada kejadian tak mengenakkan. Yandri pun mendorong BUMDes terlibat dalam kegiatan makan siang gratis.

"Termasuk tadi karena di desa itu banyak sebagai penyuplai tenaga migran keluar negeri yang banyak menjadi korban persoalan ketika mereka bekerja atau banyak penipuan. Tadi kami sudah kerjasama juga Menteri Desa, dengan Menteri Pendapatan Pekerjaan Migran Indonesia, bersama Menteri Dalam Negeri," tutur Yandri.

"Mungkin akan ada desa-desa yang dibuatkan khusus peraturan desa tentang rekrutmen pekerjaan migran. Intinya, semua potensi ada di desa, tapi banyak juga persoalan ada di desa," imbuhnya.

Lihat juga video: Mendes Yandri Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Desa PDT berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan ekonomi biru di desa. Menteri Desa PDT Yandri Susanto optimistis kolaborasi lewat penandatanganan MoU ini dapat membantu desa memenuhi bahan baku protein untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa. Kita punya dana desa 20 persennya untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai tapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa untuk mengelola persiapan bahan baku makan siang bergizi, salah satunya sumber protein," kata Yandri setelah penandatanganan Mou di Gedung Mina Bahari IV Jakarta, Senin (25/11/2024), seperti dalam keterangan tertulis.

Nota kesepahaman bersama demi sinergi dan kolaborasi mewujudkan ekonomi biru yang Inklusif dan berkelanjutan di desa ini akan memanfaatkan badan usaha bersama (BUMDesa) sebagai tonggak penggerak ekonomi desa. Diharapkan ini dapat menjadi ruang dalam memproduksi dan memastikan terpenuhinya kebutuhan bahan baku makan bergizi gratis, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami mendorong BUMDesa yang akan nanti jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya. Nanti ada desa tomat, desa cabai, desa bawang, desa nila, desa patin kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," tutur Mendes Yandri.

Mendes Yandri juga sudah melakukan berbagai kunjungan untuk melihat potensi desa sehingga desa tematik di seluruh Indonesia dapat diwujudkan. Sektor yang meliputi di antaranya perkebunan hingga perikanan.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis keberadaan desa tematik akan memperbesar peluang masyarakat untuk berkontribusi dalam menyediakan bahan pokok yang dibutuhkan.

"Tadi diskusi dengan Pak Mendes dan Pak Wamen kalau beliau mencanangkan desa nila, desa lele, desa patin. Beliau sudah ke 30 desa dan nginep di sana saya pikir kami juga harus ikut. Karena begini ketika makan bergizi gratis jalan dan itu ada di setiap desa lebih dari 75 ribu desa kalau di sana bisa jadi pusat produksi seluruh bahan untuk makan bergizi gratis, maka ekonomi yang bergerak bisa 4 sampai 5 kali lipat," ujar Menteri Sakti.

Simak juga Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]