Makan Bergizi Gratis Dimulai 6 Januari, 937 Dapur Disiapkan

Jakarta - Badan Gizi Nasional akan meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Untuk mempersiapkan dimulainya program itu, sebanyak 937 dapur disiapkan di seluruh Indonesia.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan dapur yang disiapkan tidak terpusat di Pulau Jawa. Mengingat sasaran utama pada daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), maka dapur lebih banyak di luar Pulau Jawa.

"Tanggal 6 Januari rencananya (peluncuran), (disiapkan) 937 dapur di seluruh Indonesia. (Dapur) paling banyak di luar Jawa, daerah yang masih kekurangan gizi yang masih kategori miskin dan perlu dibantu, itu sasaranya,"kata dia di Kantor Badan Gizi Nasional, ditulis, Jumat (3/1/2025).

Lalu juga menyebutkan target awal penerima manfaat terdiri dari anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Jumlah keseluruhan target penerima awal menyasar kepada 3 juta orang.

"Penerima manfaat tahap awal setiap dapur ada 3.000-3500 sasaranya. Sasarannya mulai usia 5 tahun, Paud, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah memastikan implementasinya Makan Bergizi Gratis akan dimulai 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, dia belum mau menjelaskan.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

JAKARTA, investor.id - Badan Gizi Nasional (BGN) tidak melibatkan organisasi masyarakat (ormas) manapun dalam menjalankan program makan siang bergizi gratis. Hal ini ditegaskan Kepala Biro Hukum dan Humas Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan menanggapi klaim sejumlah pihak yang mengaku mendapat SK dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI).

“BGN sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis. Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat,” kata Lalu Iwan, dalam keterangan resmi, Kamis (26/12/2024). 

Menurut Iwan, hal ini bukan hanya membuat publik bingung, juga melukai nama baik institusi BGN. Dia pun menyayangkan sikap sejumlah pihak tersebut, dan tidak akan membiarkannya.

BGN melalui Biro Hukum akan mengambil langkah tegas dan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

"Kami tidak akan tinggal diam. Tindakan hukum diperlukan, agar tidak ada lagi pihak yang berani menyalahgunakan nama institusi resmi seperti ini,” ujarnya.

Iwan pun mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan memverifikasi semua informasi, terutama yang mengatasnamakan institusi pemerintah.

“Kami sangat berharap masyarakat lebih kritis. Jangan mudah percaya pada klaim sepihak yang memanfaatkan nama besar lembaga resmi,” pesannya.

Iwan menegaskan, BGN tetap menjalankan program-program sesuai aturan yang berlaku, dengan memastikan kredibilitas dan integritas lembaga tetap terjaga.

“Kami tidak akan pernah main-main dengan tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami,” tutupnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan, saat ini belum memiliki struktur kepengurusan di tingkat daerah. Hal ini merespons laporan adanya dugaan oknum yang mengatasnamakan petugas BGN di daerah. Oknum tersebut mendatangi bakal mitra BGN di salah satu kabupaten/kota untuk mengecek administrasi dan kesiapan jalankan tugas.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan menegaskan, BGN belum memiliki struktur kepengurusan di tingkat daerah. Dia mengingatkan agar masyarakat lebih waspada karena berpotensi menjadi modus penipuan. 

“Tidak benar ada petugas BGN di daerah yang melakukan pengecekan ke calon mitra. Saya tegaskan, BGN belum memiliki struktur di daerah. Kalau ada yang mengaku petugas dari BGN daerah perlu diwaspadai, karena berpotensi menjadi modus penipuan,” ungkap Iwan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (26/12/2024).

Iwan mengatakan, kasus ini mencuat setelah sejumlah individu melaporkan adanya kunjungan oknum yang mengaku sebagai petugas BGN. Mereka diduga melakukan pemeriksaan terhadap dapur dan administrasi yayasan yang diklaim sebagai calon mitra BGN.

Iwan mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu mengonfirmasi keabsahan informasi terkait BGN melalui kantor pusat. Pasalnya, BGN selalu melalui koordinasi yang jelas dan diumumkan melalui kanal resmi. 

“Jika ada yang mengaku dari BGN tanpa dokumen atau surat tugas yang sah, harap segera laporkan ke pihak berwenang,” tegas Iwan.

Selanjutnya, langkah hukum akan ditempuh untuk mengusut oknum yang mencoreng nama baik institusi. Dengan klarifikasi ini, BGN berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap upaya penipuan, yang kerap menyasar lembaga atau yayasan di daerah.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara ihwal laporan atas dugaan oknum yang mengatasnamakan petugas BGN di daerah. Laporan itu muncul dari bakal mitra di salah satu kabupaten/kota yang mengklaim oknum yang mengaku petugas BGN mengecek persiapan administrasi dan kesiapan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur kepengurusan di tingkat daerah. Ia pun membantah adanya pihak yang ditugaskan untuk memeriksa kesiapan administrasi calon mitra.

"Tidak benar ada petugas BGN di daerah yang melakukan pengecekan ke calon mitra. Saya tegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur di daerah. Kalau ada yang mengaku petugas dari BGN daerah perlu diwaspadai, karena berpotensi menjadi modus penipuan," ungkap Iwan dalam keterangannya persnya, Rabu (25/12/2025).

Adapun kasus tersebut setelah bakal mitra BGN melaporkan adanya kunjungan oknum yang mengaku sebagai petugas BGN. Mereka diduga melakukan pemeriksaan terhadap dapur dan administrasi yayasan, yang diklaim sebagai calon mitra BGN.

Iwan pun menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu mengkonfirmasi keabsahan informasi terkait BGN melalui kantor pusat. Ia juga mengatakan, BGN memiliki koordinasi yang jelas dan diumumkan secara resmi.

"Jika ada yang mengaku dari BGN tanpa dokumen atau surat tugas yang sah, harap segera laporkan ke pihak berwenang," tegasnya.

Iwan pun meminta masyarakat untuk tidak langsung mempercayai klaim dari individu atau pihak yang tidak dikenal. Ia juga mengimbau, segera hubungi kontak resmi BGN untuk verifikasi jika ditemui ada pihak yang mengatasnamakan lembaga tersebut.

Selain itu, langkah hukum akan ditempuh untuk mengusut oknum yang mencoreng nama baik institusi. Melalui keterangan ini, BGN berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap upaya penipuan, yang kerap menyasar lembaga atau yayasan di daerah.

"Informasi lebih lanjut terkait aktivitas resmi BGN, akan terus diupdate melalui Biro Hukum dan Humas BGN," tutupnya.

JAKARTA, investor.id – Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Kombes Pol lalu Muhamad Iwan Mahardan menegaskan, program MBG sepenuhnya gratis dan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua murid.

Pernyataan Iwan tersebut untuk menepis isu dugaan pungutan biaya pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah. 

Menurut Iwan, program MBG yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses, terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka.

“Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan,” ungkap Iwan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Iwan menjelaskan, program MBG dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas. Dengan begitu, tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan. 

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tegasnya.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan, jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program ini.

BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia, untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda, tanpa ada hambatan. 

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini, demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik,” ucapnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program Makan Bergizi sepenuhnya dilakukan secara gratis. Tak ada satupun kewajiban biaya tambahan yang dibebankan ke orang tua murid.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan beberapa waktu ini muncul isu dugaan pungutan biaya ke orang tua murid pada program Makan Siang Bergizi di salah satu sekolah.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses, terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ungkap Iwan dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

Iwan menambahkan, program Makan Bergizi selama ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tegas Iwan.

Program yang jadi prioritas oleh Presiden Prabowo Subianto itu menjadi salah satu upaya strategis pemerintah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan, jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program ini.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini, demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik," sebut Iwan.