Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons siswa Sekolah Dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diduga keracunan usai menyantap menu dari program makan bergizi gratis (MBG).

Namun Dadan mengklaim siswa tersebut belum sempat menyantap MBG. Ia mengaku siswa baru mencium bau menu hingga kemudian muntah-muntah.

"Belum (disantap), baru mencium bau, makanya makanan segera ditarik. Atas koordinasi antara petugas dan guru, makanan tidak jadi dibagikan," kata Dadan saat dihubungi, Kamis (24/4).

Ia pun memastikan makanan yang dikeluhkan di SD itu akan menjadi bahan evaluasi bagi BGN. Di sisi lain, Dadan mengatakan usai peristiwa itu, pada pengiriman makanan ke sekolah lain di Bombana berjalan lancar dan aman.

Dinas Kesehatan Bombana sebelumnya menduga kejadian muntah-muntah itu karena kualitas ayam dalam menu MBG tak bagus. Pihak dinas pun sudah mengambil sampel makanan tersebut untuk diperiksa.

Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwis mengatakan program MBG di Kabupaten Bombana telah berjalan selama tiga hari di tiga sekolah dasar dengan jumlah makanan untuk 1.043 orang.

"Ini hari ketiga, anak-anak ada yang muntah karena busuk itu ayamnya, maka kami ambil sampelnya, besok saya kirim ke BPOM," kata Darwis.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan terdapat 73.432 hektare lahan indikasi tanah terlantar yang bisa digunakan untuk perumahan. Hal ini tentu bisa membantu realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Saya akan menyampaikan peta tanah yang telah kami tetapkan menjadi tanah terlantar yang bisa dipakai untuk menunjang program perumahan," kata Nusron saat hadir di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Realestate Indonesia di Hotel Sheraton, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Ia menyadari apabila ingin mendukung Program 3 Juta Rumah, maka pemerintah perlu menyediakan lahan dengan harga yang murah. Lahan tersebut, kata Nusron, tidak lain dan tidak bukan adalah lahan pertanian.

Namun, negara menentang keras penggunaan lahan pertanian seperti sawah untuk dipakai sebagai perumahan. Sebab, pemakaian lahan sawah menjadi perumahan atau fungsi lain berseberangan dengan tujuan pemerintah yang tengah mengusahakan ketahanan pangan.

"Tanah di bawah Rp 500 ribu per meter, apa? Sawah. Maka mau tidak mau harus minta LSD (Lahan Sawah Dilindungi). Maka saya katakan, demi ketahanan pangan, maka lawannya 3 Juta Rumah," ujarnya.

Kementerian ATR/BPN akhirnya membuat rumusan untuk melindungi lahan persawahan tersebut agar tidak cepat menyusut imbas permintaan perumahan yang semakin tinggi.

Pihaknya memiliki peta data Lahan Baku Sawah (LBS) yakni lahan baru, sama dengan lahan eksisting yang sudah terpetakan dari awal yakni sekitar 8,5 juta hektare. LBS ini merupakan data yang belum ter-update dengan kondisi di lapangan.

Kenyataannya banyak lahan sawah telah beralih fungsi menjadi tempat berdirinya bangunan, jalan, dan lainnya. Tanah-tanah yang sudah berubah fungsi tersebut akan masuk dalam data yang mereka sebut sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

"Hasil verifikasi ulang secara fisik menunjukkan adanya perubahan. Biasanya LSD menyisakan sekitar 92-93 persen dari LBS, jadi sekitar 7 persen sudah hilang," jelasnya.

Setelah itu, ada lagi sebutannya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yakni sawah yang sudah direkomendasikan oleh Bupati sebagai lahan pertanian permanen, atau akan menjadi lokasi persawahan selamanya.

"Namun, apakah sawah permanen ini bisa berubah? Bisa, jika ada program prioritas nasional seperti program pembangunan 3 juta rumah. Namun, pemohon harus mengganti dengan mencetak sawah baru dengan tingkat produktivitas yang sama. Bukan luas yang sama lho, ingat," ujarnya.

Dari pemetaan ini didapatkan bahwa LBS nilainya adalah 100 persen lahan untuk sawah yakni 8,5 juta. Lalu jumlah LSD sudah berkurang karena adanya peralihan fungsi menjadi 93 persen. Ada pun nilai sawah yang harus dipertahankan atau LP2B adalah 87 persen dari LSD. Maka, dari itu, selisih antara LSD dengan LP2B adalah 13 persen yang bisa digunakan sebagai lahan 'kosong' yang bisa dimanfaatkan.

Kata Nusron, nilai lahan sebesar 13 persen tersebut tidak bisa digunakan semua untuk perumahan. Sebab, banyak permintaan pasti berdatangan dari berbagai kalangan, seperti ada yang ingin menggunakan lahan tersebut sebagai sekolah, rumah sakit, dan hal-hal yang diklaim bermanfaat untuk masyarakat luas. Melihat permintaan yang tinggi, Kementerian ATR/BPN akan memilih yang paling bermanfaat.

"Untuk perumahan yang bisa kita pakai ada sekitar 73.432 hektare. Yang sudah ditetapkan dan bisa bapak-bapak bisa tengok ada itu ada 14.490 hektare," sebut Nusron.

Nusron menampilkan daftar provinsi yang sudah menyerahkan tanah terlantar yang bisa digunakan untuk program 3 Juta Rumah yakni ada di 33 provinsi.

Selanjutnya, tanah terlantar yang sudah dikumpulkan akan diserahkan kepada Badan Bank Tanah. Masyarakat yang ingin membeli tanah tersebut bisa membeli melalui Badan Bank Tanah. Ada pun untuk penentuan harga tanahnya akan melihat dari zona nilai tanah (ZNT).

"Tanah ini nantinya akan diserahkan kepada Bank Tanah. Sekalian transaksinya dengan Bank Tanah kecuali fasum dan fasosnya karena sebelum diserahkan sama Bank Tanah harus diambil dahulu 30 persen untuk kepentingan reforma agraria agar tidak terjadi konflik," ungkap Nusron.

Video: Prabowo Minta Menteri Pakai Maung, Nusron Wahid Mau Pesan 11

Video: Prabowo Minta Menteri Pakai Maung, Nusron Wahid Mau Pesan 11

Pemerintah melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan maupun industri. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan.

Terkadang, lahan pertanian memang kerap dibeli untuk kemudian dijadikan perumahan. Hal itu karena biasanya lahan pertanian harganya lebih murah dibandingkan lahan yang memang untuk permukiman.

Namun, bagaimana nasib pengembang yang sudah terlanjur membeli lahan pertanian untuk dibangun perumahan?

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh dipakai untuk perumahan, apalagi lahan yang termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Jika terlanjur membeli lahan sawah, pengembang harus menggantinya dengan lahan yang produktivitasnya sama.

"Ya kalau dia LSD nggak bisa dibangun rumah, kalau dia udah kadung beli ya beli untuk tanamin jagung atau tanamin padi. Enggak boleh tanamin batu bata, apalagi kalau sudah LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Dia harus mengganti lahan dengan produktivitas yang sama," kata Nusron kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (21/4/2025).

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia berbincang dengan salah satu pengembang dalam acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). Saat itu, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera, Hari Purnomo, mengungkapkan keluh kesahnya dalam membangun rumah subsidi, salah satunya terkait aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan.

Hari menuturkan, pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," kata Hari dalam acara tersebut.

Ara pun langsung merespons keluhan Hari. Ia menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh digunakan untuk area perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," ungkapnya.

Video: Bahas Banjir Jabar, Pengamat Sebut Pengawasan Alih Fungsi Lahan Tak Berjalan

Video: Bahas Banjir Jabar, Pengamat Sebut Pengawasan Alih Fungsi Lahan Tak Berjalan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penyediaan tanah. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah memetakan 77 ribu hektare cadangan tanah untuk negara (CTUN) yang bisa digunakan untuk membangun perumahan.

"(Cadangan Tanah Negara untuk perumahan sudah jadi petanya?) Sudah. Totalnya ada 77 ribu hektare," ujar Nusron dalam acara 'Dialog Bersama Menteri ATR/BPN dengan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Tengah' tentang penataan ruang, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (17/5/2025).

Ia mengatakan, hasil pendataan dan pemetaan tanah tersebut sudah bisa diperlihatkan kepada pengembang. Rencananya, Nusron akan bertemu dengan asosiasi pengembang pada Senin (21/5) mendatang.

"Bisa, besok Senin kami akan ketemu dengan asosiasi perumahan untuk menyampaikan itu (peta CTUN untuk perumahan)," ucapnya.

Di samping itu, ia mengimbau agar lahan sawah, terutama yang sudah berbentuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), tidak dialihfungsikan. Hal ini untuk menjaga ketahanan pangan yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan asta cita Prabowo yang mengedepankan ketahanan pangan, hilirisasi, ketahanan energi, hingga Program 3 Juta Rumah membutuhkan lahan. Namun, pembangunan perumahan atau pabrik yang menggunakan lahan sawah akan mengurangi produksi beras.

"Lahan sawah apalagi yang sudah LP2B diubah menjadi lahan industri, lahan permukiman, maupun lahan pendidikan yang itu akan mengganggu ketahanan pangan," ucapnya.

Sebelumnya, Nusron pernah menyampaikan ada 79 ribu hektar cadangan tanah untuk negara yang bisa digunakan untuk perumahan. Tanah tersebut bisa dibeli untuk Program 3 Juta Rumah dengan harga yang terjangkau.

"Kami punya cadangan nasional tanah cadangan untuk negara yang kami bisa peruntukkan untuk perumahan itu 79.925 hektare," ujar Nusron dalam pemaparannya di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Namun, ia tidak tahu kecocokan tanah tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun pengembang. Untuk itu, pihaknya akan mematangkan informasi terkait penyediaan tanah tersebut dengan menyajikan lokasi, gambar, dan peta CTUN.

Lalu, pengembang beserta pihak lainnya bisa menilai sendiri kecocokan tanah tersebut untuk perumahan. Informasi soal tanah tersebut rencananya akan tersedia pada kuartal 1-2025 mendatang.

"Sangat dinamis dan sangat terjangkau sekali bagi MBR. Q1 insyaallah. Tim sedang bekerja untuk memetakan," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Dinas Pendidikan Nunukan, Kalimantan Utara, menyampaikan perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan revitalisasi sarana-prasarana sekolah. Program ini sempat dipertanyakan oleh guru di Krayan Selatan karena belum mencapai wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Nunukan Akhmad mengatakan saat ini MBG di Kaltara baru berjalan di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yakni di Nunukan dan Nunukan Selatan. Program ini juga baru menjangkau 6.650 siswa.

"Belum semua wilayah terjangkau, tapi ini program pusat, jadi kami yakin akan meluas," katanya kepada detikKalimantan, Rabu (16/4/2025).

Ia menyoroti tantangan distribusi MBG di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) seperti Krayan atau Lumbis. Daerah-daerah tersebut sulit dijangkau karena akses terbatas dan biaya logistik tinggi.

"Ke daerah seperti Lumbis hanya bisa lewat sungai, itu kendalanya," ungkapnya.

Untuk revitalisasi sekolah di wilayah 3T, Akhmad optimistis pemerintah pusat terus mendukung wilayah perbatasan. Hal itu sejalan dengan program pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan.

"Bantuan dari Kementerian PUPR sudah ada. Kami harap tahun ini wilayah Krayan juga mendapat perhatian," ujarnya.

Akhmad berharap MBG segera menjangkau seluruh siswa Nunukan, dari SD hingga SMA. Bahkan di wilayah terluar sekalipun. Ia juga percaya revitalisasi sarana pendidikan akan terus berlanjut.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat, anak-anak di semua wilayah bisa menikmati MBG seperti di Nunukan dan Nunukan Selatan," katanya.

Sebelumnya, Kepala SMPN 1 Krayan Selatan Agustinus mempertanyakan program MBG yang belum menyentuh wilayah mereka. Program tersebut baru berjalan di kota untuk wilayah Kaltara.

Agus juga menyinggung program pemerintah pusat lainnya yang belum berjalan di wilayahnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah juga belum menyentuh Krayan. Di kota sudah jalan, tapi kami di sini tidak dapat apa-apa," ungkapnya, Selasa (15/4/2025).

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG ) di Palembang mulai dilaksanakan hari ini, Senin (14/4/2025) di sejumlah sekolah di Palembang. Untuk sekolah-sekolah yang menerima MBG masih belum bertambah alias sama dengan sebelumnya.

Pantauan detikSumbagsel pada Senin (14/4/2025), penyaluran MBG dilakukan sejak pukul 08.00 WIB ke Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), lalu untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) pukul 11.00 WIB

Wakil Humas SMP Negeri 19 Palembang, Parman mengatakan setelah libur Idulfitri 2025, pembagian MBG mulai dilaksanakan kembali pada Senin (14/4/2025). Meski sekolah sudah berjalan sejak Rabu (9/4/2025), tapi MBG baru dimulai hari ini.

"Di hari pertama ini sebanyak 1.098 siswa yang menerima MBG di SMP Negeri 19 Palembang," katanya.

Menunya terdiri dari nasi putih, nugget ikan gabus, soto bening, tahu saos tomat dan buah semangka. Untuk menu MBG ini, kata dia, setiap harinya akan berganti dan bervariasi.

"Nugget ikan gabus ini merupakan olah dari ikan gabus yang merupakan makanan khas kita asli Palembang," ujarnya.

Sementara itu, petugas pengantar menu MBG dari dapur IB 1 Palembang, Sadad menuturkan, khusus penyedia MBG dari dapur mereka dibagikan untuk enam sekolah, dengan tiap porsi hidangan MBG berbeda-beda.

"Untuk kelas rendah porsinya lebih sedikit dari kelas tinggi. Tapi terkadang ada saja saat wadah dikembalikan, masih ada makanan belum habis, mungkin karena ada yang masih tidak selera," ungkapnya.

Tercatat enam sekolah yang mendapatkan menu MBG dari dapur IB 1 yakni SMP N 19 dan 33, SD N 24 dan 25, serta TK Panca Bakti dan SKB.

Sementara itu, Sekretaris Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia Sumatera Selatan (PPJI Sumsel) Rizky mengatakan pihaknya belum mendapat informasi terkait kapan rencana penambahan titik sekolah penyaluran MBG.

"Untuk penambahan belum ada lagi. Sekarang masih tetap seperti yang kemarin," katanya.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Siswa di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), belum mendapat jatah makan bergizi gratis (MBG) seusai libur Lebaran. Selama tiga hari terakhir atau sejak masuk sekolah pada 9 April 2025, siswa tak lagi diberikan MBG. Informasi yang diperoleh, program MBG mulai berjalan kembali pada 14 April 2025.

Penyedia MBG Manggarai Barat dari Yayasan Sejahtera Desaku, Kosmas Janggat, tak memberikan alasan mandeknya pemberian MBG tiga hari terakhir ini.

"Tanya di BGN. Kami tinggal ikut perintahnya BGN," kata Kosmas saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (11/4/2025).

BGN melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Manggarai Barat belum menanggapi permintaan konfirmasi. Kepala SPPG Manggarai Barat Dania Ulfi Ningrum tak menerima panggilan telepon. Ia juga belum menjawab pesan WhatsApp.

Kepala SMPN 1 Komodo Labuan Bajo, Matias Dima, juga tak tahu alasan tak ada pemberian MBG. Ia hanya mendapat pemberitahuan dari Kepala SPPG Manggarai Barat bahwa ada perubahan jadwal pemberian MBG. Pemberian MBG baru dilakukan pada 14 April 2024.

Siswa kelas 8 SMPN 1 Komodo berinisial A mengaku heran tak ada lagi pemberian MBG di sekolahnya. Ia mengaku tak tahu alasan tak ada pemberian MBG itu.

"Tidak tahu lagi kenapa tidak dikasi hmakan bergizi gratis itu," ujarnya.

Program MBG dilaksanakan di Manggarai Barat mulai 17 Februari 2025. Baru enam sekolah di Manggarai Barat yang terpilih untuk program MBG.

Sekolah-sekolah tersebut berada di Kota Labuan Bajo. Yakni SMPN 1 Komodo, SDI Wae Mata, SDN Lancang, SDN Batu Cermin, SDN Labuan Bajo 2, dan SDIT Persaudaraan.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Grup Hotel Aston di Serang menggelar uji coba makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Banten. Kegiatan tersebut disambut baik oleh pemerintah daerah setempat.

Pada Rabu (9/4/2025), Archipelago International, induk dari Hotel Aston, menggelar MBG (Makan Bergizi Gratis) di SDN Singapadu, Kota Serang. Sebanyak 267 siswa mendapat makan bergizi gratis.

Kegiatan itu dihadiri oleh Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, dan didampingi oleh Regional General Manager Archipelago International Banten Area, Doddy Fathurahman.

Mereka pun sempat membagikan makanan secara prasmanan. Siswa yang telah membawa piring antre untuk mendapat makanan yang telah disiapkan. Menu pada hari itu adalah nasi, sayur, dan daging ayam.

Para siswa lahap memakan makanan yang disiapkan. Saat ditanya soal rasa makanan, seluruh siswa kompak mengatakan makanan tersebut enak.

Foto: Aston gelar uji coba makan bergizi gratis di Serang (Arief Ikhsanudin/detikcom)

Doddy menyampaikan, uji coba ini akan dilakukan selama sebulan. Ada tiga lokasi pelaksanaan, yaitu di Kota Serang, di Anyer (Kabupaten Serang), dan Kota Cilegon.

Ide kegiatan ini berasal dari Presiden Archipelago International, John M. Flood, yang melihat program MBG harus melibatkan pihak swasta.

"Beliau, Pak John Flood, melihat program ini bagus, tapi kemungkinan berhasilnya akan lebih besar jika melibatkan pihak swasta karena jumlah siswa di Indonesia sangat banyak," ujarnya.

Menurut Doddy, Flood berpikir satu hotel bisa menangani dua atau tiga sekolah untuk program MBG.

"Itu meringankan beban pemerintah tanpa harus membangun dapur umum, karena di hotel sudah ada," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis, berharap program ini terus berlanjut. Ia mengaku Aston dan hotel lain bisa membangun dapur untuk MBG.

Agis menyebut, saat ini ada lima dapur untuk makan bergizi gratis. Angka tersebut sangat kurang dibandingkan dengan jumlah siswa yang mencapai 120 ribu orang.

"Ini harus terus dilanjutkan. Yang kedua, dorong juga Aston jadi dapur umum, barangkali bisa buka di pinggiran juga sebagai prioritas, karena memang harus segera supaya seluruh siswa bisa menerima manfaat," kata Agil.

"Saya harap Aston buka satu. Kita akan support selama itu mendorong program dari Pemerintah Kota Serang," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kehidupan bertetangga memang ada saja ceritanya, mulai dari yang menyenangkan hingga menyebalkan. Salah satu permasalahan yang terjadi terkait dengan bangunan rumah.

Sebagai contoh, A memiliki tetangga yang ingin membangun rumah di samping tanah miliknya. Ternyata, tetangga tersebut membangun rumah dengan 'menumpang' pada tembok A. A pun tidak terima karena hal itu bisa mempengaruhi kekuatan struktur rumah miliknya.

Jika ada kasus seperti itu, masyarakat bisa mengadukannya ke layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nantinya pengaduan tersebut akan diproses oleh Tim Satgas Pengaduan dengan pihak terkait.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan, contoh kasus tersebut sebenarnya merupakan suatu permasalahan yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. Hal itu karena terkait dengan izin persetujuan pembangunan gedung (PBG) yang dikeluarkan oleh pemda.

Walau demikian, masyarakat masih tetap bisa melaporkan ke BENAR-PKP melaluiWhatsApp di nomor 0812-88888-911. Nantinya, masyarakat bisa mengisi data terkait pengaduan. Setelah itu, masyarakat yang sudah mengisi pengaduan akan diberi 'tiket' elektronik untuk mengetahui progres pengaduannya sudah sampai mana. Semua bisa dilakukan hanya melalui WhatsApp saja.

"Kadang-kadang kalau ada pengaduan ke kita sebenarnya itu adalah porsi dari Pemda, ya kita larikan ke Pemda. (Bisa tetap lapor BENAR-PKP?) Oh nggak apa-apa, nanti kami yang kontak Pemda-nya. Bisa (tetap lapor)," ujarnya saat ditemui detikcom di kantor Kementerian PKP, Kamis (27/3/2025).

Sebagai informasi layanan tersebut aktif 24 jam. Namun pengaduan akan diproses pada jam kerja yaitu Senin-Jumat pada pukul 08.00-17.00 WIB.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

Pemerintah mencatat 39 situ di kawasan Bekasi, Bogor, dan Banten yang terancam punah. Bahkan, Beberapa di antaranya sudah berubah fungsi, termasuk menjadi kawasan perumahan.

Kondisi ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Menghilangnya situ-situ tersebut disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir bandang di kawasan Jabodetabek beberapa waktu lalu.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain, karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan pada mulanya kondisi lenyapnya situ-situ ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya pun melakukan perbandingan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang tersisa saat ini.

Kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya baru saja mengantongi data baru, di mana ditemukan 7 situ lainnya yang terancam 'punah' alias menghilang.

Keberadaan ketujuh situ ini berdasarkan informasi yang dihimpun dalam rapat bersama Gubernur Banten Andra Soni dan Dody siang ini. Dengan demikian, jumlahnya bertambah dari 32 situ menjadi 39 situ yang terancam hilang.

"Teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya tadi dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir 'punah'," kata Nusron.

Penemuan 7 situ hampir 'punah' di kawasan Banten ini didapatkan dari hasil pendataan ulang sempadan sungai, batang sungai, dan situ di Tangerang Raya dan Banten. Terhadap penggunaan ruang di kawasan tersebut, sudah terbit sertifikat hak milik (SHM) maupun sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

Nusron menjelaskan, ketujuh situ ini beralih fungsi karena berbagai alasan, mulai dari reklamasi hingga diokupasi oleh masyarakat lokal di sana. Selain itu, ada temuan sejumlah situ yang luasannya berkurang.

"Ini yang secara tidak langsung juga menjadi pemicu dan dampak terjadinya banjir di kawasan Banten, terutama di kawasan Tanglang Raya, yang itu tidak terpisahkan dengan kawasan strategis nasional Jabodetabek," ujarnya.

Atas kondisi ini, akan dilakukan beberapa langkah antisipasi. Pertama, melakukan sertifikasi lahan sempadan sungai, batang sungai, serta sempadan situ yang masih aman atau kosong belum ada kepemilikan.

Sedangkan terhadap area yang sudah didirikan bangunan di atas sempadan sungai maupun situ, Nusron mengatakan, pihaknya akan mencoba melakukan pendekatan kemanusiaan untuk mencari jalan keluarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena berkolaborasi perkuat pelaksanaan sejumlah hal, mulai dari dukungan bagi UMKM hingga menyukseskan Makan Bergizi Gratis.

Ketika ditemui di Jakarta, Kamis, Taruna mengatakan bahwa di Nusa Tenggara Timur terdapat ratusan hingga ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta inisiatif berupa program 'satu desa, satu produk' yang mendorong desa-desa NTT untuk memiliki satu produk unggulan. BPOM berperan untuk menjamin agar produk-produk UMKM tersebut aman dikonsumsi supaya tidak terjadi kejadian luar biasa.

Dengan penjaminan itu, kata Taruna, maka perekonomian juga dapat ditingkatkan. Terkait hal itu, katanya, mereka juga mengupayakan hilirisasi produk-produk terkait, seperti pangan, kosmetik, dan obat asli Indonesia.

"Mulai dari cara pembuatannya, harus ada sertifikatnya, kemudian setiap produknya, setiap nomor izin edarnya ada. Kemudian kalau mau diekspor, mau diimpor juga harus ada surat keterangan impor ekspor. Kemudian post marketnya, distribusinya juga kami yang sertifikasi. Dan terakhir kalau ada penindakan kami juga yang dikasih tugas oleh negara," dia menjelaskan.

Kerja sama lainnya, kata Taruna, yakni untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diprioritaskan sebagai upaya penanganan masalah gizi, seperti stunting, defisiensi mikronutrien, dan kelebihan nutrisi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menyebutkan, pihaknya mengapresiasi dukungan serta kerja sama dengan BPOM. Kolaborasi tersebut, katanya, mendorong berbagai produk unggulan NTT mulai dari pertanian hingga kelautan agar dapat memiliki nilai tambah.

Melki juga menyebutkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk semakin memajukan UMKM NTT.

Gubernur itu juga menyatakan dukungannya bagi BPOM agar dapat segera meraih status sebagai otoritas terdaftar WHO (WHO-Listed Authority) agar produk-produk nasional semakin mudah diterima di pasar global.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan menyediakan 20 ribu rumah subsidi atau rumah murah untuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ia mengatakan pemerintah berupaya memastikan PMI mendapat akses hunian yang layak dan terjangkau.

"Untuk pekerja migran sebagai pahlawan devisa yang membangun negeri akan dibantu 20 ribu rumah subsidi yang akan disiapkan oleh BP Tapera," ucap Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).

Hal itu disampaikan ketika bertemu dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Kantor Kementerian PKP di Jakarta kemarin malam. Pertemuan ini membahas upaya sinergi dalam penyediaan hunian layak bagi PMI sebagai bagian dari perlindungan dan kesejahteraan mereka.

Ia menyebutkan hunian tersebut bisa diperoleh PMI baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke Tanah Air. Hunian tersebut berupa rumah subsidi yang rencananya akan dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Pekerja Migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan fasilitas perumahan yang layak sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan dari negara," ujarnya.

Sementara itu, Karding mengatakan kolaborasi diharapkan tak hanya memberi PMI perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga jaminan kesejahteraan di dalam negeri melalui akses terhadap hunian yang layak.

"Pekerja migran adalah orang-orang yang perlu kita bantu. Alhamdulillah Pak Ara bantu," tuturnya.

Ia menambahkan pihaknya ingin memastikan PMI tidak hanya mendapat perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kehidupan yang lebih baik setelah mereka kembali.

"Penyediaan perumahan menjadi salah satu aspek penting yang harus kita wujudkan bersama," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: KemenP2MI-KemenHAM Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Perlindungan PMI

Video: KemenP2MI-KemenHAM Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Perlindungan PMI