Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun rumah subsidi bagi warga yang tak memiliki penghasilan tetap, seperti tukang bakso dan sayur.

Ara sapaan akrabnya, menyebut hal itu merupakan bagian dari program alokasi rumah subsidi untuk rakyat.

"Di antaranya kami dorong yang tidak punya gaji, seperti tukang bakso, tukang sayur. Jadi presiden perintahkan saya, jangan hanya yang punya gaji, tetapi yang tidak punya gaji, tapi punya penghasilan. Seperti tukang bakso, tukang sayur, ya seperti itulah, itu harus diberikan," tutur Ara kepada wartawan, Rabu (2/4).

Di sisi lain, Ara mengaku masih membahas soal syarat rumah subsidi bagi masyarakat yang memiliki penghasilan Rp7 juta.

Kata dia, pembahasan itu akan dilakukan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Nanti kita bicarakan ya, nanti dengan Bappenas dan BPS. Kan yang mengeluarkan data kan BPS. Jadi Presiden arahkan itu harus tepat sasaran, dan harus berkualitas," ucap Ara.

Sebelumnya, Ara mengatakan pemerintah bakal menyerahkan 25 ribu rumah untuk warga yang tak memiliki gaji tetap pada April 2025.

Program itu, ditujukan untuk kelompok pekerja informal yang tidak punya selip gaji sebagai bukti penghasilan bulanan, tetapi sebenarnya mampu memiliki rumah.

"Mereka tidak punya gaji, tapi punya usaha dan penghasilan. Karena itu, kami menyiapkan sekitar 25.000 unit rumah untuk mereka, yang akan diserahkan pada akhir April," kata Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3), diberitakan Antara.

Penyerahan rumah itu rencananya terjadi pada 25 April 2025 serempak di berbagai daerah , termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Maruarar menyebut paling tidak 1.000 rumah akan diserahkan secara simbolis. Sementara secara keseluruhan dia mengatakan tersedia 29 ribu rumah yang bakal disalurkan bertahap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pemerintah bakal menyerahkan 25 ribu rumah untuk warga yang tak memiliki gaji tetap pada April 2025.

Program itu, ditujukan untuk kelompok pekerja informal yang tidak punya selip gaji sebagai bukti penghasilan bulanan, tetapi sebenarnya mampu memiliki rumah.

"Mereka tidak punya gaji, tapi punya usaha dan penghasilan. Karena itu, kami menyiapkan sekitar 25.000 unit rumah untuk mereka, yang akan diserahkan pada akhir April," kata Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3), diberitakan Antara.

Penyerahan rumah itu rencananya terjadi pada 25 April 2025 serempak di berbagai daerah , termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Maruarar menyebut paling tidak 1.000 rumah akan diserahkan secara simbolis. Sementara secara keseluruhan dia mengatakan tersedia 29 ribu rumah yang bakal disalurkan bertahap.

Pada Desember lalu mengatakan perlu ada terobosan untuk memfasilitasi kelompok masyarakat yang tak punya selip gaji, seperti tukang bakso sampai ojek online, tetapi punya kemampuan menyicil via kredit pemilikan rumah (KPR).

Menurut dia masyarakat sektor informal itu sebenarnya mampu membayar KPR tetapi terkendala masuk ke sistem perbankan lantaran tak punya selip gaji.

Maruarar telah mengajak diskusi berbagai pihak, termasuk perusahaan pembiayaan, untuk menyusun skema pembiayaan bagi mereka yang disinergikan dengan Program 3 Juta Rumah.

Menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), diubah selama Ramadan. Hidangan yang biasanya berupa nasi dan lauk-pauk diganti dengan makanan kecil berupa takjil.

"Iya betul, menu MBG saat puasa berubah," kata Kepala Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bima, Eri Ulfah, kepada detikBali, Jumat (7/3/2025).

Eri mengungkapkan menu MBG yang disalurkan sebelum puasa adalah makanan berat yang memenuhi kriteria gizi yang sehat, seperti nasi, sayur, buah, ikan, hingga daging. Saat Ramadan, menu MBG berupa takjil, seperti buah kurma, telur rebus, makanan tinggi nutrisi, dan buah," terangnya.

"Menu MBG berupa takjil ini disalurkan hingga sampai libur sekolah," terang Eri.

Jumlah penerima program MBG di Kota Bima saat Ramadan masih sama dengan sebelumnya. Penerimanya adalah 3.262 siswa dari 21 sekolah berbagai jenjang, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP dan SMAN/SMK di Kecamatan Asakota.

Diberitakan sebelumnya, program MBG untuk siswa di Kota Bima, NTB, akan tetap disalurkan selama Ramadan 2025. Hal itu telah dipastikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Bima.

"MBG di Kota Bima selama bulan Ramadan akan tetap diadakan," ucap Sekretaris Disdikpora Kota Bima, Muhammad Humaidin, kepada detikBali, Selasa (4/3/2025).

Humaidin mengungkapkan rencana penyaluran MBG di Kota Bima pada Ramadan 2025 akan menyesuaikan dengan jadwal siswa yang masuk sekolah pada Kamis (6/3/2025) hingga Selasa (25/3/2025). Selain itu, juga disalurkan untuk buka bersama satu kali di sekolah sebelum libur Lebaran.

Video: Komisi X soal Ada Laporan Foto Menu MBG Tak Boleh Disebar di Medsos

Video: Komisi X soal Ada Laporan Foto Menu MBG Tak Boleh Disebar di Medsos

Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Ari meminta pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis tersebar merata di seluruh wilayah NTB.

Sitti Ari dalam penyataan di Mataram, Minggu, menuturkan pemerataan dapur ke berbagai daerah bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi lokal.

"Kami mendorong kualitas dapur MBG ke depan diutamakan dan merata," ujarnya.

Ari mengapresiasi pemberian Makan Bergizi Gratis kepada para siswa sekolah di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Porsi dan kualitas makanan sudah terbilang baik.

Dia berhadap makanan berkualitas bisa didapatkan oleh seluruh siswa sekolah di NTB, sehingga bisa meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak yang masih dalam tahap tumbuh kembang.

Dalam rapat koordinasi Forkopimda NTB pada 12 Februari 2025 lalu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebut sudah ada 37 dapur umum penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis dan 17 dapur sudah menyatakan kesiapan.

Namun, menurut dia, puluhan dapur umum Program Makan Bergizi Gratis tersebut masih berpusat di Pulau Lombok. Sedangkan Pulau Sumbawa hanya berpusat di Bima dan Sumbawa.

Bila mengacu jumlah kecamatan di NTB yang mencapai 117 kecamatan, maka jumlah dapur umum idealnya adalah sebanyak 117 dapur agar penyaluran makanan ke sekolah-sekolah bisa optimal.

"Sinergi dan kolaborasi menjadi langkah yang kini dilakukan oleh berbagai pihak agar Program Makan Bergizi gratis berjalan baik di Nusa Tenggara Barat," katanya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak disalurkan dalam dua hari terakhir. Program yang pertama kali diluncurkan pada 17 Februari lalu itu terhenti sejak Kamis (27/2/2025).

"Iya betul. Hari ini dan Kamis (27/2) ) kemarin tidak ada (penyaluran)," kata Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, Muhammad Humaidin, kepada detikBali, Jumat (28/2/2025).

Humaidin belum mengetahui secara pasti penyebab terhentinya penyaluran MBG. Namun, ia memperkirakan hal ini terjadi karena seluruh siswa di Kota Bima mulai menjalani libur awal Ramadan sejak 27 Februari 2025.

"Kemungkinan karena seluruh siswa libur awal Ramadan yang dimulai per 27 Februari kemarin," ujarnya.

Belum Ada Kepastian Penyaluran MBG Selama Ramadan

Humaidin juga belum dapat memastikan apakah penyaluran MBG akan tetap berlangsung selama bulan puasa atau dihentikan sementara. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi resmi dari instansi terkait mengenai kelanjutan program tersebut.

"Kami juga belum tahu apakah program MBG ini akan tetap disalurkan saat puasa atau tidak. Teknisnya belum ada, karena belum ada informasi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN)," imbuhnya.

Program MBG di Kota Bima saat ini hanya berlaku di Kecamatan Asakota. Berdasarkan data Dikpora Kota Bima, sebanyak 3.262 siswa dari 21 sekolah berbagai jenjang mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK menjadi penerima manfaat program ini.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Pemerintah rencananya akan menata kawasan pesisir di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sebelum ditata, kawasan tersebut ditinjau terlebih dahulu oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono pada Rabu (19/2/2025).

Fahri mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan wilayah pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia. Oleh karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

Nantinya, masyarakat pesisir akan mulai dibiasakan untuk bisa tinggal di rumah susun (rusun) setelah wilayah tersebut ditata.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Kamis (20/2/2025).

Fahri mengungkapkan, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin akan mampu menarik wisatawan dan menaikkan ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas dengan luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.458 jiwa dan memiliki jumlah kepala keluarga 1.032 kepala keluarga. Hal itu menjadikannya pulau terpadat di dunia.

Ke depan, pihaknya bersama dengan Direktorat Jenderal Budidaya dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan akan membangun kampung nelayan tematik.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," kata Wamen Fahri.

Video: Menteri PKP Minta Polisi Usut Pidana Penutupan Akses Jalan di PIK

Video: Menteri PKP Minta Polisi Usut Pidana Penutupan Akses Jalan di PIK

Siswa di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya kebagian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah penerima manfaat MBG di daerah itu sebanyak 3.262 siswa dari 21 sekolah berbagai jenjang, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK.

Program MBG tersebut baru menyasar siswa di wilayah Kecamatan Asakota, Kota Bima. Salah satu kendala yang dihadapi saat penerapan program MBG pada hari pertama di Kota Bima, yakni distribusi paket makanan yang molor alias tak sesuai dengan jadwal.

"Kendala atau kekurangan yang ada ini akan menjadi bahan evaluasi ke depannya," Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, Muhammad Humaidin, kepada detikBali, Senin (17/2/2025).

Salah satu sekolah yang mendapatkan paket MBG, yakni SDN 28 Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Sesuai jadwal, distribusi paket makanan gratis untuk siswa kelas 1-3 di sekolah itu seharusnya mulai pukul 07.45-08.30 Wita. Sementara pengantaran paket makanan untuk siswa kelas 4-6 dimulai pukul 09.00-09.45 Wita.

Pantauan detikBali di SDN 28 Melayu, siswa kelas 1-3 di sekolah itu baru mendapat paket makanan sekitar pukul 08.35 Wita. Sedangkan, pengantaran makanan sesi kedua baru tiba sekitar pukul 11.07 Wita.

Meski begitu, Humaidin mengeklaim distribusi paket MBG ke sekolah berjalan lancar. Para siswa, dia berujar, sangat senang dan bersemangat menyantap makanan yang disediakan. Ia memastikan proses penyaluran paket MBG ke sekolah-sekolah tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa.

"Alhamdulillah, respons anak-anak sangat positif mendapatkan program MBG ini," ujar Hamaidin.

Siswa Senang

Siswa SDN 28 Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, mengaku senang bisa mendapat makanan bergizi gratis. Menu makanan yang mereka dapat hari ini, yakni nasi, ayam goreng, sayur kacang panjang, buncis, wortel, jagung, tahu goreng, dan semangka.

Menu tersebut tidak dilengkapi susu dan telur. Mereka juga tak mendapat sendok sehingga harus mencuci tangan sebelum menyantap makanan yang diberikan.

"Sangat senang, makanan kesukaan setiap pagi," kata Sifa, siswi kelas 6 di SDN 28 Melayu, Senin.

Siswi lainnya, Afikah, setali tiga uang. Ia mengaku senang dengan menu makanan yang didapat hari ini. Terlebih, menu makanan di rumahnya lebih sering telur dan sesekali ikan.

"Kalau bisa menunya bisa diganti-ganti. Kalau seperti ini terus setiap hari, bisa bosan. Kalau bisa ada juga susu atau air minum," ujar Afikah.

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), diluncurkan pada Senin (17/2/2025). Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu menyasar sebanyak 3.009 siswa dari 15 sekolah berbagai jenjang di Kota Bima.

"Informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), besok (program MBG) akan di-launching," kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Bima, Muhammad Humaidin, kepada detikBali, Minggu (16/2/2025).

Lokasi peluncuran program MBG dipusatkan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 28 Melayu, Kecamatan Asakota. "Titik dapur pertama program MBG Kota Bima, di wilayah Kecamatan Asakota, tepatnya di SDN 28 Melayu," tutur Humaidin.

Pada tahap awal, ada sebanyak 15 sekolah yang mendapatkan program MBG. Belasan sekolah itu mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK), pendidikan anak usia dini (PAUD sampai sekolah menengah kejuruan (SMK).

"Untuk besok, hanya 15 sekolah saja yang mendapatkan MBG. Dengan total siswa sebanyak 3.009 orang," imbuh Humaidin.

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar mengawal pembangunan 128 dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Muazzim mengatakan Komisi X DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyosialisasikan pelaksanaan MBG di Kecamatan Wanasaba dan Selong, Lombok Timur, sejak Sabtu (8/2/2025).

Muazzim menyebut satu dapur MBG membutuhkan tenaga kerja sebanyak 47 orang. Tenaga kerja tersebut dari masyarakat sekitar.

"Baik tukang masaknya, tukang antar, tukang beli bahan pokok, dan lain sebagainya berasal dari masyarakat sekitar. Karena tak mungkin kami merekrut SDM di luar," kata Muazzim ditemui di kediamannya di Kota Mataram, Minggu malam (9/2/2025).

BGN menargetkan 128 dapur di NTB pada semester pertama 2025. Pembangunan dapur ini dilakukan secara bertahap.

Sebanyak 22 dapur akan dibangun pada Februari 2025. "Maret mungkin berapa unit sampai dengan terpenuhi target kami di NTB. Ribuan tenaga kerja akan terserap," terang anggota DPR Dapil NTB II ini.

Ketua DPW PAN NTB ini mengatakan, dampak program MBG ini sangat luas. Misalnya perekonomian di desa akan tumbuh pesat lantaran penyediaan bahan baku MBG berasal dari hasil petani setempat. Mekanisme jual beli logistik MBG juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan masyarakat desa.

"Ada yang jual sayur, ada yang jual ayam, tahu, tempe, ikan dan lainnya. Artinya mulai dari petani, peternak semua itu akan menjadi hidup di desa," katanya.

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemkot Mataram menyatakan kesiapan untuk berbagai biaya (sharing costs) untuk menjalankan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu di Mataram.

"Kami tentu siap untuk mendukung program strategis nasional ini, yakni program MBG. Tentunya, kami harus konsultasi dahulu ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Dan itu (konsultasi) sudah dilakukan oleh Kepala Bappeda," kata Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, saat ditemui di Kantor DPRD Mataram, Senin (20/1/2025).

Menurut Mohan, ada kemungkinan pemenuhan program MGB di Mataram melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemkot Mataram. Mohan mengeklaim sudah menyampaikan kemungkinan itu di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mataram.

Mohan menegaskan Pemkot Mataram siap untuk melakukan refocusing anggaran untuk menyukseskan program MBG. "(Bisa) sharing anggaran juga, ya harus ada skala prioritaslah, ini sebagai sesuatu prioritas program strategis nasional, dan tentu harus kita lakukan," imbuh Mohan.

"Kalau misalkan ada program-program yang berkaitan dengan infrastruktur, barangkali mungkin bisa kami tunda dahulu. Yang penting program (MBG) bisa berjalan lebih dulu," jelas Mohan.

Sebagai informasi, simulasi program MBG di Mataram pekan lalu mendapatkan antusias positif dari para siswa. Sebanyak 3.115 anak dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah kejuruan (SMK) menerima manfaat program makan bergizi gratis ini di hari pertama dengan harga Rp 10 ribu per porsi.

Pelaksanaan program MBG di Mataram dilakukan secara bertahap. Program MBG di Mataram meliputi tiga kecamatan terlebih dahulu, yakni Kecamatan Selaparang, Mataram, dan Sekarbela. Program MBG ini nantinya menyasar sekitar 70 ribu pelajar, ibu hamil, dan menyusui di Mataram.

Video: Komentar Wamen Investasi dan Hilirisasi Setelah Tinjau MBG di Tangsel

Video: Komentar Wamen Investasi dan Hilirisasi Setelah Tinjau MBG di Tangsel

Badan Bank Tanah menyiapkan 11 titik lokasi hak pengelolaan atas tanah (HPL) untuk dapat dimanfaatkan guna mendukung dapur makan bergizi gratis (MBG) lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kesebelas titik itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, mengatakan langkah ini merupakan inisiatif dari Bank Tanah setelah mendapat masukan dari berbagai pihak.

"Saat ini masih 11, mungkin nanti lebih dari 15, ketika beberapa lokasi di Sumatera Utara. Misalnya tanah di lokasinya yang terdekat dengan keramaian dan melihat kebutuhan di sana," ujar Hakiki, dikutip dari Antara, Sabtu (18/1/2025).

Adapun 11 titik lokasi HPL yang bisa digunakan untuk MBG antara lain: daerah Batubara, Sumatera Utara; Solok, Sumatera Barat; Kepulauan Bangka Belitung; Cianjur, Jawa Barat; Kendal, Jawa Tengah; Purwakarta, Jawa Barat; Brebes, Jawa Tengah; dua lokasi di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur; Poso, Sulawesi Tengah; dan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Hakiki menyampaikan, 11 titik lokasi di wilayah kabupaten/kota tersebut rata-rata memiliki lahan seluas 500 m2, yang memadai untuk dijadikan SPPG. Dari titik-titik lokasi ini, terdapat 90 tempat yang berpotensi untuk pemanfaatan dapur.

"Karena tanah di lokasi kami itu di atas 500 m2, mungkin sejauh ini cukup untuk lokasi penyediaan dapur. Kalau yang di PPU, sedang kami godok persiapannya dan sedang menyiapkan penyediaan untuk tahun 2026," kata Hakiki.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi, mengatakan pihaknya mengapresiasi inisiatif Bank Tanah untuk mendukung program MBG.

Ia berharap, ke depannya lahan Bank Tanah yang bisa dimanfaatkan untuk SPPG dapat bertambah secara bertahap, sehingga pada akhir 2029 jumlah SPPG di Indonesia bisa mencapai 30 ribu.

"Mudah-mudahan dengan Bank Tanah ini bisa segera kita realisasikan untuk menunjukkan lebih banyak lagi (SPPG), karena per hari ini ada 220 dapur. April kita rencanakan sudah ada sekitar 500 dan akhir 2029 itu seharusnya sudah 30 ribu, tentunya ini banyak sekali tanah yang kita butuhkan," ucap Dedek.

Fahri Hamzah menyindir kawasan pesisir di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dianggap rusak dan kumuh. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) itu juga menyebut banyak masyarakat tinggal di kawasan pesisir pantai.

"Ada 12 ribu desa di kawasan pesisir. Di NTB juga banyak warga kita tinggal di pesisir, dan itu rusak dan kotor," ujar Fahri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/1/2025).

Sepanjang pemukiman warga di kawasan pesisir pantai di NTB, menurut Fahri, sering dijadikan tempat pembuangan sampah sehingga tampak kumuh dan tidak enak dipandang. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Perumahan akan berkoordinasi dengan para wali kota dan lurah untuk mengatasi masalah tersebut.

Fahri juga menyoroti tipe pembangunan rumah di kota dan desa di NTB yang menurutnya memerlukan penataan, seperti di Kecamatan Ampenan, Cakranegara, dan wilayah lainnya. Ia menilai pembangunan rumah tidak semestinya dilakukan secara berlebihan di wilayah pesisir.

"Bagi saya, masyarakat harus diajari untuk tinggal di rumah susun. Jika mereka belum berani, bisa dibangun rumah susun yang tidak terlalu tinggi, antara dua hingga tiga lantai. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendesain kawasan pinggir kali dan pesisir," jelas Fahri.

Fahri meminta wali kota terpilih untuk mendesain kawasan pesisir dengan lebih baik. Menurutnya, dana untuk program ini tersedia, tetapi pelaksanaannya harus didukung desain yang benar. "Capek kita menangani proyek-proyek kecil yang tidak jelas," ungkapnya.

"Saya tinjau kemarin di Kota Bima. Ada 300 unit. Itu rumah susun dibangun dahulu, baru cari airnya. Kan nggak niat. Ada juga di Lombok Timur, rumah susun nelayan yang mangkrak," tambah Fahri.

Fahri menilai pembangunan rumah susun untuk masyarakat di Bima dan rumah susun nelayan di Labuan Lombok Timur menunjukkan kurangnya keseriusan. Ia menegaskan rencana penataan kawasan pesisir dan lingkungan padat penduduk akan dilombakan.

"Saya akan lombakan, proposalnya saya bocorkan biar NTB dapat banyak. Kalau sampai NTB tidak dapat banyak, ini keterlaluan," tegas Fahri.

Dia juga meminta agar semua pimpinan kepala daerah di NTB segera berpikir dan membuat desain untuk kawasan pesisir di NTB. "Jadi, saya minta para pemimpin ini jadi pemikir agar tidak salah mengambil keputusan," tandas Fahri.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi