Pemerintah hendak mengusulkan adanya omnibus law khusus perumahan ke DPR RI. Tujuannya agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak terpisah-pisah.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, omnibus law khusus perumahan ini diperlukan apabila tujuannya untuk menyelaraskan aturan terkait perumahan dan membantu terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Sangat diperlukan kalau itu bertujuan menyinkronkan seluruh aturan terkait perumahan. Sangat mendukung karena Program 3 Juta Rumah itu tidaklah gampang. Perlu perhatian khusus," kata Junaidi saat dihubungi detikProperti pada Sabtu (14/12/2024).

Namun, ia memberikan catatan bahwa penyusunan omnibus law khusus perumahan diperkirakan membutuhkan waktu yang lama terutama untuk menyatukan pihak-pihak terkait.

Terpisah, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan lebih baik pemerintah memaksimalkan aturan-aturan yang sudah ada. Jika dinilai ada peraturan yang menghambat atau menyulitkan, dapat diperjuangkan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Maksudnya nggak ada hubungan, apa kaitannya omnibus law. Masalah pembangunan perumahan rakyat itu sudah ada perangkat-perangkat hukum, regulasi yang sudah berjalan saat ini. Kenapa nggak dimaksimalkan, kenapa nggak ditingkatkan, kenapa nggak diperbaiki," ujar Anton.

Kemudian, ia menilai ada yang jauh lebih penting daripada membuat omnibus law khusus perumahan. Pertama, bagaimana cara memaksimalkan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat membantu pembangunan perumahan. Di samping dukungan dari swasta, menurutnya lembaga pemerintah harus berada di garda terdepan.

"Kalau memang mau membangun rumah rakyat, mereka dulu yang jadi lokomotif terdepan. Nggak usah ngomong sama swasta dulu. Swasta itu yang dipikirin tuh profit (keuntungan)," ucapnya.

Kedua adalah membangun akses transportasi yang mendukung untuk menjangkau daerah-daerah yang tanahnya masih murah. Meskipun lokasinya jauh, masih ada peluang masyarakat tetap berminat untuk membeli rumah karena ongkos transportasi yang murah.

Ketiga adalah menyediakan sistem pembiayaan yang dapat memudahkan masyarakat membeli rumah. Bukan hanya dibuat beragam sistemnya, melainkan dipermudah bentuknya agar masyarakat awam dapat memahami sistem pembayaran tersebut.

"Misalnya banyak orang yang nggak mampu beli rumah karena DP dia nggak kuat. DP ini kan bisa puluhan juta, dia mungkin perlu dibantu. Lalu cicilannya mengikuti suku bunga komersial, mungkin dia nggak kuat. Bisa dibantu sama FLPP, Tapera. Cuma nggak ada yang tau (skema pembiayaan FLPP dan Tapera), yang tau cuma orang-orang yang pernah dengar berita itu aja. Jadi sosialisasinya juga kurang," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat mengusulkan untuk membuat omnibus law khusus perumahan. Ia mengaku pihaknya tengah membuat tim untuk hal tersebut.

Fahri mengaku mengusulkan adanya omnibus law perumahan itu untuk mempermudah bagi pelaku usaha yang ingin terjun ke industri perumahan.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan, itu satu dokumen seperti kita membuat omnibus tenaga kerja, kesehatan itu kan satu dokumen, menyelesaikan semua satu buku undang-undang. Supaya memudahkan saja. Iya kita lagi membentuk timnya," kata Fahri di gedung Menara Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Fahri juga menuturkan sempat dikontak oleh beberapa akademisi yang ingin membantunya menyusun omnibus law di sektor perumahan. Hingga saat ini, kata Fahri, masih dalam tahap diskusi mengenai omnibus law perumahan.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi, itu ingin kita gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus tapi semua sedang dalam diskusi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan perlu adanya omnibus law yang khusus mengatur perihal perumahan. Fungsinya agar perumahan memiliki satu kesatuan peraturan dan tidak terpisah-pisah seperti saat ini.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan. Hal itu agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak tepisah-pisah.

Fahri mengatakan, ia akan mengusulkan hal tersebut ke DPR jika ada pertemuan nantinya. Sebab, pertemuan-pertemuan sebelumnya baru perkenalan dan pembahasan awal mengenai Kementerian PKP. Saat ini, pihaknya masih mengkaji terkait omnibus law perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

Dalam acara tersebut, Fahri juga menjabarkan beberapa permasalahan dalam penyediaan perumahan, salah satunya terkait ketersediaan lahan. Ia menuturkan, pihaknya ke depan akan memiliki direktorat yang akan mencari tahu keberadaan tanah-tanah yang siap dibangun hunian.

Lalu, ada juga masalah perizinan. Fahri mengucapkan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang perizinannya berbelit-belit dan pihaknya ingin mengatasi hal tersebut, khususnya dalam perizinan perumahan.

"Jangan sampai kita ini menjadi pengusaha sudah menikmati pula izin-izin yang sulit itu karena dianggap perizinan bagian dari kompetisi. Yang punya uang banyak yang sanggup dapatkan izin, yang nggak punya uang nggak dapat izin. That is competition, salah Pak," ucap Fahri.

"Izin harus mudah bagi yang sulit maupun yang punya keuangan," tambahnya.

Selain itu, ia juga membeberkan permasalahan lainnya dalam pembangunan rumah, yaitu penyediaan air dan listrik serta skema pembiayaan perumahan.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi