Jakarta sebagai kota metropolitan masih mempunyai permukiman padat penduduk berisi rumah-rumah tidak layak huni. Satu rumah kecil dihuni hingga tiga kepala keluarga pun menjadi pemandangan lumrah di sejumlah kawasan.

Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan fenomena satu rumah diisi banyak penghuni sudah berlangsung lama di kota besar, seperti Jakarta. Bahkan, penghuni sampai harus tidur bergantian karena rumah terlalu sempit.

"Fenomenanya, ada yang harus tidur bergantian. Kalau yang kerja malam, maka beristirahat di pagi hari, bahkan memenuhi fasilitas publik seperti musala misalnya. Mengingat, rumah tidak ideal dijadikan tempat tinggal, di mana satu rumah dapat dihuni 2 hingga 3 keluarga," ujar Devie kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

"Kondisi ini tercipta sebagai dampak dari kebijakan pembangunan di masa Orde Baru yang berpusat pada Pulau Jawa, khususnya Kota Jakarta. Hal ini mendorong, penduduk dari daerah lain melihat Jakarta sebagai pusat kehidupan utama, khususnya untuk mencari pekerjaan, pendidikan dan pemukiman," katanya.

Ia mengatakan 'daya pikat' ini yang mendorong banyak masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta mencari pekerjaan. Akan tetapi, ketidaksesuaian keterampilan membuat mereka memiliki keterbatasan dalam bekerja, sehingga penghasilan tidak cukup untuk kehidupan yang layak.

"Sayangnya, kehadiran mereka tidak dibekali pengetahuan bahwa struktur ekonomi di Jakarta, sebagian besar bersifat jasa yang membutuhkan keterampilan formal yang ditandai dengan standar pendidikan minimal yang tinggi. Akibatnya, banyak pendatang yang harus terpinggirkan, namun tidak mungkin kembali ke daerah asalnya," jelasnya.

Seiring berjalannya waktu, satu keluarga berkembang dan saudara-saudara dari daerah pun datang. Mereka semua bisa tinggal di satu kawasan, bahkan satu rumah.

"Ketika saudara-saudara mereka di desa mengetahui keluarganya sudah 'bertahan' di Jakarta, mereka pun tergiur untuk mengikuti jejak keluarga pendahulu. Sang keluarga, tidak kuasa menolak, dan akhirnya mereka tinggal bersama-sama di tempat tinggal tidak layak tersebut," imbuhnya.

Devie juga menyebut pembangunan Indonesia baru dimulai 10 tahun belakangan ini. Menurutnya, Jakarta bisa saja menjadi kota layak huni tanpa permukiman padat penduduk kalau pembangunan secara merata sejak 50 tahun lalu.

"Kebijakan yang membangun Indonesia seutuhnya bahkan dari pinggiran, baru dimulai 10 tahun terakhir. Andaikan, sejak 50 tahun lalu sudah dirancang demikian, maka kita tidak melihat dua wajah (hybrid) Jakarta yaitu wajah formal dan megah dengan gedung-gedung tingginya dan wajah lain yang informal dengan kawasan tidak layak huni," ucapnya.

Terpisah, Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan penyebab fenomena permukiman padat penduduk yang tidak layak adalah keterbatasan lahan dan harga tanah yang mahal. Masyarakat yang tidak mampu membeli rumah akhirnya bertahan di rumah tempat mereka tumbuh.

"Permukiman padat penduduk selalu muncul karena keterbatasan lahan kota untuk tempat tinggal. Sementara harga tanah di Jakarta semakin mahal ke pusat kota. Warga yang sudah tinggal di pusat sejak lama, karena tidak memiliki dana sehingga tidak bisa pindah ke tepi, pinggir, (atau) luar kota Jakarta, terpaksa tinggal berhimpitan di atas tanah yg ada," kata Yoga kepada detikProperti dalam keterangan tertulis.

Ia menyebutkan ada beberapa permukiman padat penduduk yang tersebar di Jakarta. Fenomena ini bisa ditemui di kawasan seperti Kelurahan Tanah Tinggi, Tamboran, dan Taman Sari, Jakarta Barat.

Selain itu, permukiman padat penduduk dapat disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik lantaran tidak memiliki pekerjaan yang layak. Dengan begitu, mereka yang belum mampu memiliki hunian lain terpaksa tetap tinggal bersama keluarga besar.

"Keterbatasan ekonomi dan kemiskinan yg turun temurun karena tidak memiliki pekerjaan yang layak, membuat mereka tidak punya pilihan untuk berpindah, sehingga terpaksa tetap bertahan tinggal dalam satu rumah tersebut,

Sebelumnya, kisah warga Kecamatan Johar Baru, Nenek Hasna (62) menyita perhatian publik lantaran sempat tinggal di rumah sempit berukuran 2x3 meter. Ia hidup bersama 12 anggota keluarganya.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di lokasi, Selasa (5/11/2024).

Anak dan cucunya belum mampu mengontrak, sehingga terpaksa tinggal bersamanya. Ia pun harus hidup berhimpitan sampai tidur dalam posisi duduk dan meringkuk.

"Itu (cucu) kalau nangis di atas (mungkin karena) kesempitan kali, turun ke (lantai) bawah. Jadi kita nggak bisa tidur, (tidur sambil) duduk nyender ke pintu," tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fahri Hamzah mendampingi Maruarar Sirait yang diangkat sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

Fahri Hamzah menjadi salah satu tokoh asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berhasil menduduki posisi penting sebagai wakil menteri. Berikut profil Fahri Hamzah yang dirangkum dari berbagai sumber.

Profil Singkat

Fahri Hamzah Foto: Lamhot Aritonang

Fahri Hamzah adalah politikus dari Partai Gelora. Dia lahir di Sumbawa Besar pada 10 November 1971. Fahri tumbuh besar di sebuah desa kecil di Sumbawa, yaitu Utan, yang kini menjadi sebuah kecamatan.

Fahri lahir dari keluarga sederhana, ayahnya bernama Hamzah dan ibunya bernama Nurjannah. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa.

Setelah dewasa, Fahri melanjutkan pendidikannya di Universitas Mataram dengan mengambil program studi Pertanian pada 1990 hingga 1992. Namun, Fahri memutuskan untuk pindah ke Universitas Indonesia pada 1992, di mana ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi.

Selama di Universitas Indonesia, Fahri semakin aktif dalam kegiatan organisasi. Ia menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di fakultasnya, serta pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan di Senat Mahasiswa Universitas pada periode 1996-1997.

Selain itu, ia juga turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang. Pada masa akhir Orde Baru, Fahri aktif berorganisasi dan terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan terhadap rezim tersebut bersama KAMMI.

Karier Politik

Fahri Hamzah (dok. YouTube Setpres)

Pascareformasi, karier politik Fahri mulai menanjak. Ia terpilih menjadi staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2002 dan ikut serta dalam diskusi-diskusi terkait amandemen UUD 1945.

Pada Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2004, Fahri terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan NTB melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ia duduk di Komisi III yang membidangi hukum dan menjabat sebagai Wakil Ketua, posisi yang terus ia emban setelah terpilih kembali pada Pemilu 2009.

Selama menjadi anggota DPR, Fahri juga pernah menduduki posisi penting lainnya, seperti anggota Komisi IV DPR dan Badan Kehormatan DPR. Puncak karirnya adalah ketika ia menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Pada 4 April 2016, Fahri Hamzah dipecat oleh PKS karena dianggap melanggar aturan partai yang ditetapkan oleh Majelis Syuro. Namun, Fahri menolak keputusan tersebut dan terlibat dalam sengketa hukum.

Pada 28 Oktober 2019, Fahri bersama Anis Matta, yang juga merupakan mantan pentolan PKS, mendirikan Partai Gelora. Setahun setelah mendirikan Partai Gelora pada 2020, Fahri dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya, sebuah penghargaan kehormatan.

Pada 2024, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Artikel ini ditulis oleh Firga Raditya Pamungkas, Peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Politisi Senior Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di kabinetnya. Kabinet Prabowo disebut Kabinet Merah Putih

Fahri akan mendampingi Maruarar Sirait untuk memastikan program penyediaan rumah bisa terlaksana setidaknya 5 tahun ke depan.

"Fahri Hamzah SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan kabinet di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

Fahri Hamzah, dikenal sebagai sosok yang cukup aktif. Lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971, fahri pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) pada tahun 1990-1992. Akan tetapi ia tidak melanjutkan kuliahnya di Umran dan memiliki masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992.

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002.

Fahri terjun di dunia politik pada pemilu 2004. Kala itu, Fahri Hamzah bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan karirnya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Nama politisi senior Fahri Hamzah muncul dalam rencana kabinet baru pemerintahan era Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024 mendatang.

Pada paparan acara Propertinomics, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal nama yang akan mengisi kursi Menteri Perumahan. Awalnya ia membahas program perumahan Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah dalam setahun. Ia lalu menyebut nama Fahri Hamzah sebagai sosok yang bakal punya tugas berat terkait program penyediaan hunian tersebut.

"Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, untuk membantu mereka. Untuk sukseskan program. Satu periode 5 juta (rumah). Insya Allah. Prabowo 2 kali. Bisa 10 tahun, 30 juta yang mau dibangun," ujarnya dalam kesempatan tersebut.

Siapa Fahri Hamzah?

Fahri memang dikenal sebagai sosok yang cukup aktif. Lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971, fahri pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) pada tahun 1990-1992. Akan tetapi ia tidak melanjutkan kuliahnya di Umran dan memiliki masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992.

Ketika kuliah, Fahri Hamzah sangat aktif sebagai aktivis. Ia pernah menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di Fakultas Ekonomi UI. Ia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa UI pada periode 1996-1997.

Fahri juga turut berperan dalam kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang dan menjabat Ketua I pada periode 1998-1999. Hal ini seiring bergulirnya reformasi pada 1998.

Ia juga turut ikut serta dalam gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru bersama KAMMI. Bahkan setelah Soeharto jatuh, ia bersama gerakannya mendukung presiden baru BJ Habibie. Padahal ketika itu sebagian besar mahasiswa mulai menentang Habibie yang dianggap tidak ada bedanya dengan pemimpin terdahulu.

Karier Politik

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002. Berselang 2 tahun, Fahri juga terjun di dunia politik pada pemilu 2004. Fahri Hamzah bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan karirnya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS.

Kiprah Fahri Hamzah di DPR tentu cukup jadi sorotan. Ia sudah menempati beberapa bidang komisi. Mulai dari komisi VI, komisi III hingga komisi VII. Pada pemilu tahun 2004, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Pada 3 Oktober 2011 lalu, Fahri sempat mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sebuah rapat konstitusi antara pimpinan DPR dan fraksi dengan Polri, Kejaksaan Agung dan KPK. Menurut Fahri, KPK gagal menjawab waktu delapan tahun untuk menangani korupsi sistemik dan mengklaim DPR sudah memberikan dukungan luar biasa untuk pemberantas korupsi.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana pembentukan Kementerian Perumahan yang berdiri sendiri terpisah dari Kementerian PUPR. Rencana ini diharapkan bisa membuat pembangunan perumahan lebih fokus.

Mengingat, sektor perumahan merupakan tanggung jawab yang besar yang disertai banyak permasalahan yang perlu ditangani. Salah satunya penyediaan rumah untuk masyarakat.

Konsultan Properti Anton Sitorus mengatakan kementerian baru perlu mencari cara mengurangi backlog perumahan. Mulai dari pemberian subsidi hingga meningkatkan stok perumahan perlu digencarkan Kementerian Perumahan.

"Intinya bagaimana mengurangi backlog dengan cara penyediaan rumah yang makin tahun makin bertambah, bukan berkurang. Artinya menyediakan sarana dan prasarananya, dukungan, kayak masalah subsidi, lalu juga memperbanyak stock perumahan yang terjangkau," kata Anton kepada detikProperti, Minggu (1/9/2024).

Menurutnya, pemerintah perlu bekerja sama dengan pengembang-pengembang baik dari swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong pembangunan perumahan. Namun, peran pemerintah tetap harus besar agar dapat menyediakan perumahan terjangkau.

"Caranya gimana? Dia bekerja sama dengan pengembang swasta, bekerja sama dengan BUMN, karena kan pemerintah sendiri nggak bisa kalau kerja bangun rumah sendiri. Tapi kalau masalah perumahan rakyat itu kalau dilihat dari keuntungan hampir minim, jadi menurut saya pemerintah harus jadi motor yang paling terdepan," ujarnya.

"Boleh pemerintah menggandeng swasta tapi tetap yang paling di depan pemerintah melalui badan-badan yang ada BUMN, Perumnas karena kalau mengandalkan swasta untuk pembangunan rumah rakyat ya susah karena swasta memikirkan profit," tambah Anton.

Dengan begitu, masyarakat umum termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah bisa membeli rumah terjangkau. Hal ini juga mengurangi jumlah masyarakat yang mengontrak atau menumpang di rumah orang tua.

Anton pun berharap pemerintah melalui Kementerian Perumahan nantinya bisa membuat perencanaan yang matang dan merealisasikan target perumahan yang baik dari sebelumnya.

"Intinya merealisasikan target pembangunan perumahan yang lebih baik dibanding yang belakangan ini. Syukur-syukur bisa lebih baik dari zaman waktu dulu Orde Baru di zaman dulu itu karena kenyataannya permintaan itu makin lama makin meningkat, backlog makin lama akan meningkat," jelasnya.

Terpisah, Pengamat Properti dan Direktur Investasi Global Asset Management Steve Sudijanto menyampaikan pembentukan Kementerian Perumahan bertujuan agar pembangunan perumahan lebih detail, cepat, dan efektif. Namun, ia mengingatkan kalau harus ada Key Performance Index (KPI) untuk memastikan hasil dan prestasi kementerian.

Steve menjabarkan KPI tersebut antara lain penyediaan pendanaan KPR dengan bunga rendah, lokasi rumah yang strategis dekat transportasi massal, kualitas bangunan yang kokoh, dan harga rumah yang diselaraskan dengan kondisi daya beli.

Kemudian, ia mengingatkan agar pembeli rumah terjangkau dikhususkan untuk pembeli rumah pertama. Jangan sampai dibeli oleh investor yang tidak akan menempati rumah.

"Ini tujuannya dipisahkan kan supaya lebih detail, lebih gercep (gerak cepat), lebih efektif, tapi harus ada KPI. Hasil dari pemisahan ini Kementerian Perumahan adalah ini. Dan kalau ini bisa diolah, maka masyarakat dan market dengan pendapatan kelas UMR ini bisa membeli," tuturnya.

Sementara itu, Ketum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan Kementerian Perumahan perlu membangun perumahan dengan cara yang efektif dan tepat sasaran. Salah satunya dengan melakukan profiling untuk mengetahui siapa yang membutuhkan rumah.

"Kementerian harus merencanakan, menganggarkan, mengeksekusi, dan memonitoring. Ketika kita pertama menggunakan data BPS (Badan Pusat Statistik) backlog seperti apa, ada profiling terkait siapa saja yang belum memiliki rumah," ujar pria yang juga CEO Buana Kassiti itu.

"Upaya kedua bagaimana mereka bisa menjadi marketnya secara kapasitas. Yang ketiga bagaimana stimulus ataupun intervensi pemerintah, sehingga mereka yang disiapkan itu bisa mengakses langsung rumah-rumah yang dibangun itu, sehingga begitu dibagun, maka secara market mereka sudah klop, akan menjadi efektif, efisien, dan bisa secara bergulir," pungkasnya.

Mau tahu berapa cicilan rumah impian kamu? Cek simulasi hitungannya di kalkulator KPR.

Nah kalau mau pindah KPR, cek simulasi hitungannya di kalkulator Take Over KPR.

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah