...Sesuai arahan Presiden, dapur harus dikelola masyarakat agar berdaya dan berkelanjutan

Jayapura (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo membuka ruang partisipasi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Pendamping Mitra Sukses MBG Bagus Septiyan di Sentani, Rabu, mengatakan dirinya telah meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Robhing di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

"Kami datang untuk menilai dapur dalam kondisi baik dan siap mendukung pelaksanaan program MBG. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, terutama di sekitar Danau Sentani," katanya.

Menurut Bagus, pentingnya kebersihan, kelengkapan fasilitas, serta sistem pengelolaan limbah dapur sebagai bagian dari kesiapan program, keterlibatan warga juga menjadi tulang punggung keberhasilan MBG.

"Sesuai arahan Presiden, dapur harus dikelola masyarakat agar berdaya dan berkelanjutan, siapapun yang memiliki semangat membangun dapur gizi secara mandiri akan mendapatkan dukungan pemerintah," ujarnya.

Ketua Yayasan Teker Harapan Papua Hesti Imelda Kere menjelaskan, dirinya mempelopori pembangunan dapur gizi mandiri pertama di Papua, sebagai respon terhadap peluang strategis dari program MBG.

"Program ini sangat baik, bukan hanya meningkatkan gizi, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, seperti pertanian dan peternakan," katanya.

Dia menambahkan sebagai bagian dari persiapan maka pihaknya telah mengunjungi dapur mitra BHN di Jakarta untuk memastikan kesesuaian standar.

"Kami pelajari langsung bagaimana standar BHN, dari sanitasi hingga sistem distribusi, ini peluang besar bagi mama-mama Papua untuk terlibat langsung," ujarnya.

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, iNews.id – Kabar baik datang bagi para pekerja yang terlibat dalam program strategis pemerintah, Pemenuhan Gizi Nasional (MBG) atau yang lebih dikenal dengan Makan Bergizi Gratis. BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menjalin kerja sama untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja di ekosistem program tersebut.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang berlangsung di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta, Senin (21/4/2025). Sinergi antar dua badan pemerintah ini merupakan wujud dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan berpotensi menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyambut baik inisiatif BGN ini dan menegaskan kesiapan lembaganya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh pekerja yang terlibat. “Kami mengapresiasi langkah strategis BGN dan siap mendukung penuh program yang sangat baik ini,” ujarnya. Anggoro juga menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan Inpres 8/2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem. “Ini adalah sinergi yang sangat baik, karena seluruh pekerja di SPPG wajib dilindungi oleh negara. Kehadiran negara adalah dengan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa saat ini telah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 50 ribu pekerja. Proyeksi BGN menunjukkan angka ini akan terus meningkat hingga mencapai 1,2 juta pekerja. “Kami membayar premi BPJS Ketenagakerjaan untuk mereka, tanpa memotong gaji. Sehingga, semua yang terlibat dalam program makan bergizi ini terlindungi secara sosial. Sesuai dengan semangat ‘Kerja Keras Bebas Cemas’ dari BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja yang menyiapkan makanan bergizi untuk generasi penerus bangsa tidak perlu merasa cemas saat bekerja,” jelas Dadan.

Ke depan, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya akan menyasar pekerja di SPPG, tetapi juga diperluas hingga mencakup seluruh rantai pasok program MBG, termasuk petani dan peternak. Anggoro menambahkan, “Perlu adanya kolaborasi lebih lanjut untuk meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam ekosistem BGN," ucap Anggoro

Anggoro optimis bahwa sinergi ini akan mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 61% dari 104,9 juta pekerja yang memenuhi syarat belum terlindungi, dan sebagian besar merupakan pekerja rentan. “Melalui momentum ini, kami siap berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 Tahun 2025 untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dengan mewujudkan pekerja Indonesia yang sejahtera,” pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Jayapura, Sirta Mustakiem, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi terkait implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja program Pemenuhan Gizi Nasional di wilayahnya.

Editor : Darul Muttaqin

Pemerintah sudah resmi menerbitkan peraturan yang menaikkan batas maksimum penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Langkah ini dinilai dapat menurunkan angka backlog perumahan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan backlog perumahan sebesar 9,9 juta adalah orang yang belum memiliki rumah. Dengan menaikkan batas penghasilan akan memberikan masyarakat akses untuk mempunyai rumah.

"(Kenaikan batas maksimalgaji di) Beberapa zona 1 sampai 4 yang sudah dipaparkan tadi, ini adalah memberikan ruang yang lebih besar supaya masyarakat yang belum punya rumah tadi 9,9 juta ini bisa mendapatkan akses kepada pemilikan rumah murah," ujar Amalia di Kantor Menteri Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ia menjelaskan pertimbangan kriteria MBR dalam hal batas maksimal penghasilan masyarakat dihitung itu berdasarkan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. Kemudian BPS juga menyesuaikan angka tersebut dengan tingkat inflasi 2025.

Amalia menambahkan data terbaru terkait perkembangan backlog perumahan akan diumumkan dari hasil Susenas pada Juli 2025 mendatang.

"Ini akan sangat membantu untuk menurunkan backlog karena ini kan akses kepada masyarakat, bisa jadi ini juga memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses kepada fasilitas perumahan yang murah," katanya ke awak media.

"Kalau dulu kan hanya Rp 8 juta (maksimum gaji), untuk Papua itu Rp 10 juta. Nah yang Rp 8 juta ini kan kalau penghasilannya Rp 8,1 (juta) itu kan nggak bisa (masuk kriteria). Oleh sebab itu, untuk bisa lebih memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk bisa mengakses FLPP ini," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi sampai Rp 14 juta untuk wilayah Jabodetabek.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ia menaikkan batas gaji di beberapa wilayah dan terbagi dalam 4 zona wilayah. Salah satunya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Untuk Jabodetabek, batas maksimum penghasilan MBR dari Rp 7 juta menjadi Rp 12 juta bagi MBR yang belum menikah. Lalu, MBR yang sudah menikah batas gajinya dari Rp 8 juta menjadi Rp 14 juta.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan peraturan menteri tersebut sudah memiliki landasan hukum.

"Sesuai dengan hasil diskusi kami bersama dengan Menteri Perumahan dan Ibu Kepala BPS mengenai dengan dibutuhkannya sebuah regulasi terkait dengan terbitnya peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masyarakat. Besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi," katanya.

"Alhamdulillah pada tanggal 22 April (2025) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni peraturan nomor 5 tahun 2025 itu sudah selesai kita harmonisasi dan selesai diundangkan," tambahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kami inginkan anak-anak Papua Pegunungan menjadi orang-orang sukses, memiliki gelar doktor hingga profesor.

Wamena (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Pegunungan menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) membantu mencerdaskan siswa.

Kepala Disdibud Papua Pegunungan Aron Wanimbo ketika dihubungi di Wamena, Minggu, mengatakan bahwa program MBG akan sangat membantu kecerdasan siswa di semua tingkatan satuan pendidikan.

"Program ini akan mendorong siswa datang ke sekolah untuk belajar, kemudian pelan-pelan ilmu yang diberikan oleh guru akan masuk ketika kebutuhan perutnya terisi dengan baik," katanya.

Menurut Aron, fondasi anak-anak Papua Pegunungan ke depan untuk kecerdasan di bidang pendidikan adalah pemberian makan bergizi sejak anak tersebut berada di dalam kandungan maupun pada usia sekolah.

"Kami inginkan anak-anak Papua Pegunungan menjadi orang-orang sukses, memiliki gelar doktor hingga profesor," ujarnya.

Maka, lanjut dia, program yang baik ini harus didukung dan disukseskan guna ciptakan generasi Papua Pegunungan yang hebat pada masa depan.

Aron menjelaskan bahwa program MBG juga akan sangat membantu orang tua saat mempersiapkan anak-anak mereka ke sekolah.

"Orang tua tidak perlu memikirkan untuk membuat sarapan atau makan pagi bagi anak mereka karena cukup suruh ke sekolah akan diberikan makan," katanya.

Untuk mendukung program ini berjalan sukses, dia memandang perlu pendekatan kebudayaan di Papua Pegunungan, salah satunya dengan melibatkan unsur perempuan, pemuda, dan gereja.

Ia lantas mengusulkan setiap dapur umur program MBG melibatkan mama-mama dari organisasi gereja, PKK, serta melibatkan unsur pemuda supaya mereka membantu memasak dapat menepis isu-isu yang kurang baik terhadap makanan yang mereka berikan.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah akan menyiapkan 20.000 rumah subsidi untuk buruh. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi buruh yang ingin membelinya.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, salah satu syarat buruh bisa membeli rumah subsidi adalah masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, rumah subsidi yang dibeli adalah kepemilikan rumah pertama atau belum pernah punya rumah sebelumnya.

"Terus kemudian belum pernah menerima subsidi perumahan apa pun. Itu cross-checking-nya dengan beliau Pak, dengan BPS Pak," kata Heru saat acara penandatanganan MoU rumah subsidi untuk buruh, di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Jl. Kebon Sirih, Kamis (10/4/2025).

Jika dilihat di website BP Tapera, syarat lainnya untuk bisa membeli rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) adalah WNI, bisa dibeli orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami-istri. Selain itu, batas maksimal pendapatan tetap maupun tidak tetap tidak melebihi Rp 8 juta per bulan merujuk pada Keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.

Lebih lanjut, Heru mengatakan bahwa tenor cicilan rumah subsidi maksimal 20 tahun dengan bunga fixed 5 persen. Saat ingin membeli rumah subsidi, calon pembeli harus membayar down payment (DP) 1 persen dari harga rumah.

"Harga rumah kalau Bodetabek, harga jual rumah maksimal Rp 185 juta per unit. Jawa, Sumatera, di luar Bodetabek, itu Rp 166 juta Pak. Sulawesi Rp 182 juta, Kalimantan Rp 177 juta. Maluku, Papua Rp 240 juta," ungkapnya.

Untuk cicilan rumah yang dibayarkan, kata Heru, sudah mencakup berbagai jenis asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit.

"Hanya 1 persen (DP). Kalau Bodetabek Rp 185 juta, berarti hanya ada 1.850.000 uang mukanya. Angsuran sudah termasuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit. Kalau meninggal, otomatis dianggap lunas," tambahnya.

Untuk rumah subsidi yang didapatkan yaitu bangunan dengan luas minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi. Lalu untuk luas tanahnya minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi.

Saat ditemui wartawan seusai acara, Heru menuturkan lokasi rumah subsidi untuk buruh, rencananya akan berada di dekat sentra-sentra industri agar tidak terlalu jauh jarak rumah ke tempat kerja. Nantinya, BP Tapera juga akan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk menjaring peminatan, cara menggunakan sistem informasi KPR subsidi perumahan (SiKasep) untuk membeli rumah subsidi, persyaratan administrasi hingga melibatkan bank penyalur.

Terkait pembelian rumah subsidi ini, Heru mengatakan bagi buruh bisa saja bergabung menjadi anggota Tapera. Namun hal itu tidak wajib untuk dilakukan.

"Ya bisa (jadi anggota Tapera) tapi tawarannya nggak wajib, nanti kita tawarkan sukarela, nabungnya sukarela," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah akan menyiapkan rumah murah untuk masyarakat yang berprofesi sebagai wartawan. Sebanyak 1.000 unit rumah bisa dibeli oleh wartawan yang telah memenuhi persyaratan.

Program ini digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Komdigi akan memperbarui data-data wartawan di seluruh Indonesia, di mana data tersebut didapat dari Dewan Pers. Lalu, data tersebut akan dicek dan divalidasi oleh BPS. Data tersebut kemudian, akan diberikan kembali kepada Komdigi dan Kementerian PKP untuk diseleksi siapa yang berhak menerima rumah murah.

Dalam bagan yang dibagikan oleh Kementerian PKP, wartawan dengan penghasilan lebih Rp 7 juta ke atas dapat membeli rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sementara itu, untuk wartawan dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta akan diarahkan menempati rumah susun dan rumah swadaya dengan syarat memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pada tahap awal sebanyak 100 kunci rumah akan diserahkan kepada wartawan terpilih. Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam proses seleksi, yang akan melibatkan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ia juga menyampaikan peluncuran program ini akan dilakukan pada 6 Mei 2025.

"Kami menyadari tantangan dalam menentukan prioritas penerima, karena pasti akan ada lebih banyak permintaan daripada unit yang tersedia. Maka kami ingin pastikan seleksi dilakukan secara objektif dan tepat sasaran," ujar Ara, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan program subsidi rumah untuk wartawan merupakan bentuk komitmen negara untuk membantu kebutuhan insan pers.

"Kami menyampaikan apresiasi karena dulu lama berkecimpung 10 tahun jadi wartawan, bahwa belum semua wartawan sejahtera, belum semua wartawan punya akses pembiayaan perumahan yang terjangkau dan belum semua wartawan bisa hidup dengan standar kelayakan yang baik," tuturnya dalam Konferensi Pers Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa lalu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyesuaikan kriteria penerima program agar lebih inklusif.

Wartawan yang berdomisili di Jabodetabek dengan penghasilan hingga Rp 13 juta bagi yang sudah berkeluarga dan Rp 11-12 juta untuk yang masih lajang bisa mendapat kesempatan membeli rumah subsidi ini.

"Awalnya kami menetapkan batas penghasilan Rp 7-8 juta. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi lapangan dan pentingnya peran wartawan dalam masyarakat, batas ini kami longgarkan. Ini langkah agar lebih banyak jurnalis bisa merasakan manfaat program," kata Amalia.

Sementara itu, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk program rumah untuk wartawan telah digelar pada Selasa (8/4/2025).

Persyaratan Wartawan yang Berhak Dapat Rumah Subsidi

1. Batas Penghasilan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta per bulan.

Untuk diketahui, batas gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta per bulan.

Namun, ia membuat penyesuaian dengan menetapkan batas penghasilan untuk MBR di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta per bulan.

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

2. Daftar ke Komdigi

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyebutkan wartawan yang ingin membeli rumah subsidi bisa mendaftarkan diri ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Wartawan tersebut nantinya akan diverifikasi dan dipastikan datanya oleh Dewan Pers dan BPS.

"Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Komdigi untuk nanti kita rekonsiliasi data dan kemudian kami integrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kami juga bekerja sama dengan BTN dan Tapera," ucap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti.

3. Media Terverifikasi di Dewan Pers

Anggota Dewan Pers Paulus Tri Agung Kristanto mengatakan Dewan Pers mempunyai persyaratan wartawan terverifikasi, yakni berasal dari media yang memberikan gaji minimal setara dengan upah minimum provinsi (UMP).

"Kalau media sudah terverifikasi, artinya dia menggaji setara UMP. Kalau UMP DKI kira-kira Rp 5-9 (juta), jadi semua sudah memenuhi syarat," ucapnya.

Jayapura (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengatakan bahwa penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya membutuhkan 20 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Berdasarkan petunjuk teknis MBG di mana satu dapur melayani 3.000-3.500 siswa," kata Ramses, di Jayapura, Kamis.

Menurut Ramses, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua di mana terdapat 228 ribu siswa dari TK sampai SMA se-Papua. Di Kota Jayapura di mana siswanya dari Paud hingga SMA itu berjumlah sekitar 60 ribu orang, namun saat ini baru ada satu dapur umum.

"Apalagi satu dapur memiliki jangkauan distribusi makanan hingga enam kilometer, untuk itu keberadaan dapur harus tersebar di titik strategis," ujarnya.

Dia menjelaskan keberadaan dapur tergantung kesiapan Badan Gizi Nasional (BGN) di mana yang menjadi pelaksanaan dari utama program MBG.

"Sedangkan kami pemerintah daerah siap menyukseskan pelaksanaan program MBG," katanya lagi.

Dia menambahkan bahwa pihaknya telah mengimbau kepada seluruh kepala daerah di sembilan kabupaten dan kota serta masyarakat agar mendukung pelaksanaan MBG tersebut.

"Program ini baik untuk pertumbuhan generasi Papua yang lebih baik, apalagi ini salah satu upaya dalam mencegah stunting," ujarnya lagi.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah menaikkan syarat batas gaji penerima rumah subsidi menjadi Rp 13 juta untuk sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan lantaran standar kehidupan di setiap daerah berbeda-beda.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan penyesuaian batas maksimal penghasilan MBR. Penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk pembelian rumah subsidi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Angka tersebut merupakan hasil dari diskusi Ara bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti. Hal itu disampaikan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, Ara menyebutkan sebelumnya batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta.

Untuk diketahui, batas maksimal gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta.

"Keputusan yang luar biasa dari Rp 7 juta ke Rp 13 juta itu naiknya hampir 100 persen," imbuhnya.

Sementara itu, Amalia mengatakan masyarakat bisa digolongkan sebagai MBR menggunakan standar maksimal desil 8. Ia mengatakan standar hidup di setiap provinsi berbeda-beda, sehingga perlu ada penyesuaian pendapatan untuk berbagai wilayah. Penyesuaian ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat bisa mendapatkan rumah subsidi.

"Kami sudah membantu Kementerian Perumahan untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 di masing-masing provinsi kan berbeda. Jadi yang tadi Pak Menteri sampaikan sekitar Rp 13 juta itu kebijakannya Pak Menteri," katanya.

Di sisi lain, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan persyaratan penerima rumah subsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penerima harus tergolong sebagai MBR dan pembelian rumah sebagai hunian pertama.

Heru mengatakan ada kekhawatiran banyak masyarakat di perkotaan yang sebenarnya mampu mencicil rumah, tetapi tidak bisa mengakses rumah tersebut karean tidak masuk kriteria MBR. Untuk itu, saat ini perlu ada penyesuaian agar masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas Rp 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," tutur Heru.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah menaikkan syarat batas gaji penerima rumah subsidi menjadi Rp 13 juta untuk sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan lantaran standar kehidupan di setiap daerah berbeda-beda.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan penyesuaian batas maksimal penghasilan MBR. Penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk pembelian rumah subsidi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Angka tersebut merupakan hasil dari diskusi Ara bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti. Hal itu disampaikan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, Ara menyebutkan sebelumnya batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta.

Untuk diketahui, batas maksimal gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta.

"Keputusan yang luar biasa dari Rp 7 juta ke Rp 13 juta itu naiknya hampir 100 persen," imbuhnya.

Sementara itu, Amalia mengatakan masyarakat bisa digolongkan sebagai MBR menggunakan standar maksimal desil 8. Ia mengatakan standar hidup di setiap provinsi berbeda-beda, sehingga perlu ada penyesuaian pendapatan untuk berbagai wilayah. Penyesuaian ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat bisa mendapatkan rumah subsidi.

"Kami sudah membantu Kementerian Perumahan untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 di masing-masing provinsi kan berbeda. Jadi yang tadi Pak Menteri sampaikan sekitar Rp 13 juta itu kebijakannya Pak Menteri," katanya.

Di sisi lain, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan persyaratan penerima rumah subsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penerima harus tergolong sebagai MBR dan pembelian rumah sebagai hunian pertama.

Heru mengatakan ada kekhawatiran banyak masyarakat di perkotaan yang sebenarnya mampu mencicil rumah, tetapi tidak bisa mengakses rumah tersebut karean tidak masuk kriteria MBR. Untuk itu, saat ini perlu ada penyesuaian agar masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas Rp 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," tutur Heru.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jayapura (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menyebutkan empat dari sembilan kabupaten/kota di provinsi itu telah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap yakni Kota Jayapura, Sarmi, Yapen dan Biak.

“Keempat kabupaten dan kota tersebut melakukan MBG secara bertahap dengan kisaran harga yakni Rp25 ribu - Rp40 ribu per porsi,” kata Ramses di Jayapura, Selasa.

Menurut Ramses, dalam waktu dekat lagi akan ada peresmian MBG di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.

“Pelaksanaan MBG yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Dia menjelaskan pelaksanaan program MBG tersebut disesuaikan dengan kehadiran dapur dari Badan Gizi Nasional (BGN) karena setiap kehadiran tempat masak tersebut itu menjangkau 3.000-3.500 siswa.

“Seperti di Kota Jayapura dimana berdasarkan data ada sekitar 60.000 siswa sehingga membutuhkan sekitar 20 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun yang baru ada hanya satu tempat saja yang jalan dengan melayani 3.000 siswa,” katanya.

Dia menambahkan bahwa pihaknya berharap pada pelaksanaan MBG dapat melibatkan para UMKM lokal karena para pelaku usaha tersebut yang mengetahui kondisi budaya setempat.

“Kami berharap agar program MBG ini dapat memanfaatkan UMKM lokal, misalnya yayasan, gereja dan beberapa kelompok lainnya karena mereka yang mengenal budaya ada di daerah tersebut,” ujarnya lagi.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di bidang kesehatan kini berkesempatan mendapatkan akses ke rumah murah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membahas penyediaan rumah subsidi untuk tenaga kesehatan.

Ara mengatakan pihaknya akan menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat. Pembiayaannya rumah itu akan disalurkan melalui Bank BTN dan BP Tapera.

"Jadi kita hari ini ada tiga komunitas buat perawat itu 15.000. Kemudian buat bidan 10.000 dan tenaga kesehatan masyarakat 5.000. Kita akan tindaklanjuti minggu depan dengan MoU (Memorandum of Understanding) antara Menteri Kesehatan dan kami, dan BPS yang menyangkut soal data," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Ia meminta agar ada nota kesepahaman untuk mengamankan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) buat tenaga kesehatan. Rencananya, MoU tersebut akan disepakati pada Kamis (27/3) pukul 15.00 WIB.

Kemudian, Budi mengatakan pembangunan rumah subsidi tersebut kalau untuk tahun ini akan sangat membantu para tenaga kesehatan. Ia pun menghitung cepat tanah dan dana yang diperlukan untuk program tersebut. Ia mengasumsikan setiap rumah memiliki luas tanah 100 meter persegi serta harga setiap rumah Rp 166 juta.

"Melalui Menteri PKP ini memberikan 3 juta meter persegi tambah juga setengah triliunan bantuan (subsidi) buat 30 ribu tenaga kesehatan. Jadi kita sih berterima kasih sekali ke Bapak Presiden (Prabowo Subianto) terima kasih juga ke Pak Menteri PKP," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan terdapat 220 ribu kuota FLPP. Dari angka tersebut, sebagian akan disalurkan untuk beragam profesi, termasuk tenaga kesehatan.

"Tadi sudah disepakati 30 ribu yang mana kita amankan kuotanya. Dan syaratnya adalah tadi masuk ke MBR. Kalau dia masih sendiri itu maksimal penghasilan Rp 7 juta, menikah Rp 8 juta, (kawasan) Papua Rp 10 juta. Kemudian ini merupakan rumah pertama," kata Heru.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Pemerintah Berencana Bangun Rumah Subsidi untuk Guru

Video Pemerintah Berencana Bangun Rumah Subsidi untuk Guru

Biak (ANTARA) - Prajurit Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-123 Kodim 1708 Biak Numfor, Papua, memasang lantai keramik di 10 rumah warga di Kampung Kbusdori, Distrik Swandiwe, Kabupaten Biak Numfor.

Komandan Kodim 1708 Biak Numfor Letkol Inf Marsen Sinaga dalam keterangan di Biak, Sabtu, mengatakan pemasangan lantai keramik di rumah warga Kampung Kbusdori sebagai penerima manfaat pembangunan fisik 10 unit rumah.

Menurut dia, pekerjaan fisik 10 rumah itu akan selesai tepat waktu untuk selanjutnya diserahkan kepada warga Kbusdori.

Salah satu personel Satgas TMMD Serka Saharudding menjelaskan pembangunan rumah ini telah memasuki tahap akhir.

Dengan dimulainya pemasangan lantai keramik, lanjut dia, maka progres pembangunan kini sudah mencapai 85 persen.

"Kami terus bekerja dengan semangat dan penuh tanggung jawab di mana saat ini telah memasang lantai keramik dan ini menjadi tanda pembangunan rumah ini hampir selesai," ujarnya.

Menurut dia, pemasangan lantai keramik merupakan tahap penting dalam proses pembangunan rumah.

Lantai yang rapi dan bersih, kata dia, akan menambah kenyamanan bagi penghuninya sehingga Satgas TMMD mengerjakan pemasangan ini dengan penuh ketelitian.

"Kami memastikan setiap lembar keramik dipasang dengan presisi. Kami tidak ingin asal cepat selesai, tetapi juga harus kuat dan rapi. Semua dilakukan untuk kenyamanan penghuni nantinya," ujar dia.

Dalam beberapa hari ke depan diharapkan seluruh proses pemasangan keramik bisa rampung.

Setelah tahap ini selesai, pekerjaan akan dilanjutkan dengan proses finishing seperti pengecatan dan pembersihan, sebelum akhirnya rumah diserahkan kepada warga Kampung Kbusdori dalam kondisi yang layak huni.

"Kami tetap mengutamakan kualitas dan ditargetkan seluruh program TMMD selesai tepat waktu agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat," katanya.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025