Program Makan Bergizi Gratis di sekolah telah dimulai sejak awal Senin, 9 Januari 2025. Dalam pelaksanaannya, beberapa kementerian dan lembaga turut ikut serta. Termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Hal itu diungkapkan oleh Ketua BRIN Laksana Tri Handoko usai Penganugerahan MURI BRIN di Gedung BRIN, Jakarta, pada Rabu (22/1/2025). Handoko menjelaskan jika BRIN ikut serta dalam persiapan produksi Makan Bergizi Gratis.

"Makan Bergizi Gratis itu sudah menjadi program nasional dan kami menjadi salah satunya. Tetapi kami memang ada di sisi yang agak berbeda yaitu kami menyiapkan dari sisi kesiapan penguatan hulu di produksinya," jelas Handoko.

Handoko pun menyinggung permasalahan pertanian Indonesia umumnya berkisar pada food lost dan food waste. Food lost ini mencakup bahan pangan yang busuk sebelum produksi, sementara food waste merupakan siswa hasil pangan.

Melihat permasalahan ini, BRIN mengembangkan teknologi demi menjaga bahan pangan. Teknologi itu kemudian dikirimkan kepada UMKM di daerah-daerah.

"Sehingga mereka nanti bisa menjadi produsen karena harapan pemerintah kan seperti itu, menjadi produsen untuk makan bergizi di daerahnya sendiri," paparnya.

Ia mencontohkan bahan pangan seperti cabe yang hanya dijual mentah saja, bisa ditambahkan dengan bungkus agar lebih awet.

"Kalau cabe, bawang satu bulan sudah hancur harganya. Tapi dengan teknologi yang ada di kami seenggaknya bisa disimpan sampai 3 bulan," ujarnya.

Handoko menyatakan banyak riset BRIN yang menjadi bagian dari teknologi penyimpanan makanan.

"Itu peran kami di Makan Bergizi Gratis saat ini," pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan serentak di 26 provinsi di Indonesia sejak Senin, 9 Januari 2025. Terdapat 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi.

Seluruh SPPG tersebar di 26 provinsi di antaranya Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Membayangkan sebuah negara di mana semua anak bisa menikmati makanan bergizi tanpa bingung soal biaya. Itulah janji manis dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Biarpun terdengar mulia, apa kita siap menghadapi tantangan yang ada? Program ini tujuannya untuk memastikan setiap warga, bahkan yang rentan, mendapat asupan gizi cukup—bukan cuma sekadar mengenyangkan perut, tetapi juga membangun generasi yang sehat dan cerdas.

Sasaran program ini mencakup empat kelompok: peserta didik dari PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan cakupan seluas ini, pemerintah harapannya bisa mengatasi varian masalah gizi yang membayangi Indonesia, termasuk stunting yang menempatkan Indonesia di posisi ke-115 dari 151 negara di dunia.

Angka 82,9 juta jiwa pada 2029 bukan tanpa data; itu merupakan harapan jutaan keluarga Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Walau, jalannya tak semudah itu. Program ini dimulai dengan 600.000 penerima pada Januari 2025 dan berkembang secara bertahap. Meski begitu, angka awal ini jauh dari target 3 juta anak dalam tiga bulan pertama yang dicanangkan Badan Gizi Nasional. Hal ini mengundang tanya: apa program ini terlalu ambisius atau justru kurang persiapan?

Rp 71 triliun—angka yang tampak fantastis untuk program pangan. Tapi, apakah itu cukup? Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa anggaran ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Untuk menutupi kebutuhan sampai akhir tahun, kita butuh tambahan Rp 140 triliun.

Anggaran yang besar ini punya untung dan rugi. Kejelasannya membuktikan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah gizi, walau mendorong kekhawatiran tentang beban fiskal negara. Sebaliknya, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa program ini tidak akan meningkatkan defisit APBN yang sudah ditetapkan 2,53% pada 2025.

Bekerja Keras

Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025. Ribuan anak sekolah, ibu hamil, dan balita akhirnya bisa menikmati makanan bergizi tanpa biaya. Peluncuran ini tak cuma acara seremoni. Dari balik layarnya, ribuan orang bekerja keras menyiapkan 190 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh negeri. Setiap SPPG berkolaborasi dengan ahli gizi untuk memastikan makanan yang disajikan tidak sekadar mengenyangkan, namun juga memenuhi standar gizi.

Walau begitu, sejauh mana kita bisa yakin bahwa semua ini bisa berjalan mulus? Program MBG tak main-main dalam hal lingkupnya. Pada tahap awal, program ini sudah menjangkau 26 dari 38 provinsi di Indonesia. Dari Aceh hingga Papua Selatan, dari kota besar hingga pelosok desa, program ini berusaha menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik SPPG terbanyak, mencapai 57 titik yang tersebar di 53 kecamatan.

Ini menunjukkan besarnya skala dan kompleksitas logistik yang dihadapi dalam implementasi program ini. Keberhasilan program sebesar ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak. TNI Angkatan Udara, misalnya, tak hanya memberikan bantuan logistik, tetapi juga melibatkan masyarakat setempat dalam operasional dapur. UMKM juga berperan dalam program ini. Komite Inovasi Nasional (KIN) mendorong terlibatnya UMKM dalam rantai pasok MBG, memberi peluang bagi pengusaha lokal untuk berkontribusi dan mengembangkan usaha.

Pada hari pertama peluncuran, program ini berhasil menjangkau 400 hingga 600 ribu penerima manfaat, dengan harapan jumlah ini terus meningkat hingga 3 juta penerima antara Januari hingga April 2025. Di balik angka-angka tersebut, masalah tetap ada—kualitas tetap menjadi prioritas. Kita perlu memastikan bahwa program ini tidak cuma mengejar kuantitas, tapi juga menjaga standar kualitas gizi yang disajikan.

Mengurangi Biaya

Sebelumnya, Istana Negara menyampaikan informasi yang mengejutkan. Presiden Prabowo mengumumkan bahwa program MBG akan mengurangi biaya dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi. Masyarakat menanggapi keputusan ini dengan berbagai cara. Banyak orang yang mempertanyakan, meski beberapa orang memakluminya.

"Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000. Kita hitung jumlah makanan yang cukup, berkualitas, dan bergizi untuk wilayah tersebut," ujar Prabowo pada Desember 2024. Meski begitu, banyak pihak meragukan kecukupan anggaran tersebut untuk menyediakan makanan bergizi yang memadai. Dengan anggaran Rp 10.000, pemerintah menghadapi problem untuk menyediakan makanan yang bergizi dan tidak sekadar mengenyangkan.

Fokus semestinya pada pangan hewani seperti susu, telur, ikan, daging, dan ayam, khususnya untuk ibu hamil dan balita. Faktanya, di beberapa daerah, Rp 10.000 hanya cukup untuk membeli nasi dan lauk sederhana seperti telur atau tempe, tanpa protein hewani yang memadai. Hal ini mengundang kebingungan akan kecukupan gizi, lebih-lebih bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.

Kebutuhan Gizi Seimbang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019, Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk orang dewasa rata-rata 2.100 kalori per hari. Rinciannya meliputi 56-62 gram protein, 325-394 gram karbohidrat, dan 44-78 gram lemak. Tergantung pada usia dan jenis kelamin, kebutuhan anak-anak dan remaja berbeda.

Melihat standar AKG, ahli gizi punya pandangan kritis tentang menu dengan anggaran Rp 10.000. Ali Khomsan, ahli gizi dari IPB University, menegaskan bahwa sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang, terlebih bagi anak-anak dan ibu hamil. Seharusnya pada pangan hewani seperti susu, telur, ikan, daging, dan ayam, kata Khomsan. Namun, dengan Rp 10.000, sulit untuk menyajikan lauk-lauk tersebut dalam satu porsi.

Anggaran Rp 10.000 jelas tidak cukup untuk memberantas stunting, karena kandungan gizi yang dihasilkan kurang memadai. Hal ini juga membikin penyedia makanan tertekan. Menariknya, meski dengan anggaran yang sama, variasi menu di berbagai daerah beragam. Di Tangerang, Rp 10.000 hanya bisa membeli nasi dengan lauk telur atau usus ayam, tempe, dan sayur. Sementara di Semarang, Medan, dan Gorontalo, menunya lebih beragam dengan adanya ikan dan udang.

Namun, di Jayapura, Papua, Rp 10.000 hanya cukup untuk nasi, sayur, tempe, dan tahu atau kerupuk. Sri Iriyanti, Ketua Jurusan Gizi Poltekes Jayapura, menilai bahwa di Jayapura, makanan gizi seimbang minimal membutuhkan Rp 20.000 per porsi.

Variasi menu ini juga terlihat dalam implementasi program MBG di berbagai daerah. Di Jakarta Timur, menu yang disajikan adalah ayam teriyaki, tumis buncis, nasi putih, dan buah pisang. Sementara di Palembang, menu yang disediakan terdiri dari tahu, tempe, sempolan isi ayam, sayuran, dan buah pisang. Meski beragam, taksirannya tetap sama: apakah variasi menu ini sudah memenuhi standar gizi yang dibutuhkan?

Lembaga IDEAS pada 2024 melakukan simulasi yang menampakkan bahwa biaya rata-rata untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makanan seimbang berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 30.000. Angka ini jauh di atas anggaran yang ditetapkan pemerintah.

Merealisasikan Janji Kampanye

Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah jadi sorotan publik sejak masa kampanye. Janji ini akhirnya terwujud, hanya 79 hari setelah dilantik. Implementasi program ini memastikan tekad pemerintah untuk segera merealisasikan janji kampanye.

Secara politik, program MBG telah berhasil meningkatkan trust publik pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2024 menampilkan bahwa 77,6% masyarakat mendukung program ini. Bahkan, 65,5% responden percaya bahwa program tersebut akan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan 66,1% yakin program itu bisa membantu mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia.

Dari segi sosial, program ini tak cuma berdampak pada penerima manfaat langsung, tapi juga pada rantai pasok pangan dan ekonomi lokal. Keterlibatan petani, UMKM, dan berbagai pihak dalam penyediaan bahan pangan telah menciptakan efek domino positif terhadap perekonomian.

Program MBG mendapat dukungan luas, sebaliknya juga menghadapi beragam kritik. Beberapa siswa mengeluh kualitas makanan yang kadang tidak sesuai standar gizi, transparansi penggunaan dana yang masih dipertanyakan, serta waktu pengantaran yang sering mepet dengan jam pulang sekolah. Selain itu, menu yang kurang bervariasi membuat sejumlah siswa tidak terlalu menyukainya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan agar program ini bisa lebih baik memenuhi kebutuhan siswa.

Di samping itu dukungan pada program MBG sangat penting. Pemerintah bekerja cepat untuk mewujudkan janji kampanye. Program tersebut diawasi ketat oleh berbagai pihak, termasuk ahli gizi dan BPOM, demi memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. Namun begitu, jika program ini tidak dijalankan dengan konsisten, bisa berdampak pada menurunnya dukungan elektoral bagi Presiden Prabowo.

Program MBG merupakan contoh kebijakan populis yang berdampak luas, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi dan politik. Keberhasilannya bergantung pada konsistensi implementasi dan kemampuan pemerintah menghadapi problem di lapangan. Seyogianya lewat pendekatan yang tepat, program ini bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Heru Wahyudidosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang

Pemerintah Provinsi Jakarta merespons soal omzet kantin sekolah menurun setelah kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan akan melakukan evaluasi terkait persoalan tersebut.

Untuk diketahui program MBG telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Program itu dimulai bertahap di 26 provinsi.

"Ini kan sementara MBG masih sedang evaluasi ya, dan masih fokus untuk membangun MBG seperti yang direncanakan. Sementara terkait dengan kantin sekolah yang mungkin mengeluh karena mengalami penurunan pembelian, itu pastinya akan kami evaluasi," kata Teguh, dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

Evaluasi itu akan melibatkan juga Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggungjawab program MBG. Tak hanya soal kantin, penyelenggaraan MBG juga akan masuk pembahasan.

Sebagai informasi, pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis pada, Senin (6/1/2025). Saat dimulai, terdapat 190 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah yang ditugaskan untuk membuat makan bergizi gratis.

Dari 190 SPPG tersebut ada sekitar 570 ribuan pelajar yang menerima makan bergizi gratis. Di mana pada awal Maret 2025 ditargetkan ada sebanyak 937 SPPG yang beroperasi. Pemerintah menargetkan 3 jutaan orang penerima manfaat atas program tersebut.

Dapur-dapur yang disiapkan untuk MBG ada di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah resmi dimulai pada Senin (6/1) kemarin. Namun, banyak protes yang keluar usai program itu diluncurkan.

Protes-protes tersebut datang dari para siswa yang mengeluhkan rasa dari lauk MBG. Akibatnya, porsi yang telah disajikan masih bersisa.

Melihat fenomena ini, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, berharap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan menu untuk Program MBG dapat menyeimbangkan nilai gizi dan cita rasa makanan.

"Saya berharap memang penyedianya menyesuaikan rasa sesuai anak-anak yang ada di sebuah tempat," ujar Khoirudin dalam laman DPRD dikutip Kamis (9/1/2024).

Menurut Khoirudin, cita rasa masakan harus mengikuti wilayah penyebaran MBG lantaran selera makan anak-anak mengikuti cita rasa wilayahnya masing-masing.

"Rasa itu kan soal selera, dan memang lidah Jawa Barat berbeda dengan lidah Jakarta, Jawa Tengah, dan Padang," ungkap Khoirudin.

Dengan begitu, harapannya tak ada lagi makanan tersisa. Penerima manfaat juga diharapkan bisa mendapatkan gizi optimal dari makanan yang diberikan.

Menu Disesuaikan Setiap 20 Hari Sekali

Dalam pelaksanaannya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan menu MBG akan disesuaikan setiap 20 hari sekali. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebosanan menu yang disajikan.

"Berganti-ganti sampai 20 hari ya, 20 hari sekali baru ganti," kata dia usai meninjau proses MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin (6/1/2025).

Budie Arie mengatakan rata-rata penerima manfaat program ini ada 3.000 orang dari setiap dapur. Maka, total penerima manfaat MBG pada Senin (6/1) ada sekitar 500 ribu orang.

"Hari ini kalau enggak salah ada 190 dapur dengan rata-rata 3.000 berarti 500.000 (penerima manfaat). Ini baru hari pertama kan, nanti kita coba sampai tiga bulan," jelasnya dikutip dari detikFinance.

Daftar Wilayah dan Menu Program Makan Bergizi Gratis

Program MB sendiri sudah diterapkan di 26 provinsi di antaranya Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Adapun deretan menu yang diberikan pada hari pertama Program Makan Bergizi Gratis adalah sebagai berikut:

Kota Bogor: Nasi, telur dadar, sayur, buah, dan tanpa susu.

Depok: Nasi, ayam, sayur tumis, tahu, dan jeruk

Jakarta: Ayam teriyaki, tumis buncis, dan susu.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Fraksi Gerindra DPR RI mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam mewujudkan janji kampanye program makan bergizi gratis (MBG). Program itu telah sukses dilakukan saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum genap 100 hari.

"Fraksi Gerindra mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam mewujudkan salah satu program unggulan yang menjadi janji kampanye. Program MBG dapat berjalan di hari ke-79 pemerintahan. Tentu ini jadi permulaan yang baik dan menunjukkan komitmen kuat pemerintah," kata Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono, dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).

Program tersebut diketahui perdana digelar pada Senin (6/1) di 26 provinsi. Budi menyebut makan bergizi gratis merupakan komitmen pemerintahan Prabowo dalam menyiapkan generasi unggul Indonesia.

"Program MBG adalah wujud investasi pada sumber daya manusia serta generasi masa depan yang kompetitif dan produktif, untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Bahkan, program ini juga memiliki misi pemerataan ekonomi dan sosial," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya juga menekankan menjaga kualitas dari pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak Indonesia. Budi mengatakan Fraksi Gerindra di DPR siap mengawal agar program tersebut tepat sasaran.

"Maka dari itu, penting bagi program ini untuk tidak hanya berfokus pada kuantitas namun juga kualitas, seperti memperhatikan syarat kebutuhan kalori dan komposisi gizi bagi penerima manfaat," ujar Budisatrio.

"Untuk itu, kami dari Fraksi Gerindra siap mengawal agar program ini berjalan sesuai dengan esensi yang diharapkan sejak awal," lanjutnya.

Fraksi Gerindra juga mengapresiasi kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang berperan dalam menjaga kualitas gizi makanan pada program makan bergizi gratis. Budi menyebut pemberian makan bergizi gratis di 26 provinsi sebagai langkah awal yang memuaskan.

"Dimulainya program MBG secara bertahap yang meliputi 26 provinsi ini membuat kami optimis dengan kinerja BGN ke depannya. Kami yakin BGN mampu untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada sekolah dan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Target-target BGN sejauh ini juga cukup terukur dan menjanjikan," tutur Budi.

Dalam penyaluran perdana makan bergizi gratis, BGN telah menyiapkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang melayani kebutuhan gizi anak, ibu hamil dan ibu menyusui di 26 provinsi di Indonesia. Setiap titik dapur itu ditargetkan mampu melayani 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat makan bergizi gratis tiap harinya.

Pemerintah melalui BGN menargetkan 937 dapur dapat beroperasi secara bertahap untuk melayani tiga juta penerima manfaat pada akhir Januari 2025. Selain itu, BGN juga menargetkan 2.000 dapur beroperasi di bulan April, 5.000 dapur di bulan Juli, dan seluruh dapur atau SPPG dapat beroperasi 100% pada 2029.

Lebih lanjut, Budisatrio mengungkap pihaknya mendukung agar program makan bergizi gratis terus mengutamakan pasokan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Dia menyebut hal itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk pemerataan ekonomi dan pengembangan jaringan distribusi lokal.

"Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, petani, dan nelayan, program ini berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di daerah-daerah. Tentu kita ingin program ini bukan hanya sukses mengatasi isu stunting, namun juga berhasil membuka akses pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat," katanya.

Seperti diketahui, program Makan Bergizi Gratis membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkolaborasi sebagai mitra kerja. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, saat ini tercatat 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program ini. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring tingginya minat dari UMKM, Koperasi, dan BUMDes yang telah mendaftar untuk bergabung sebagai mitra kerja.

Berikut daftar daerah yang sudah menjalankan program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025:
1. Aceh
2. Bali
3. Sumatera Barat
4. Sumatera Utara
5. Kepulauan Riau
6. Riau
7. Lampung
8. Banten
9. Jawa Barat
10. Jakarta
11. Jawa Tengah
12. Jawa Timur
13. Yogyakarta
14. Gorontalo
15. Sulawesi Barat
16. Sulawesi Selatan
17. Sulawesi Tenggara
18. Sulawesi Utara
19. Kalimantan Timur
20. Kalimantan Utara
21. Kalimantan Selatan
22. Maluku
23. Maluku Utara
24. NTT
25. Papua Barat
26. Papua Selatan

Simak Video 'Serba-serbi Dimulainya Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Program makan bergizi gratis (MBG) resmi dimulai. Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menyebut ada 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang siap beroperasi mulai Senin (6/1/2025).

Dapur-dapur tersebut sedikitnya tersebar di 26 provinsi yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Adapun pelaksanaan dapur program MBG diawasi langsung oleh kepala yang ditunjuk Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG disebut sudah bekerja sama dengan ahli gizi untuk mengawasi setiap kualitas gizi dan keamanan distribusi makanan.

"Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah," jelas Hasan Nasbi dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

Makan bergizi gratis ditujukan tidak hanya untuk balita, tetapi anak sekolah, santri, ibu hamil juga menyusui.

"Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal," terang dia.

Meski pada tahap awal, baru 190 dapur MBG yang siap beroperasi sejak Senin (6/1), jumlahnya disebut bakal terus bertambah hingga mencapai 937 dapur berdasarkan target akhir Januari 2025.

Estimasi pemerintah sasaran penerima hingga akhir 2025 berjumlah 15 juta. "Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," katanya, terkait program yang menghabiskan anggaran Rp71 triliun dari APBN 2025.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Program Makan Bergizi Gratis siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi mengatakan program ini menyasar kepada balita, anak sekolah, santri, serta ibu hamil dan menyusui. Ia juga mengatakan program Makan Bergizi Gratis menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam pemenuhan gizi berskala nasional.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa
Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," kata
Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi dalam siaran pers, Minggu (5/1/2025).

Ia mengungkapkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelasnya.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Saat ini, 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Geliat perekonomian lokal dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik, sebab program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat. Kolaborasi multisektor diharapkan banyak terjadi. Unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, BUMDes, kopontren, dan lain-lain. Semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.

"Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini," menurut Hasan Nasbi.

Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan - mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.

Yayasan pendidikan di Papua Kitong Bisa Foundation (KBF) Indonesia Menjalankan Program Makan Bergizi Gratis untuk sekitar 80 anak dalam setiap pertemuan di Merauke, Papua Selatan. Dengan menu lengkap dan komposisi sesuai standar, biaya per porsi makanan sekitar Rp 10 ribu sampai Rp 14 ribu.

Uji coba Program Makan Bergizi Gratis ini telah dilakukan sejak Juli 2024. KBF Indonesia bermitra dengan Indonesia Food Security Review (IFSR), sebuah lembaga yang selama ini menjadi mitra pemerintah untuk melakukan studi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Menu yang kami sediakan mengikuti arahan standar yang telah ditetapkan oleh IFSR, berdasarkan kerangka kerja sama kami, yakni beras, telur, ikan lele, sayur kacang, kangkung sebagai makanan minimum. Beberapa kali kami juga memberikan susu dan buah sebagai pendamping dari makanan yang kami berikan," kata Manager Program Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Papua Risa Maulegi, dalam keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Target uji coba Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan KBF Indonesia adalah anak-anak kurang mampu yang aktif belajar literasi di KBF Indonesia.

KBF Indonesia memberdayakan ibu-ibu dan orang tua siswa dengan memberikan anggaran yang di monitor pencairannya secara bertahap. Sumber pangan seperti sayur mayur dan lauk pauk, berasal dari hasil produksi masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan.

Sehingga, biaya per porsi makanan menjadi sangat murah.

Bersamaan dengan uji coba Program Makan Begizi Gratis, KBF Indonesia juga melaksanakan program intervensi untuk peningkatan motivasi belajar, yang diukur dari peningkatan angka literasi dari anak-anak didiknya. Bekerja sama dengan Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua, KBF Indonesia mengadakan program belajar baca tulis untuk mengurangi angka buta huruf.

"Hasilnya adalah siswa dan siswi kami, karena adanya Makan Bergizi Gratis, jadi rajin mengikuti sesi-sesi kelas kami, dan belajar baca tulis dengan lebih termotivasi. Dalam waktu tiga bulan, terjadi peningkatan angka literasi hingga 33%, yang kami ukur dan audit bersama pemerintah daerah," ujar Risa.

KBF Indonesia ingin intervensi dan Program Makan Bergizi Gratis terus diimplementasikan di Papua dan seluruh wilayah Timur Indonesia. Sehingga kualitas SDM Indonesia bisa meningkat, sesuai cita-cita Presiden RI Prabowo Subianto.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, awalnya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun depan Rp 116 triliun untuk tahun depan. Angka ini bertambah Rp 40,59 triliun, dari sebelumnya Rp 75,63 triliun.

Namun, setelah Perumahan Rakyat dipisah menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, anggaran tersebut dipangkas.

"Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kami memperhatikan juga tugas pokok Kementerian PKP, Rp 116 triliun itu kemudian kami bagi, Rp 110,9 triliun di PU, kemudian sisanya Rp 5,27 triliun itu di dipindahkan ke Kementerian PKP," terang Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Oleh karena itu, Dody mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun. Tambahan anggaran tersebut mencakup Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Rp 9,03 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 35,89 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 16,68 triliun.

"Untuk 2025 sebetulnya kami berniat mengajukan tambahan Rp 60,6 triliun, antara lain untuk dukungan ke IKN, juga Papua, karena ada pemekaran provinsi di sana," jelasnya.

Besaran alokasi proyek IKN ialah sebesar Rp 14,87 triliun. Terdiri atas proyek Ditjen Bina Marga Rp 9,9 triliun dan proyek Ditjen Cipta Karya 4,96 triliun. Sedangkan untuk Daerah Otonom Baru (DOB) Papua sebesar Rp 4 triliun.

Selain itu, Dody juga meminta dukungan untuk melanjutkan proyek-proyek yang berlandaskan peraturan Instruksi Presiden (Inpres), antara lain Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, serta Inpres Air Minum dan Sanitasi. Alokasi tambahan anggaran untuk program inpres ini mencapai Rp 28,55 triliun.

Prioritaskan Pembangunan IKN-Giant Sea Wall

Sementara itu IKN masuk dalam daftar proyek prioritas atau quick wins yang disusun Kementerian PU. Selain IKN, mega proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) juga masuk ke dalamnya.

"Quick Wins untuk mendukung program unggulan strategis K/L lainnya meliputi pembangunan Giant Sea Wall atau NCICD (National Capital Integrated Coastal Development), Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujar Dody, saat ditemui di Kantor Kementerian PU.

Selanjutnya, ada Quick Wins 3 yakni mendukung Ketahanan Pangan, melalui optimalisasi manfaat bendungan yang sudah dibangun untuk melayani irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan jalan dan jembatan.

"Untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan, termasuk Food Estate di Kalteng, Merauke-Papua Selatan, NTT dan lain-lain," katanya.

Terakhir, ada Quick Wins 4 yakni mendukung Wajib Belajar 13 Tahun melalui Pembangunan dan Renovasi Sekolah/Madrasah di berbagai pelosok tanah air. Kementerian PU menargetkan pelaksanaan untuk 11.420 unit sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK/SLB/dan lain-lain, serta madrasah.