Banjir melanda permukiman warga Desa Ketitang Wetan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati pagi ini. Banjir disebabkan karena tanggul Sungai Widodaren jebol lantaran tidak kuat menampung derasnya air.

Warga setempat, Wagiyo, mengatakan banjir datang dini hari tadi. Banjir karena tanggul Sungai Widodaren yang berada tidak jauh dari permukiman warga jebol. Terlebih intensif curah hujan sangat deras sejak Senin (19/5) sore sampai malam.

"Karena tanggul jebol. Tanggul tidak bisa nahan debit air sungai. Akhirnya meluap ini," jelasnya, saat dihubungi detikJateng, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya akibat banjir ini permukiman warga satu desa terdampak hingga pagi ini pukul 06.30 WIB. Banjir kali ini cukup besar dibandingkan dengan banjir sebelumnya yang sempat merendam permukiman warga.

"Ini banyak. Sekitar satu desa kena dampaknya. Karena banjir cukup besar," jelasnya.

"Besar ini tambah terus selama air sungai tidak surut," dia melanjutkan.

Warga lainnya, Salahudin, mengatakan banjir kali ini cukup besar karena curah hujan tinggi dan menyebabkan tanggul Sungai Widodaren jebol. Dia berharap agar pemerintah daerah memperhatikan nasib yang sering dilanda banjir.

"Biasanya 10 sentimeter ini ada kalau 30 sentimeter," ujarnya.

Sebagai informasi, cuaca hujan masih terjadi di wilayah Pati sampai pagi ini.

Kalaksa BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya, mengatakan hujan lebat sejak Senin kemarin menyebabkan beberapa desa terdampak banjir. Akan tetapi jumlah desa pastinya masih dalam data BPBD Pati.

"Ya benar telah terjadi hujan lebat sejak sengaja kemarin yang mengakibatkan beberapa desa terdampak," jelasnya saat dihubungi.

Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur

Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman mengungkap modus dalam temuan tersebut.

Heri mengungkap ada sejumlah modus yang ditemukan. Pihaknya sudah melakukan sampling terhadap 2.830 penerima bantuan.

"Contohnya suami istri dapat BSPS, Seharusnya satu KK ya satu. Nah, ini contoh ya kemudian contoh berikutnya belum dibayarkan upah kerja," kata Heri di kantor PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Selain itu, ada pula penggunaan nota yang isinya sama. Padahal, kata dia, pembangunan setiap rumah pasti punya kebutuhan yang berbeda.

"Berdasarkan pemeriksaan dokumennya ternyata ada beberapa nota ya, ini ratusan nota yang kita dapatkan Ini semua isinya sama, padahal satu rumah pasti berbeda, kebutuhannya," ucapnya.

Selain itu, ada temuan rumah yang layak tapi mendapat BSPS. Ada pula rumah yang kondisinya tidak sesuai dengan verifikasi awal.

"Kemudian ada bangunan yang tidak sesuai dengan verifikasi awal. Nah kalau verifikasi awal ini kan pasti bentuknya sudah seperti ini. Ini ada di dalam data ya. Semua penerima bantuan dari awal sampai akhir. Ada dokumennya," tuturnya.

"Terus kemudian penerima bantuan tidak mengetahui adanya ongkos tukang, Ini saya temukan sendiri saya tanya, berapa ongkos tukangnya? Dia tidak tahu. Dia hanya menerima ada beberapa bagian yang diganti," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memanggil Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Keduanya dipanggil untuk berdiskusi setelah adanya dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya, kawan saya, Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Said Abdulah dan Achmad Fauzi terlihat berada di dalam ruangan bersama Ara. Turut hadir dalam pertemuan itu Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman.

Mereka berdiskusi terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari Irjen," kata dia.

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan, selama bertugas jadi menteri, telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Memang kami di Kementerian, saya 7 bulan jadi menteri, kami juga menemukan cukup ada beberapa indikasi dugaan korupsi," sebutnya.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Diketahui anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 miliar. Namun, saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, ia belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bandung ternyata tak luput dari permasalahan. Ini terjadi setelah 332 (sebelumnya ditulis 334) siswa SMPN 35 Bandung mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG yang telah disajikan.

Semuanya bermula saat siswa SMPN 35 Bandung mendapat jatah menu MBG pada Selasa (29/4/2025). Kebetulan, pihak catering menyediakan total 3.163 porsi yang dibagikan untuk 4 sekolah yaitu SMAN 19 Bandung, SMPN 35 Bandung, SDN 024 Coblong dan SDN 189 Neglasari.

Sialnya, setelah menu MBG itu disantap di SMPN 35 Bandung, keluhan mulai datang pada keesokan harinya, Rabu (30/4/2025). Sebanyak 332 siswa mengalami masalah kesehatan seperti diare hingga mual-mual setelah menyantap makanan tersebut.

"Kurang lebih segitu ya, karena kita masih mendata. Kemarin masih 334, ada penambahan saya belum cek lagi," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian saat dikonfirmasi, Kamis (1/5/2025).

Akhirnya, ratusan siswa yang mengalami keracunan harus menjalani pengobatan secara mandiri. Meskipun demikian, dipastikan tidak ada siswa yang sampai dirawat di rumah sakit maupun di puskesmas akibat kondisi tersebut.

"Sebagian besar berobat sendiri, ada yang ke puskesmas ke dokter itu sendiri datang. Ada satu orang yang berobat ke Salamun karena ayahnya kerja di Salamun, tapi tidak ada yang dirawat," ungkapnya.

Anhar pun memastikan telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium kesehatan. Berdasarkan informasi yang ia terima, dapur pihak catering yang menyediakan MBG itu berada di wilayah Dipatiukur, Kota Bandung.

"Sudah, di lab cuma memang agak lama sih ya sekitar 10 sampai 12 hari karena pemeriksaannya pasti lengkap enggak cuma bakteri," tandasnya.

Praktis, setelah kasus ini muncul ke permukaan, sorotan mulai datang dari pihak DPRD Kota Bandung. DPRD pun meminta pihak penyedia mesti dikoreksi atas kejadian tersebut.

"Kami sebagai anggota DPRD ingin memastikan bahwa, pasti ada kejanggalan atau kesalahan dari pihak ketiga dalam melakukan pelayanan makan bergizi gratis. Sehingga harus dikoreksi, jangan sampai terjadi kembali, karena ini berhubungan dengan generasi muda kita," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025)

"Hari ini hanya gejala dugaan keracunanannya seperti mual-mual dan diare. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak dilakukan koreksi, nanti bisa ada risiko lebih buruk lagi. Itu harus kita jaga betul-betul," ungkapnya menambahkan.

Radea pun telah mendapat informasi dari pihak sekolah atas insiden ini. Ia kemudian mendorong ke Pemkot Bandung supaya mendistribusikan obat-obatan bagi siswa yang diduga mengalami keracunan.

"Saya sampaikan ke pihak sekolah kalau ada hal yang kurang, hal yang dibutuhkan, maka DPRD siap mendorong Pemkot Bandung dalam penanganan ini seperti distribusi obat-obatan. Sehingga nanti hari besok kita ke sekolah, atau Senin sudah sehat kembali siswanya," ungkapnya.

Secara pribadi, Radea mengatakan peristiwa ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Ia pun berharap ada kesabaran dan keikhlasan, dan memastikan supaya kejadian ini mendapat penanganan.

"Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, orang tua, ini bukan hal yang diinginkan oleh pihak sekolah, dan juga bukan diinginkan pemerintah. Sehingga harus ada kesabaran, keikhlasan, dan juga tentu kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak," pungkasnya.

DPRD Kota Bandung merespons kasus keracunan menu makan siang bergizi (MBG) yang dialami ratusan siswa SMPN 35 Bandung. DPRD pun meminta pihak penyedia mesti dikoreksi atas kejadian tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati mengatakan, pihaknya sudah meninjau kondisi di SMPN 35 Bandung usai munculnya kasus keracunan itu. Dari laporan yang ia terima, penyedia menyiapkan 3.163 menu untuk siswa yang tersebar di 4 sekolah yaitu SMAN 19 Bandung, SMPN 35 Bandung, SDN 024 Coblong dan SDN 189 Neglasari.

"Kami sebagai anggota DPRD ingin memastikan bahwa, pasti ada kejanggalan atau kesalahan dari pihak ketiga dalam melakukan pelayanan makan bergizi gratis. Sehingga harus dikoreksi, jangan sampai terjadi kembali, karena ini berhubungan dengan generasi muda kita," kata Radea dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025)

"Hari ini hanya gejala dugaan keracunanannya seperti mual-mual dan diare. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak dilakukan koreksi, nanti bisa ada risiko lebih buruk lagi. Itu harus kita jaga betul-betul," ungkapnya menambahkan.

Radea pun telah mendapat informasi dari pihak sekolah atas insiden ini. Ia kemudian mendorong ke Pemkot Bandung supaya mendistribusikan obat-obatan bagi siswa yang diduga mengalami keracunan.

"Saya sampaikan ke pihak sekolah kalau ada hal yang kurang, hal yang dibutuhkan, maka DPRD siap mendorong Pemkot Bandung dalam penanganan ini seperti distribusi obat-obatan. Sehingga nanti hari besok kita ke sekolah, atau Senin sudah sehat kembali siswanya," ungkapnya.

Secara pribadi, Radea mengatakan peristiwa ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Ia pun berharap ada kesabaran dan keikhlasan, dan memastikan supaya kejadian ini mendapat penanganan.

"Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, orang tua, ini bukan hal yang diinginkan oleh pihak sekolah, dan juga bukan diinginkan pemerintah. Sehingga harus ada kesabaran, keikhlasan, dan juga tentu kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak," pungkasnya.

Puluhan warga Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan pabrik cor beton. Mereka kesal karena pabrik itu membuat lingkungan berdebu.

Pantauan di lokasi sejumlah warga mendatangi pabrik yang ada di pinggir Jalan Pantura Juwana Pati tepatnya Desa Gadingrejo. Warga membawa berbagai tulisan. Mereka meminta agar pabrik itu ditutup karena mencemari lingkungan.

Warga setempat, Darman, mengatakan warga menolak adanya pabrik cor beton yang berdiri tidak jauh dari permukiman warga. Warga kesal karena adanya pabrik itu mencemari lingkungan sekitar. Terutama debu sampai ke permukiman warga.

"Saya salah satu warga Gadingrejo Dukuh Guwo tidak menerima dengan adanya pabrik cor beton ini. Karena dampaknya itu pertama polusi pencemaran terhadap warga karena terlalu dekat dengan permukiman warga," jelasnya kepada wartawan ditemui di lokasi, Rabu (23/4/2025).

Menurutnya jarak pabrik dengan rumah warga hanya sekitar 100 sampai 200 meter. Tak ayal saat pabrik beroperasi debu di sekitarnya sampai ke permukiman warga. Warga merasa sesak napas karena debu ke permukiman warga sekitar.

"Baru pengurukan debunya sudah sampai ke rumah-rumah ini. Ini bahaya. Belum lagi kalau sudah beroperasi," ujarnya.

Darman menjelaskan pabrik itu berdiri sejak sebulan ini. Menurutnya warga sekitar belum pernah diajak bersosialisasi sejak berdirinya pabrik cor beton itu. Warga menduga pabrik itu belum memiliki izin resmi.

"Pabrik ini berdiri sudah satu bulan ini. Tanpa pengetahuan dengan warga sekitar. Langsung mendirikan pabrik ini. Bisa dibilang pabrik ini gelap. Pabrik siluman. Pemiliknya kurang jelas. Makanya kita bilang pabrik siluman ini pemiliknya belum jelas," ungkap dia.

Oleh karena itu warga menolak adanya pabrik itu. Dia meminta agar pabrik tersebut ditutup saja.

"Pokoknya semua warga menolak tidak bisa dilanjut. Dan tutup saja," minta dia.

Sementara itu saat di lokasi perwakilan pabrik tidak ada yang memberikan statemen atas tuntutan warga. Para pekerja hanya bisa diam di lokasi.

Lain kesempatan Sekdes Gadingrejo, Sarwi, menjelaskan pabrik cor beton ini belum ada izin resmi ke pemerintahan desa. Dia mengaku tidak tahu jika pabrik itu sudah beroperasi.

"Belum tahu. Belum ada izin lisan belum, izin lingkungan aja belum. Dulu ada perusahaan pasti izin dulu," jawab singkat saat ditemui di kantornya.

Video: Adu Banteng Truk Tronton Vs Truk Boks di Pantura Pati Gegara Gagal Nyalip

Video: Adu Banteng Truk Tronton Vs Truk Boks di Pantura Pati Gegara Gagal Nyalip

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan terdapat 73.432 hektare lahan indikasi tanah terlantar yang bisa digunakan untuk perumahan. Hal ini tentu bisa membantu realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Saya akan menyampaikan peta tanah yang telah kami tetapkan menjadi tanah terlantar yang bisa dipakai untuk menunjang program perumahan," kata Nusron saat hadir di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Realestate Indonesia di Hotel Sheraton, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Ia menyadari apabila ingin mendukung Program 3 Juta Rumah, maka pemerintah perlu menyediakan lahan dengan harga yang murah. Lahan tersebut, kata Nusron, tidak lain dan tidak bukan adalah lahan pertanian.

Namun, negara menentang keras penggunaan lahan pertanian seperti sawah untuk dipakai sebagai perumahan. Sebab, pemakaian lahan sawah menjadi perumahan atau fungsi lain berseberangan dengan tujuan pemerintah yang tengah mengusahakan ketahanan pangan.

"Tanah di bawah Rp 500 ribu per meter, apa? Sawah. Maka mau tidak mau harus minta LSD (Lahan Sawah Dilindungi). Maka saya katakan, demi ketahanan pangan, maka lawannya 3 Juta Rumah," ujarnya.

Kementerian ATR/BPN akhirnya membuat rumusan untuk melindungi lahan persawahan tersebut agar tidak cepat menyusut imbas permintaan perumahan yang semakin tinggi.

Pihaknya memiliki peta data Lahan Baku Sawah (LBS) yakni lahan baru, sama dengan lahan eksisting yang sudah terpetakan dari awal yakni sekitar 8,5 juta hektare. LBS ini merupakan data yang belum ter-update dengan kondisi di lapangan.

Kenyataannya banyak lahan sawah telah beralih fungsi menjadi tempat berdirinya bangunan, jalan, dan lainnya. Tanah-tanah yang sudah berubah fungsi tersebut akan masuk dalam data yang mereka sebut sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

"Hasil verifikasi ulang secara fisik menunjukkan adanya perubahan. Biasanya LSD menyisakan sekitar 92-93 persen dari LBS, jadi sekitar 7 persen sudah hilang," jelasnya.

Setelah itu, ada lagi sebutannya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yakni sawah yang sudah direkomendasikan oleh Bupati sebagai lahan pertanian permanen, atau akan menjadi lokasi persawahan selamanya.

"Namun, apakah sawah permanen ini bisa berubah? Bisa, jika ada program prioritas nasional seperti program pembangunan 3 juta rumah. Namun, pemohon harus mengganti dengan mencetak sawah baru dengan tingkat produktivitas yang sama. Bukan luas yang sama lho, ingat," ujarnya.

Dari pemetaan ini didapatkan bahwa LBS nilainya adalah 100 persen lahan untuk sawah yakni 8,5 juta. Lalu jumlah LSD sudah berkurang karena adanya peralihan fungsi menjadi 93 persen. Ada pun nilai sawah yang harus dipertahankan atau LP2B adalah 87 persen dari LSD. Maka, dari itu, selisih antara LSD dengan LP2B adalah 13 persen yang bisa digunakan sebagai lahan 'kosong' yang bisa dimanfaatkan.

Kata Nusron, nilai lahan sebesar 13 persen tersebut tidak bisa digunakan semua untuk perumahan. Sebab, banyak permintaan pasti berdatangan dari berbagai kalangan, seperti ada yang ingin menggunakan lahan tersebut sebagai sekolah, rumah sakit, dan hal-hal yang diklaim bermanfaat untuk masyarakat luas. Melihat permintaan yang tinggi, Kementerian ATR/BPN akan memilih yang paling bermanfaat.

"Untuk perumahan yang bisa kita pakai ada sekitar 73.432 hektare. Yang sudah ditetapkan dan bisa bapak-bapak bisa tengok ada itu ada 14.490 hektare," sebut Nusron.

Nusron menampilkan daftar provinsi yang sudah menyerahkan tanah terlantar yang bisa digunakan untuk program 3 Juta Rumah yakni ada di 33 provinsi.

Selanjutnya, tanah terlantar yang sudah dikumpulkan akan diserahkan kepada Badan Bank Tanah. Masyarakat yang ingin membeli tanah tersebut bisa membeli melalui Badan Bank Tanah. Ada pun untuk penentuan harga tanahnya akan melihat dari zona nilai tanah (ZNT).

"Tanah ini nantinya akan diserahkan kepada Bank Tanah. Sekalian transaksinya dengan Bank Tanah kecuali fasum dan fasosnya karena sebelum diserahkan sama Bank Tanah harus diambil dahulu 30 persen untuk kepentingan reforma agraria agar tidak terjadi konflik," ungkap Nusron.

Video: Prabowo Minta Menteri Pakai Maung, Nusron Wahid Mau Pesan 11

Video: Prabowo Minta Menteri Pakai Maung, Nusron Wahid Mau Pesan 11

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan harapannya agar besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh penerima manfaat di seluruh Indonesia, secara berkelanjutan dan berkualitas.

Ibas mengatakan dirinya akan terus mendorong dan mengawal pemerintah, sehingga tujuan meningkatkan gizi anak yang seimbang, anak Indonesia yang lebih sehat, terdidik, dan sejahtera dapat terwujud dengan tepat dan baik.

"Kalau biasanya tentara itu pasti ada membuat tenda dapur umum ketika bencana, dapur umum untuk relokasi, kita hari ini punya program melalui Badan Gizi Nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo," jelas Ibas, dalam keterangan tertulis, Rabu (26/3/2024).

Hal tersebut disampaikan Ibas di Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG BGN) Magetan. Dalam kunjungan kerja yang bertepatan dengan bulan Ramadan ini, Ibas secara khusus meninjau pelaksanaan program MBG dalam acara 'Silaturahmi Kebangsaan: Tinjau MBG dan Silaturahmi Babinsa' di Kabupaten Magetan, Selasa (25/3).

Dengan penuh antusiasme, Ibas memaparkan visi besar program MBG dalam sambutannya. Ibas mengatakan pemerintah pusat telah merencanakan makan bergizi gratis dengan menerima manfaat sebanyak 82 juta se-Indonesia untuk anak-anak usia di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP diberikan makan gratis setiap harinya bekerja sama dengan ahli gizi, dengan masyarakat, dengan badan gizi nasional, serta SPPG.

Ibas menjelaskan tujuan jangka panjang dan berkelanjutan dari program MBG. Tujuannya yaitu agar anak-anak mendapatkan makan secara gratis, secara berkelanjutan dari tingkat TK, SD, SMP dan setaranya.

"Agar kebutuhan gizi mereka seimbang dan pada saatnya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kecerdasan, kemampuan dan pendidikan yang lebih," papar Ibas.

Menurut Ibas, saat ini ada 82 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp 171 triliun di seluruh Indonesia itu sangat besar.

"Tapi, kalau kita ukur secara kebutuhan masyarakat, sangat berarti. Betul ya?" tanya Ibas.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab 'betul' oleh seluruh hadirin. Ia kemudian menghitung dampak nyata program MBG bagi keluarga-keluarga sederhana.

"Saya tahu betul dampaknya untuk keluarga. Tidak hanya sekedar mendapat Rp 10.000-15.000 per porsi MBG, tetapi setiap bulan jika punya 2 anak misalkan, bisa dapat sekitar Rp 400.000-600.000," ungkap Ibas.

"Dengan cukup makan yang baik dan gizi yang baik, Insyaallah itu juga mengurangkan beban rumah tangga," sambungnya.

Tak lupa Ibas menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan. Ia bertanya kepada Kepala SPPG mengenai harapan, keluhan, hingga hal-hal yang perlu disempurnakan.

"Apa saja yang perlu dipercepat, apa saja yang perlu dilengkapi, dan seterusnya. Supaya kita terus memperbaiki dari pelayanan-pelayanan kesehatan, pelayan-pelayanan gizi untuk anak-anak dan masyarakat kita," kata Ibas.

Untuk masyarakat yang belum menerima program MBG, Ibas meminta masyarakat untuk bersabar, menunggu sejenak dan ia akan untuk terus mendorong pemerintah agar program ini dirasakan penerima manfaat merata di seluruh negeri. Lebih lanjut, program ini akan dijalankan secara berkelanjutan.

"Program ini juga nanti membantu anak-anak di keluarga-keluarga yang kami perjuangkan agar mereka yang ada di Kabupaten Magetan lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih sejahtera," kata Ibas.

Tak lupa, Ibas memberikan apresiasi tinggi kepada TNI yang terlibat. Ia menyampaikan simpati kepada TNI atas kerja kerasnya.

"Dapur gizi di area Kodim ini adalah inisiasi awal dari kerjasama kerjasama antara SPPG, BGN, dan TNI yang harus kita dukung transparansi dan percepatannya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para TNI, POLRI, termasuk keluarga besarnya, yang selama ini terlibat dalam kemajuan dan perbaikan yang ada di kabupaten kita," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut.

"Jika ada lahan-lahan tidur yang belum terproduksi dengan bagus, untuk dapat melakukan peningkatan produksi pangan lestari berbasis rumah tangga," sambungnya.

Ibas menyebut tugas TNI adalah menjaga kedaulatan NKRI, yang mencintai Indonesia dan Merah Putih.

"Cara kita bertempur hari ini adalah dengan mensukseskan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) selain terlibat dalam penanganan siber dan bencana alam tapi juga bisa turut mengawal dan mendukung program pro-rakyat seperti MBG dan Kesehatan gratis untuk rakyat. Semoga peningkatan kesehatan semakin baik di Indonesia, peningkatan kesejahteraan melalui gizi juga terus meningkat," kata Ibas.

Dalam kesempatan ini, Ibas turun langsung berdiskusi dan melihat proses produksi MBG setiap harinya di Dapur Umum SPPG Kabupaten Magetan. Dari proses penyimpanan, pemasakan lauk pauk, sayur mayur, hingga proses penyusunan menu di tray makan (tempat makan) untuk anak-anak penerima manfaat.

Kepala Satuan Pelaksana SPPG Kabupaten Magetan Dyah Putri yang ditemui Ibas menyampaikan dan memaparkan bagaimana program MBG berlangsung. Sebab, Ibas meluangkan waktu untuk menemuinya secara langsung.

"Kami setiap harinya bisa memproduksi hingga maksimal 2.800-an porsi, dengan menu yang berganti-ganti. Ukuran porsi pun kami sesuaikan, misal untuk anak TK, SD dan SMP. Alhamdulillah, hingga kini tidak ada kendala yang berarti, untuk honor para juru masak, ahli gizi, tim kerja dan tenaga yang membantu walaupun sempat tertunda sesaat saat ini juga sudah dibayarkan," kata Dyah.

"Semoga program ini bisa terus dikawal bersama, sehingga semakin meluas di seluruh daerah-daerah, terutama yang belum terjangkau," sambungnya.

Sebagai informasi, acara ini merupakan rangkaian kegiatan Silaturahmi Kebangsaan di bulan Ramadan oleh Ibas dalam mewujudkan bukti nyata komitmen bersama antara pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi nasional untuk generasi Indonesia Emas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Hujan deras tadi malam membuat tanggul Sungai Widodaren Desa Ketitang Wetan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati jebol. Akibatnya, banjir merendam permukiman warga pagi ini.

Pantauan di lokasi, Minggu (16/3/2025), pukul 06.40 WIB, banjir merendam permukiman warga setinggi antara 30 sampai 70 sentimeter. Tampak beberapa rumah terendam banjir.

Salah satu warga Desa Ketitang Wetan, Jomo Hadi, mengatakan banjir menerjang permukiman sekitar pukul 02.00 WIB. Dia menyebut banjir terjadi karena tanggul Sungai Widodaren yang tidak kuat menampung air hujan semalam.

"Penyebab banjir, akibat jebolnya tanggul Widodaren," jelas Jomo kepada wartawan di lokasi.

Menurutnya, banjir datang saat warga akan makan sahur. Sehingga warga bisa menyelamatkan barang-barang perabotan rumah tangga.

"Banjir yang datang secara tiba tiba datang, membuat warga panik menyelamatkan barang-barangnya," ungkap dia.

Potret banjir di Ketitang Wetan Pati, Minggu (16/3/2025). Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng

Warga lainnya, Salahudin, menjelaskan banjir hingga pagi ini belum juga surut, bahkan genangan banjir cenderung bertambah. Akibatnya aktivitas warga setempat lumpuh.

"Untuk aktivitas warga lumpuh nggak bisa ke mana-mana," kata Salahudin.

Dia menyebut genangan banjir juga sempat merendam jalan Pantura Pati Rembang.

"Selain banjir menggenangi rumah warga, banjir juga menggenangi sejumlah fasilitas umum, sekolah dan sejumlah musola," pungkas dia.

Video: Hujan Lebat Picu Banjir dan Tanah Longsor di Tuscany Italia

Video: Hujan Lebat Picu Banjir dan Tanah Longsor di Tuscany Italia

Siswa SD, SMP dan SMA di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, menggelar demonstrasi menolak program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat. Mereka melakukan long march ke kantor Bupati Paniai.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan para siswa melakukan long march dari Paniai Timur ke kantor bupati pada Senin (24/2/2025) pukul 07.30 WIT. Dalam aksinya, para siswa memakai seragam sekolahnya.

"Aksi ini untuk menolak program makan bergizi gratis diganti dengan sekolah gratis," ujar Benny saat dikonfirmasi detikcom, Senin (24/2).

Benny mengatakan aksi tersebut berlangsung tertib hingga pukul 12.30 WIT. Sebanyak 120 personel kepolisian diturunkan mengawal aksi tersebut.

"Aksi ini berjalan aman dan kondusif karena para guru juga ikut mendampingi aksi tersebut," bebernya.

Dia memastikan situasi di Yalimo kondusif setelah aksi para siswa tersebut. Dia juga meminta para siswa bersabar menerima program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Biar program ini berjalan dulu, nanti sambil berkembang. Kita juga berharap agar aksi tersebut dapat berjalan aman dan damai," imbuhnya.

Sementara dalam video beredar, tampak sejumlah siswa memakai seragam sekolah berjalan kaki. Para siswa yang berjalan nyaris memenuhi ruas jalan.

Aksi para siswa tersebut dikawal aparat kepolisian. Tampak juga para guru mendampingi siswanya dalam aksi tersebut.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Banjir merendam permukiman warga Desa Gadingrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Banjir terjadi karena sungai tersumbat tumpukan sampah hingga air meluap ke permukiman.

Pantauan detikJateng di lokasi pukul 15.00 WIB, genangan banjir merendam permukiman warga Desa Gadingrejo. Kedalaman banjir mulai 30 sampai 50 sentimeter. Genangan banjir berwarna cokelat.

Tak hanya itu, banjir juga merendam jalan Pantura Pati-Juwana tepatnya di Desa Gadingrejo. Banjir berwarna coklat merendam jalan setinggi 10 sentimeter. Kondisi ini berdampak pada arus lalu lintas di lokasi. Kendaraan harus berjalan pelan-pelan karena ketinggian air.

Warga Gadirejo, Susiswo, mengatakan banjir datang sejak pukul 13.00 WIB tadi siang. Sebelumnya kata dia curah hujan deras melanda di beberapa wilayah Pati. Akibatnya anakan Sungai Simo dan Sinomam meluap, karena tersumbat sampah.

"Banjir datang sekitar jam 13.00 WIB karena kali di sekitar desa tersumbat sampah. Kedalaman air sampai 30 sampai 50 sentimeter sudah masuk ke rumah," jelas Susiswo kepada detikJateng ditemui di lokasi, Senin (17/2/2025).

Menurutnya banjir besar baru kali ini. Bahkan kata dia genangan banjir sampai masuk ke dalam rumah.

"Kalau bandang gede sekali ini. Biasanya seluruh yang banjir merata," ujarnya.

Warga lainnya, Martono, mengatakan banjir karena sejumlah sungai di sekitar desanya tersumbat sampah. Akibatnya air meluap ke permukiman warga. Dampak banjir paling parah di RT 1,2,dan 3 RW 2.

Sekitar jam 1 banjir dari kali sebelah yang tersumbat ini ada sekitar 200 rumah tapi kebanjiran hampir 100 rumah," jelasnya.

Menurutnya kedalaman banjir mencapai 50 sentimeter sampai ke dalam rumah. Meski demikian warga memilih untuk bertahan di rumah.

"Sudah banyak rumah yang kebanjiran," terang dia.

Menurutnya wilayahnya menjadi langganan banjir setiap tahun. Akan tetapi banjir berwarna coklat ini termasuk paling gede tahun ini.

"Sudah sering terjadi. Tahun ini banjir baru kali ini. Nggak mengungsi bertahan di rumah saja," ungkap dia.

Dimintai konfirmasi Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Pati Budi Mulyawan belum menjawab atas klarifikasi jumlah Desa yang terdampak banjir.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan Pemerintah Bali membuat perumahan khusus untuk seniman di Bali. Hal ini dipandang perlu untuk mendukung seniman Bali yang menjadi ujung tombak pelestarian budaya Bali.

Menteri yang akrab disapa Ara itu melakukan kunjungan kerja ke Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025). Ara ditemani Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.

Ara awalnya ditanya soal sulitnya mengakses perumahan murah dan layak di Bali. Sebab, harga rumah di Pulau Dewata, khususnya di kawasan ibu kota, mahal. Sehingga masyarakat nyaris tidak bisa membeli rumah. Ara menyebut telah menyiapkan skema terkait permasalahan tersebut.

"Saya minta usulan konkret surat rapat dengan bupati-bupati sampaikan ke Jakarta. Kami juga ada kayak di Papua itu MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," beber Ara.

Ia mengatakan bahwa budaya di masing-masing daerah berbeda-beda sehingga penanganannya tentu tidak sama. Contohnya khusus di Papua, rumah subsidi bagi MBR memiliki angka berbeda dari daerah lain.

Ia juga menyebut Bali memiliki budaya yang luar biasa. Termasuk dalam hal arsitektur perumahan, sehingga ia berharap perumahan di Bali harus mengedepankan budaya yang ada.

Ara kemudian mengusulkan untuk membuat perumahan untuk seniman yang menjadi ujung tombak budaya Bali. Terlebih program tersebut belum pernah ada.

"Kenapa kita nggak buat itu perumahan untuk seniman? Saya pikir harus ada program untuk memelihara dan pro kepada seniman karena sangat terkenal memajukan Bali," pungkasnya.

Video: Ara Lantik 8 Pejabat Kementerian PKP, Dihadiri Jaksa Agung-Hashim

Video: Ara Lantik 8 Pejabat Kementerian PKP, Dihadiri Jaksa Agung-Hashim