Program Makan Bergizi Gratis bakal dimulai implementasinya pada minggu depan, Senin 6 Januari 2025. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Ketika dikonfirmasi langsung detikcom, Dadan bilang saat ini Badan Gizi sedang mempersiapkan agar Makan Bergizi Gratis bisa berjalan mulai 6 Januari 2025 mendatang.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, dia belum mau menjelaskan.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

Dalam catatan detikcom, Dadan pernah mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu. Secara bertahap jumlah penerima akan terus ditingkatkan jika satuan pelayanan di daerah tersebut sudah siap.

Lewat program ini, nantinya makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk anak PAUD, TK sampai kelas 2 Sekolah Dasar (SD), makanan akan dibagikan pukul 08.00. Sementara sekitar 09.30 WIB dibagikan untuk anak kelas 3-6 SD. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB, makanan akan dibagikan bagi anak SMP hingga SMA.

Jadwal pemberian MBG ini dibuat sesuai dengan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.
Sementara itu, menu MBG akan berbeda-beda setiap daerah. Terkait menu akan ditentukan oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan di daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11)

Simak juga Video 'Celios: Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Jadi Lahan Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan platform RumahQu sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang sehat, layak, dan terjangkau pada Senin (23/12/2024). Platform tersebut bertujuan agar pendataan perumahan semakin akurat.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, RumahQu dirancang sebagai platform sinergi untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan pengelolaan program perumahan secara nasional. Digitalisasi data melalui platform ini diharapkan program perumahan dapat dikelola lebih tepat sasaran.

Haryo mengatakan, dalam pengembangan platform RumahQu, pemerintah daerah (pemda) mempunyai peranan penting untuk menyiapkan data dan juga menyinkronkan data dalam proses verifikasi. Ia menekankan, pemda harus aktif dalam memastikan validitas data-data perumahan. Dengan demikian, implementasi program perumahan dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Karena dari data yang kami punya bisa jadi tidak semua masih valid, karena antara penyiapan data dan pengumpulan data dan kemudian pemanfaatannya ada jeda waktu yang cukup lama sehingga terjadi perubahan," kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (26/12/2024).

RumahQu adalah platform yang dirancang dan dikelola oleh HREIS (Housing Real Estate Information System) untuk mengelola data perumahan, kemudian mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga, dan pembiayaan. Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi data rujukan perumahan di Indonesia untuk semua pemangku kepentingan.

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Grab Indonesia dan OVO mendukung arahan Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.
Program ini bertujuan meningkatkan akses makanan sehat kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di berbagai daerah, sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang berdampak sosial.

Dalam pertemuannya dengan Grab Indonesia dan OVO, Meutya menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi kedua platform dalam program ini.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Grab dan OVO yang telah mengambil peran penting dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen platform digital untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia," ujar Meutya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).

Meutya juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan program ke lebih banyak daerah.

"Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan," tegas Meutya.

Sementara itu Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi menjelaskan pihaknya telah menguji coba program Makan Bergizi Gratis di tiga kabupaten, yaitu Kebumen, Kulonprogo, dan Langowan Kabupaten Minahasa. Program ini mencakup 1.500 siswa dan 126 guru di tujuh sekolah.

"Program ini kami jalankan sesuai arahan Menkomdigi dengan fokus pada tiga hal utama: penggunaan teknologi end-to-end, pemenuhan standar kebersihan dan gizi dari Badan Gizi Nasional, serta pengukuran dampak sosial dan ekonomi," ungkap Neneng.

Di sisi lain, President Director OVO, Karaniya Dharmasaputra mengatakan teknologi digital memainkan peran kunci dalam memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.

"Kami berkomitmen mendukung arahan Menkomdigi Meutya Hafid melalui teknologi yang kami miliki, sehingga distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara transparan dan efisien," jelas Karaniya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menerima banyak keluhan dari para pengembang karena kendala pada proses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Hal ini disampaikannya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan FLPP dan Tapera 2025. Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, banyak masyarakat berpenghasilan menengah (MBR) yang berminat untuk mengajukan KPR namun kesulitan karena tersandung SLIK OJK.

"Ini pengembang banyak sekali komplain soal kena OJK checking. Jadi saya tanya, kalau OJK checking di siapa? Di ibu Kiki," kata Ara di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

Selanjutnya, Ara pun mempersilahkan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto untuk bersuara. Joko mengatakan, setidaknya ada sebanyak 40% konsumen yang terkendala SLIK.

"Bu kalau kami di peminat ataupun teman-teman yang mengakeses, MBR hampir 40% terhambat di SLIK-nya. Itu biasanya dari pinjol, kemudian pinjol ada yang ilegal maupun legal," ujar Joko, dalam kesempatan yang sama.

Atas kondisi ini, Joko pun jadi teringat dengan upaya Presiden Prabowo Subianto dalam menghapus buku atau utang UMKM. Ia mempertanyakan, apakah kira-kira memungkinkan bila hal serupa dilakukan untuk kasus ini. "Apakah OJK bisa mengikuti Pak Prabowo untuk menghapuskan yang di bawah Rp 2 juta atau dibatasi 2 tahun SLIK itu jangan sampa di atas keputusan hakim," katanya.

Merespons pertanyaan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan sejauh ini data pinjol legal belum terintegrasi secara penuh dengan SLIK. Dengan demikian, cicilan pinjol legal belum berdampak terhadap SLIK.

"Kalau untuk pinjol pak, yang legal ya, itu datanya baru mau diintegrasikan jadi pasti bukan karena yang pinjol itu (terkendala SLIK)," kata Kiki dalam kesempatan yang sama.

Kiki juga bilang, dirinya juga mendapat informasi bahwa banyak masyarakat yang kesulitan mengajukan KPR karena kendala SLIK ini. Namun menurutnya, kebanyakan dari masyarakat yang terkendala SLIK ini disebabkan karena tunggakan pada cicilan paylater, kartu kredit, hingga cicilan motor.

Sedangkan menyangkut usulan hapus utang, menurutnya saat ini OJK tengah menggodok aturan lanjutan terkait program penghapusan buku dan tagih. Detail aturan tersebut juga hingga saat ini masih terus didiskusikan.

"Kita sudha akan mengeluarkan ketentuan dan diskusi dengan perbankan juga bagaimana pelaksanaannya. Supaya tidak menimbulkan juga moral hazard, terus kemudian nanti kriterianya seperti apa, jadi hopefully nanti akan mendukung program Pak Ara. Jadi mereka-mereka bisa untuk mengajukan kredit lagi di masa yang akan datang," ujarnya.

Pengembang properti Madana Land Jakarta bekerja sama dengan PT United Tractors Tbk (UT) akan membangun perumahan karyawan UT di Cikarang. Kerja sama itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).

MoU sebagai penanda awal dimulainya kerja sama antara Madana Land dan UT itu ditandatangani oleh CEO Madana Land Teja Galih Pradipta, Direktur PT United Tractors Tbk. Edhie Sarwono, dan Ketua koperasi karyawan UT Kanitra, Lidya Fortuna.

Galih menyatakan penandatanganan kerja sama dengan UT merupakan langkah strategis pengembang dalam membantu mewujudkan kesejahteraan karyawan UT. Kerja sama tersebut menjadi solusi UT untuk menyejahterakan karyawannya.

"Menyejahterakan karyawan bukan hanya tentang uang. Kuncinya UT harus memikirkan bagaimana karyawan dapat memiliki rumah dengan mudah, cepat dan tepat sebagai hunian untuk keluarga karyawan UT," kata Galih dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Penandatangan perjanjian kerja sama di salah satu restoran di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Marketing Director Madana Land Aldrin Yani dan CEO Main Property Oki Librata Suratman, dan Marketing Director Main Property Reinaldo Julian selaku pelaksana pemasaran proyek perumahan karyawan UT.

Galih mengatakan nanti setiap karyawan UT dapat mengajukan kepemilikan rumah yang dibangun Madana Land lewat koperasi karyawan UT Kanitra.

Di samping itu, tujuan utama MoU adalah untuk menyamakan visi stakeholder, saling memberi value dan benefit kedua belah pihak, serta berupaya membangun ekosistem yang berkesinambungan. Lalu, pelaksanaan MoU ini turut ditujukan agar mencapai akselerasi pemasaran sekaligus branding produk-produk hunian yang telah dirilis Madana Land.

Selanjutnya, Galih mengungkapkan Madana Land sudah menyiapkan lahan seluas 40 hektare di Cikarang, Bekasi untuk perumahan karyawan UT beserta beragam fasilitas pendukungnya. Lahan tersebut bisa segera dibangun awal 2025.

Di sisi lain, Aldrin menyatakan saat ini Madana Land sedang mempersiapkan lahan seluas 40 hektare itu. Selain residensial, kawasan tersebut akan dibangun berbagai sarana penunjang seperti area komersial, rumah sakit, hotel, masjid, dan fasilitas umum lainnya.

"Sinergi antara Madana Land dan UT menunjukkan komitmen Madana Land dalam menciptakan solusi perumahan untuk karyawan UT. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara perusahaan, koperasi, dan karyawan dalam mencapai kesejahteraan bersama," ujarnya.

"Kepemilikan rumah merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang, mengingat lebih dari 9,9 juta penduduk Indonesia belum memiliki rumah. Oleh karena itu, kerja sama ini memberikan angin segar terhadap jaminan nasib karyawan di kemudian hari. Madana Land terus berinovasi untuk menyediakan hunian berkualitas dengan akses mudah bagi para pekerja industri," tambah Aldrin.

Lebih lanjut, Aldrin menjelaskan proyek Madana Land ini memberikan ekosistem lingkungan yang terintegrasi dengan perencanaan fasilitas utama. Salah satunya rumah sakit besar dengan fasilitas lengkap yang dirancang dapat memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi. Rumah sakit ini tidak hanya melayani penghuni Madana Land tetapi juga masyarakat di sekitar kawasan.

Kemudian, akan dibangun sekolah terpadu dengan kapasitas besar yang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Sekolah ini dirancang agar mampu menghadirkan lingkungan belajar yang modern, mendukung pengembangan potensi siswa, serta memastikan akses pendidikan berkualitas tinggi bagi generasi penerus.

Untuk mendukung kebutuhan transportasi penghuni dan masyarakat sekitar, Madana Land membangun SPBU modern. Selain bahan bakar, SPBU itu akan menyediakan fasilitas pendukung seperti minimarket dan layanan kendaraan.

"Menariknya kawasan ini akan mempunyai ikon baru di Cikarang, yakni berupa masjid yang didesain langsung oleh Ridwan Kamil, sedangkan masterplan-nya digarap oleh Urbane Indonesia, biro arsitek di Bandung yang portofolio karya-karya arsitekturnya tak perlu diragukan," imbuhnya.

Kawasan yang dibangun Madana Land meliputi rumah tapak, cluster dan pengembangan mixed-use. Spesifikasi rumah meliputi tipe 42/60m2, 48/60m2, dan 60/66m2 dengan harga mulai Rp 400 jutaan. Beberapa bank yang akan mendukung pembiayaan melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) adalah BRI, BSI dan BTN.

"Kami pun tetap menggandeng agen pemasaran, Main Property yang selama ini telah menjalin kerja sama pemasaran produk-produk properti lainnya dari Madana Land," tutur Aldrin.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hariqo Wibawa Satria menjelaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda.

Melalui program ini, pemerintah berupaya memenuhi makanan kaya protein untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini dapat berjalan optimal. Adapun program ini menargetkan anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Presiden ingin anak-anak Indonesia tercukupi gizinya dengan makanan sehat. Harapannya di tahun 2025, pelajar dan santri menjadi generasi emas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Hariqo dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).

Hadirnya uji coba Program Makan Bergizi Gratis pun mendapat sambutan positif dari sekolah, siswa, dan orang tua. Respons ini tentunya menjadi modal menjelang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang secara resmi akan dimulai pada 2 Januari 2025.

PCO sebelumnya sempat meninjau pelaksanaan uji coba Program Makan Bergizi Gratis di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor pada Senin (9/12).

Selain menyaksikan langsung proses pemasakan dan pengemasan makanan, PCO juga melihat proses distribusi ke SDN Kedung Badak 1 dan SMP Siliwangi Bogor. SPPG Tanah Sareal menyediakan makanan bergizi untuk 3.081 siswa di 15 sekolah.

Sebelum menerima makanan, para siswa dan siswi berbaris rapi untuk mencuci tangan. Mereka juga tertib antre saat mengambil makanan bergizi. Para siswa dan siswi kemudian melaksanakan doa bersama sebelum menyantap makanan.

Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1 Kariyanti mengatakan kegiatan antre dan berdoa merupakan contoh kebiasaan positif yang terbentuk dari uji coba Makan Bergizi Gratis.

"Dengan adanya makanan bergizi, mereka jadi mengantre satu per satu ketika mengambil makanan. Mereka juga teredukasi tentang makanan yang seimbang. Kita sedang melawan generasi junk food, ya. Kita menyadarkan kepada anak-anak bahwa kesehatan itu adalah investasi masa depan. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi emas kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan," papar Kariyanti.

Kariyanti menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis juga mengurangi beban para orang tua siswa. Apalagi 80% siswa SDN Kedung Badak 1 berasal dari kalangan menengah ke bawah.

"Ada orang tua siswa dengan tiga anak kembar dan satu anak. Kalau dihitung pengeluarannya, itu luar biasa. Orang tua harus mengeluarkan Rp15 ribu dikali empat, jadi Rp 60 ribu setiap hari. Sekarang mereka sudah tidak memikirkan itu lagi, karena anak-anak sudah mendapatkan makan bergizi gratis yang disediakan oleh pemerintah," ungkapnya.

Salah satu orang tua siswa SDN Kedung Badak 1 Lina mengatakan sejak adanya Program Makan Bergizi Gratis, dia tidak lagi khawatir menyiapkan makan siang. Dengan begitu, dia bisa lebih fokus ke hal-hal lain. Anaknya pun menjadi lebih sering menabung uang saku karena tidak perlu lagi jajan di sekolah.

Di sisi lain, Kepala Sekolah SMP Siliwangi Bogor Rosmiati mengatakan Program Makan Bergizi Gratis mendekatkan para siswa dengan berbagai macam makanan bergizi yang sebelumnya belum pernah mereka konsumsi.

Ia mengungkapkan para siswa juga menjadi lebih bersemangat untuk datang ke sekolah. Hal ini mengingat sebanyak 70% siswa SMP Siliwangi berasal dari kalangan menengah ke bawah.

"Sekarang, anak-anak semuanya sudah percaya diri. Sudah kelihatan hasilnya selama kurang lebih tiga minggu berjalannya Program Makan Bergizi Gratis. Saya berharap kepada pemerintah agar program ini bisa berjalan sampai mereka nanti paling tidak tamat SMA," pungkas Rosmiati.

Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada Kementerian dan lembaga pemerintahan. Penyerahan DIPA tersebut merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025. Kementerian PKP mengantongi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5,2 triliun yang diharapkan dapat mendorong berjalannya Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan siap melaksanakan Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan dari Prabowo di 2025. Dirinya juga akan terus mendorong semangat gotong royong dari berbagai mitra kerja di sektor perumahan untuk membangun rumah rakyat. Nantinya, pembangunan rumah rakyat tersebut akan ada yang gratis dan berbayar.

"Anggaran Kementerian PKP tahun 2025 mendatang Rp 5,274 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat dan mendorong rumah gratis dari teman-teman pengusaha meskipun tidak banyak jumlahnya, ada yang gratis tapi tidak semuanya gratis," ujar Ara saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Penyerahan DIPA merupakan simbol penyerahan APBN 2025. Jumlah alokasi anggaran belanja dari APBN pada tahun 2025 senilai Rp 3,621 triliun. Nilai anggaran tahun 2025 meningkat 8,9% dari anggaran belanja pada APBN 2024. Jumlah itu terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2,701 triliun yang dapat digunakan untuk belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos anggaran ini nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja kementerian termasuk Kementerian PKP dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 919 triliun terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

"Setelah dua bulan kabinet menjabat hari ini kita masuk ke tahap penting dalam pemerintahan kita, yaitu penyerahan DIPA dan transfer ke daerah tahun 2025," ujar Prabowo.

Hadir pula dalam acara tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri-menteri terkait.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan Undang-Undang (UU) terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan mengatur secara komprehensif skema dalam mengatasi tantangan sektor perumahan.

Hal ini diungkapkan oleh Wamen PKP Fahri Hamzah saat menghadiri Acara Indonesia Policy Dialog bertemakan "Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan" yang diselenggarakan oleh www.katadata.co.id di Jakarta.

"Hasil pembicaraan itu nanti kita rangkum dalam satu skema yang nanti diatur dalam satu regulasi yang komprehensif. Itulah cikal bakal nanti lahirnya suatu Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang utuh," ujar Fahri seperti yang dikutip dari keterangan tertulis Rabu (11/12/2024).

Saat ini Kementerian PKP tengah mengidentifikasi seluruh masalah di sektor perumahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sejauh ini, Fahri mengatakan, ditemukan tiga tantangan utama yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Ketiganya adalah soal tanah, perijinan dan pembiayaan.

Pertama, perihal ketersediaan tanah untuk pembangunan Program 3 Juta Rumah. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian PKP serta Kementerian BUMN untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Nusron (Menteri ATR/ BPN -red) dan beberapa pihak yang dapat mengatasi masalah tanah," tandasnya.

Masalah yang kedua, mengenai perijinan. Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan institusi terkait pembangunan rumah.

"Kita sudah koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perijinan pembangunan rumah juga" katanya.

Terakhir dan tak kalah penting adalah soal pembiayaan. Fahri mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, hingga OJK untuk membahas perihal hal ini. Di samping itu, pihaknya juga mengajak masyarakat dan pihak swasta yang ingin membangun rumah atau hanya menyediakan tanah bisa ikut serta dalam pembangunan rumah rakyat ini.

"Kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, BI dan OJK. jadi masalah perumahan ini harus ditangani oleh semua pihak dan Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah," jelasnya.

Selain itu, Fahri mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan legislatif dengan DPR RI dan DPD RI guna mengevaluasi berbagai kegiatan bidang perumahan dan penetapan anggaran.

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Badan Gizi Nasional akan mengundang perusahaan-perusahaan swasta besar untuk turut serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bahan makanan, pendanaan, dan lain sebagainya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan hingga saat ini belum ada perusahaan swasta yang menyatakan komitmennya mendukung mega proyek yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu. Meski begitu, kesempatan terbuka untuk kerja sama.

"Kalau (ada swasta) ikut juga kita berterima kasih. Kan kita diringankan beban kita," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Selaras dengan hal tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan membuka pengumuman pembukaan kemitraan program MBG melalui website. Harapannya, akan ada swasta yang tertarik untuk mendukung kelangsungan program tersebut.

"Kita nanti akan sebentar lagi buka pengumuman. Siapapun yang ingin bermitra dengan kita, daftar di website. (Bentuknya) bebas, program ini program besar, apapun bisa," ujarnya.

Kerja sama ini juga terbuka bentuk dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun komersil dengan menjual produk. Dadan mengatakan, semua pihak dipersilahkan untuk turut serta.

Sedangkan saat ditanya mengenai dana bantuan luar negeri, Dadan mengatakan, saat ini hal tersebut belum ada. Menurutnya, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan program MBG ini secara mandiri. Dalam alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sendiri, sudah dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, uji coba program MBG akan dilakukan mulai bulan Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan programnya akan dimulai Januari 2025, dengan menyasar sekitar 3 juta anak untuk tahap awalnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp 7 s.d 10 miliar. Itu bervariasi setiap wilaya," terang dia.

Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menanggapi terkait usulan PKB agar program makan bergizi gratis melibatkan perempuan. Cak Imin mengatakan jika usulan tersebut tengah disimulasikan.

"Kemarin mulai didiskusikan ditingkat pemerintah bahwa bantuan pangan bergizi ini didorong melibatkan lingkungan, melibatkan sekolah, melibatkan masyarakat. Itu sedang disimulasikan," kata Cak Imin di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Menurutnya, jika melibatkan ibu-ibu, program tersebut akan lebih mendetail. Cak Imin mengatakan program makan bergizi gratis itu juga melibatkan sekolah.

"Kayaknya juga pada akhirnya juga melibatkan sekolahan, sekolahan tentu melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu terlibat biasanya lebih detil ya lebih terjaga," ujarnya.

Lebih lanjut, Cak Imin menyampaikan hitungan mengenai program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil sebesar kurang lebih Rp 10 ribu untuk satu hari, tidak gegabah. Cak Imin mengatakan program tersebut masih uji coba.

"Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun, sampai pelaksanaan pada Januari dimulai itu tentu hasil itungan yang saya kira tidak gegabah," tuturnya.

"Pasti ada aspek aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk. Kita tunggu," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, mengusulkan agar program makan bergizi gratis melibatkan perempuan dalam proses tahapannya. Jazilul menyinggung anggaran makan bergizi gratis yang dipangkas menjadi Rp 10.000 per anak.

"Dalam setiap perjuangan-perjuangan di bidang anggaran, hari ini pemerintah ada yang disebut dengan program makan bergizi. Saya berharap ini juga melibatkan banyak perempuan, yang ngerti ngatur porsi makanan dan juga amanah," kata Jazilul dalam pemaparannya di rangkaian acara Munas V Perempuan Bangsa 'Women Leadership Forum', Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Jazilul mengaku baru mendengar kabar mengenai anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000. Dia lalu bertanya ke ibu-ibu yang hadir terkait anggaran makan bergizi gratis per anak Rp 10.000.

"Saya hari ini baru dapat kabar bahwa program makan bergizi itu hanya Rp 10.000, cukup nggak Bu?" tanya Jazilul kepada kader perempuan PKB.

Perum Perumnas menyatakan akan mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendukung program ini, Perumnas salah satunya akan mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

Saat meninjau lahan Perumnas, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, lahan tersebut akan dibangun hunian vertikal.

"Hari ini saya meninjau langsung lokasi lahan milik Perumnas yang ada di Pulogebang, Jakarta Timur. Lahan ini selama idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujarnya saat berkunjung ke lokasi tersebut bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

"Lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis, tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan stasiun kereta api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," tambahnya.

Blok K Pulogebang merupakan aset Perumnas dengan luas ukur 3,4 ha dan luas efektif 3,1 ha, di mana perencanaan pengembangan sudah disusun untuk pembangunan hunian rakyat. Aset ini menjadi salah satu kawasan pengembangan strategis Perumnas yang dirancang sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat di wilayah perkotaan.

"Sudah kami buat perencanaan pengembangan di lahan ini, di mana nantinya akan dibangun 6 tower highrise dengan total 5.451 unit hunian. Nantinya hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat pada berbagai segmen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudak kami alokasikan sebanyak setidaknya 20% dari jumlah unit terbangun," kata Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro.

Sebelumnya, Maruarar bersama Menteri BUMN Erick Thohir juga telah meninjau proyek Transit Oriented Development (TOD) yang sedang dikembangkan Perumnas di Samesta Mahata Margonda Depok dan Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta (27/11). Proyek TOD ini hasil kolaborasi antara Perumnas dan PT KAI yang mengusung konsep hunian terintegrasi dengan transportasi publik, sebagai solusi bagi masyarakat perkotaan untuk mendapatkan akses mudah ke tempat tinggal, tempat kerja, dan fasilitas umum lainnya.

Biaya untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini turun, dari semula Rp 15.000/porsi kini menjadi Rp 10.000/porsi. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Dilansir detikFinance, Prabowo menjelaskan biaya per porsi MBG Rp 10.000, turun dari rencana Rp 15.000 karena anggaran terbatas.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurutnya, bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut program MBG dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Menurutnya, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Dadan menjelaskan terkait menunya, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi Pihaknya hanya menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran

Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran