Layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kotagede, Yogyakarta, terhenti. Sekitar 2.500 hingga 3.00 siswa terdampak imbas terhentinya layanan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengatakan penghentian layanan MBG hanya terjadi di sekolah-sekolah yang berada dalam naungan SPPG Kecamatan Kotagede.

Namun, ia tidak menjelaskan secara pasti penyebab penghentian tersebut.

Budi memperkirakan ada sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa dari beberapa sekolah yang terdampak akibat terhentinya layanan MBG di wilayah tersebut.

Menurut dia, Pemkot Yogyakarta tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan MBG karena program itu sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional.

"Bukan kewenangannya (Pemkot Yogyakarta), kewenangan (program MBG ada di) Badan Gizi Nasional," ujar Budi dikutip Antara, Minggu (4/5).

Ia menambahkan, Pemkot hanya berperan dalam pendataan sasaran program, seperti sekolah mana saja yang menerima bantuan serta jumlah muridnya. Selebihnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kalau kami itu kan sebenarnya hanya banyak pada aspek data yang disampaikan, sekolah-sekolah mana yang akan menjadi sasaran, jumlah muridnya berapa. Kalau aspek yang lain kan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait terhentinya MBG tersebut.

"Saya akan berkomunikasi dalam waktu dekat ini, untuk bagaimana agar bisa tidak 'discontinue' (mandek), ya," ujar Hasto di Yogyakarta.

Ia menjelaskan, informasi mengenai terhentinya program MBG di Kotagede telah sampai kepadanya.

Persoalan teknis di lapangan, menurut dia, saat ini tengah dikaji oleh pemerintah pusat atau Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis program tersebut.

"Ya, kemarin saya mendengar itu. Dan saya kira hal-hal yang teknis, kemarin saya dengar sudah dikaji permasalahannya. MBG kan punya jalur vertikal di pusat, kemudian akhirnya nanti akan dikaji," katanya.

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat yang menyasar sejumlah sekolah, termasuk di Kota Yogyakarta. Di wilayah Kotagede, pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun, sejumlah sekolah di wilayah itu melaporkan distribusi makanan dari program tersebut terhenti sejak beberapa pekan terakhir.

Hasto memastikan selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ia juga telah meninjau langsung pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah penerima.

"Saya kemarin sudah mengunjungi beberapa titik dengan Pak Dandim," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan zero accident atau tak ada kejadian keracunan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG).

Target itu disampaikan saat Prabowo memberi arahan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Insyaallah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident, tidak ada kejadian keracunan di lapangan," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana usai pengarahan di Hambalang, Bogor, Sabtu (3/5).

Prabowo, kata Dadan, menyebut MBG sebagai program strategis. Dia menilai MBG adalah investasi untuk perkembangan sumber daya manusia (SDM).

Oleh karena itu, Prabowo meminta semua pihak yang terlibat MBG bekerja lebih teliti dan cermat. Prabowo menilai ada beberapa risiko di lapangan dalam penyelenggaraan MBG.

"Ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dadan juga melaporkan progres pelaksanaan MBG. Dia berkata target 3 juta penerima MBG sudah tercapai di bulan April.

"Alhamdulillah sudah tercapai, nanti dari bulan Mei sampai Agustus kita akan melayani 6 juta," ucapnya.

Sebelumnya, kasus keracunan makanan MBG terjadi di sejumlah daerah. Pada Senin (21/4), 21 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 di Cianjur, Jawa Barat mengalami gejala pusing, mual, dan muntah setelah menyantap makanan MBG.

Kejadian serupa juga terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana. Kepala Dinas Kesehatan Bombana Darwis mempertanyakan mekanisme penyiapan MBG hingga mengakibatkan siswa di SDN 33 Kasipute mengalami keracunan.

"Ini hari ketiga, anak-anak ada yang muntah karena busuk itu ayamnya, maka kami ambil sampelnya, besok saya kirim ke BPOM," ucap Darwis kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/4).

Murid-murid di SD Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah juga mengalami keracunan pada Rabu, (24/4). Pihak sekolah mengungkap kuah soto bau asam dan daging ayam hambar. Sekitar pukul 11.00 WIB dua siswa mulai mengalami sakit perut.

Kasus keracunan massal gegara program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. Ratusan siswa sekolah menjadi korban keracunan usai menyantap menu makanan MBG.

Kasus keracunan setelah siswa mengkonsumsi menu MBG terjadi di Kabupaten Cianjur, Kota Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turut mengomentari adanya menu MBG yang membuat siswa keracunan.

Menurut Dedi, kebijakan terkait pelaksanaan MBG menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Dia menyebut, pemerintah telah menangani adanya kasus keracunan karena MBG di sejumlah daerah di Jawa Barat.

"Sudah itu, pemerintah pusat Pak Muhaimin Iskandar (Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat) sudah berbicara itu kan. Ranahnya ranah pemerintah pusat," ungkap Dedi saat diwawancarai, Jumat (2/5/2025).

Dedi mengatakan, Kementerian Kesehatan telah diminta untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap menu yang dibagikan dalam program MBG.

"Pak Muhaimin Iskandar sudah menyampaikan agar Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan dan audit kan sudah menyampaikan," singkatnya.

Untuk diketahui, ratusan siswa di SMP PGRI 1 dan MAN 1 Cianjur mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Selain di Cianjur, sebanyak 342 siswa SMPN 35 Bandung juga keracunan setelah menyantap menu MBG yang telah disajikan.

Terbaru, puluhan pelajar dilarikan ke Puskesmas Rajapolah Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025) malam. Pelajar TK, SD dan SMP di Rajapolah itu mengalami gejala keracunan, seperti diare dan muntah-muntah setelah menyantap jatah MBG di sekolahnya pada Rabu (30/4/2025).

Video: Respons Mendikdasmen soal Siswa Keracunan Menu Makan Gratis di Cianjur

Video: Respons Mendikdasmen soal Siswa Keracunan Menu Makan Gratis di Cianjur

Badan Gizi Nasional (BGN) menambahkan satu Prosedur Operasional Standar (SOP) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah insiden keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Sebagai tindak lanjut, BGN mewajibkan agar sisa makanan tak lagi dibersihkan di sekolah, melainkan dikembalikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk diproses.

Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah potensi kontaminasi yang mungkin terjadi dalam proses pembersihan makanan.

"Dari peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu SOP dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, yaitu, sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah tapi di SPPG," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi, Rabu (23/4).

Dadan mengunjungi langsung para siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang mengalami gejala gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan MBG. Ia berkata kunjungan itu menjadi bentuk empati dan tanggung jawab langsung dari BGN terhadap siswa yang terdampak.

"Saya sangat prihatin dan ikut merasakan kekhawatiran para orang tua. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan kesehatan mereka adalah prioritas utama kami," kata Dadan saat berdialog dengan siswa dan orang tua di fasilitas kesehatan tempat mereka dirawat.

SPPG Cianjur, yang memproduksi antara 2.071 hingga 3.470 porsi makanan setiap hari untuk sembilan sekolah, telah beroperasi sejak 15 Januari 2024.

Insiden keracunan ini adalah kejadian pertama sejak program MBG dilaksanakan di wilayah tersebut. Sebanyak 52 dari 788 siswa MAN 1 dan 20 dari 167 siswa SMP PGRI 1 dilaporkan mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan. Seluruh siswa telah ditangani oleh tenaga medis.

Dadan mengatakan BGN saat ini masih menunggu hasil analisis laboratorium atas sampel makanan yang dikirimkan ke Labkesda Provinsi Jawa Barat. Hasilnya dijadwalkan keluar dalam waktu tujuh hingga 10 hari.

"Kami tidak ingin berspekulasi. Yang terpenting saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan perawatan terbaik dan menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran besar untuk perbaikan sistem ke depan," ujar Dadan.

Sebagai langkah lanjutan, selain menambah SOP terkait pengelolaan sisa makanan, BGN juga akan mengadakan pelatihan tambahan untuk memperkuat kapasitas SDM yang menangani dapur dan distribusi makanan.

Evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap seluruh proses, mulai dari manajemen dapur, penyimpanan bahan pangan, hingga pengantaran makanan ke sekolah.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh SPPG. Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan," tambahnya.

Dadan menyebut perbaikan gizi melalui program MBG adalah investasi penting dalam mendukung kualitas sumber daya manusia. Ia menilai gizi yang baik berdampak langsung terhadap kesehatan, perkembangan otak, dan kecerdasan anak-anak di usia sekolah.

BGN juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, pihak sekolah, serta pengelola dapur penyedia MBG untuk memperbaiki dan mengawasi setiap rantai pelayanan pangan. BGN mengimbau masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi yang akan disampaikan melalui kanal resmi.

"Kami hadir, kami mendengar, dan kami bergerak. Anak-anak Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kami tidak akan berhenti sampai mutu makanan bergizi di sekolah benar-benar terjamin. Karena dari gizi yang baik, tumbuh anak-anak yang cerdas, sehat, dan siap memimpin masa depan bangsa," ujar dia lebih lanjut.

Dalam dinamika demokrasi, kritik terhadap kebijakan publik adalah sesuatu yang sehat dan perlu. Namun, ketika kritik berubah menjadi kampanye pembatalan terhadap program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti yang disampaikan majalah TEMPO minggu ini, maka yang dirugikan bukanlah pemerintah, melainkan anak-anak dari keluarga rentan yang bergantung pada dukungan negara untuk bertahan hidup dan berkembang.

MBG bukan program biasa. Ini adalah intervensi terarah untuk mengatasi tiga persoalan mendasar bangsa: Gizi buruk, kemiskinan struktural, dan minimnya lapangan kerja lokal.

April ini sudah 3 juta anak Indonesia telah mendapat manfaat dari MBG. Dapur komunitas tumbuh di ribuan titik membuka ribuan lapangan pekerjaan baru, dan petani lokal mulai merasakan peningkatan permintaan dari rantai pasok pangan yang terbangun.

Mereka yang hari ini menyerukan agar program ini dibatalkan, barangkali lupa bahwa setiap piring makan yang disediakan bukanlah sekadar bantuan Pemerintah - tetapi investasi masa depan bangsa.

Menyerukan pembatalan program ini sama dengan memutus akses gizi anak-anak miskin, menghentikan pendapatan ribuan pekerja dapur, dan melemahkan ekonomi desa.

Dunia Justru Bergerak Mendukung MBG

Kita perlu melihat ke panggung dunia. Sejak 2021, inisiatif global School Meals Coalition telah mengajak seluruh negara untuk memastikan setiap anak di dunia mendapat satu kali makan sehat di sekolah pada tahun 2030.

Koalisi ini dipimpin oleh negara-negara dengan pengalaman panjang dan keberhasilan dalam program serupa - Prancis, Finlandia, dan Brasil. Indonesia sendiri baru bergabung pada 2025 dan mendapat sambutan positif.

Menolak MBG sama saja dengan menolak membaca fakta dan menutup mata terhadap arah kebijakan global. Sementara dunia bergerak maju menjadikan makan bergizi gratis sebagai hak dasar setiap anak, mengapa sebagian dari kita seperti justru mundur dan mengampanyekan pembatalan?

Yang Dibutuhkan: Perbaiki, Bukan Batalkan

Benar, pelaksanaan MBG belum sempurna. Namun bukan berarti MBG harus dihentikan. Seperti program BPJS, BOS, dan sekolah gratis yang dulu juga ramai kritik, MBG perlu perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola, bukan pembatalan.

Langkah-langkah perbaikan bisa dan sedang dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan makanan, digitalisasi sistem pembayaran untuk mitra, dan penguatan kolaborasi antar daerah dan pusat.

Saat bangsa lain berlomba-lomba memastikan anak-anak mereka tidak belajar dalam keadaan lapar, majalah TEMPO justru membangun narasi agar program MBG dihentikan. Ini bukan sekadar kekeliruan strategi - ini adalah kelalaian moral.

Menolak MBG berarti menolak masa depan anak-anak Indonesia. Mari kita waras: Kebaikan yang belum sempurna bukan untuk dihentikan, tapi untuk disempurnakan.

Sejarah akan mencatat - di tengah berbagai perdebatan, apakah kita berdiri di sisi yang membela hak anak-anak untuk makan, atau justru menjadi bagian dari suara yang mengosongkan piring-piring mereka.

Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Political Review (IPR).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang akan kembali berjalan, hari ini (14/4/2025). Program besutan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu sempat stop karena libur Ramadan dan Idulfitri.

Penyaluran MBG ini akan dibagikan serentak ke sejumlah sekolah yang sudah menerima MBG sejak 6 Januari lalu.

"MBG akan dimulai di sekolah kami, Senin (14/4/2025)," kata salah satu guru SDN 25 Palembang, Umi Nurhasanah, Minggu (13/4/2025).

Umi menjelaskan, saat Ramadan pembagian MBG masih berjalan, tapi menunya berupa takjil seperti kurma, biskuit, telur dan beberapa menu lainnya.

"Takjil saat Ramadan, anak-anak suka apalagi ada telur rebus dan biskuit," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang Adrianus Amri mengatakan program MBG dimulai lagi pada 14 April karena Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) baru efektif, meski beberapa sekolah sudah lebih dulu masuk pada 9 April 2025.

"Kembali berjalan 14 April dengan skema dan menu MBG sama, berjalan kembali normal," katanya.

Diakui Amri, pelaksanaan MBG di Palembang memang belum bisa menyentuh seluruh sekolah. Salah satu alasannya karena ketersediaan dapur MBG yang belum banyak tersedia.

"Untuk target itu 300 sekolah tapi yang baru terlaksana di 85 titik," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia, Sumatera Selatan (PPJI Sumsel) sekaligus penanggung jawab dapur umum MBG di Palembang, Evie Hadenli mengatakan rencana penambahan titik dapur sudah ada. Bahkan tidak hanya di Palembang.

Namun, untuk penyaluran masih dalam proses dan pembagian MBG di sejumlah sekolah butuh persiapan matang dan harus mengikuti teknis yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Perlahan, bisa dibagikan (untuk semua sekolah). Sekarang fokus yang sudah terdata dulu," pungkasnya.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih mampu membiayai program makan bergizi gratis (MBG) meski mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun pada awal 2025.

Menurutnya, pemerintah tetap optimistis kondisi fiskal akan membaik dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan peningkatan penerimaan negara.

Airlangga menjelaskan defisit APBN masih berada dalam batas aman sesuai dengan yang telah dirancang dalam kebijakan fiskal 2025.

Menurutnya, tren penerimaan negara cenderung meningkat pada Maret, terutama karena adanya pelaporan pajak tahunan yang secara historis berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

"Ya, ini kan baru dua bulan. Jadi kita sudah melihat bahwa Maret diharapkan bisa lebih tinggi lagi. Karena memang secara natural biasanya Maret lebih tinggi. Karena itu nutup laporan perpajakan," ujar Airlangga di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain dari pajak, ia menyebut pemerintah juga mengandalkan pendapatan dari beberapa sektor lainnya untuk menutupi defisit, seperti penerimaan dari mineral dan batu bara, cukai, serta berbagai sektor lainnya.

"Tentu dari penerimaan," kata ujarnya.

APBN tekor alias defisit 0,13 persen atau Rp31,2 triliun sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit terjadi karena pengeluaran besar di awal tahun. Dia menyebut pembiayaan anggaran tercapai Rp220,1 triliun per Februari.

"Ini artinya dua bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7 persen. Implisit, ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, issuance-nya di awal cukup besar," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3).

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk program MBG pada 2025. Angka itu bengkak dibandingkan yang awalnya ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," ujar Suahasil.

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan MBG hingga 12 Maret 2025 telah mencapai Rp710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima. Riniciannya siswa pra SD sebanyak 111.127 orang, siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang, siswa SMP/MTS sebanyak 578.465 orang.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan bertanggujawab apabila ada murid penerima manfaat yang keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG).

Ia mengatakan biaya pengobatan akan ditanggung oleh SPPG terkait.

"Nanti (anak yang sakit setelah menyantap MBG) di-handle sama kepala satuan pelayanan," ujar Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Dadan menjelaskan setiap SPPG memiliki anggaran bahan baku dan operasional. Nantinya, SPPG akan menggunakan dana operasional untuk menangani apabila siswa yang sakit.

"Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya add cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu," ucapnya.

Ia pun memastikan akan senantiasa mengevaluasi pelaksanaan MBG akan di setiap daerah agar tak menimbulkan masalah.

Dadan menyatakan BGN akan terus berupaya menjaga kualitas MBG, sehingga tidak ada keluhan dari penerima manfaat ke depannya.

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur melakukan kunjungan ke sekolah yang menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kunjungan tersebut, ditemukan beberapa temuan, salah satunya adanya buah yang sudah basi.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Ahmad Azmi mengatakan, pihaknya telah mengunjungi SMPN 13 Surabaya dan melakukan konfirmasi ke berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim dan pihak sekolah. Hasilnya, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian.

"Pertama, terkait dengan MBG ini ada mekanisme pendataan yang dilakukan pihak Dispendik ke siswa. Masalahnya, proses pendataan itu, terutama berkaitan dengan alergi makanan, dilakukan atas inisiatif sekolah dan Dispendik, tapi tidak didorong oleh BGN (Badan Gizi Nasional) selaku penyelenggara program," kata Azmi kepada wartawan di SMPN 13 Surabaya, Selasa (25/2/2025).

Temuan kedua, menurut Azmi, pendistribusian MBG belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam regulasi tersebut, salah satu standar pelayanan adalah memastikan adanya evaluasi kerja. Seharusnya, menu makanan bergizi gratis diinformasikan kepada penerima manfaat sebelum didistribusikan.

"Teknisnya adalah semua siswa diperkenankan memberikan masukan terkait dengan menu yang dia makan, untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap pembuatan menu MBG berikutnya. Kami melihat di lapangan, beberapa siswa tidak diberikan instrumen jelas dari BGN untuk mengevaluasi makanan yang mereka terima. Lebih seringnya, siswa menyampaikan umpan balik kepada sekolah, lalu sekolah baru menyampaikannya ke BGN. Inisiatif ini baru muncul dari sekolah," jelasnya.

Menu MBG di Surabaya Foto: Esti Widiyana/detikJatim

Temuan ketiga, lanjut Azmi, MBG merupakan treatment bagi anak Indonesia agar mendapatkan asupan gizi lebih baik. Seharusnya, mekanisme program ini dibarengi dengan evaluasi untuk mengukur efektivitasnya.

"MBG itu treatment, maka harus ada alat evaluasi untuk mengukur keberhasilannya. Namun, kami melihat inisiatif evaluasi ini justru muncul dari pihak sekolah, bukan dari BGN. Seharusnya, ada alat ukur yang disediakan BGN untuk mengevaluasi gizi yang diterima siswa. Saat ini, keberhasilan treatment dari MBG belum disediakan oleh BGN," ungkapnya.

Selain itu, Ombudsman Jatim juga menemukan adanya buah yang basi dalam menu MBG. Meski tidak semua buah dalam kondisi buruk, beberapa siswa melaporkan bahwa ada buah dan sayur yang tidak layak konsumsi.

"Tadi ada informasi yang kami peroleh dari siswa, ternyata menu MBG ada yang basi. Temuan ini lebih banyak menyangkut dua hal, yakni buah dan sayur. Hari ini kami mendapat informasi bahwa buah melon yang disediakan dalam keadaan basi, beberapa di antaranya sudah tidak layak konsumsi," ujar Azmi.

Ombudsman Jatim akan merumuskan temuan ini dan memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan MBG.

"Hal yang mungkin bisa kami lakukan adalah mendorong agar Dispendik dan sekolah penerima MBG menginisiasi hal-hal yang belum dilaksanakan BGN. Program ini sudah berjalan, sehingga harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009. Kami akan mendorong instansi yang paling memungkinkan untuk melakukan perbaikan," pungkasnya.

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Tuntutan para murid terkait sekolah gratis ini sudah terakomodir di dalam Dana Otonomi Khusus

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggandeng pemangku kepentingan setempat untuk mengatasi isu penolakan program makan siang gratis (MBG) di daerah Papua, demikian menurut Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN Nurjaeni.

Pejabat BGN itu mengakui bahwa penolakan MBG di Papua yang berpangkal dari tuntutan siswa setempat untuk perluasan penyediaan pendidikan gratis.

"Ini merupakan isu yang harus ditangani secara serius," katanya di Jakarta, Senin, usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan bantuan hibah senilai 3.34 juta dolar AS (Rp54,4 miliar) untuk pemajuan kualitas gizi dan pendidikan masyarakat Papua antara Duta Besar Jepang di Indonesia dan Perwakilan Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) di Indonesia.

Menurut dia, pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat dalam mengedukasi para siswa dan masyarakat umum serta untuk menegaskan bahwa pendidikan gratis juga akan menjadi fokus pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa program MBG, yang menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini, difokuskan bagi golongan masyarakat yang benar-benar membutuhkannya sehingga tidak ada paksaan untuk menerima program tersebut, kata dia.

Nurjaeni menyatakan bahwa dari 20 dapur sentral program MBG yang ada di Papua, 5 dapur terpaksa menangguhkan kegiatannya karena penolakan program tersebut. Meski demikian, ia memastikan dapur sentral yang masih aktif tetap dapat menunjang pelaksanaan MBG di lokasi-lokasi tempat program tersebut berjalan seperti biasa.

Direktur BGN itu pun memastikan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan pendidikan gratis dan memastikan penyediaan beasiswa bagi masyarakat Papua.

Merespons penolakan MBG di sejumlah daerah di Papua, anggota DPR dari daerah pemilihan Papua Yan Mandenas menegaskan bahwa dana pendidikan telah dianggarkan dengan tepat oleh otoritas setempat.

“Tuntutan para murid terkait sekolah gratis ini sudah terakomodir di dalam Dana Otonomi Khusus,” kata Yan Mandenas kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/2).

Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Velix V Wanggai di Wamena, Minggu (23/2), mengatakan pihaknya akan melaksanakan program MBG sesuai “konteks Papua Pegunungan” untuk menanggulangi penolakan dari para siswa.

Hal tersebut, ucapnya, bermaksud MBG akan mengikuti variasi menu yang mengikuti kebiasaan setempat seperti beras, umbi-umbian (keladi, hipere) serta sayur-mayur lokal.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan Laporan World Food Programme (WFP) 2024, setidaknya 23 juta orang di Indonesia tidak mampu memenuhi asupan gizi seimbang setiap harinya. Pertanyaannya, mampukah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dijanjikan dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis gizi tersebut?

Menurut Prof. Yodi Mahendradhata, Guru Besar Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, program MBG hanyalah jawaban populis atas masalah stunting yang lebih kompleks. Manfaat dan urgensi program ini pun layak dipertanyakan. Di lain sisi, Prof. Tjandra Yoga Aditama dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memandang program MBG sebagai a multisectoral game changer yang tidak hanya untuk meningkatkan gizi anak dan mendukung kesehatan anak, tetapi juga menciptakan rantai pasokan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, hingga mengurangi beban ekonomi rumah tangga.

Terlepas dari segala perdebatan yang ada, pemerintah tetap terlihat optimis menjalankan program MBG. Pada 6 Januari 2025, program ini secara resmi diluncurkan di 31 provinsi. Melalui 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) secara langsung, program MBG diklaim telah menjangkau 650 ribu penerima manfaat, mencakup siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sebelum resmi dilaksanakan, pada 16 Desember 2024, penulis berkesempatan untuk berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah di wilayah Jabodetabek yang menjadi sasaran uji coba program MBG. Mayoritas melaporkan adanya manfaat nyata dari MBG, meskipun di awal pelaksanaannya terdapat tantangan dalam distribusi dan operasional. Paranggi Rismoko, Kepala Sekolah Dasar Negeri Pulogebang 06 di Jakarta Timur, merupakan salah satu yang menilai MBG berhasil membantu menyediakan makanan sehat bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, ketidaksesuaian jadwal distribusi makanan dengan waktu belajar mengakibatkan kondisi makanan tidak prima saat diterima siswa.

Permasalahan ini berakar pada ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur pelaksanaan MBG. Saat ini, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang BGN hanya mengatur kerangka kelembagaan tanpa menetapkan peraturan terkait pelaksanaan MBG itu sendiri. Kejelasan regulasi sangat penting untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan program pemerintah. Ketiadaan regulasi ini memperparah 3 (tiga) persoalan utama: (i) koordinasi dan kewenangan kementerian atau lembaga (K/L) terkait, (ii) standardisasi tata kelola distribusi dan pengadaan, serta (iii) pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang terkualifikasi.

Kurangnya Koordinasi dan Kewenangan Institusional

Kekosongan hukum pada program MBG yang bersifat lintas K/L dapat menimbulkan ketidaktegasan dalam distribution of power and authority. Hal ini mengingat implementasi program MBG mencakup berbagai aspek, meliputi pendanaan, logistik, kebutuhan gizi/kesehatan, lingkungan pendidikan, pengawasan, hingga evaluasi program. Pada akhirnya, kebijakan yang dikeluarkan K/L dapat saling bertabrakan atau tidak tepat sasaran dan lambat dalam pengambilan keputusan.

Sebagai contoh, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bertanggung jawab atas pemilihan sekolah dan kesiapan institusional dalam MBG. Namun, tanpa koordinasi yang jelas dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mengelola integrasi anggaran, terdapat potensi ketidaksesuaian antara kebutuhan sekolah dengan alokasi dana yang tersedia. Akibatnya, sekolah yang seharusnya diprioritaskan tidak mendapatkan dukungan optimal, sementara sekolah lain yang kurang membutuhkan justru menerima alokasi yang lebih dari apa yang seharusnya.

Standardisasi Tata Kelola dan Pengadaan

Keberadaan regulasi dalam aspek tata kelola distribusi serta pengadaan barang dan jasa pada program MBG juga sangat krusial. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan prinsip good governance yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berbasis pada standar yang jelas dan terukur.

Tanpa regulasi yang tegas, distribusi serta pengadaan barang dan jasa dalam program MBG berisiko mengalami berbagai masalah inefisiensi hingga potensi penyimpangan. Meskipun terdapat Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program MBG yang disusun oleh BGN, tidak ada konsekuensi hukum yang tegas bagi mitra jika dalam praktiknya ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar gizi atau berisiko menimbulkan masalah kesehatan akibat kontaminasi atau bahan yang tidak layak konsumsi.

Tidak hanya itu, tidak diaturnya mekanisme tender mitra yang transparan dan objektif juga dapat meningkatkan potensi praktik monopoli atau oligopoli jika pengadaan makanan terpusat pada beberapa penyedia besar sebagaimana hal ini telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kondisi tersebut akan mengarah pada harga yang tidak kompetitif dan kualitas yang tidak optimal hingga membuka ruang bagi praktik korupsi dan kolusi. Pada akhirnya, anggaran yang telah dialokasikan menjadi tidak efisien akibat rawan penyalahgunaan wewenang seperti praktik penggelembungan harga hingga penurunan kualitas.

Kapasitas SDM Terkualifikasi

Badan Gizi Nasional juga menghadapi tantangan dalam kapasitas SDM akibat ketidaksiapan birokrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap pengguna anggaran negara untuk menerapkan sistem pengendalian internal, termasuk audit, review, evaluasi, serta pemantauan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Namun, sebagai lembaga yang baru dibentuk pada 15 Agustus 2024, BGN tentu belum memiliki SDM yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas ini.

Di tengah keterbatasan, BGN justru dipercaya mengelola anggaran MBG sebesar Rp71 triliun, yang berpotensi meningkat hingga ratusan triliun rupiah pada tahun anggaran selanjutnya. Dengan jumlah SDM yang secara ideal belum memadai, pengelolaan anggaran sebesar itu tampaknya akan sulit untuk terhindar dari risiko inefisiensi dan kegagalan pencapaian target program MBG. Oleh karena itu, kebutuhan akan percepatan rekrutmen SDM harus dikawal dengan regulasi yang menjamin proses seleksi berbasis meritokrasi guna mencegah potensi malpraktik.

Urgensi Reformasi Regulasi

Untuk mengatasi tiga persoalan di atas, setidaknya dibutuhkan regulasi setingkat peraturan presiden untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Tanpanya, SPPG selaku unit pelaksana MBG dapat menghadapi hambatan besar dalam implementasi, dan risiko korupsi dalam eksekusi program sudah barang tentu menjadi kian tinggi. Jika dibiarkan, kondisi demikian akan memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam penyediaan layanan dasar, terutama untuk program unggulan yang telah mendapat atensi publik yang cukup tinggi.

Program MBG sejatinya bukanlah hal baru. Jepang dan India telah lebih dulu membuktikan efektivitas program serupa dengan dukungan kerangka hukum yang kuat. Jepang memiliki School Lunch Act 1954 yang mengatur standar gizi secara ketat, sementara India menerapkan National Food Security Act 2013 yang mencakup mekanisme pengaduan bagi penerima manfaat. Tak heran, program mereka telah menciptakan legacy konkret yang dirasakan lintas generasi.

Indonesia, yang kini mulai menerapkan program MBG, perlu mempertimbangkan aspek regulasi ini dengan bijak. Jika ingin mencapai keberhasilan serupa, regulasi yang kuat dan berkelanjutan harus menjadi prioritas, agar program ini benar-benar menjadi solusi jangka panjang bagi masalah krisis gizi di Indonesia.

Penulis adalah Tenaga Profesional Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Opini ini tidak mewakili institusi tempatnya bekerja

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, investor.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa makan bergizi gratis (MBG) merupakan program prioritas pemerintah, yang digagas untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia.

Prabowo juga telah menegaskan, berkomitmen untuk memperluas program ini agar menjangkau lebih banyak anak di seluruh pelosok negeri. Prabowo menargetkan seluruh anak di Indonesia akan mendapatkan akses MBG pada akhir 2025.

Hal ini ditunjukkan dengan meninjau langsung pelaksanaan MBG di sejumlah tempat, salah satunya saat berkunjung di SDN Kedung Jaya 1, Kota Bogor, pada Senin (10/2/2025).

Kedatangan Kepala Negara di sekolah dasar itu disambut antusias oleh ratusan siswa yang melambaikan tangan dan menyapa dengan senyum hangat. Presiden Prabowo pun membalas sapaan serta uluran tangan para siswa yang tampak antusias untuk bersalaman dengannya.

Sementara itu, tak sedikit pula masyarakat sekitar yang hadir untuk menyapa presiden.

Prabowo kemudian menuju selasar sekolah untuk melihat langsung makanan bergizi yang disiapkan. Dia ingin memastikan setiap anak mendapatkan asupan terbaik untuk pertumbuhan mereka.

Setelah itu, Kepala Negara memasuki sejumlah ruang kelas untuk menyaksikan proses distribusi MBG kepada para siswa. 

Tidak hanya meninjau program makan bergizi gratis, Prabowo turut melihat proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Presiden pun berinteraksi dengan beberapa siswa di sekolah tersebut.

Prabowo tampak mengajak mereka berbicara, melakukan tanya jawab, dan bahkan memberikan motivasi tentang pentingnya belajar dengan sungguh-sungguh kepada para siswa. Kehadiran presiden lantas membuat suasana keceriaan dalam ruang kelas.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News