Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyampaikan apresiasinya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan warga binaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin sebagai juru masak. Ia menyebut hal ini dapat sekaligus menjadi bekal keterampilan yang bisa digunakan para warga binaan saat mereka kembali ke masyarakat.

"Ternyata yang memasak ini para napi yang ada di Sukamiskin. Tentunya para napi ini dilatih untuk menjadi napi yang baik, jadi insya Allah saat mereka lepas dari tahanan bisa bermanfaat untuk masyarakat," ungkap Erwin saat meninjau pelaksanaan MBG di SDN 101 Sukakarya, Kamis (15/5/2025).

Pemkot Bandung, kata Erwin, saat ini juga telah memastikan agar kualitas MBG yang didistribusikan kepada para siswa lolos uji kualitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan insiden keracunan massal seperti yang terjadi di SMPN 35 tak lagi terulang.

Adapun pengawasan kini diperketat melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung dan puskesmas.

"Ini akan dikontrol. Dinas Kesehatan termasuk puskesmas, akan mengontrol semua bahan, jadi dipastikan untuk diperiksa dulu. Insya Allah saya pastikan tidak akan kejadian lagi seperti itu," ucapnya.

Ia juga menyebut bahwa pelaksana MBG akan diseleksi dengan ketat, terutama yang melibatkan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dar pihak ketiga. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses belanja bahan makanan hingga masa kedaluwarsa.

"Kami juga menyeleksi dulu para pelaksana dari MBG ini, karena banyak yang pakai pihak ketiga, harus dikontrol juga di barak-baraknya seperti apa, dari jenis makanan, kedaluwarsa dan lain-lain. Seluruh dinas terintegrasi untuk memantau MBG," jelanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Kepresidenan Adita Irawati menjelaskan bahwa ke-47 warga binaan Lapas Sukamiskin yang berkontribusi dalam program MBG terlibat dalam seluruh proses produksi makanan. Mulai dari mencuci bahan, memasak, hingga pengemasan.

"Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya," ujarnya.

Ia berharap pengalaman memasak ini bisa menjadi bekal berharga bagi para napi setelah selesai menjalani masa hukuman. Hal ini juga memperkuat tujuan reintegrasi sosial.

"Setelah nanti mereka selesai di lapas bisa jadi ini menjadi bekal untuk pekerjaan selanjutnya," katanya.

Ia memaparkan, Lapas Sukamiskin saat ini telah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah sekolah serta beberapa posyandu bagi ibu hamil dan menyusui.

"Lapas sendiri sudah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat di 12 sekolah, termasuk juga di posyandu untuk ibu hamil dan menyusui, sampai saat ini semua berjalan lancar sejak Februari sudah melayani," ucapnya.

Program MBG di Sukamiskin telah diuji coba sejak Juli 2024. Adita menilai skema serupa bisa diterapkan di daerah lain dengan pengawasan ketat.

"Uji coba MBG ini sudah dilakukan di Lapas sejak Juli 2024. Ini satu skema yang baik dan bisa di-copy di tempat lain tentu dengan pengawasan yang maksimal," imbuhnya.

Ia juga menanggapi kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah. Ia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) telah memutus sejumlah mitra SPPG yang melanggar prosedur.

"Pemerintah sudah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini, dan itu juga dilanjutkan dengan komitmen untuk perbaikan dalam hal pengawasan," katanya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan alasan makan bergizi gratis (MBG) tidak langsung beroperasi setelah Lebaran. Alasannya, BGN saat ini tengah mengubah pola pendanaan.

"Untuk 10 hari ke depan, itu kan sekarang sudah dikirimkan uang muka. Jadi kenapa program Makan Bergizi ini tidak serta-merta setelah Hari Raya dilaksanakan? Karena kami sedang mengubah pola pendanaan," kata Dadan kepada wartawan di kantornya, Rabu (16/4/2025).

Dia mengatakan seluruh tagihan MBG sudah dibayarkan atau diselesaikan pada 8 hingga 14 April.

"Jadi seluruh tagihan yang sudah ada, itu diselesaikan di antara tanggal 8 sampai tanggal 14. Seluruh tagihan selesai. Itu reimbursed," jelasnya.

Membahas soal masalah mitra dan yayasan, Dadan mengatakan pekan ini, dari 14 April dan seterusnya, mitra tidak perlu lagi mengeluarkan uang modal untuk program tersebut. BGN sudah mengirimkan uang untuk mitra dapur tersebut melalui yayasan untuk 14 hari kedepan.

"Mulai minggu ini, tanggal 14 ini ke depan, Badan Gizi mengubah pola pendanaan. Jadi mitra itu tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk menalangi seluruh program," jelasnya.

"Tetapi Badan Gizi yang kirimkan uang untuk 10 hari ke depan. Jadi untuk yang mitra di Kalibata itu, untuk 10 hari ke depan pun uangnya sudah ada di rekening yayasan," tambahnya.

Dadan menjelaskan mekanisme pembayaran MBG. BGN akan mengirimkan dana melalui virtual account (VA) rekening bersama antara Satuan Pengelolan Pelayanan Gizi (SPPG) dengan mitra. VA itu hanya bisa dicarikan melalui kesepakatan bersama Kepala SPPG dan yayasan.

"Jadi sekarang itu seluruhnya melalui virtual account. Itu adalah rekening bersama antara Kepala SPPG dengan mitra. Kalaupun yayasannya satu, katakanlah contohnya yayasan yang dimiliki oleh Polri. Satu seluruh Indonesia. Tapi setiap satuan pelayanan virtual account-nya satu, khusus untuk satuan pelayanan tersebut," ucapnya.

"Dan itu hanya bisa dicairkan melalui kesepakatan bersama atau verifikasi bersama antara kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi dan dari yayasan," tambahnya.

Dadan menuturkan meskipun VA tersebut merupakan rekening SPPG dengan yayasan, tak bisa diambil oleh yayasan jika tak ada verifikasi Kepala SPPG.

"Jadi kalaupun ada uang masuk ke yayasan, kemudian kepala satuan tidak bisa mengverifikasi, uang itu tidak akan bisa diambil oleh yayasan. Karena itu virtual account rekening bersama. Itu pola pendanaan yang sekarang, yang kami terapkan mulai minggu ini, virtual account dan juga uang muka," tutupnya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

dengan MBG ini, kita dapat mengurangi persentase anak-anak yang putus sekolah

Wamena (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dua Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, akan aktif melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 7.000 siswa per Senin (17/3) mendatang.

"Dapur SPPG akan menyerap bahan pangan. Ada dua calon dapur SPPG di Jayawijaya akan beroperasi 17 Maret, melayani 7.000 murid. Tujuan program MBG ini mulia, untuk memberikan gizi seimbang bagi anak-anak kita," kata Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini di Kantor Bupati Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis.

Niken menjelaskan, selama ini pengetahuan orang tua tentang pola makan bergizi seimbang di rumah masih belum cukup, sehingga MBG akan membantu anak-anak untuk mendapatkan gizi yang cukup sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah.

"Berdasarkan studi, anak-anak di Papua itu ketika datang ke sekolah tidak sarapan, harus jalan kaki jauh sekitar 1-2 km, sehingga partisipasi sekolahnya kecil, maka diharapkan dengan MBG ini, kita dapat mengurangi persentase anak-anak yang putus sekolah," ujar dia.

Ia juga menegaskan, MBG tidak akan memakai bahan-bahan pangan yang sulit karena mengutamakan produk-produk lokal untuk memberdayakan masyarakat.

"Kita tidak akan memakai bahan-bahan pangan yang sulit, karena kami akan menyerap dari petani dan petelur setempat, dari SPPG nanti yang mengolah bahannya, jadi MBG ini selain membentuk SDM yang berkualitas, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," paparnya.

Niken juga menyebutkan pentingnya ketersediaan data dari sekolah, madrasah, pesantren, maupun bidang kesehatan yang saling berperan untuk melihat dampak dari program MBG.

Selain itu, menurutnya, MBG juga dapat memacu perekonomian masyarakat lewat swasembada pangan yang akan memberi dampak positif untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan lokal.

"Visi dari MBG ini memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, kemudian MBG akan berkomunikasi dengan perusahaan digital, budaya, dan lingkungan dan berkolaborasi dalam program peningkatan gizi yang berkelanjutan," tuturnya.

BGN juga telah menetapkan harga Makan Bergizi Gratis atau MBG per porsi di Papua Pegunungan kurang lebih sebesar Rp35.000.

Nilai atau angka MBG per porsi tersebut diungkapkan Pengurus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG-BGN) Provinsi Papua Pegunungan saat menggelar pertemuan dengan Bupati Jayawijaya Athenius Murib.

Kepala Kelompok SPPG-BGN Provinsi Papua Pegunungan Wahyu Adi Pratama di Wamena, Kamis, mengatakan dengan melihat harga satuan bahan pokok di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagai pintu masuk ke Papua Pegunungan, maka diputuskan harga MBG per porsi Rp35.000.

“Tentu dengan harga seperti ini diupayakan penerima manfaat dari MBG ini bisa memperoleh makanan berkualitas dan sehat,” katanya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, NABIRE -- Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Letkol Tituler Lenis Kogoya menyatakan sekolah-sekolah di Papua akan diberdayakan menjadi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kepala sekolah membuat dapur umum, untuk beberapa sekolah tolong sediakan lahan. Khusus wilayah II Provinsi Papua dan Papua Tengah, saya merekomendasikan semua anak-anak Papua yang memasak, mama-mama bikin kebun untuk nanti memasak sayur," katanya saat mengunjungi SD YPK Sion, Nabire, Papua Tengah, Selasa.

Lenis menegaskan dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja, minimal sebanyak 47 orang, dengan tiga orang tenaga dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menambahkan seluruh SPPG di Papua akan dikelola oleh masyarakat lokal, termasuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA), agar menyerap lebih banyak tenaga kerja.

"Kepala-kepala sekolah bikin kebun semua untuk MBG, jadi kita mesti tegas, sayur yang didatangkan dari Jakarta, kita berhentikan semua. Semua orang harus bikin kebun, sayurnya dari kebun kita, karena uang ada di sana, jadi uang ada untuk masyarakat, anak-anak kita dapat sayur, makan yang bergizi," ucapnya.

Ia menjelaskan pengelolaan SPPG di masing-masing wilayah akan diserahkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pemuda Adat, yang sebagian besar merupakan masyarakat lulusan SMP hingga SMA yang selama ini belum mendapatkan pekerjaan.

Badan Gizi Nasional (BGN) mempunyai target 30 ribu satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) untuk mencapai 82,9 juta penerima makan bergizi gratis (MBG) tahun ini. Namun, anggaran untuk penyediaan lahan SPPG itu terkena pangkas.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan meminjam lahan milik instansi lain, seperti TNI, Polri, BUMN, hingga pemerintah daerah. Dipangkasnya anggaran untuk pengadaan lahan ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Kan banyak lahan TNI, lahan Polri, lahan Pemda, lahan BUMN," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menerangkan untuk memenuhi target nasional, BGN butuh 30 ribu SPPG. SPPG ini nantinya yang akan mengolah menu makan bergizi gratis (MBG).

Saat ini, pihaknya baru menyediakan 246 SPPG. Namun, Dadan enggan berkomentar lebih lanjut terkait besaran lahan yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut.

"Kita butuh 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi itu 82,9 orang. Yang sekarang kan baru ada 246. Nanti akan meningkat ke 700 ke 30 ribu," terang Dadan.

Sebelumnya, anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas sebesar Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Saksikan Live DetikPagi :

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan saat bulan Ramadan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menerangkan selama para siswa masih masuk sekolah, tetap menerima MBG. Hanya saja, pola pemberiannya berbeda saat bulan Ramadan.

"Untuk Ramadan, kita (program MBG) tetap. Selama sekolah itu masuk, maka semua anak akan diberi makan bergizi, meskipun polanya beda," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

Dadan menerangkan nantinya siswa dapat membawa pulang jatah mereka. Pihaknya akan menyediakan menu tahan lama hingga jam buka puasa tiba. Dengan begitu, siswa masih dapat menikmati MBG.

Bagi siswa nonmuslim dan tidak berpuasa, Dadan menyebut tetap diberikan MBG. Dengan catatan, menghormati yang sedang berpuasa.

"Jadi nanti anak-anak masuk sekolah kemudian pulang membawa makanan yang tahan untuk dibuka pada saat buka puasa kalau bagi yang muslim. Bagi yang tidak mungkin ya makan di rumah. Jangan di situ karena harus menghormati," imbuh Dadan.

Seperti diketahui, pembagian Makan Bergizi Gratis telah dimulai secara bertahap pada 6 Januari 2024. Sebanyak 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur telah dioperasikan. Dapur-dapur MBG ini tersebar di 26 provinsi Indonesia.

Menurut informasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, program Makan Bergizi Gratis ini dilakukan bertahap. Pada tahun 2025 ini akan berjalan sekitar 40%, kemudian tahun berikutnya naik menjadi sekitar 80%, dan target pada tahun 2029 sudah mencapai 100%.

Fokus awal program Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Makan Bergizi Gratis akan diberikan dua kali, yakni pagi dan siang. Adapun pembagian Makan Bergizi Gratis dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Siswa-siswi di SDN Pulo Gebang 06 dan 07, Jakarta Timur, mendapatkan menu makan bergizi gratis yang dilengkapi susu pada hari keempat pelaksanaan program itu secara nasional, Kamis (9/1).

Berdasarkan pantauan, menu program MBG yang disajikan di sekolah itu meliputi nasi putih dengan lauk telur rebus dan tumis wortel. Dilengkapi juga dengan satu buah jeruk serta susu kotak susu UHT.

Para siswa-siswi di sana terlihat antusias setelah mendapatkan susu untuk pertama kali sebagai menu santapan mereka sejak program MBG ini mulai berjalan pada Senin (6/1) lalu.

Menu yang sama juga didapatkan Paud Rasfaldi Mukhlisin yang terletak tak begitu jauh dari SDN 06 dan 07. Ketiga sekolah itu masuk dalam daerah operasi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Pulo Gebang, Jakarta Timur.

"Alhamdulillah sudah ada susu," kata Sapria Hasugian selaku guru di sekolah tersebut.

Baru pada hari keempat pelaksanaan program MBG inilah SPPG Pulo Gebang menyediakan susu sebagai salah satu menu sajiannya.

Pada Rabu (8/1) lalu atau hari ketiga gelaran program MBG, menu makanan yang disajikan lewat SPPG itu adalah nasi putih dengan lauk ayam suwir serta tumis tahu dan buncis yang dilengkapi dengan satu buah jeruk.

Lalu pada Selasa (7/1) atau hari kedua berupa nasi putih dengan daging sapi teriyaki, tumis wortel dan jagung serta satu buah jeruk.

Awal pekan ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya mengatakan susu tak diwajibkan setiap harinya.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Terpisah, Pemprov DKI Jakarta menyebut bahwa susu dalam program MBG diberikan kepada peserta didik sebanyak dua kali dalam sepekan.

"Seminggu dua kali, susu," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebutkan saat ini sudah ada seribuan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dilatih di Universitas Pertahanan (Unhan) yang akan memimpin tiap dapur makan bergizi gratis. Dia mengatakan, selama 2025, pihaknya menargetkan akan ada 5.000 dapur untuk memproduksi menu program makan bergizi gratis.

"SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG, yang ready, yang sudah dididik di Unhan itu. Nanti penempatan mereka kan berdasarkan kesiapan dapur-dapur, ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya akan ditaruh di sana. Nah, nanti pertengahan tahun itu BGN (Badan Gizi Nasional) merencanakan ready 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

"Jadi kan sepanjang tahun 2025 ini target dapur MBG-nya sebanyak 5.000. Jadi nanti kepala dapurnya wajib SPPG kan, jadi SPPG yang dibutuhkan nanti juga 5.000 gitu," lanjut Hasan.

Diketahui, program makan bergizi gratis dimulai per hari ini di 26 provinsi. Di hari pertama ini, beroperasi 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur. Setiap SPPG dipimpin oleh utusan dari Badan Gizi Nasional.

Hasan memastikan menu dalam program makan bergizi gratis akan ganti setiap hari. Menurutnya, setiap SPPG sudah menentukan jadwal menu setiap minggu.

"Setiap hari (ganti), di dapur yg tadi saya kunjungi hari ini telur, besok ikan dori, besoknya lagi ayam," kata Hasan.

Hasan mengatakan, meski tiap SPPG sudah menyiapkan menu, balik lagi pada ketersediaan bahan baku makanannya. Bahan baku makanan itu juga bergantung pada pemasok-pemasok di daerah sekitar.

"Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menu sudah ada. Tapi itu juga ada fleksibilitasnya bergantung ketersediaan bahan baku di sana juga. Kan ada pemasok-pemasoknya itu nanti warga sekitar," ujarnya.

"Ada yang jadi pemasok telur, ada yang jadi pemasok ikan, daging ayam, dan segala macam. Jadi menu standarnya memang sudah ditentukan. Tapi nanti kalau misalnya bahan baku yang tersedia, misalnya besok ikan, ya dia ikan lagi," lanjut Hasan.

Program makan bergizi gratis nasional akan dimulai besok 6 Januari 2025. Makan bergizi gratis akan dimulai di 26 provinsi dengan 190 dapur yang beroperasi.

"Besok tanggal 6 Januari 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. kira-kira setelah 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan video, Minggu (5/1/2025).

"Tidak hanya anak-anak sekolah yang akan menerima manfaat ini, tetapi juga ibu-ibu hamil dan anak-anak balita akan jadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini," imbuhnya.

Hasan menjelaskan makan bergizi gratis nasional perdana akan mengopersikan 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur. Setiap SPPG dipimpin oleh utusan dari Badan Gizi Nasional.

"Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Badan Gizi Nasioanl, besok itu akan 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi. Setiap dapur MBG akan dipimpin oleh 1 orang sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang dikirimkan langsung oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Satuan dapur tersebut juga dilengkapi seorang ahli gizi dan akuntan. Alasannya, agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai prosedur dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Bersamaan dengan itu juga akan 1 orang ahli gizi di setiap dapur MBG dan 1 orang akuntan yang memastikan nanti bahwa prosudernya berjalan dengan benar, gizinya terpenuhi dengan baik dan keuangannya bisa dipetanggugnjawabkan," ujarnya.

Ratusan satuan dapur ini tidak hanya mengurus persiapan makanan, namun hingga hasil limbah makanan. Targetnya, akhir tahun nanti akan ada 5.000 SPPG.

"190 dapur MBG ini tersebar di 26 provinsi, dan pengelolaan ini tidak hanya sekadar persoalan rantai pasok, tapi juga bagaimana kebersihan dan higienis makanan yang ada di dapur sampai ke pengolahan limbah sisa hasil makanan dan sampah dapur," ujarnya.

Menteri BUMN Erick Thohir bertemu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Kementerian BUMN pada hari ini, Selasa (5/11/2024). Dalam kesempatan itu, keduanya membahas kerja sama strategis percepatan program swasembada pangan nasional.

Erick mengatakan, pertemuan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional dalam mengimplementasikan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN, dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan," ujar Erick dalam keterangan tertulis.

Erick mengataan salah satu poin utama yang dibahas adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP) yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk membentuk SP ini, Erick bilang, dibutuhkan dana investasi sekitar Rp 3 miliar -Rp 5 miliar. Dana ini bersumber dari APBN, SP kerja sama dengan BUMN, dukungan instansi seperti TNI, serta kontribusi BUMDes dan pihak swasta.

Dalam operasionalnya, lanjut Erick, SP akan didanai oleh APBN dengan rata-rata anggaran Rp 11 miliar per tahun. Biaya operasional ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, biaya pangan, dan logistik di masing-masing wilayah.

"SP juga membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dari beberapa BUMN khususnya BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN," ujar Erick.

"BUMN akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program strategis nasional. Dengan sumber daya dan kemampuan yang kita miliki, saya optimistis kita bisa mencapai target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

Ia menjelaskan SP ini ditargetkan dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan menyediakan makanan bergizi gratis sehari sekali atau lima kali seminggu, yakni dari hari Senin hingga hari Jumat.

"Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat," ujar dia.

Erick juga memastikan dukungan penuh terhadap program ini dan menekankan pentingnya peran BUMN dalam membangun ekosistem yang terintegrasi guna mendukung operasional SP. Menurutnya, sinergitas antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional merupakan hal yang fundamental dalam mencapai target swasembada pangan.

"Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Simak juga video: Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

[Gambas:Video 20detik]