Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memakan anggaran sangat besar dan ada potensi curang atau fraud. KPK mendapat laporan pengurangan biaya makan.

Lembaga antirasuah itu telah melakukan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (5/3) lalu.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyoroti potensi penyimpangan dan menekankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah," ujar Setyo melalui keterangan pers yang disampaikan Humas KPK, Kamis (6/3).

Selain itu, Setyo juga menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Apalagi, kata dia, ada berita sumir yang beredar mengenai perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan baku.

"Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Setyo yang merupakan jenderal polisi bintang tiga itu juga mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi laik konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat. Ia juga menyoroti pemberian susu dalam MBG.

Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting karena lebih banyak biskuit yang diterima masyarakat dibanding susu.

"Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu, saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas," ucap dia.

Dalam hal anggaran, Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," ungkap dia.

Menurut Setyo, penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan tata kelola keuangan terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," kata dia.

Terakhir, Setyo menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal.

"Bahan baku, sumber daya dan aspek lain terkait MBG harus memanfaatkan masyarakat lokal," pungkasnya.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto yang turut hadir dalam pertemuan itu juga menegaskan pentingnya pengawasan agar program berjalan tepat sasaran, serta mengingatkan BGN agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran.

Sementara itu, Ketua BGN Dadan Hindayana menjelaskan lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025, dengan kemungkinan tambahan Rp100 triliun pada triwulan ketiga sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun.

BGN, terang Dadan, telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

"Kami hadir di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan," ungkap Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta bimbingan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang memakan anggaran sangat besar, Rabu (5/3).

"Kami diterima oleh pimpinan KPK, dipimpin oleh pak ketua dan para wakil, pak sekjen, kemudian kedeputian pencegahan dan kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus untuk memohon bimbingan atas kegiatan yang dilakukan oleh Badan Gizi," ujar Dadan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

"Karena seperti yang sudah diketahui bahwa program makan bergizi gratis selain program utama juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan dari berbagai pihak termasuk KPK," imbuhnya.

Ia mengaku mendapat arahan dari KPK supaya tidak terjadi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Alhamdulillah berjalan lancar dan kami mendapatkan pengarahan, terutama terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya, kemudian kami disarankan juga menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan," imbuhnya.

Kata Dadan, dalam pertemuan itu juga ada tawaran agar ada sumber daya manusia dari KPK di internal BGN. Ia menyambut baik tawaran tersebut.

"Insya Allah nanti kami akan akomodasi dan tindaklanjuti, dan kemudian secara khusus KPK akan melakukan sidak-sidak untuk membandingkan antara apa yang kami jelaskan mengenai sistem tata kelola dengan kenyataan di lapangan dan kami tentu saja membuka pintu selebar-lebarnya," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menyampaikan pihaknya mengingatkan agar anggaran untuk program makan bergizi gratis dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. KPK, kata Cahya, serius mengawasi pelaksanaan program tersebut.

"Kedeputian pencegahan juga akan melakukan pengecekan apa yang tadi sudah disampaikan, apakah di lapangan juga sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian juga dari kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat juga akan membantu melakukan sosialisasi-sosialisasi antikorupsi di BGN," kata Cahya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajarannya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.

"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK," kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Dadan mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Dia mengatakan BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.

"(Terima pengarahan) terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya. Kemudian kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan," ujarnya.

Dadan berharap KPK membantu BGN secara langsung menyediakan SDM untuk terlibat dalam program yang ada. Dia berjanji membuka lebar pintu jika pihak KPK ingin melakukan pengawasan.

"Kemudian, pihak KPK juga bisa membantu Badan Gizi secara langsung dengan menyediakan atau menawarkan SDM yang dimiliki oleh KPK untuk terlibat langsung di struktur Badan Gizi," tuturnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan pimpinan KPK berpesan agar anggaran yang ada digunakan secara baik. Dia mengatakan Kedeputian Pencegahan KPK akan melalukan pengecekan program tersebut.

"Tadi dari Kedeputian Pencegahan juga akan melakukan pengecekan, apa yang tadi sudah disampaikan, apakah di lapangan juga sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pabrik narkoba jenis happy water dan liquid di perumahan elite Bandung dibongkar Bareskrim Polri. Begini awal mula pabrik barang haram di Bandung dibongkar hingga tiga pelaku inisial SR, SP, dan IV ditetapkan menjadi tersangka.

Dilansir detikJabar, Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri menyebut pengungkapan kasus bermula saat polisi melakukan operasi gabungan di Bogor dan mengamankan barang bukti narkoba cairan happy water dan cairan liquid dalam sebuah mobil milik tersangka SR.

"Upaya ini berhasil dari mulai penemuan paket di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, yaitu TKP awal yang kemudian kita kembangkan," kata Irjen Asep di Bandung, Kamis (12/12/2024).

Setelah itu, Bareskrim Polri mendatangi lokasi kedua, yaitu di salah satu perumahan, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Lokasi tersebut merupakan rumah milik tersangka SR.

Kemudian polisi melakukan penggerebekan di lokasi ketiga, yaitu di Komplek Podomoro Park, Kecamatan Bojosoang, Kabupaten Bandung, Rabu (11/12) kemarin. Dari lokasi, polisi menangkap tersangka berinisial SP dan inisial IV serta sejumlah barang bukti berupa bahan baku narkotika.

"Ada juga mesin produksi dan perlengkapan yang digunakan untuk produksi. Antara lain, yang pertama dua buah mesin mixer merek Spiral," ucap Asep.

Ketua Satgas P3GN Polri ini menjelaskan bahwa pemberantasan narkoba di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, komitmen ini sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto.

"Tindak lanjut arahan bapak presiden tersebut, bapak Kapolri membentuk satgas pemberantasan narkoba yang merupakan bentuk kolaborasi antara Kementerian lembaga memberantas narkoba di Indonesia. Bapak Kapolri juga menyampaikan komitmen yang sama kepada kami bahwa kita semua harus terus berperang dan menuntaskan penanganan masalah narkoba dari hulu hingga ke hilir," imbuhnya.

Simak selengkapnya di sini.

Presiden Prabowo Subianto menyebut pentingnya Program 3 Juta Rumah sebagai program yang langsung dirasakan manfaat oleh rakyat. Ia mengatakan masyarakat termasuk yang berpenghasilan rendah membutuhkan rumah.

Hal tersebut diungkapkan Presiden di hadapan warga Muhammadiyah dalam acara pembukaan Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112 di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/12/2024).

"Rakyat miskin, rakyat yang masih muda butuh rumah yang terjangkau, tidak usah diseminarkan berapa jumlah rumah dan tipe berapa, dia (rakyat) butuh segera. Berdiri minimal tiga juta rumah," kata Prabowo dalam keterangannya.

Prabowo menuturkan, pembangunan rumah untuk rakyat merupakan program kritis yang harus segera dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, pernyataan Prabowo menjadi 'cambuk' bagi Kementerian PKP untuk bekerja lebih keras, lebih terukur, dan lebih sistematis.

"Karena tujuan ini tidak bisa dilakukan tanpa orkestrasi besar dalam suatu negara untuk membuat semuanya terlibat," kata Fahri.

Ia melanjutkan, tujuan dasar Program Tiga Juta Rumah untuk memberantas kemiskinan, memperluas lapangan kerja, dan memperbaiki kehidupan rakyat. "Setelah rumahnya jadi dapat mengubah gaya hidup orang menjadi lebih bersih dan lebih ada tempat belajar," ujarnya.

Wamen Fahri menambahkan, penyediaan rumah untuk rakyat juga mendukung pemberantasan stunting/gangguan pertumbuhan pada anak. "Karena rumah yang dibangun dilengkapi sanitasi dan pengelolaan sampah sehingga tidak hanya rumahnya yang bersih juga lingkungannya," ungkapnya.

Prabowo Janji Akan Cari Solusi Terbaik Terkait Tapera

Prabowo Janji Akan Cari Solusi Terbaik Terkait Tapera

Gerakan 'one day one fish' atau 1 hari 1 ikan bagi keluarga Indonesia yang di gagas PKS setidaknya memberikan kontribusi penting untuk mencegah stunting sekaligus memberantas kemiskinan ekstrim di wilayah pesisir

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Riyono mengusulkan gerakan "one day one fisih" atau satu hari satu ikan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis untuk mengatasi stunting sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.

"Gerakan 'one day one fish' atau 1 hari 1 ikan bagi keluarga Indonesia yang di gagas PKS setidaknya memberikan kontribusi penting untuk mencegah stunting sekaligus memberantas kemiskinan ekstrim di wilayah pesisir,” kata Riyono dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia lalu menjelaskan, ikan sebagai sumber protein itu berpotensi besar mampu memberikan daya kejut bagi pengentasan bayi stunting.

"Ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein tinggi dan memiliki kandungan asam lemak, Omega 3, Omega 6 dan Omega 9 sangat relevan sebagai salah satu sumber gizi untuk mendukung program pencegahan dan penanganan stunting,” kata Riyono.

Saat ini, ujar dia melanjutkan, angka konsumsi ikan nasional berupa ikan utuh segar pada tahun 2021 mencapai 55 kilogram per kapita. Adapun target angka konsumsi ikan tahun 2024 sekitar 62,5 kilogram per kapita. Menurut Riyono, percepatan konsumsi ikan bagi ibu hamil dan masyarakat pada umumnya harus terus dipacu.

Riyono memandang penurunan angka stunting 7 persen dalam 1 tahun harus didorong dengan peningkatan konsumsi ikan yang mencapai minimal 5–8 kilogram per bulan atau minimal 60 kilogram per tahun. Bahkan, kata dia menambahkan, konsumsi ikan itu bisa dorong 100–120 kilogram per tahun, seperti Jepang, atau minimal 80 kilogram per tahun seperti Malaysia.

“Jika ini bisa dilakukan, stunting bisa cepat turun. Ikan yang baik untuk dikonsumsi anak seperti ikan kembung, salmon, nila, tuna, cakalang, gabus, lele,” kata Riyono menambahkan.

Lalu terkait dengan peningkatan perekonomian, Riyono mengatakan gerakan satu hari satu ikan akan memberikan potensi ekonomi kurang lebih hampir 13–20 juta ton ikan yang akan terbeli.

"Masyarakat Indonesia jumlahnya 260 juta. Kalau dikalikan dengan tingkat konsumsi ikan per tahun yang sekitar 53 kg per orang, maka kita membutuhkan sekitar 13 juta ton. Ada potensi ekonomi 13 juta dikali 5.000, yakni 780 miliar per tahun, itu baru satu jenis ikan. Jelas program ini akan memberikan dampak ekonomi yang baik untuk wilayah pesisir," kata Riyono menjelaskan.

“Dua alasan tadi sudah cukup untuk mendorong nelayan dan bangsa Indonesia melahirkan generasi cerdas, mencegah stunting. Ayo, kita dorong 'one day one fish' menuju Indonesia Emas 2045," ucapnya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

PDI Perjuangan buka suara terkait sayembara tangkap buronan kasus suap pengganti antarawartu (PAW), Harun Masiku, yang dibuka Maruarar Sirait dengan hadiah Rp 8 M. PDIP menganggap aksi Maruarar tersebut hanya cari perhatian (caper).

Hal itu diungkap juru bicara PDIP, Chico Hakim, Ia menilai sebagai Menteri, Maruarar harusnya fokus bekerja di Kementerian yang dipimpinnya.

"Sebenarnya kalau saya pribadi dan kami-kami di PDIP sebenarnya nggak ingin merespons itu ya. Karena apa? Karena kan tujuannya Caper (cari perhatian), nah kalau direspons artinya dapat dia perhatiannya," kata Chico di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Senin (2/12/2024).

Chico mengatakan Ara mestinya fokus menangani Kementerian Perumahan apalagi ada proyek strategis nasional di PIK yang harus mendapat perhatian.

"Tujuannya hanya cari perhatian gitu ya. Karena sebagai menteri seharusnya juga nggak menyibukkan dirinya dengan hal-hal seperti itu, ya kan," ujar Chico.

Ia menyinggung banyak warga yang rumah dan tanahnya digusur untuk proyek strategis nasional di PIK. Sehingga harusnya Ara lebih fokus memperhatikan persoalan tersebut ketimbang penangkapan Harun Masiku.

"Harusnya sibuknya bagaimana perumahan rakyat miskin khususnya ya kan, rakyat-rakyat datang ada di rumahnya atau tanahnya digusur di proyek strategis nasional di PIK misalnya. Itu kan sebenarnya yang menjadi perhatian dia (Ara) bukan Harun Masiku," tambahnya.

PDIP sendiri, kata Chico, tetap bersikap mendukung memberantas korupsi di Indonesia. Ia menegaskan PDIP tak pernah menghalang-halangi pengusutan dan penangkapan kasus Harun Masiku.

"Statement dari PDIP adalah meminta juga aparat kepolisian dan KPK untuk menemukan Harun Masik. Sebenarnya sama, sama-sama ingin tuntas ya kan. Nggak ada dari PDIP juga menghalang-menghalangi itu. Dan itu ada rekam jejak dalam rekam digitalnya jadi nggak ada masalah," ungkap Chico.

Chico lalu menyinggung soal anggaran Rp 40 T lebih yang diajukan Ara ke Kementerian Keuangan untuk Kementerian Perumahan.

"Dia (Maruarar) baru ajuin anggaran 40 sekian Triliun ke Bu Sri Mulyani itu aja dulu. Coba ya apakah itu bisa dia dapatkan dan apabila dia dapat itu bisa menjadi menteri yang maksimal bekerja untuk rakyat. Itu saja," imbuhnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait membuka sayembara bagi siapa saja yang bisa menanggap Harus Masiku dengan imbalan senilai Rp 8 miliar. Sayembara itu beredar viral di media sosial X.

Dalam video yang beredar, Awalnya Maruarar Sirait menanti buku berjudul 'Politik Itu Suci' yang sempat dijanjikan akan diberikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kemudian Ara mengungkit soal kasus di Indonesia yang melibatkan orang-orang besar dan menyebut kasus Harun Masiku.

"Saya juga memang melihat ya itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan libatkan orang-orang besar di republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap?" ucap Maruarar.

Setelah itu, dia pun menyebut akan memberikan uang Rp 8 miliar bagi siapa pun yang bisa menangkap Harun Masiku. Ia mengaku heran Harun Masiku belum juga ditangkap.

"Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa tangkap Harun Masiku Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya. Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," ujar dia.

"Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus? Gitu ya, Mas Hasto. Politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup," sambungnya.

Video: Kata PDIP soal Maruarar Adakan Sayembara Tangkap Harun Masiku

Video: Kata PDIP soal Maruarar Adakan Sayembara Tangkap Harun Masiku

Alexander Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan sayembara bernilai Rp8 miliar untuk siapa saja yang bisa menangkap buronan Harun Masiku adalah partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Menurut dia peran masyarakat sangat penting bagi pemberantasan korupsi dan dia mengapresiasi segala bentuk partisipasi.

"KPK kan tetap mencari HM, hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat. Kalau ada masyarakat yang mau membantu kan baik," kata Alex di Jakarta, Jumat (29/11), diberitakan Antara.

Sayembara Rp8 miliar itu sebelumnya diungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam cuplikan itu Maruarar mengatakan bonus uang bagi yang bisa menangkap Harun Masiku itu berasal dari kantong pribadinya.

"Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku Rp8 miliar uang pribadi saya, ya supaya semangat, supaya tidak ada lagi yang kebal hukum," kata Maruarar di video itu.

Harun Masiku, yang selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK, sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Pemerintah sedang mengupayakan lahan gratis dan murah dengan tanah sitaan untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan para pengembang.

Ketua Panitia Acara Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) Muhamad Syawali Pratna mempertanyakan sumber dana untuk membiayai pembangunan rumah. Menurutnya, tanah sitaan tidak mudah diajukan ke bank untuk memperoleh pembiayaan bangun rumah.

"Bank juga pasti ada ketentuan dan syaratnya. Kemudian setelah itu uangnya dari mana nih bangun (rumah). Kemudian, di mana saja kalau menyebutkan tanahnya dari sitaan, kemudian uangnya bisa dari pejabat yang menyumbang, itu masih mengambang," ujar pria yang juga Ketua Umum Asprumnas itu dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah pun mengungkapkan hal senada mengenai tanah sitaan tidak mudah digarap jadi perumahan MBR. Mengingat, pengembang membutuhkan modal kerja yang diperoleh dari bank dengan tanah berkepemilikan jelas.

Ia justru menilai tanah sitaan dan tanah negara lebih cocok untuk program pemerintah seperti membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Rusun tersebut bisa dibangun di atas tanah milik negara dan pasar.

"Kalau untuk jual beli, saya pikir siapa yang berkeinginan beli kalau tanahnya masih atas nama negara, balik namanya seperti apa. Terus untuk pembiayaan seperti apa," ucapnya.

Meski demikian, Junaidi menegaskan kumpulan asosiasi pengembang di GASPERR mendukung program 3 juta rumah. Sebagaimana perkumpulan ini didirikan untuk menyatukan pendapat agar dapat membantu menyediakan perumahan MBR. Ia juga mengingatkan akad terkait potensi persoalan hukum dalam kepemilikan lahan.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku sedang meminta tanah sitaan atau lahan gratis dan murah ke berbagai lembaga pemerintah dan pengusaha swasta. Ia menilai hal tersebut dapat bisa jadi upaya efisiensi anggaran kementerian yang terbatas.

"Konsep saya supaya efisiensi adalah bagaimana (memanfaatkan tanah) yang sudah disita di Kejaksaan (Agung), di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar Ara di Auditorian PJ Diskusi Program 3 Juta Rumah di Auditorium PUPR beberapa waktu lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Maruarar Sirait Usul Tanah Sitaan Korupsi Dibangun Perumahan Rakyat

Video Maruarar Sirait Usul Tanah Sitaan Korupsi Dibangun Perumahan Rakyat

Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah, menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (5/11). Mereka mendiskusikan mengenai tanah sitaan atau rampasan dari koruptor untuk digunakan sebagai perumahan rakyat.

"Supaya tanah-tanah dari koruptor bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah, dan kami merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa," ujar Maruarar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/11).

Maruarar menyatakan sistem dan sumber daya manusia (SDM) mengenai itu sedang dibuat. Ia memandang penting ketersediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan warga.

"Sistemnya juga akan dibuat, orangnya juga dibuat, dan kemudian akan ada tindak lanjut lagi dan saya rasa ini adalah pertemuan yang sangat produktif," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan lembaganya mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto yang akan dijalankan oleh Kementerian PKP. KPK akan menginventarisasi aset kasus korupsi yang dapat dimanfaatkan.

"Jadi, aset tanah dan bangunan kami akan inventarisisasi dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata dia.

Sebelumnya, permintaan serupa juga sudah dilayangkan Maruarar kepada Kejaksaan Agung.