DPRD menyoroti sejumlah persoalan di Kota Bandung yang harus segera dibenahi. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang 2026 da Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Asep menyebut kemiskinan di Kota Bandung masih jadi masalah yang harus mendapat perhatian serius. Menurut data, kata Asep, tingkat kemiskinan di Kota Bandung pada tahun 2023 ada di angka 3,96 persen dan yang menunjukkan di antara kritis dan sejahtera.

"Artinya masih ada 102,8 ribu jiwa yang masih dikategorikan miskin di Kota Bandung, dengan tingkat garis kemiskinan sebesar Rp591.124 per kapita per bulan pada tahun 2023," kata Asep dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).

Asep menuturkan, dengan kondisi itu, kemiskinan di Kota Bandung dikategorikan masuk dalam kategori kemiskinan multidimensi yang dipengaruhi banyak faktor. Kemiskinan menurutnya juga terlihat dari kawasan permukiman kumuh.

Di Kota Bandung, Asep menyebut, terdapat 8 kawasan kumuh dengan wilayah terpadat berada di Bojongloa Kaler dengan tingkat kepadatan penduduk 40.050 jiwa per kilometer persegi. Kondisi itulah yang dijadikan salah satu acuan untuk menyusun RPJMD 2025-2029.

"Penurunan kemiskinan tidak hanya berpusat pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga pembangunan mentalitas manusianya. Sehingga program pengentasan kemiskinan masuk ke dinas strategis seperti Dinas Pendidikan, UMKM, DSDABM, Tenaga Kerja, Pariwisata, dan dinas lainnya yang dinilai penting dalam pengentasan kemiskinan," tuturnya.

Kemudian pada aspek pemukiman, Asep mengungkapkan, anggaran untuk mengatasi kawasan kumuh perlu dievaluasi karena yang diperlukan tidak hanya pembangunan infrastruktur saja, tapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

"Maka saya mendorong untuk mengentaskan kemiskinan tidaklah menjadi beban dari Dinas Sosial saja, namun juga dititipkan di dinas lain seperti DSDABM, Dinas Koperasi, Dinas Ketenagakerjaan, dan dinas yang terkait langsung dengan pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Di sisi lain, Asep mengatakan, dari hasil beberapa kajian menunjukkan, kemiskinan di Kota Bandung tidak ada hubungan dengan aspek layanan kesehatan. Oleh karena itu, secara umum layanan kesehatan untuk masyarakat miskin dianggap cukup baik.

Namun, yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Bandung menurut Asep adalah akses layanan pendidikan. Dia menekankan harus dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana layanan pendidikan dasar terhadap masyarakat miskin di Kota Bandung.

"Berikutnya kaitan dengan peningkatan masyarakat miskin juga perlu diperhatikan agar kualitas SDM terus ditingkatkan dan dinas terkait harus memasukan program tersebut. Kajian untuk pembangunan pemukiman vertikal, sudah masuk ke Bapetlitbang untuk segera bisa diekspose," katanya.

"Tinggal quality improvement dengan membangun Pusdiklat bagi pendidikan tenaga pendidik (tendik) harus segera dirancang agar kualitas guru meningkat dan berkesinambungan menyiapkan guru-guru baru yang lebih muda dan fresh," tutup Asep.

Jakarta (ANTARA/JACX) – Beredar unggahan di sosial media TikTok yang menyebut Presiden Prabowo akan membatalkan program makan bergizi gratis (MBG) dan akan mengantinya dengan pendidikan gratis yang berlaku seumur hidup.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Prabowo Akhirnya Batalkan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) Jadi Pendidikan Gratis Sampai Seumur Hidup.

Saya mimpikah? Pantas anak saya belum dapat Makanan di sekolah

Prabowo batalkan program Makan Gratis Bergizi

Waduh programnya kook nggak jakan lagi? Ada apa pa PRESIDEN apakah tidak sesuai harapan dan kenyataan di Lapangan.. oke pak #viral #indonesia”

Namun, benarkah Prabowo batalkan MBG dan menggantinya dengan program pendidikan gratis?

Penjelasan:

Menurut penelusuran ANTARA dengan mesin pencari Google, tidak ditemukan berita resmi tentang Prabowo membatalkan MBG dan menggantinya dengan pendiidkan gratis seumur hidup. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam program MBG.

“Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” kata Presiden Prabowo usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Baca selengkapnya di sini.

Sementara itu juga, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan sebanyak 71 dapur makan bergizi di bawah naungan TNI AD masih berjalan sebagaimana mestinya, meskipun ada kasus polemik pendanaan yang menyebabkan dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, berhenti beroperasi.

“Dengan dinamika yang ada itu tidak berdampak atau tidak terjadi pada dapur makan bergizi yang ada di area atau lahan TNI AD, jumlahnya 71, sampai dengan sekarang semuanya beroperasi,” jelasnya pada Jakarta, Rabu (16/4/2025). Baca selengkapnya di sini.

Klaim : Prabowo batalkan Program MBG dan menggantinya dengan program Pendidikan Gratis

Rating : Hoaks

Cek fakta: Hoaks! Prabowo akan hapus jabatan kepala desa

Cek fakta: Hoaks! Presiden Prabowo akan bubarkan TNI/Polri

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) mendukung program pemajuan budaya hingga pembangunan perumahan yang diinisiasi pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Formas, Yohanes Handojo Budhisedjati dalam acara Lebaran bersama Formas di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa Formas memiliki berbagai program yang akan diluncurkan pada tahun 2025 untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pendidikan, hingga pembangunan perumahan.

"Kita akan meluncurkan beberapa program, pertama program kebudayaan. Kami mengimbau agar pemerintah betul-betul memperhatikan budaya, utamanya pelestarian tradisi Nusantara. Hari ini kami meluncurkan Gerakan Masyarakat Peduli Tradisi Nusantara (Gempita), untuk itu kami ingin pemerintah mendukung kami, bukan dalam bentuk uang, melainkan kami ingin didukung keberadaan kami ini didorong, dimotivasi, dibina," katanya.

Ia menambahkan Formas juga akan meluncurkan Program Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Rakyat atau Gempar, yang merupakan bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang mengutamakan program-program pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan mendirikan sekolah rakyat.

"Kami berdiri di sisi pendidikan vokasi, pendidikan informal, yang kami percaya juga mendukung peningkatan kecerdasan bangsa," ucapnya.

Sedangkan dukungan untuk program perumahan yang dilakukan Formas, yakni melalui Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) yang akan mendukung program tiga juta rumah per tahun.

"Agar publik tahu bahwa Formas peduli dan mendukung program pemerintah, maka kami juga punya program perumahan lewat organisasi masyarakat (ormas) yang kita sebut Asprumnas. Itu akan membangun dan kita serempak dari 70 ormas yang ada, berjanji, ayo kita sama-sama mendukung pemerintah menggalakkan tiga juta rumah per tahun ini," paparnya.

Yohanes mengemukakan keberadaan Formas menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk saling bersatu dan menguatkan di tengah kondisi ekonomi dunia yang sedang mengalami ketidakpastian.

"Ini benar-benar menjadi tanda bahwa kami ada bersama rakyat sebagai teman-teman kami. Ayo kita bersama-sama membangun bangsa ini, jangan sampai bangsa ini terpecah. Keadaan situasi ekonomi dunia yang memburuk, harus membuat kita menjadi lebih kuat," tuturnya.

Formas menyelenggarakan acara halal bihalal yang bertajuk "Silaturahim tanpa batas, bersatu dalam keberagaman" sebagai salah satu upaya untuk mengajak seluruh ormas, utamanya dari kalangan pebisnis untuk bersama-sama mendukung program-program pemerintah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mendorong akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Salah satunya dengan memanfaatkan aset milik Pemerintah Provinsi Jateng untuk digunakan sebagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Luthfi mengatakan dirinya sudah menginstruksikan kepada Tim Percepatan Program MBG Jawa Tengah untuk memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai dapur SPPG. Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng serta 1 aset milik BUMD. Jumlah tersebut terdiri dari 12 bangunan dan 7 bidang tanah.

Selain itu, terdapat 34 SMK di Jateng yang memiliki catering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM. Sejauh ini, sudah ada 7 satuan pendidikan yang masuk daftar usulan dapur SPPG.

Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyukseskan program MBG. Termasuk dengan TNI dan Polri yang juga memiliki dapur SPPG.

"Langkah ke depan kita bentuk tim MBG, tingkat kabupaten kita bentuk. Kemudian kita rapatkan dengan seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).

Dalam rapat koordinasi di kantornya, Luthfi menjelaskan langkah lain yang ditempuh Pemprov Jateng yaitu menggandeng pihak swasta, dalam hal ini adalah pengusaha jasa boga. Terkait ini dia sudah menyiapkan memorandum of understanding (MoU) dengan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI).

"Kita sudah rapat dengan beliau (Ketum DPP APJI) dan seluruh jajarannya terkait program pemerintah yaitu MBG. Di mana mereka akan kita ikut sertakan dalam rangka menyukseskan program makan bergizi gratis," kata Luthfi.

Luthfi menjelaskan Tim Percepatan Program MBG yang ia bentuk diketuai oleh Wakil Gubernur Taj Yasin dan sekretarisnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng, Sujarwanto. Tim ini bertugas untuk mengkonsolidasikan seluruh upaya percepatan MBG di Jawa Tengah, termasuk koordinasi dengan tim tingkat kabupaten/kota.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Presiden Prabowo Subianto mengklaim makan bergizi gratis sebagai salah satu program terbesar dunia. Pasalnya, menurut Prabowo, target program makan bergizi gratis menyasar 82,9 juta penerima.

Mereka yang menerima makan bergizi gratis adalah:

(1) Peserta Didik atau Pelajar dari PAUD hingga SMA, Negeri dan Swasta.
(2) Balita atau anak usia di bawah lima tahun.
(3) Ibu hamil.
(4) Ibu menyusui.

"Kita ingin lebih cepat, tapi ya kita harus bertahap, kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik karena ini uang rakyat harus dikelola dengan baik. Insya Allah rencana kita akhir tahun ini semua anak-anak Indonesia dan semua ibu hamil akan mendapat makan tiap hari, ini nanti jumlahnya 82,9 juta penerima manfaat," ujar Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (28/3/2025).

Prabowo juga membandingkan program makan bergizi gratis andalannya dengan program serupa di Brasil. Menurut Prabowo Brasil mulai program makan bergizi gratis untuk anak tahun 2011.

Cuma, kata Prabowo, butuh waktu 11 tahun untuk menyasar semua anak di Brasil menerima makan bergizi gratis, dengan jumlah penerima sekitar 26 juta anak.

"Kita mulai Januari 2025, berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh Tanah Air dengan Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote," janji Prabowo.

Program makan bergizi gratis (MBG) telah berlangsung sejak 6 Januari 2025. Sederet evaluasi terus dilakukan, termasuk pemenuhan standar gizi yang seimbang untuk penerima MBG. Namun bagaimana dengan dampaknya?

Secara umum, belum banyak yang bisa dianalisis dari program MBG yang belum genap berjalan 100 hari di Indonesia. Meski begitu, manfaat program serupa bisa dilihat di negara-negara lain, yang telah lebih dulu memiliki program makan bergizi.

Menurut laporan terbaru dari badan PBB untuk Pendidikan, Sains dan Kebudayaan (UNESCO) bertajuk "Education and nutrition: learn eat well" pada 2025, pendidikan dan gizi telah dianalisis sebagai bentuk dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Laporan mengungkapkan, bahwa transformasi sistem pangan yang bisa mengatasi tantangan industri dan mendorong pertanian berkelanjutan memerlukan keterampilan tingkat lanjut yang diperoleh melalui pendidikan tinggi, pelatihan petani yang efektif, dan keahlian profesional yang terampil.

Pada saat yang sama, ketahanan pangan dan perbaikan gizi akan memperkuat pencapaian pendidikan.

Dampak Program Makan Bergizi di Berbagai Negara

Dalam laporan UNESCO yang dirilis Rabu (26/3/2025) ini, merilis hasil evaluasi program makan bergizi di sekolah yang telah berjalan di beberapa negara di dunia, yang mengambil data dari tahun 2017 hingga 2024. Berikut beberapa hasil evaluasi dampak makan bergizi di sekolah dari berbagai negara.

1. Meningkatkan Kehadiran di Sekolah dan Hasil Belajar

Laporan UNESCO menunjukkan, bahwa akses universal terhadap makanan bergizi di sekolah meningkatkan kehadiran di sekolah dan hasil belajar.

"Diperkirakan bahwa USD100 yang dibelanjakan untuk makanan sekolah per anak di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah akan meningkatkan ukuran sekolah yang disesuaikan dengan kualitas hingga setengah tahun dan prestasi matematika dan membaca hingga 0,20 standar deviasi," tulis laporan tersebut, dikutip Rabu (26/3/2025).

Tinjauan Sistematis Cochrane terhadap 38 penelitian di 25 negara menyimpulkan bahwa makanan bergizi di sekolah untuk anak-anak miskin di negara-negara berpendapatan rendah meningkatkan angka partisipasi sekolah sekitar 3% dan nilai prestasi matematika sebesar 14%. Namun hanya mempunyai pengaruh kecil atau bahkan tidak sama sekali terhadap nilai prestasi membaca.

Makan bergizi di sekolah terbukti lebih baik dibandingkan dengan intervensi lain dalam hal peningkatan hasil pendidikan. Sebuah tinjauan sistematis menemukan bahwa program pemberian makanan di sekolah dasar merupakan salah satu dari sedikit intervensi pendidikan untuk meningkatkan partisipasi dan pembelajaran, terutama di daerah dengan kerawanan pangan tinggi dan akses rendah ke sekolah.

2. Mengurangi Dampak Malnutrisi dan Meningkatkan Kelulusan

Program yang ditargetkan ternyata dapat mengurangi dampak malnutrisi. Di India, evaluasi dalam 'Skema Perkembangan Anak Terpadu' menunjukkan bahwa 20 tahun setelah menerima suplemen protein-energi yang seimbang, anak-anak di desa yang ditargetkan memiliki kemungkinan 9% lebih besar untuk menyelesaikan sekolah menengah dibandingkan anak-anak di desa. Selain itu, juga 11% lebih besar kemungkinannya untuk menyelesaikan universitas.

Hal yang serupa juga terjadi di Jamaika pada 1980-an. Program makan bergizi menunjukkan keterampilan kognitif yang lebih tinggi pada usia 7 dan 11 tahun, seperti prestasi membaca, perhatian, perilaku dan harga diri yang lebih tinggi pada usia 17 tahun.

Program Alive and Thrive di Bangladesh, yang menjangkau 8,5 juta ibu, telah meningkatkan praktik pemberian makan. Di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, anak-anak dari ibu yang memiliki setidaknya pendidikan menengah memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mengalami stunting, berat badan kurang, dan kurus dibandingkan anak-anak dari ibu yang berpendidikan rendah.

3. Mengubah Kebiasaan Makan dan Gaya Hidup

Analisis di Ethiopia, India, Peru dan Vietnam menemukan bahwa anak-anak yang pulih dari stunting pada usia 8 tahun telah secara signifikan menguasai matematika, pemahaman membaca dan kosa kata dibandingkan dengan mereka yang terus-menerus mengalami stunting.

Terdapat korelasi negatif antara kerawanan pangan dan kinerja matematika menurut data OECD tahun 2023. Dalam hal ini, skor membaca lebih rendah sepertiga standar deviasi pada mereka yang selalu lapar dan seperlima pada mereka yang sering lapar dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah lapar.

Makanan bergizi di sekolah telah menjadi bukti dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi di awal kehidupan dan memberikan beberapa efek positif pada perkembangan dan kesejahteraan anak dan remaja.

Diperkirakan bahwa menyediakan makanan sekolah yang sehat untuk setiap anak pada 2030 akan membantu mengangkat 120 juta dari mereka keluar dari kekurangan gizi. Selain itu, juga bisa meningkatkan kesehatan pola makan pada masa dewasa dan bahkan mengurangi kematian akibat penyakit tidak menular hingga 3 juta di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Kekurangan di Tiap Negara dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi

Menurut laporan, negara-negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah menunjukkan adanya kekurangan pendanaan dari sumber daya dalam negeri. Kondisi ini menjadi masalah besar, yang membebani masyarakat yang sudah terbebani dengan biaya makanan sekolah dan kontribusi dalam bentuk barang.

Analisis terhadap kebijakan makanan sekolah di 51 negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah menunjukkan bahwa, meskipun beberapa negara sudah memiliki kerangka kebijakan nasional yang sudah lama ada, negara-negara tersebut cenderung lemah dalam rancangan program, implementasi, dan kecukupan keuangan.

Di Republik Afrika Tengah, program makanan sekolah yang dikembangkan secara nasional bertujuan untuk menyediakan makanan sekolah yang aman dan bergizi, sehingga meningkatkan cakupan dari 150.000 siswa pada 2023 menjadi 400.000 pada 2027.

Namun, evaluasi program pada tahun 2018-2022 menemukan bahwa dampaknya terhambat oleh terbatasnya pendanaan.

Di India, program makanan sekolah (PM-POSHAN, yang sebelumnya dikenal sebagai Skema Makan Tengah Hari) dinasionalisasi setelah adanya perintah penting dari Mahkamah Agung pada 2001. Evaluasi terhadap skema ini menyoroti dampak positif partisipasi sekolah terhadap anak perempuan dan kelompok kurang beruntung lainnya.

Sebagian besar anggarannya berasal dari pajak pendidikan sebesar 2% yang dibayarkan masyarakat untuk pendidikan dasar. Namun, penyaluran dana dari pemerintah federal ke negara bagian sering kali sangat lambat.

Bagaimana dengan Program di Indonesia?

Berdasarkan data UNESCO 2025, program penyaluran makanan bergizi dianalisis pada ibu hamil. Studi terhadap 194 ibu hamil di Indonesia pada 2019 menemukan bahwa mereka yang menerima pendidikan nutrisi interaktif dan kesehatan reproduksi dalam kelompok kecil mencatat peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan, sikap, dan praktik.

Sebuah tinjauan sistematis terhadap pendidikan gizi mengenai suplementasi zat besi dan asam folat selama kehamilan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menemukan bahwa mereka yang menerima pendidikan gizi selama kehamilan memiliki kemungkinan 2,8 kali lebih besar untuk mengonsumsi suplemen tersebut.

Untuk pengaruh gaya hidup, studi tentang kampanye media sosial yang mempromosikan pola makan sehat kepada remaja perempuan di perkotaan Indonesia menemukan bahwa kampanye tersebut meningkatkan kesadaran akan pola makan sehat. Meski begitu, tetap saja mereka menghadapi hambatan dalam mengubah kebiasaan seperti persepsi rasa, terbatasnya pilihan bahan-bahan yang sehat namun terjangkau, dan faktor terkait keluarga.

Sementara untuk pemberian makanan di sekolah dari pemerintah yang melibatkan ahli gizi, sudah dilakukan di beberapa negara sejak 2017. Di Indonesia, pada 2017-2018, program ini melibatkan 2 ahli gizi per kabupaten/kota, sehingga totalnya mencapai 128 ahli gizi (GCNF, 2019).

Namun, untuk kebijakan secara nasional dalam bentuk makan bergizi gratis, baru dimulai pada Januari 2025. Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamen Dikti Saintek) Prof Stella Christie PhD juga meminta bahwa dampak makan bergizi dari berbagai negara perlu dianalisis untuk Indonesia.

Menurutnya, perlu diinformasikan, misalnya, apakah prestasi akademik para siswa yang mendapat makan gratis meningkat atau tidak.

"Dibandingkan (antara) yang mendapat makan gratis dan tidak mendapatkan makan gratis, apakah ada perbedaan? Ternyata ada perbedaan dalam sisi prestasi akademik, prestasi sekolah. Jadi yang mendapat makan gratis, prestasi akademiknya meningkat," ucap Stella pada Jumat (25/10/2024) lalu.

Data-data mengenai makan bergizi di seluruh dunia, lanjutnya, penting untuk mencapai tujuan MBG di Indonesia. Tujuan tersebut antara lain mencukupi kebutuhan gizi siswa, meningkatkan prestasi akademik, dan meningkatkan kesehatan.

Sementara itu, data yang dilaporkan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden, per 10 Februari 2025, di beberapa wilayah, MBG membawa dampak positif bagi siswa. Salah satunya membantu siswa untuk dapat menabung.

Di SMA Negeri 10 Surabaya, siswa kelas 11 A, Faruq, menyampaikan bahwa program ini sangat membantu, terutama bagi siswa yang uang sakunya terbatas.

"Itu dulu waktu kelas 10, kalau lihat teman-teman saya, itu uang jajan 10 ribu buat makan pagi aja, siang enggak makan. Nah dengan adanya makan siang gratis ini, Alhamdulillah bisa makan siang, terus bisa lebih berhemat," katanya, dikutip dari stunting.go.id.

Video: Makan Bergizi Gratis Masuk Kategori Riset yang Didanai Kemendiktisaintek

Video: Makan Bergizi Gratis Masuk Kategori Riset yang Didanai Kemendiktisaintek

Wakapolda Bali Brigjen Komang Sandi Arsana dan Ketua Bhayangkari Didit Daniel Adityajaya mengecek dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Plawa, Denpasar. Inspeksi mendadak (sidak) tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyediakan menu makanan untuk siswa di Pulau Dewata.

"Kami melakukan pengecekan kesiapan dapur makan gratis Polri yang disediakan untuk mendukung makan siswa di Bali," kata Sandi, Rabu (26/3/2025).

Sandi menjelaskan dirinya mengecek beberapa hal dalam kegiatan itu. Mulai dari kebersihan, keselamatan pekerja, hingga peralatan memasak. Ia juga ingin memastikan kandungan gizi dalam menu makanan memadai untuk para siswa.

Ia berharap pemberian makan bergizi itu membantu para siswa agar lebih fokus saat belajar di sekolah. Menurutnya, program andalan Presiden Prabowo Subianto itu dapat dirasakan manfaatnya oleh siswa kurang mampu secara ekonomi.

"Pemberian makan gratis ini sangat penting sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan di Bali. Terutama bagi siswa yang kurang mampu agar mereka dapat fokus pada pelajaran tanpa terbebani masalah kebutuhan makan sehari-hari," kata Sandi.

Sementara itu, Didit Daniel mengatakan kandungan gizi di dalam makanan untuk siswa sudah mencukupi. Dengan kandungan gizi yang memadai, dia berujar, Makan Bergizi Gratis itu diharapkan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

"Semua pihak yang terlibat berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin banyak siswa yang merasakan manfaatnya," ujar Didit.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Pemerintah melalui lima kementerian-lembaga termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) wujudkan Program Rumah untuk Guru Indonesia. Program ini dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sekaligus serah terima kunci rumah bersubsidi.

Program Rumah untuk Guru Indonesia menjadi salah satu komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Nantinya rumah-rumah subsidi ini akan dibangun serentak di 8 provinsi Indonesia.

Provinsi tersebut dari Aceh, Medan, Bogor, Bengkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura. Mendikdasmen Abdul Mu'ti memberikan apresiasi kepada mitra kerjanya dalam program ini yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Karena program ini bisa direalisasi dalam waktu dekat dan cepat. Sebagai kunci dalam membangun sumber daya manusia Indonesia dan sesuai Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto, guru memang patut diperhatikan kesejahteraannya.

Dengan begitu ia berharap, program rumah subsidi bisa bermanfaat bagi para guru yang diiringi dengan memberikan layanan pendidikan lebih baik.

"Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik," kata Mu'ti dikutip dari rilis yang diterima detikEdu ditulis Rabu (26/3/2025).

20 Ribu Unit Rumah Subsidi Siap Dihuni Guru

Tidak sendiri, Kemendikdasmen dibantu empat kementerian-lembaga lain dalam program ini. Mereka adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik.

Menteri PKP, Maruarar Sirait membeberkan ada 20 ribu unit rumah yang siap dihuni oleh para guru. Namun, baru 250 unit rumah yang diserahkan kuncinya secara simbolis.

Penyediaan 20 ribu unit rumah subsidi ini dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kendati demikian, tujuan utamanya agar lokasi tempat tinggal guru tak jauh dari tempat mengajar atau sekolah.

Sehingga ke depannya, guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya tanpa harus menempuh jarak jauh.

"Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik," ujar menteri yang disapa Ara ini.

Keinginan agar guru bisa lebih berkonsentrasi mengajar karena telah punya rumah yang layak huni juga disampaikan Direktur Utama BTN, Nixon L P Napitupulu. Menurutnya program ini akan paling disukai masyarakat karena menjadi bagian dalam proses mengentaskan kemiskinan.

Untuk menetapkan siapa penerima bantuan program, pemerintah mengandalkan data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut bangga bisa ikut berperan dalam pembangunan bangsa.

Ia percaya data yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan yang lebih efektif. Termasuk dalam program Rumah untuk Guru Indonesia dan Penghargaan bagi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.

"Kami percaya bahwa data yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Termasuk dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi para guru sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif," ucapnya.

Video JPPI Ingatkan Prabowo Tak Salah Alamat soal Kebijakan Kesejahteraan Guru

Video JPPI Ingatkan Prabowo Tak Salah Alamat soal Kebijakan Kesejahteraan Guru

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait dukungan pembangunan infrastruktur pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kementerian PU bersama sejumlah BUMN Karya juga meneken Perjanjian Kerja Sama untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 m² yang mencakup bangunan dapur 300 m² dan lahan parkir kendaraan. Untuk ukuran dan desain dapur, akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Lokasi Dapur MBG

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kesepakatan ini merupakan komitmen penuh untuk turut menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Pihaknya menyadari bahwa dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program.

Dody menjabarkan, pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

"Fasilitas pendukung yang akan dibangun, antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL)," ujar Dody, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono menjelaskan, saat ini tercatat ada 51 lahan milik Kementerian PU yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra. Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG.

"Dari 9 lokasi tersebut kami memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini yaitu Kebumen Jawa Tengah, Kota Banjar Jawa Barat, Kota Jambi. Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG," terang Triono.

Dibangun Pakai Dana CSR

Triono mengatakan, seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) oleh tiga BUMN Karya yaitu dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP). Pembangunannya membutuhkan anggaran Rp 13,5 miliar.

"Untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan sekitar Rp 4,5 miliar, yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi," ujarnya.

Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Triono mengatakan, rencananya pembangunan dapur SPPG selama kurang lebih empat bulan.

"Sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini," kata dia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menambahkan, pengembangan pembangunan infrastruktur dan SPPG perlu lebih cepat karena itu menjadi faktor yang krusial untuk percepatan pemenuhan gizi penerimaan manfaat secara nasional. Pihaknya juga menargetkan bisa mengembangkan hingga sebnayak 1.542 SPPG yang akan dibangun oleh APBN.

"Kami sering mendapatkan masukan kritikan dari semua pihak kenapa badan kita tidak mendahulukan daerah-daerah terpencil terluar dan tertinggal (3T). Memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. APBN-nya sekarang sudah siap, kami akan membangun 1.542 SPPG yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu," ujar Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa infrastruktur menjadi kunci sukses pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pemerataan penerima manfaat.

"Kunci sukses yang paling krusial adalah infrastruktur dengan infrastruktur ini kami mengembangkan jejaring kerja sama, bermitra dengan seluruh instansi yang ada, kementerian lain, lembaga termasuk di antaranya Polri," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Pejaten Jakarta Selatan, Senin.

Dadan mengatakan selain infrastruktur, dua kunci sukses lainnya dalam MBG, yakni anggaran yang telah disiapkan dan sumber daya manusia (SDM) terlatih.

"SDM sudah kami didik dan sedang kami tambahkan untuk lengkap dan baru akan selesai Juli," ujarnya.

Kemudian, dia juga mengatakan ada empat standar dalam pelaksanaan MBG, yakni pemenuhan kebutuhan kalori, komposisi gizi, aspek higienis dan keamanan pangan. Empat hal itu sudah lengkap dimiliki SPPG Polri.

Diharapkan langkah serius ini mendukung optimisnya percepatan target MBG dengan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada September 2025.

"Semoga langkah kerjasama ini bisa terus berjalan dan cepat sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat dikerjakan sesuai dengan target dari Pak Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti berharap SPPG Polri mampu menjadi upaya bersama untuk membangun generasi yang sehat dan kuat.

"Yang sudah menerima Makan Bergizi Gratis ini, jangan lupa untuk tetap rajin belajar, tetap semangat, kalian adalah harapan Indonesia di masa yang akan datang," ujar Mu'ti.

Dia berharap SPPG Polri turut menjadi bagian dari sinergi untuk membangun dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

BGN menyatakan Polri sudah merencanakan akan membangun 542 SPPG yang diharapkan terus berkembang.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Terdapat sejumlah berita humaniora yang menarik selama pekan ini, dan bisa dibaca kembali sebagai rangkuman atas peristiwa yang terjadi selama pekan ini.

Berita diawali dengan serba-serbi pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) hingga upaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berjalan lancar hingga ke pelosok.

1. Mendikdasmen siap transfer langsung TPG ke rekening guru pada Maret

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya siap menyalurkan TPG ke rekening masing-masing guru pada Maret 2025.

"Transfer langsung di Maret ini merupakan hadiah untuk para guru agar dapat merayakan Idul Fitri dengan gembira dan agar mereka dapat lebih sejahtera serta bekerja lebih baik dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa," kata Mendikdasmen Mu'ti.

2. Kemenag pastikan anggaran TPG madrasah cair sebelum Lebaran

Kementerian Agama memastikan anggaran TPG bagi guru madrasah periode Januari-Februari 2025 akan cair sebelum Lebaran.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Suyitno menyampaikan bahwa proses pencairan tengah dipersiapkan. Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat sejak 17 Maret 2025, sehingga dana TPG tersebut diharapkan telah masuk ke rekening guru madrasah pekan depan.

3. Perpusnas utamakan penyediaan koleksi digital di tengah efisiensi

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tetap mengutamakan penyediaan layanan koleksi terbaik kepada pemustaka melalui bahan bacaan digital di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyatakan bahwa Perpusnas sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk membina kecakapan literasi masyarakat dan kemampuan menyaring informasi sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

4. BGN: Butuh dapur satelit untuk pelaksanaan Program MBG di daerah 3T

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dibutuhkan dapur satelit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau, agar pelaksanaan Program MBG di daerah 3T bisa tetap berjalan.

"Untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di Desa Koa, ini akan melayani beberapa sekolah di desa-desa di kecamatan ini. Kalau yang desanya di seberang sungai bisa dibuatkan dapur satelit," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribu.

5. Harga sepiring kedaulatan untuk Makan Bergizi Gratis di Papua

Pube, siswa kelas 1 SD YPK Sion, Nabire, Papua Tengah, mengacungkan tangan dengan antusias, saat ditanya akan menjadi apa di masa depannya kelak.

"Jadi tentara," ujarnya.

Saat diminta berfoto, usai menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan siang itu, Pube tidak mau berpose dengan gaya biasa di depan kamera. Telunjuk dan kelingking tangan kirinya maju ke depan perut, melambangkan gestur khas para penggemar musik metal. Tengil, namun berani.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program sarapan gratis yang dicanangkannya batal dilaksanakan. Keputusan itu disampaikan setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Pertemuan antara Pramono dan Dadan digelar secara tertutup di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/3/2025) sore. Dia mengatakan program sarapan bergizi gratis akan diubah.

"Kami telah berdiskusi dan mengambil kesimpulan yang sama untuk perbaikan bersama, terutama tentunya sebagai Gubernur Jakarta bagi warga yang ada di Jakarta. Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan diubah programnya," kata Pramono usai pertemuan.

Politikus PDIP itu mengatakan Pemrov DKI akan mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat. Dia mengatakan Pemprov DKI akan memberi tambahan anggaran untuk program makan bergizi gratis di Jakarta.

"Jadi kami tegaskan program makan bergizi gratis sepenuhnya diadakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Jakarta men-support untuk itu supaya berjalan dengan baik dan sebagian anggrannya menjadi lebih banyak," jelas Pramono.

Dia mengatakan Pemprov DKI akan fokus melakukan perbaikan kualitas kantin di sekolah yang ada di Jakarta. Selain itu, anggaran yang awalnya ditujukan untuk program sarapan gratis akan dialihkan untuk penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Tadi saya sudah laporkan juga kepada Kepala Badan Gizi, KJP yang dulu belum terselesaikan, dalam bulan ini akan kami selesaikan. Karena apa, anggaran yang rencananya sebagian untuk sarapan pagi gratis kami akan alihkan untuk memperbesar kapasitas KJP yang menjadi masalah serius di Jakarta saat ini," terangnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pihaknya menargetkan mendirikan 791 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta. Saat ini baru ada 33 SPPG di Jakarta.

"Akan tambah sembilan di tanggal 17 Maret menjadi 42. Jadi masih banyak yang harus diselenggarakan dan alhamdulillah percepatan ini akan bisa dilakukan dengan kontribusi dari pemerintah Provinsi Jakarta. Tadi Pak Gubernur dengan jajarannya sudah memutuskan akan merenovasi kantin-kantin sekolah yang akan menjadi bagian dari program makan bergizi," ujarnya.

Dadan juga menyebut ide Pramono untuk sarapan gratis tetap dilakukan melalui lewat program makan bergizi gratis bersama pemerintah pusat. Dia mengatakan pelajar PAUD dan SD mendapat makan bergizi gratis pada pagi hari alias untuk sarapan.

"Saya sampaikan juga bahwa janji beliau untuk memberi makan pagi tetap akan di laksanakan karena anak PAUD, sama SD tetap akan makan pagi. Jadi kita bersinergi satu sama lain dan saya dapat penjelasan bahwa beliau punya cita-cita yang lebih besar yaitu menambah KJP, menambah beasiswa dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini