Ratusan siswa yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas diduga keracunan saat menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan (Sumsel), sudah kembali ke sekolah. Guru pun diminta untuk mengecek makanan siswa agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Namun, Dinas Pendidikan Sumsel belum mengetahui penyebab ratusan siswa keracunan usai menyantap MBG tersebut.

"Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama, baik dalam pengolahan makanan, distribusinya dan proses-proses lainnya di SPPG. Kalau soal hasil laboratorium pengujian sampel seperti apa, kita tidak masuk ke wilayah itu. Kami hanya mendapat laporan jika ada siswa yang diduga keracunan usai MBG," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Awalluddin, Sabtu (17/5/2025).

Namun, dia memastikan seluruh siswa yang terdampak keracunan dan sempat dirawat di puskesmas dan rumah sakit seluruhnya sudah sehat. Mereka kini sudah melakukan aktivitas belajar seperti biasa.

"Sudah sehat seluruhnya dan mereka sudah kembali beraktivitas seperti biasa," ungkapnya.

Menurutnya, kasus keracunan siswa menjadi perhatian semua pihak. Pihaknya berharap proses memasak atau pengolahan makanan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan SOP.

"Kita harap SPPG masak tepat waktu, sehingga tidak mengganggu distribusi. Kalau telat masaknya akan mengganggu pengiriman ke sekolah, tapi kalau masak terlalu cepat bisa mengakibatkan basi," ungkapnya.

Menurutnya, antisipasi harus dilakukan di semua proses. Tak hanya menyangkut distribusi dan waktu memasak. Para guru diwanti-wanti untuk memeriksa makanan sebelum dikonsumsi siswa.

"Kita juga sampaikan kepada guru-guru untuk memeriksa kembali makanan yang diberikan kepada siswa. Jika ada yang tidak beres, seperti berbau, ada ulat, berubah warna dan sejenisnya supaya dihindari. Kita tak ingin ada kejadian berulang," katanya.

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Program Makan Bergizi (MBG) telah dimulai secara resmi sejak 6 Januari 2025. Pada awal Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa penerima manfaat program MBG telah mencapai 3 juta.

"Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang (yang keracunan)," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Senin (5/5/2025) lalu.

Namun, keberhasilan ini dibarengi dengan berbagai permasalahan, termasuk adanya siswa yang keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa persentase siswa yang keracunan hanya 0,005 persen, yang berarti keberhasilannya mencapai 99,99 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," ungkapnya.

Hanya beberapa hari setelah Prabowo menyampaikan bahwa siswa yang keracunan hanya 0,005 persen, ratusan siswa di Bogor menjadi korban keracunan makanan dari program MBG. Jumlah siswa yang dirawat inap, bahkan mencapai 30-an orang.

Lantas apa saja catatan program MBG selama kurang lebih empat bulan berjalan? berikut ini dirangkum dari arsip detikcom dan berbagai sumber lain.

Catatan Program Makan Bergizi Gratis

Siswa Terus Berjatuhan Jadi Korban Keracunan Program MBG

Kasus dugaan keracunan makanan telah terjadi hanya beberapa minggu setelah Program MBG diluncurkan. Pada 16 Januari 2025, beberapa siswa di SDN Dukuh 3 mengeluhkan mual dan sakit karena ada makanan yang bau.

Pada bulan-bulan selanjutnya, kasus keracunan juga terjadi mulai dari di SD di wilayah Takalar, Sulawesi Selatan hingga di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur serta di Kota Bandung. Terbaru, lebih dari 200 siswa di Bogor menjadi korban keracunan makanan dari program MBG, karena adanya makanan yang mengandung bakteri E.coli dan Salmonella.

Belum Kuatnya Sistem Keamanan Pangan Nasional

Dietisien dari Rumah Sakit Akademik (RSA) Universitas Gadjah Mada (UGM), Leiyla Elvizahro, S Gz, menduga bahwa keracunan massal dalam kasus MBG terkait dengan penanganan makanan yang buruk. Dalam hal ini, terutama pada aspek penyimpanan dan distribusi.

Menurutnya, makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higienitas yang ketat, termasuk kebersihan alat dan tenaga penyaji.

"Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis," ucapnya dalam laman resmi UGM, dikutip Rabu (14/5/2025).

Leiyla menekankan bahwa kasus keracunan MBG harus menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah dan pihak penyedia MBG.

"Pemerintah dan pihak penyedia MBG perlu membuat standar operasional yang jelas mengenai pengadaan makanan," imbuhnya.

Senada dengan pakar UGM, Pengamat Kesehatan Masyarakat dari Universitas Griffith Australia, dr Dicky Budiman mengatakan bahwa pemerintah perlu membangun sistem keamanan pangan nasional yang ketat.

Menurutnya, setiap dapur, vendor, dan penyedia makanan wajib menerapkan sistem internasional atau yang diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan.

"Hanya penyedia makanan yang telah bersertifikat resmi keamanan pangan yang dapat bergabung dalam program ini," ucapnya, seperti dilansir Indonesia.go.id.

Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tersebut menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan audit dan inspeksi rutin ke setiap penyedia makanan. Selain itu, juga perlu melakukan mempublikasikan laporan pelaksanaan MBG secara berkala, termasuk kasus-kasus yang telah menyebabkan siswa keracunan.

"Di samping itu, harus tersedia sistem pengaduan berbasis aplikasi, hotline, dan posko manual yang mudah diakses masyarakat," tambahnya.

Badan Gizi Nasional Menanggung Biaya Korban Keracunan MBG

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa pengobatan ratusan pelajar yang mengalami keracunan menu MBG, akan ditanggung pemerintah. Hal ini termasuk dalam penanganan medis dan biayanya.

"Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ucap Tigor dalam siaran pers, pada Selasa (13/5/2025).

Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab akan diberi teguran keras. Kemudian pihak SPPG juga akan diberi pelatihan terutama untuk bagian penjamah makanan. Tujuannya agar bisa mencegah kasus keracunan makanan.

Sebelumnya, upaya peningkatan kapasitas juga telah dilakukan terhadap sukarelawan penjamah makanan yang tersebar di 1.071 SPPG (per April 2025) di seluruh Indonesia. Pelatihan ini digelar agar penjamah makanan memahami standar operating procedure (SOP), etika, dan ilmu dasar keamanan pangan.

Materi pelatihan diisi oleh para pakar dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Mitra Program MBG Tak Dibayar hingga Hampir Rp 1 Miliar

Pada pertengahan April 2025, salah satu mitra MBG di Kalibata terpaksa berhenti beroperasi. Hal ini lantara mitra tersebut tidak dibayar oleh yayasan senilai hampir Rp 1 miliar.

Mitra MBG di Kalibata, sebelumnya menjalin kerja sama dengan SPPG Kalibata pada periode Februari-Maret 2025. Pihak mitra sudah memasak sekitar 65.025 porsi.

Akhirnya, mitra tersebut melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis 10 April.

Sampai 14 Mei 2025, kasus masih terus berjalan antara mitra MBG dengan yayasan yang bertanggung jawab tersebut.

Ingin Tambahan Dana untuk Program MBG

Di tengah banyaknya kasus keracunan dan perlunya evaluasi program, pihak Badan Gizi Nasional menyebut program MBG membutuhkan dana tambahan senilai Rp 50 triliun. BGN sendiri telah diberi anggaran sebanyak Rp 71 triliun.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/5/2025) lalu.

Menurutnya, untuk percepatan pelayanan MBG bagi 82,9 juta orang, BGN masih membutuhkan tambahan anggaran.

BGN Klaim Akan Membuka 90 Ribu Lapangan Pekerjaan

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akan terus ditambah oleh pemerintah. Jumlah disebut mencapai 30 ribu SPPG yang akan dibuka.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyebut, pembukaan SPPG akan merekrut kepala unit, ahli gizi, dan akuntan. Dengan tiga jabatan itu di 30 ribu SPPG, berarti ada 90 ribu lapangan pekerjaan.

Ia mengatakan bahwa pekerjaan itu dibuka untuk sarjana berusia 22-30 tahun. Hal ini termasuk sarjana yang baru lulus atau fresh graduate.

"Dia pasti didampingi ahli gizi, harus sarjana juga ya di usia kira-kira 22-30 lah yang kita cari. Jadi satu ahli gizi per satuan pelayanan, berarti 30 ribu ahli gizi nanti. Jadi 90 ribu lapangan pekerjaan bagi sarjana kita yang fresh graduated hari ini," ungkap Tigor dalam diskusi bertajuk 'Ada Apa Dengan Prabowo?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (10/5/2025) lalu.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga disebut akan membangun 1.000 SPPG di enam belas lokasi di Indonesia. Pihak Kadin telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin.

Nantinya, pihak Kadin juga akan menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Beberapa lokasi yang dijadikan pilot project SPPG Kadin antara lain di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, hingga Semarang.

Program MBG Berisiko Mengalami Pemborosan

Pada Maret 2025 lalu, ekonom FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S E, M Sc, M A, Ph D, menilai pembiayaan program MBG berpotensi akan terus membengkak. Hal ini akan berdampak pada pemangkasan anggaran di sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, karena sifatnya yang universal, program MBG bisa berisiko mengalami pemborosan biaya. Terlebih dengan kemunculan tantangan seperti kualitas makanan yang disediakan dapur umum hingga sistem standar gizi yang diterapkan.

"Untuk memastikan efektivitas anggaran adalah dengan melibatkan audit independen, dan masyarakat dalam pengawasan," ujarnya dalam laman resmi UGM.

Ia menyarankan, apabila terpaksa diperlukan adanya efisiensi anggaran pemerintah, maka pemangkasan dilakukan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pajak progresif untuk kelompok kaya, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak.

"Kita harapkan program ini tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tapi sungguh mampu menciptakan dampak nyata untuk banyak rakyat," imbuhnya.

Dia menilai, program MBG berpotensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. Hal ini sesuai dengan data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 yang mengungkapkan bahwa anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik.

Data lain yang dilaporkan Brookings Institution tahun 2021 juga menunjukkan bahwa program makan gratis berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Bupati Jember Muhammad Fawait meresmikan mulai beroperasinya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang. Dapur MBG ini dikelola pihak swasta dan akan menjangkau lebih dari 6.000 siswa. Mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA.

Owner Dapur MBG Ahmad Sudiono mengungkapkan ada dua dapur MBG yang dia kelola. Dapur 1 akan mulai beroperasi pada 19 Mei. Sedangkan dapur 2 akan menyusul. Dapur 1 dan 2 masing-masing melayani 3.652 dan 3.682 siswa penerima manfaat.

"Angka ini jauh di atas standar minimum 3.000 siswa per dapur," katanya, Selasa (13/5/2025).

Sementara untuk dapur yang diresmikan memiliki potensi peningkatan hingga 4.000 siswa seiring dengan perkembangan program.

"SOP-nya jelas, bahan makanan tidak boleh dibeli dengan harga melebihi pasar," ujarnya.

Selanjutnya kata dia, setiap dapur akan diawasi secara langsung oleh kepala dapur. Takaran makanan yang disajikan juga disesuaikan dengan setiap jenjang pendidikan, dengan memperhatikan kebutuhan gizi yang seimbang.

Kata Sudiono, bahan baku untuk MBG diperoleh langsung dari pelaku usaha kecil, bukan dari tengkulak.

"Juga didukung oleh administrasi yang rapi dan tenaga ahli gizi untuk memastikan pengelolaan yang terorganisir. Menu yang disajikan juga harus mencakup karbohidrat, protein dan serat agar gizinya seimbang," paparnya.

"Sayur kamu ambil dari petani, ayam dari peternak. Semuanya dipilih dengan seleksi ketat untuk memastikan keberlanjutan pasokan sekaligus mendukung perputaran ekonomi UMKM," tambahnya.

Distribusi makanan nantinya akan dilakukan secara bertahap. Pada pukul 08:30 WIB, makanan akan diberikan ke TK, pukul 09:30 WIB untuk siswa kelas 1-3 SD, lalu pada pukul 11:00 WIB untuk kelas 4 SD hingga SMA.

Dapur MBG pertama yang diselenggarakan oleh pihak swasta ini diresmikan secara langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait. Menurut Fawait, dapur tersebut membuktikan bahwa Jember siap bersinergi dalam menjalankan program pemerintah pusat.

"Dapur ini juga akan membuka lapangan pekerjaan, dan yang terpenting ialah memperbaiki gizi anak-anak Indonesia," ungkapnya.

Pria yang akrab siapa Gus Fawait itu menambahkan bahwa dapur itu akan memberikan efek ganda bagi ekonomi lokal. Yaitu dengan melibatkan para perajin tempe, tahu, peternak ayam dan pelaku UMKM lainnya.

"Ini merupakan bagian dari cita-cita besar bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dimana anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup. Ekonomi juga bergerak hingga ke pelosok desa," tandasnya.

Video Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

Video Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

36 pelajar tingkat SD dan SMP di Kota Bogor, mengalami gejala keracunan diduga usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan 12 di antaranya sampai dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan pihaknya mendapatkan laporan terkait hal tersebut. 12 pelajar yang dilarikan ke rumah sakit, 5 di antaranya masih menjalani perawatan.

"Dinas Kesehatan Kota Bogor menerima laporan adanya dugaan keracunan makanan yang diduga berasal dari konsumsi makanan MBG (Makan Bergizi Gratis) di lingkungan sekolah," ujarnya dikutip detikNews, Rabu (7/5/2025).

"Berdasarkan data sementara yang dihimpun, tercatat 36 orang yang mengalami keluhan, sebagian besar berupa diare ringan, dan gejala lainnya mual, muntah, dan demam," lanjut dia.

Sri Nowo menambahkan saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan rumah sakit di Bogor untuk menelusuri kemungkinan adanya pelajar diduga mengalami keracunan yang belum dilaporkan.

"Sedangkan untuk 24 orang yang tidak mendapatkan perawatan rumah sakit, telah diberikan obat sesuai gejala oleh dokter jaga Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah Bina Insani," imbuhnya.

"Hingga pukul 17.00 hari ini, belum ditemukan laporan adanya kasus dari sekolah lain. Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan pendataan tambahan terhadap kemungkinan pasien baru," tuturnya.

Video: MBG di Tasikmalaya Dihentikan Sementara Imbas Siswa Keracunan

Video: MBG di Tasikmalaya Dihentikan Sementara Imbas Siswa Keracunan

Sebanyak 36 siswa SD dan SMP di Tanah Sareal, Kota Bogor mengalami keracunan usai mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani Tanah Sareal. Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta Dinas Kesehatan menguji sampel sisa makanan hingga tempat makanan yang digunakan para pelajar.

"Saya menugaskan Kadinkes untuk melihat sample dari bahan bahan bakunya, kemudian juga sample sisa makanan dan juga muntahan. Tetapi juga kita kadang kadang harus juga memperhatikan kebersihan dari omprengnya (tempat makanan)," kata Dedie, Rabu (7/5/2025).

Dedie turut prihatin dengan peristiwa tersebut. Dia mengatakan, peristiwa tersebut sudah termasuk kejadian luar biasa (KLB).

"Yang pasti kami merasa prihatin dengan kejadian KLB, kejadian luar biasa. Keracunan yang menimpa anak anak siswa di lingkungan Tanahsareal, sumbernya dari SPPG Bina Insani yang tentunya kita harus lihat lebih mendalam," ujarnya.

Dia memastikan akan melakukan evaluasi agar peristiwa keracunan tersebut tidak terulang. Menurutnya, pelajar saat ini sangat antusias menerima prorgram MBG.

"Ini juga harus menjadi bahan evaluasi dan ke depan tidak boleh terjadi lagi. Karena kan anak-anak ini kan sudah merasa senang, gembira, sudah mendapat makan bergizi gratis. Tetapi juga kita harus dapat pastikan bahwa makanan yang mereka terima itu harus memenuhi syarat syarat, selain gizi juga kebersihan dan kesehatan," kata Dedie.

Sebelumnya, puluhan pelajar SD dan SMP di salah satu yayasan pendidikan di Tanah Sareal, Kota Bogor diduga mengalami keracunan makanan. Pelajar tersebut diduga keracunan usai mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis yang disajikan di sekolah.

Dari 36 pelajar yang diduga keracunan, sebanyak 12 orang sempat dilarikan ke rumah sakit. Lima orang di antaranya masih menjalani perawatan.

Simak Video: Ratusan Siswa Keracunan Setelah Menyantap MBG di Sumsel, 8 Masih Dirawat

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sebanyak 36 pelajar SD dan SMP di salah satu yayasan pendidikan di Tanahsareal, Kota Bogor, mengalami gejala keracunan. Pelajar tersebut diduga keracunan usai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan di sekolah.

"Dinas Kesehatan Kota Bogor menerima laporan adanya dugaan keracunan makanan yang diduga berasal dari konsumsi makanan MBG (Makan Bergizi Gratis, red) di lingkungan sekolah," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangan resminya, Rabu (7/5/2025).

Sri Nowo mengatakan, dari 36 pelajar yang diduga keracunan, sebanyak 12 orang sempat dilarikan ke rumah sakit. Lima orang di antaranya masih menjalani perawatan.

"Berdasarkan data sementara yang dihimpun, tercatat 36 orang yang mengalami keluhan, sebagian besar berupa diare ringan, dan gejala lainnya mual, muntah, dan demam," kata dia.

"Sedangkan untuk 24 orang yang tidak mendapatkan perawatan rumah sakit, telah diberikan obat sesuai gejala oleh dokter jaga Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah Bina Insani," imbuhnya.

Sri Nowo menambahkan saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan rumah sakit di Bogor untuk menelusuri kemungkinan adanya pelajar diduga mengalami keracunan yang belum dilaporkan.

"Hingga pukul 17.00 hari ini, belum ditemukan laporan adanya kasus dari sekolah lain. Dinas Kesehatan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan pendataan tambahan terhadap kemungkinan pasien baru," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Bali yang diluncurkan hari ini, Rabu (7/5/2025) menjadi SPPG pertama di Denpasar. SPPG ini memiliki kapasitas produksi sekitar 3.700 porsi per hari.

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan SPPG ini akan melayani produksi makan bergizi gratis (MBG) untuk jenjang TK sampai SMA di Denpasar. Pada hari pertama beroperasi, SPPG Polda Bali memproduksi 771 porsi untuk dibagikan ke sejumlah sekolah di Denpasar Timur. Menunya adalah nasi, ayam goreng, tempe, sayur, dan buah anggur.

"Kalau tadi saya melihat pemenuhan gizinya sudah cukup. Dari ayam, sayur, sambalnya, dan juga buahnya sudah cukup bergizi," ujar Boy saat dijumpai pada acara peluncuran SPPG Polda Bali di Jalan Plawa Nomor 20 Denpasar, Rabu.

Dia mengungkapkan setelah SPPG Polda Bali diresmikan, hingga kini telah ada empat dapur MBG di Bali. Sebelumnya, sudah ada di Jembrana, Tabanan, dan Karangasem. Boy mengatakan idealnya semua kabupaten harus memiliki SPPG atau dapur MBG.

"Tapi, kita harus paham juga bahwa ini tentu bertahap karena pemenuhan standar," kata Boy.

Dia juga menegaskan sudah ada langkah-langkah antisipasi untuk menjaga kualitas menu MBG untuk mencegah terjadinya keracunan seperti sejumlah kasus di beberapa daerah. Menurut Boy, ada tim kesehatan yang memeriksa menu MBG sebelum dibawa ke sekolah.

Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya berharap hadirnya SPPG ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah.

"(Sehingga) Ke depannya anak-anak bisa menjadi SDM yang berkualitas dan sehat," ujarnya.

Salah satu sekolah yang kebagian jatah MBG hari ini adalah SMPN 3 Denpasar. Wakil Kepala (Waka) Kesiswaan SMP N 3 Denpasar Made Kartika Sari menjelaskan makan bergizi gratis di sekolahnya hari ini menyasar 328 siswa SMP kelas IX.

"Respons siswa dan sekolah menyambut baik karena ini bermanfaat bagi siswa. Ketika siswa ditanya soal menu, ternyata menunya cocok. Dari orang tua pun responsnya baik," ungkapnya.

Salah seorang siswa SMPN 3 Denpasar, Ratih, mengaku senang bisa mendapatkan satu porsi menu MBG. Dia mengaku selama ini biasa membawa bekal ke sekolah.

"Senang apalagi rasanya enak. Lauknya juga ada ayam goreng, tempe, sayur dan buah anggur," ujar Ratih.

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kotagede, Yogyakarta, terhenti. Sekitar 2.500 hingga 3.00 siswa terdampak imbas terhentinya layanan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengatakan penghentian layanan MBG hanya terjadi di sekolah-sekolah yang berada dalam naungan SPPG Kecamatan Kotagede.

Namun, ia tidak menjelaskan secara pasti penyebab penghentian tersebut.

Budi memperkirakan ada sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa dari beberapa sekolah yang terdampak akibat terhentinya layanan MBG di wilayah tersebut.

Menurut dia, Pemkot Yogyakarta tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan MBG karena program itu sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional.

"Bukan kewenangannya (Pemkot Yogyakarta), kewenangan (program MBG ada di) Badan Gizi Nasional," ujar Budi dikutip Antara, Minggu (4/5).

Ia menambahkan, Pemkot hanya berperan dalam pendataan sasaran program, seperti sekolah mana saja yang menerima bantuan serta jumlah muridnya. Selebihnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kalau kami itu kan sebenarnya hanya banyak pada aspek data yang disampaikan, sekolah-sekolah mana yang akan menjadi sasaran, jumlah muridnya berapa. Kalau aspek yang lain kan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait terhentinya MBG tersebut.

"Saya akan berkomunikasi dalam waktu dekat ini, untuk bagaimana agar bisa tidak 'discontinue' (mandek), ya," ujar Hasto di Yogyakarta.

Ia menjelaskan, informasi mengenai terhentinya program MBG di Kotagede telah sampai kepadanya.

Persoalan teknis di lapangan, menurut dia, saat ini tengah dikaji oleh pemerintah pusat atau Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis program tersebut.

"Ya, kemarin saya mendengar itu. Dan saya kira hal-hal yang teknis, kemarin saya dengar sudah dikaji permasalahannya. MBG kan punya jalur vertikal di pusat, kemudian akhirnya nanti akan dikaji," katanya.

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat yang menyasar sejumlah sekolah, termasuk di Kota Yogyakarta. Di wilayah Kotagede, pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun, sejumlah sekolah di wilayah itu melaporkan distribusi makanan dari program tersebut terhenti sejak beberapa pekan terakhir.

Hasto memastikan selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ia juga telah meninjau langsung pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah penerima.

"Saya kemarin sudah mengunjungi beberapa titik dengan Pak Dandim," ujarnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal keracunan di sekolah di Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat, yang diduga akibat menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya tengah menyelidiki penyebab insiden tersebut.

"Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa," ujar Dadan dalam keterangan resmi, Jumat (2/5).

Salah satu kejadian terbaru terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPGG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5).

Dadan mengatakan hasil uji awal yang dilakukan tim ahli SPGG menunjukkan makanan dalam kondisi baik sebelum dikirim ke penerima.

"Kami memastikan seluruh proses baik pengolahan maupun distribusi, sesuai dengan standar operasional. Namun investigasi mendalam tetap diperlukan untuk memastikan titik kritis masalah," ujar Dadan.

Kejadian serupa juga terjadi di wilayah SPGG Bandung, tepatnya di Kecamatan Coblong.

Dadan mengatakan pihaknya juga telah telah menerjunkan tim investigasi gabungan dan tengah menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan mentah yang digunakan, yang diperkirakan akan tersedia dalam 10 hari ke depan.

BGN juga memastikan siswa yang terdampak mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

"Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu, kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab," tutur Dadan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti berencana menerapkan kebiasaan senam otak sebagai pendamping Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Mu'ti ingin siswa melakukan senam otak setelah menyantap MBG untuk menambah semangat anak-anak sebelum kembali belajar.

"Insyaallah mulai bulan Juli nanti, setelah mereka makan siang bergizi gratis, kami juga akan memberlakukan senam otak untuk anak-anak kita sehingga mereka belajar dengan gembira, mereka belajar dengan penuh semangat," kata Mu'ti saat menghadiri perayaan Hari Pendidikan Nasional di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jumat (2/5).

Mu'ti tidak menjelaskan dengan rinci bentuk senam otak yang akan dijalankan oleh siswa, atau durasi serta mekanismenya. 

Namun, merujuk pada situs disdakmen, senam otak melibatkan gerakan fisik sederhana yang merangsang mental dan membantu meningkatkan konsentrasi, memori, serta keterampilan belajar.

Beberapa contohnya adalah cross crawl (menyentuhkan siku kiri ke lutut kanan dan sebaliknya), brain buttons (pijatan lembut di area dekat tulang leher sambil menyentuh pusar dengan tangan lainnya), hingga lazy eights (menggambar angka delapan horizontal di udara dengan tangan atau mata).

Mu'ti mengatakan rencana ini terinspirasi dari gerakan Senam Anak Indonesia Hebat yang diluncurkan Kemendikdasmen empat bulan lalu.

Mereka mengajak anak-anak sekolah untuk memulai hari dengan senam. Setelah itu, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dan memulai proses belajar di kelas.

"Ini semua adalah untuk menanamkan kepada diri anak-anak kita rasa cinta kepada tanah air, jasmani, dan rohani yang sehat," ujarnya.

"Sejak (Senam Indonesia Hebat) kami luncurkan, sudah ditonton lebih dari 60 juta pemirsa. Dan sekarang sudah menjadi gerakan baru sehingga anak-anak belajar dengan gembira karena mereka memulainya dengan senam," ucap Mu'ti.

Dalam kesempatan itu, dia juga melapor ke Presiden Prabowo Subianto tentang respons positif siswa atas MBG. Menurutnya, anak-anak sekolah makin semangat belajar sejak mendapatkan makanan gratis dari pemerintah.

Sejumlah pelajar di Tasikmalaya, Jawa Barat, keracunan makanan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Kini terdata ada 400 pelajar yang keracunan.

Dilansir detikJabar, Jumat (2/5/2025), jumlah tersebut berdasarkan data yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya hingga hari ini. Pelajar yang terdampak merupakan siswa TK, SD, madrasah ibtidaiyah (MI) dan SMP.

Meski demikian, mayoritas siswa tidak mengalami gejala berat, sehingga tidak mendapatkan penanganan medis. Bahkan banyak siswa yang sudah beraktivitas sekolah lagi.

"Sementara kami mendapat informasi sekitar 400 orang. Itu memang kami sudah menurunkan tim ke lapangan dan meng-cross-check tentunya bersama dengan kecamatan yang sebenarnya terjadi itu apa. Jadi kami juga tengah memastikan angka pasti pelajar yang jadi korban ini," kata Kadisdikbud Kabupaten Tasikmalaya Dadan Wardana.

Kepastian penyebab keracunan masih dalam pemeriksaan. Sampel makanan dibawa untuk uji laboratorium.

Kepala Bidang Pengawasan Fasilitas, Layanan Kesehatan, dan Tempat Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Epi Edwar Lutpi, mengaku terus melakukan penyelidikan berkaitan keracunan ini. Selain penyelidikan epidemiologi, pihaknya mendatangi dapur pengolahan Makan Bergizi Gratis.

"Sedang dilakukan penyelidikan epidemiologi terkait dengan distribusi orang tempat terdampak. Di lain pihak kita sedang inspeksi sarana produksinya dalam hal ini dapurnya terutama dalam pemilihan bahan, cara pengolahan dan cara distribusi. Kita lakukan bareng dengan balai pengawas obat makanan Tasikmalaya," Kata Epi.

Simak selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

DPRD menyoroti sejumlah persoalan di Kota Bandung yang harus segera dibenahi. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang 2026 da Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Asep menyebut kemiskinan di Kota Bandung masih jadi masalah yang harus mendapat perhatian serius. Menurut data, kata Asep, tingkat kemiskinan di Kota Bandung pada tahun 2023 ada di angka 3,96 persen dan yang menunjukkan di antara kritis dan sejahtera.

"Artinya masih ada 102,8 ribu jiwa yang masih dikategorikan miskin di Kota Bandung, dengan tingkat garis kemiskinan sebesar Rp591.124 per kapita per bulan pada tahun 2023," kata Asep dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).

Asep menuturkan, dengan kondisi itu, kemiskinan di Kota Bandung dikategorikan masuk dalam kategori kemiskinan multidimensi yang dipengaruhi banyak faktor. Kemiskinan menurutnya juga terlihat dari kawasan permukiman kumuh.

Di Kota Bandung, Asep menyebut, terdapat 8 kawasan kumuh dengan wilayah terpadat berada di Bojongloa Kaler dengan tingkat kepadatan penduduk 40.050 jiwa per kilometer persegi. Kondisi itulah yang dijadikan salah satu acuan untuk menyusun RPJMD 2025-2029.

"Penurunan kemiskinan tidak hanya berpusat pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga pembangunan mentalitas manusianya. Sehingga program pengentasan kemiskinan masuk ke dinas strategis seperti Dinas Pendidikan, UMKM, DSDABM, Tenaga Kerja, Pariwisata, dan dinas lainnya yang dinilai penting dalam pengentasan kemiskinan," tuturnya.

Kemudian pada aspek pemukiman, Asep mengungkapkan, anggaran untuk mengatasi kawasan kumuh perlu dievaluasi karena yang diperlukan tidak hanya pembangunan infrastruktur saja, tapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

"Maka saya mendorong untuk mengentaskan kemiskinan tidaklah menjadi beban dari Dinas Sosial saja, namun juga dititipkan di dinas lain seperti DSDABM, Dinas Koperasi, Dinas Ketenagakerjaan, dan dinas yang terkait langsung dengan pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Di sisi lain, Asep mengatakan, dari hasil beberapa kajian menunjukkan, kemiskinan di Kota Bandung tidak ada hubungan dengan aspek layanan kesehatan. Oleh karena itu, secara umum layanan kesehatan untuk masyarakat miskin dianggap cukup baik.

Namun, yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Bandung menurut Asep adalah akses layanan pendidikan. Dia menekankan harus dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana layanan pendidikan dasar terhadap masyarakat miskin di Kota Bandung.

"Berikutnya kaitan dengan peningkatan masyarakat miskin juga perlu diperhatikan agar kualitas SDM terus ditingkatkan dan dinas terkait harus memasukan program tersebut. Kajian untuk pembangunan pemukiman vertikal, sudah masuk ke Bapetlitbang untuk segera bisa diekspose," katanya.

"Tinggal quality improvement dengan membangun Pusdiklat bagi pendidikan tenaga pendidik (tendik) harus segera dirancang agar kualitas guru meningkat dan berkesinambungan menyiapkan guru-guru baru yang lebih muda dan fresh," tutup Asep.