Jakarta -

Sejumlah pengembang perumahan mengeluhkan beberapa hal terkait pembangunan rumah subsidi kepada Komisi V DPR RI. Hal itu dilakukan saat mereka melakukan rapat dengar pendapat umum antara Komisi V dengan pengembang perumahan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali Pratna mengatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi ketika ingin membeli rumah subsidi adalah batas maksimal cicilan yang bisa dilakukan dari perbankan yaitu hanya 30% dari penghasilan. Hal ini cukup menyulitkan apabila penghasilan di suatu daerah rendah.

Ia mencontohkan, jika seseorang memiliki penghasilan Rp 6 juta per bulan, maka untuk mencicil rumah subsidi masih bisa dilakukan karena 30% dari Rp 6 juta adalah Rp 2 juta, sementara cicilan rumah subsidi minimal Rp 1,05 juta per bulan.

"Bagaimana dengan yang di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu UMR-nya Rp 2,4 juta. Sementara scoring yang ditetapkan oleh perbankan masih 30 persen, bahkan kita bersuara jadi 40 persen. Artinya, itu masih di angka Rp 800-900 ribu Pak. Sementara harga subsidi yang ditetapkan pemerintah itu minimal Rp 1,050,000. At least, ini tidak akan ketemu di Jawa Tengah untuk mencapai kebutuhan tersebut," katanya saat rapat dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Masalah selanjutnya yaitu masih ada daerah yang belum menjalankan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri. Salah satunya terkait pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Contoh, BPHTB yang gratis disampaikan Pak Menteri, ketiga menteri tersebut, ternyata di daerah Pak, kepala daerah itu tidak menjalankan. Saya tanya anggota saya kenapa? Ada saja alasannya kurang ini, kurang itu. Padahal semua syarat sudah ditetapkan Pak. Itu salah satu yang harus kita luruskan Pak," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhamad mengungkapkan masih ditemukan adanya pungutan liar (pungli) saat mengurus perizinan ke badan pertanahan nasional (BPN), padahal menurutnya sudah jelas-jelas ada tulisan 'dilarang memungut'. Hal ini dialaminya sendiri saat membangun perumahan subsidi di kawasan Serang, Banten dan Penajam, Kalimantan Timur.

"Wah itu luar biasa sekali. Pungutan yang merajalela di sana itu kalau kita buatkan jalan masuk, itu mewah pasti jalan yang masuk ke rumah subsidi," katanya.

Masalah lainnya yaitu terkait dengan SLIK OJK. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman online atau paylater dan kesulitan untuk mencicil rumah karena SLIK OJK-nya kurang baik.

"Maksud saya, apa salahnya sih? MBR yang, ya tentunya sekarang ini kan banyak pinjol ya Pak ya, Rp 1 juta, Rp 2 juta, Rp 500 (ribu) itu orang nggak bisa ambil rumah Pak. Kami mengusulkan, dari Apernas Jaya waktu itu di Komisi 5 tahun lalu kalau nggak salah ya, kami mengusulkan Rp 2 juta itu dihilangkan Pak," tuturnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdilah menuturkan, sebaiknya tidak 'menghukum' masyarakat yang memang meminjam uang melalui pinjaman online.

"Contoh yang tadi disebutkan teman-teman terkait pinjol yang hanya Rp 100 ribu tapi menghukum masa depannya Pak, tidak bisa mendapat fasilitas KPR, tidak bisa untuk berusaha mendapat fasilitas perbankan karena hanya Rp 100 ribu anak-anak sekarang paylater beli barang nunggak tapi hukumannya sampai ke masa depan Pak sulit dapat rumah," ujarnya.

Menurutnya, perlu ada gebrakan dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Hal itu supaya setiap masyarakat dapat membeli rumah subsidi dan juga mengejar target Program 3 Juta Rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

TANGERANG - PT Mentari Abadi Sentosa (PT MAS), pengembang perumahan The First Stone menawarkan rumah dengan konsep 3 lantai yang berada di cluster Emerald. Produk ini merupakan cluster ketiga yang dikembangkan The First Stone dengan jumlah rumah sebanyak 377 unit yang dikembangkan di atas lahan 4,5 hektare.

Direktur Utama PT MAS Indrawan Soemarko mengatakan, cluster Emerald dipasarkan sejak awal 2025 dengan konsep berbeda dari 2 cluster sebelumnya. ?New product, new concept yakni dengan memberikan konsep berbeda dengan desain bangunan dan layout yang compact dengan konsep 3 lantai,? katanya dalam siaran pers, Selasa (23/5/2025).

Indrawan menututkan, total cluster yang ada di The First Stone sebanyak 5 cluster. Saat ini di pasaran khususnya kawasan Tangerang Raya telah menjadi magnet properti, sehingga permintaan pasar perumahan cukup tinggi dan terus bertumbuh jumlahnya.

Menariknya, produk yang dikembangkan saat ini banyak yang menawarkan konsep rumah 2 lantai yang menawarkan konsep berbeda-beda. Ada kebutuhan pasar yang terus bertambah yaitu butuh ruang yang lebih, untuk itu cluster Emerald dikembangkan dengan konsep 3 lantai. ?Pengembangan rumah dengan konsep 3 lantai ini karena harga tanah terus naik dan kebutuhannya tinggi karena faktor lokasi yang strategis,? ujarnya.

Direktur Marketing PT MAS Chandra Mulianto menegaskan lokasi The First Stone berada di Jalan Diklat Pemda Kelapa Dua dan sangat strategis karena berbatasan dengan kawasan Gading Serpong, Lippo Karawaci dan juga dekat dengan BSD City. ?Selain itu dekat dengan 3 pintu tol yaitu pintu tol karawaci, Gading Serpong dan pintu tol Legok,? terangnya.

Dengan luas 30 hektare dikembangkan dengan memadukan perumahan dan area komersial untuk memenuhi kebutuhan penghuninya. Selain memadukan hunian dan area komersil The First Stone menggabungkan keunggulan konsep green living yaitu tersedianya ruang terbuka hijau (RTH), desain rumah modern dan efisiensi terkait layout ruang.

Tawarkan Uang Muka 0%
Bukan hanya desain dan estetika rumah yang jadi keunggulan unit rumah di Emerald, tetapi juga aspek fungsionalnya. Seperti ventilasi dan pencahayaan ruangan yang maksimal dan perawatan rumah yang mudah. Untuk memberikan pilihan pada konsumen, cluster Emerald menawarkan tiga tipe rumah sesuai kebutuhan konsumen.

Chandra menjelaskan, selain rumah konsep 3 lantai, kita juga menawarkan tipe 2 lantai untuk ukuran terkecil dengan jumlah terbatas. ?Tipe yang ada untuk 3 lantai adalah Peony dengan luas tanah 60, bangunan 86 (Rp 1,4 miliar). Kemudian tipe Orchid dengan luas tanah 72, bangunan 123 (Rp 1,8 miliar) dan tipe terkecil dengan konsep 2 lantai harganya Rp 900 jutaan dengan luas tanah 50, bangunan 55,? jelasnya.

Chandra menegaskan, pembelian unit rumah di cluster Emerald ini tak perlu uang muka atau DP 0%, cukup dengan booking fee. PT MAS sengaja memberikan kemudahan ini untuk memudahkan konsumen memiliki rumah.

Di mana setiap unit rumah mendapatkan fasilitas smart doorlock, solar heater, AC dan lainnya. Dan untuk pemanfaatan air bersih The First Stone telah mengoperasikan WTP atau Water Treatment Plant, sebuah instalasi atau sistem yang digunakan untuk mengolah air menjadi air bersih yang layak dikonsumsi.

Proyek The First Stone tidak hanya menawarkan hunian dengan kenyamanan, tetapi juga lingkungan yang mengutamakan keberlanjutan dan kemudahan sebagai tempat tinggal. Seperti fasilitas yang ada saat ini sudah ada club house, lapangan basket, jogging track, danau buatan, mini market, cafe and resto dan area F&B (food and beverage).

Fasilitas-fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan warga The First Stione yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 500 KK (kepala keluarga) yang terangkum di cluster Agate dan Diamond. ?Nantinya kita akan terus menambah fasilitas bagi warga The First Stone, seperti sarana olahraga hingga area lifestyle dan entertaintment. Karena berada di kawasan premium atau jalan utama tentunya fasilitas-fasilitas ini nantinya bisa dimanfaatkan warga sekitar The First Stone,? jelasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengatakan, skema pinjaman online (pinjol) menjadi momok dalam mewujudkan program 3 juta rumah Prabowo - Gibran.

Sebab menurutnya, jika masyarakat yang punya tunggakan pinjol sekecil apapun akan menjadi catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan praktis tidak bisa untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah.

Junaidi Abdillah menyayangkan jika riwayat kredit Pinjol tergabung dalam catatan SLIK OJK. Sebab, pinjamannya rerata relatif kecil, tapi punya dampak besar terhadap akses kepemilikan rumah masyarakat khususnya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

), saya pikir perlu jalan keluar. Karena sekian juta orang tidak bisa mengambil rumah salah satunya permasalahan pinjol," kata Junaidi Abdillah.

Menurutnya, pemerintah perlu membedakan SLIK Pinjol dengan kredit lainnya. Sebab, tunggakan besar di pinjaman online sendiri kadang berkaitan dengan tingkat bunga pinjaman yang ditetapkan oleh masing-masing platform.

"Pinjol kan pinjamannya kecil, tetapi masa depan dia sudah tidak bisa mengambil rumah dan kredit lainnya," kata Junaidi Abdillah.

"Karena kalau ada tunggakan di pinjol itu pasti di tolak (KPR), kan kasihan. Misalnya, seperti saya contoh, pernah macet di pinjol Rp20 ribu, tapi perusahaan pinjol tidak ada lagi, orang tidak bisa melunasi, tetapi tetap dia tercatat punya kolektivitas jelek," tambahnya.

Sehingga menurut Junaidi Abdillah, pinjol ini akan menjadi hambatan untuk menekan angka backlog perumahan yang saat ini sudah tembus sekitar 15 juta. Program 3 juta yang diproyeksikan bakal banyak proyek perumahan baru akan sulit terserap pasar meski punya harga murah karena terganjal SLIK OJK.

"Kan kasian masyarakat kecil akhirnya. Intinya untuk rumah khususnya KPR Subsidi, terkait SLIK Pinjol ini harus ada perlakuan khusus," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mendapatkan keluhan dari pengembangan terkait permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang dinilai menghambat masyarakat mendapatkan KPR Perumahan .

"Kami mengajak pengembang dan perbankan untuk berdiskusi langsung dengan OJK terkait SLIK ini. Sebab masih banyak pengembang yang menyampaikan bahwa ada masyarakat yang ingin memiliki rumah namun terganjal SLIK," ujar Menteri PKP dalam keterangan resmi, Jumat (25/4/2025).

Guna mencari solusi bersama atas permasalahan tersebut, Menteri PKP mengajak para Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan seperti REI, APERSI, Himperra, Apernas, Apernas Jaya, Asprumnas dan Pengembang Indonesia dan perwakilan Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, BTN dan Bank BJB untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

Pertemuan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas masukan para pengembang yang mengalami masalah ketika banyak konsumen yang harusnya bisa memiliki rumah dengan KPR bersubsidi namun terganjal SLIK OJK.

"Kementerian PKP sebagai fasilitator tentunya harus bisa mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mencari atas masalah ini. Apalagi saat ini pemerintah ingin kemudahan akses masyarakat untuk memiliki rumah," katanya.

SLIK OJK merupakan sistem yang dikelola oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang menyimpan informasi mengenai riwayat kredit debitur di berbagai lembaga keuangan. Sistem ini berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi keuangan, termasuk penyediaan informasi debitur (iDeb).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan, OJK telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Direksi Bank Umum dengan Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap program pemerintah dalam pengadaan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan kualitas pelaporan SLIK.

"SLIK pada dasarnya menjadi masalah bagi masyarakat yang ingin KPR. Kami juga menjalin kerjasama dengan perbankan agar terus mensukseskan Program 3 Juta Rumah," pungkasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Nantinya akan ada diskusi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, dan pengembang terkait lokasi hunian.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perum Perumnas yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN Bapak Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," terangnya.

Lebih lanjut, Ara menuturkan pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Terlebih lagi sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk asisten rumah tangga.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Selain membangun hunian di lahan BUMN, Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang berada di tempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Nantinya akan ada diskusi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, dan pengembang terkait lokasi hunian.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi. Lokasi yang dimaksud termasuk lahan milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukannya.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perum Perumnas yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN Bapak Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," terangnya.

Lebih lanjut, Ara menuturkan pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Terlebih lagi sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk asisten rumah tangga.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Selain membangun hunian di lahan BUMN, Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang berada di tempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Pemerintah telah membuat kebijakan untuk membebaskan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, sejumlah asosiasi pengembang perumahan masih mengalami kendala di lapangan terkait implementasi kebijakan tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Selasa (22/4) dan sepakat untuk mengecek langsung sejumlah daerah terkait pembebasan BPHTB dan retribusi PBG untuk MBR yang masih belum berjalan dengan baik di lapangan.

"Hari ini saya bersama Mendagri telah bertemu dengan asosiasi pengembang yang menyampaikan data bahwa masih ada pemerintah daerah (pemda) yang belum melaksanakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG, serta percepatan proses penerbitan PBG bagi MBR," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Ia bertemu sejumlah asosiasi pengembang perumahan seperti Apersi, REI, Himperra, Pengembang Indonesia, Asprumnas Jaya, dan Apernas Jaya di Wisma Mandiri 2 Kebon Sirih, Jakarta.

Pada pertemuan itu, sejumlah perwakilan asosiasi pengembang menyampaikan data terkait pemerintah daerah yang sudah dan belum melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penghapusan biaya BPHTB dan PBG bagi MBR yang membeli atau membangun rumah. Kebijakan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 25 November 2024 lalu.

Sejumlah daerah yang akan dikunjungi oleh Ara dan Tito pada pertengahan bulan Mei 2025 mendatang antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

"Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Mendagri selama ini terhadap Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat. Tentunya data dari asosiasi pengembang ini perlu di crosscheck dan diklarifikasi langsung ke daerah karena SKB 3 Menteri ini sudah ditandatangani dan harus dilaksanakan di lapangan," ucapnya.

Sebagai informasi, dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk segera menetapkan peraturan kepala daerah untuk membebaskan BPHTB mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG, dan menghapuskan retribusi PBG bagi MBR.

"Ini merupakan bentuk kemudahan pelayanan publik yang diberikan secara gratis dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin mengurus BPHTB. Selain itu saya juga mengajak masyarakat yang belum memiliki PBG atau yang dulu biasa disebut IMB (izin mendirikan bangunan) untuk segera mengurus karena sekarang sangat mudah dan cepat," katanya.

Di sisi lain, Tito mengaku siap menindaklanjuti adanya data dari pengembang terkait pemerintah daerah yang belum melaksanakan kebijakan SKB 3 Menteri tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PKP dan mengecek langsung data dari asosiasi pengembang. Sudah ada SKB 3 Menteri dan itu harus segera dijalankan ke daerah," tutur Tito.

Berdasarkan data dari perwakilan asosiasi pengembang REI Maria, dari sejumlah kabupaten/ kota yang ada di Indonesia baru ada sekitar 130 pemerintah daerah yang sudah menjalankan kebijakan SKB 3 Menteri. Beberapa pemerintah daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut di Jawa Tengah antara lain di Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Purbalingga, Grobogan, Rembang, dan Jepara.

Sementara itu, daerah yang sudah menjalankan kebijakan SKB 3 Menteri di Jateng secara efektif antara lain Kendal dan Kota Semarang. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan di Demak, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.

Kemudian, wilayah Jawa Timur yang sudah menjalankan kebijakan tersebut ada di Jember, Malang, Kediri, Tulungagung, Banyuwangi, dan Madiun. Daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut ada di Trenggalek, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Situbondo.

"Ada juga pemerintah yang surat kemudahan pengurusan BPHTB sudah ditandatangani wali kota dan bupati namun belum dilaksanakan oleh Dispenda. Ada juga pemda yang menyatakan edaran dari kementerian belum turun ke daerah," imbuhnya.

Ketua Umum Apernas Jaya Andre Bangsawan menyampaikan terima kasih atas dukungan Menteri PKP dan Mendagri terhadap masukan dari pengembang.

"Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah dan mendampingi saat kunjungan kerja menteri ke daerah untuk mengecek pengurusan BPHTB dan PBG di daerah," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terima laporan dari konsumen Meikarta yang menuntut ganti rugi berupa refund atau pengembalian uang atau pemberian unit atas transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya.

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menjembatani antara pengaduan yang masuk dari konsumen dengan pihak pengembang. Menurutnya, pihaknya pengembang siap untuk memenuhi tuntutan dari konsumen, baik berupa refund maupun penggantian unit.

"Pertemuan hari ini kita lakukan verifikasi dan validasi berkas dari pihak konsumen, kami dibantu dari Lippo untuk validasi data konsumen untuk nantinya ditindaklanjuti," ujarnya di Kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Sari menjelaskan, Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan proses verifikasi dan validasi data konsumen Meikarta akan rampung 4 bulan ke depan, sekitar bulan Agustus - September 2025. Setelah proses verifikasi data konsumen selesai, barulah pihak pengembang akan memberikan uang refund atau pemberian unit baru.

"Kami disini ada concern yang kuat dari Pak Menteri. Targetnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, insyaallah kami kasih jangka waktu sekitar 4 bulan dari pihak Lippo," sambungnya.



Sari menambahkan, hingga saat ini setidaknya ada 26 konsumen Meikarta yang ditangani dari pengaduan yang masuk ke layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP). Hingga saat ini pihaknya masih terus membuka aduan, jika memang ada konsumen lain yang merasa dirugikan terkait transaksi dengan pengembang Meikarta.

"Saat ini kurang lebih ada 26 konsumen. Kita akan tampung semua, baik dari konsumen paguyuban maupun (aduan) individu," tambahnya.

Perwakilan pihak PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), Handri dalam keterangannya menyatakan ingin melakukan verifikasi data konsumen yang ada, sebelum pihaknya memberikan respon atas segala tuntutan dari konsumen.

"Kami selaku manajemen dari Meikarta hadir dalam kesempatan ini untuk menerima dokumen dari bapak/ibu yang akan kami bawa ke manajemen untuk validasi detail dan untuk menghindari adanya kesalahan verifikasi," katanya.

Jakarta -

Pemerintah khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjalankan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga saat ini skema Program 3 Juta Rumah disebut masih belum jelas.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono menyebutkan dalam Program 3 Juta Rumah, pengembang belum punya peran yang jelas. Pembangunan 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di kawasan pesisir, dan 1 juta di pedesaan disebut masih belum jelas cara mewujudkannya.

Kian hari kita semakin dibuat bingung. Lalu kami mau diajak ke mana? Apa kami bantu FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) atau di sisi yang lain?" kata Ari dalam rapat dengar pendapat umum bersama Badan Aliansi Masyarakat (BAM) DPR, Rabu (19/3/2025).

Selain mengenai Program 3 Juta Rumah, pengembang juga mempertanyakan pernyataan Menteri PKP Maruarar Sirait yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi bisnis. Salah satu contohnya adalah mencanangkan penurunan harga rumah subsidi di tengah meningkatnya harga bahan baku dan harga tanah.

Menurut Ari, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah rumah yang layak huni dan mampu dibeli, bukan hanya sekadar murah.

"Kita sudah kasih masukan tetapi tidak didengar. Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat (juga) ke Presiden, menterinya bisa menerima (masukan)," ucap Ari.

Ada pula soal keputusan Kementerian PKP yang akan melakukan audit perusahaan pengembang. Ari menilai hal tersebut tidak relevan karena pembangunan rumah subsidi dilakukan menggunakan belanja modal perusahaan atau capex, bukan anggaran negara.

Sering disebutnya 'pengembang nakal' juga menjadi kontraproduktif dan rawan dimanfaatkan oleh oknum aparat penegak hukum (APH) yang tidak bertanggung jawab. Ia mencontohkan, pihaknya menerima laporan beberapa rekan pengembang dipanggil polisi dan diminta soal perizinan hingga bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah.

"Sangat sulit menerima (tudingan) itu. Kenapa pengembang rumah subsidi sampai disuruh periksa. Kami kan bangun rumah, pakai uang kami sendiri, lalu kami dituduh makan uang negara itu dari mana?" katanya.

Sebagai informasi, dalam forum tersebut ada lima Asosiasi diterima oleh BAM DPR RI. Selain Himperra, empat asosiasi lainnya adalah Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

(abr/abr)

KARANGANYAR,iNewsmuria.id-Alfian Hadyan Noor alias AHN (30), pengembang perumahan "De Hanan Land" asal Kartasura Sukoharjo ditangkap Satreskrim Polres Karanganyar.

AHN, yang membuka kantor pemasaran PT Sumber Manunggal Makmur Dusun Pundak, Desa Jati, Jaten, Karanganyar itu diduga telah melanggar hak-hak para pembeli perumahan atau tanah kavling yang dia tawarkan.

Lokasi perumahan, lahan siap bangun, atau tanah kavling itu di wilayah perkotaan. Antara lain di Kecamatan Karanganyar Kota, Tasikmadu, Jaten, dan lain sebagainya.

"Kasus ini terungkap dari laporan korban yang mengalami kerugian Rp 60 juta. Kemudian kami lakukan pengembangan dan setelah pelaku kami tangkap, baru muncul korban-korban lain," kata Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Bondan Wicaksono kepada wartawan.

"Sejauh ini total ada 15 laporan. Total (kerugian) dari korban yang sudah lapor sekitar Rp 500 juta, namun kemungkinan akan bertambah. Pelaku diancam Pasal 372 dan 378 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun," jelas AKP Bondan.

Lebih lanjut Kasatreskrim mengatakan, pelaku melakukan berbagai modus untuk menipu korbannya. Seperti, memasarkan perumahan tapi beberapa diantaranya tidak sesuai kesepakatan. Contoh, sertifikat belum diuruskan, tetapi uang sudah masuk ke developer.

"Ada pula yang sudah ngurus sertifikat tetapi perumahan tidak segera dibangun. Lalu, Ada yang beli terus sertifikatnya digadaikan," jelasnya.(*)

Editor : Langgeng Widodo

TARUMAJAYA, iNewsBekasi.id - Pengembang Summarecon Crown Gading (SCG) di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi memadukan kota modern dan alam melalui konsep 'all in one city' sebagai komitmen membangun kawasan terpadu dengan nilai keberlanjutan.

“Keselarasan yang utuh dari aspek kehidupan dalam satu hunian yang tertata, itulah kunci sebuah kawasan ideal,” kata Executive Director PT Summarecon Agung Tbk Magdalena Juliati dalam keterangan tertulis yang diterima iNewsBekasi.id, Kamis (13/3/2025).

Ia mengatakan sebagai pengembang yang telah sukses mendapatkan kepercayaan di bidang properti selama 50 tahun, Summarecon meyakini komitmen dan inovasi menjadi kata kunci dalam mengembangkan kawasan terpadu.

Menurut dia, pilar utama keberhasilan membangun kawasan baru bernilai tinggi melalui penciptaan sepenuh hati atas rancangan kota adalah perencanaan matang yang dipadukan dengan kemampuan menghidupkan kawasan.

Melalui visi itu, SCG terus menunjukkan kemajuan pengembangan yang signifikan dengan tetap menerapkan inovasi berkelanjutan, mengadaptasi setiap dinamika perubahan kebutuhan akan hunian dan sebuah kawasan terpadu.

Kawasan pengembangan kedelapan perusahaan ini perlahan tumbuh dan menjadikannya sebagai kawasan terbaru, gemerlap, dinamis dan bernilai tinggi sekaligus mengedepankan nilai keberlanjutan yang menjadikan SCG sebagai 'New Kelapa Gading'.

“Kami memiliki semua syarat sebagai sebuah kawasan hunian ideal. Mulai dari kemudahan aksesibilitas kawasan utara hingga timur Jakarta yang kian terbuka hingga beragam potensi menjadikan salah satu emerging development paling diburu oleh para pencari properti,” ucapnya.

Didesain pemenang penghargaan desainer kota Sibarani Sofyan sekaligus Ketua Terpilih Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia 2022-2025 serta didukung infrastruktur kualitas tinggi dan perencanaan masa depan yang baik, kawasan ini diyakini menjadi kota perwujudan sinergi modernitas dan alam.

Komitmen perusahaan menghadirkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan dalam kawasan yang nyaman dan ramah lingkungan terwujud melalui kehadiran ruang terbuka hijau yang luas dan rindang dengan pepohonan.

Dilengkapi lajur khusus sepeda, jalan lingkungan yang mencapai 40 meter dan penggunaan teknologi ramah lingkungan yang merupakan upaya nyata kontribusi pengurangan karbon.

Kehadiran pusat kota seluas 20 hektare dengan desain kota terintegrasi yang dinamis dan berwawasan lingkungan serta dilengkapi dengan area pejalan kaki sebagai akses berbagai fasilitas yang akan hadir, sekaligus menjadikan SCG sebagai kawasan ramah bagi pejalan kaki.

Kawasan ini juga memiliki sistem tata air mandiri dengan keberadaan danau sebagai resapan air, pusat pengolahan air limbah rumah tangga hingga pembuatan saluran tepi bagi warga sekitar.

“Ini yang menjadi keunikan dari Summarecon Crown Gading. Kawasan berskala kota yang dirancang dengan tingkat kepadatan rendah untuk menjaga kenyamanan warga penghuni namun dengan fasilitas paling lengkap sebagai kota terpadu,” ungkapnya.

Sehingga, kata dia, hal itu sangat sejalan dengan visi pendiri Summarecon, Soetjipto Nagaria, bahwa sebuah kawasan kota terpadu harus menekankan pada tiga kata kunci yakni aman, nyaman dan lengkap.

Editor : Abdullah M Surjaya

SERANG BARU, iNewsBekasi.id - Perumahan The Arthera Hill yang berlokasi di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi dilanda banjir besar pada Selasa 4 Maret 2025, dengan ketinggian air hampir mencapai dua hingga tiga meter. 

Akibatnya, ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam air. Banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta buruknya sistem drainase di kawasan permukiman tersebut.

Manajemen PT. Prisma Inti Propertindo selaku pengembang Perumahan The Arthera Hill 2 menyampaikan rasa empati kepada seluruh keluarga yang terdampak banjir. Sebagai bentuk kepedulian, pihak pengembang telah menurunkan tim untuk membantu warga serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses pemulihan.

“Kami terus memperkuat upaya mitigasi seperti melanjutkan pembuatan sistem drainase dan infrastruktur di lingkungan perumahan, guna mencegah kejadian serupa,” ujar Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT. Prisma Inti Propertindo, Ratna Damayanti, Selasa (11/3/2025).

Menurut dia, banjir besar pekan lalu itu berdampak bukan hanya di perumahannya saja. Akan tetapi terjadi sedikitnya 7 kecamatan dan 40 desa di Kabupaten Bekasi. Data ini belum digabungkan dengan wilayah-wilayah di Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi yang juga terdampak.

Secara keseluruhan, banjir melanda berbagai kompleks perumahan, kawasan permukiman, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Ratna menjelaskan, sejak dibangun pada 2021 hingga 2024, kawasan The Arthera Hill tidak pernah mengalami banjir, termasuk saat curah hujan tinggi.

Perumahan ini dilengkapi dengan sistem drainase, waterpond untuk menampung air hujan, serta tanggul guna mencegah luapan air sungai. Namun, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di banyak tempat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

“Artinya kejadian ini diluar perkiraan dan prediksi, kami sebelumnya sudah lakukan upaya mitigasi. Adanya kejadian ini menjadi pelajaran kami untuk lebih meningkatkan mitigasi bencananya,” imbuhnya.

Saat ini kondisi di The Arthera Hill 2 berangsur pulih. Dijelaskan, jalan utama dan area pemukiman telah dibersihkan. Sementara warga yang terdampak mendapatkan bantuan berupa pembersihan rumah serta pengecatan ulang, baik untuk interior maupun eksterior.

Sebagai upaya mitigasi jangka panjang, pengembang telah menyiapkan antisipasi dengan meninggikan tanggul di titik-titik rawan banjir, memperkuat struktur tanggul sesuai rekomendasi teknis terbaru dengan membangun posko pemantauan banjir.

Kemudian menerapkan sistem peringatan dini bagi warga untuk mengantisipasi kemungkinan bencana di masa mendatang.

“Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam penanganan banjir ini. Kami siap bekerja sama mencari solusi terbaik demi keamanan dan kenyamanan warga,” tambahnya lagi.

Bantah Tak Punya Izin

Ratna menegaskan, pengembang perumahan subsidi ini memenuhi seluruh regulasi yang berlaku. Beberapa izin telah dikantongi antara lain Persetujuan Kesesuaian Kegiatatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR): Persetujuan Peil Banjir dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sejumlah izin lainnya. “Sedikitnya terdapat 13 dokumen yang sudah kami kantongi sebagai pengembang,” papar Ratna.

Dia menambahkan, The Arthera Hill 2 merupakan proyek yang sepenuhnya dikembangkan sebagai program rumah subsidi pemerintah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Perumahan ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat dengan harga jual Rp185 juta per unit.  Meskipun terdampak banjir, The Arthera Hill 2 tetap menawarkan berbagai keunggulan, di antaranya sistem keamanan one gate system.

Lalu infrastruktur jalan yang memadai, serta desain rumah subsidi modern dengan bahan berkualitas seperti dinding hebel dan kusen aluminium tahan rayap. “Kami berharap dengan langkah mitigasi yang telah dirancang, kejadian serupa dapat diminimalisir,” tandasnya.

Editor : Abdullah M Surjaya