IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap beberapa pengusaha yang siap menggelontorkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Pertama, ada PT Harum Energy yang siap membangun 65 unit rumah di kawasan Subang dan Jakarta Utara. Kemudian Agung Sedayu Group dan Salim Group bersedia membangun 750 unit di kawasan Sebuku Sejaka Koal (Kotabaru) dan Banten.

"PT Astra berencana membangun 250 unit yang belum diketahui lokasinya. PT Adaro Minerals Tbk dan PT Berau Coal juga tengah membangun masing-masing 500 unit rumah yang tersebar di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur," kata Ara dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (19/5/2025).

Selain itu, beberapa perusahaan juga bersedia berkontribusi dengan merenovasi 6.000 unit rumah lewat program CSR.

Perusahaan yang dimaksud yaitu Lippo Group yang berencana merenovasi 1.500 unit, tersebar di Jawa Timur 500 unit, Bekasi 500 unit, dan Tangerang 500 unit.

Kemudian Barito Pacific juga mengalokasikan dana CSR untuk merenovasi 1.000 unit rumah yang tersebar di wilayah Banten dan Jakarta.

Selain itu Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia berencana merenovasi 3.000 unit yang terdiri dari 500 unit di Jawa Tengah, 500 unit di Bogor, 500 unit di Banten, 500 unit di Depok, 500 unit di Jakarta, dan 500 unit di Bandung.

Tidak hanya itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga tengah melakukan renovasi 500 unit rumah yang tersebar di wilayah Jakarta.

Ara menegaskan, APBN saja tidak akan cukup untuk membiayai program tiga juga rumah.

"Kalau bicara modal awal dari APBN tidak sampai 10 persen kalau hitungan saya hanya 9 persen, jadi kami harus mencari kurang lebih 91 persen lagi, itu kondisi kalau hanya menggunakan dana APBN," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Kita membuat khusus Satgas, ini mulai aktif besok (Rabu (14/5)) sudah bisa dibilang ada training

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membentuk Kantor Satgas MBG Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong guna mendukung Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG untuk memperkuat pemenuhan gizi 80 juta anak di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan Satgas MBG merupakan bagian dari empat "quick wins" Kadin, yaitu MBG Gotong Royong, rumah layak huni, pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberdayaan tenaga kerja migran.

"Kita membuat khusus Satgas, ini mulai aktif besok (Rabu (14/5)) sudah bisa dibilang ada training. Supaya nanti semua orang yang ingin membuat SPPG atau dapur (umum MBG) itu bisa mendapat sertifikasi. Kenapa? Karena kita harus ingat, ini tujuannya mulia untuk 80 juta anak," kata Anindya ditemui di sela peresmian Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin di Jakarta, Selasa.

Menurut Anindya, konsep MBG menggabungkan pendekatan koperasi yang terukur dan pemberdayaan daerah, karena jaringan Kadin tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Peluncuran Satgas MBG juga didukung penuh oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yang sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan Kadin pada Maret 2025.

Kadin menyiapkan kantor operasional Satgas MBG dan memulai pelatihan awal untuk mendukung proses sertifikasi bagi para pelaku penyedia makanan sehat untuk anak-anak sekolah.

Anindya menekankan pentingnya sertifikasi karena dana pemerintah yang dialokasikan untuk program tersebut sangat besar, mencapai Rp170 triliun, sehingga harus dijalankan secara hati-hati dan profesional.

Pilot project program SPPG akan dimulai di enam titik awal, dengan harapan bisa dikembangkan menjadi 1.000 titik menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus.

Selain enam titik awal, Kadin Provinsi juga telah memulai inisiatif serupa yang kini telah mencapai 280 titik, dengan pelatihan yang difasilitasi oleh Kadin Institute.

Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Handojo S. Muljadi menjelaskan, pihaknya telah menyusun buku panduan sebagai acuan seluruh anggota Kadin dalam menjalankan proyek SPPG di berbagai daerah.

Pilot project tahap pertama akan dilaksanakan di 16 lokasi yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi bekerja sama dengan Tempo Scan.

Target program itu membentuk 30.000 dapur penyedia makanan bergizi dan menyiapkan 1.000 mitra SPPG dari kalangan pelaku usaha anggota Kadin.

Kadin Institute juga akan melatih administrasi keuangan, perekrutan tenaga kerja, hingga pemenuhan standar keamanan pangan untuk memastikan kualitas layanan SPPG.

Handojo berharap semua pihak mendukung inisiatif ini, agar SPPG bukan hanya menjamin gizi anak-anak tetapi juga membuka peluang industrialisasi agrikultur di seluruh tanah air.

"Tadi ada pertanyaan mengenai 'food safety'. Jadi lebih baik tidak usah kita bicara ke belakang, sekarang bagaimana kita memperbaiki ke depannya masalah food safety," kata Handojo.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengalokasikan rumah subsidi untuk pekerja ekonomi kreatif seperti pengusaha kuliner hingga kader lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki slip gaji bisa punya rumah layak huni.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan siap untuk membantu para pelaku pekerja ekonomi kreatif melalui alokasi bantuan rumah subsidi yang difasilitasi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal tersebut disampaikan Menteri Ara dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Ara menambahkan, hal yang dilakukannya ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memudahkan pekerja informal atau mereka yang tidak memiliki gaji agar bisa membeli rumah.

"Hari ini kita bicara soal mempersiapkan rumah subsidi untuk pegawai terutama Kader Lapangan BKKBN dan juga untuk pelaku ekonomi kreatif seperti pengusaha kuliner di berbagai daerah yang tidak mempunyai slip gaji. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk membantu memudahkan pekerja informal membeli rumah," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/3/2025).

Ara pun berpesan agar dalam pelaksanaannya nanti harus bisa memilih pengembang yang berkualitas. Hal itu agar rumah yang dibangun memiliki kualitas bangunan yang baik.

"Penting untuk terus bagaimana konsumen yaitu rakyat supaya bisa diedukasi untuk mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas. Kualitas harus dijaga, dana subsidi juga tepat sasaran, untuk itu data MBR harus pakai dari BPS agar jangan ada lagi di luar yang berhak mendapatkan bantuan rumah subsidi," tutur Ara.

Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Wamenekraf menyambut baik dukungan Kementerian PKP untuk membantu pekerja ekonomi kreatif dan kader lapangan BKKBN mendapatkan alokasi rumah subsidi.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak kalangan pengusaha menjadi mitra di program makan bergizi gratis. Ajakan ini disampaikan BGN melalui unggahan video di Instagram resmi mereka.

Sejumlah tahapan harus dilalui untuk mendaftar sebagai mitra BGN. Pertama, kunjungi website mitra.bgn.go.id lalu membuat akun baru dengan mengisi data diri dan kontak yang digunakan.

Kemudian lengkapi formulir pendaftaran sesuai bidang kerjasama yang diinginkan. Selanjutnya unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerjasama.

"Terakhir, klik tombol kirim untuk menyelesaikan pendaftaran Anda. Tim kami akan memproses pengajuan Anda dan Anda akan menerima pemberitahuan melalui email setelah pendaftaran berhasil," jelas BGN di Instagram @badangizinasional.ri, Jumat (7/2/2025).

Setelah surat pemberitahuan diterima maka proses pendaftaran menjadi mitra resmi Badan Gizi Nasional berhasil dilakukan. Perlu dicatat, seluruh proses pendaftaran ini tidak dipungut biaya sepeser pun.

"Setelah menjadi mitra resmi, Anda dapat mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mendukung distribusi program makan bergizi. Berikut langkah-langkahnya, login ke akun mitra Anda. Masuk ke menu pengajuan titik," ujarnya.

Kemudian klik tombol buat untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Tandai lokasi pada peta, lalu klik simpan dan lanjutkan. Lengkapi data terkait informasi lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Pastikan semua ketentuan terpenuhi dengan mencentang ceklis kesiapan. Unggah dokumen yang diminta, seperti izin atau foto lokasi. Terakhir, klik tombol ajukan untuk mengirimkan pengajuan.

"Tim kami akan segera memverifikasi dan menghubungi Anda jika proses telah selesai. Mari bersama wujudkan masyarakat yang lebih sehat dan gizi yang lebih baik untuk semua. Terima kasih telah menjadi bagian dari perubahan besar ini," tutupnya.

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi hingga tersisa Rp 1,6 triliun. Kendati demikian, Kadin Indonesia ingin berkolaborasi dengan Kementerian PKP untuk membantu wujudkan Program 3 Juta Rumah.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie meyakini target 3 juta rumah dapat tercapai dengan adanya kolaborasi. Ia menyebut akan ada program unggulan Kadin dengan pengusaha pemula dan menengah untuk mendukung program tersebut.

"Tentu tidak mudah angkanya sangat besar 3 juta, tapi di sinilah Kadin sebagai kamar dagang dan industri mesti memikirkan untuk kepentingan masyarakat luas. Tentu dengan memikirkan negara tetapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga," ujar Anin usai forum diskusi di Menara Kadin Indonesia, Kamis (7/2/2025).

Menurutnya, menyediakan akses perumahan untuk masyarakat adalah yang terpenting dari segi korporasi. Hal itu juga akan sangat baik bila dapat dibarengi dengan memperhatikan dari segi environmental, social and governance (ESG).

Anin menambahkan yang paling penting dalam mewujudkan program ini adalah berinovasi dari sisi pendanaan dari sisi pembiayaan dan lahan. Begitu juga dengan mengurangi proses birokrasi.

"Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian PKP Pak Ara supaya kita bisa memberikan masukan, tapi yang paling penting masukan yang bisa diimplementasi," ucapnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pembangunan Program 3 Juta rumah memiliki tantangan dari segi lahan dan pembiayaan. Ia mengungkapkan terdapat banyak lahan tersedia dari lembaga-lembaga pemerintah.

Ara menyebutkan terdapat lahan milik Kementerian Sekretariat Negara di Kemayoran, sekitar Senayan, dan Kalimantan. Kemudian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki 77 hektare lahan yang bisa digunakan. Lalu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mempresentasikan potensi tanah.

"Ada dari BUMN, saya akan undang teman-teman dari Kadin, karena menurut saya BUMN juga harus mendorong teman-teman pengusaha dari Kadin untuk berperan serta. Jadi presentasi untuk acara, mempresentasikan potensi-potensi tanah BUMN supaya bisa bekerja dengan swasta," katanya.

Sebelumnya, Kementerian PKP mengalami efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5.274.391.058 menjadi Rp Rp 1.613.296.058. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp 1.613.296.058.000," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan BNPP/Basarnas, Gedung DPR, Jakarta.

Lasarus mengatakan, pembahasan terkait program kementerian yang akan dilaksanakan setelah adanya efisiensi anggaran akan dilakukan dalam rapat mendatang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Pemerintah mengajak pengusaha swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur, termasuk perumahan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mendorong porsi yang lebih besar untuk keterlibatan swasta.

"Saya sangat gembira dan ucapkan selamat kepada tokoh-tokoh KADIN, saudara-saudara memegang peran penting dalam menjalankan ekonomi Indonesia. Saya ingin memberikan peran yang lebih besar kepada swasta pada proyek infrastruktur, karena swasta lebih efisien serta lebih inovatif dan lebih pengalaman," kata Prabowo dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (17/1/2025).

Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta pada Kamis (16/1). Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

Senada dengan itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk bergotong royong dalam melakukan pembangunan di sektor perumahan.

"Saya akan mendorong pengusaha swasta, pengembang (developer), pengusaha di bidang lainnya untuk bersama, berlomba, bergotong-royong dalam membangun rumah untuk rakyat. Misalnya ada lahan di BUMN, TNI bisa dibantu dengan teman-teman dari swasta," kata Ara.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari mengatakan Kadin Indonesia siap mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen di bawah kepemimpinan Prabowo.

Menurutnya, perputaran ekonomi terutama untuk kalangan kelas menengah ke bawah akan lebih besar dari sebelumnya. Pasalnya ada Program 3 Juta Rumah dan Makan Bergizi Gratis untuk mencapai hal tersebut.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Sebanyak lima orang pengusaha katering di Jawa Timur (Jatim) menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Orderan palsu itu mencatut nama TNI.

Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan beruntung penipuan bisa digagalkan karena pengusaha mengkonfirmasi ke TNI.

"Sekitar ada lima orang,mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim seperti dikutip dari Detikcom, Rabu (1/1).

"Alhamdulillah mereka Ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Dalam surat selebaran yang beredar, jelas dia, terdapat tangan-tangan Dandim dan stempel kodim yang dipalsukan. Dengan adanya peristiwa ini, Kodim 0813 akan melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap pelaku.

"Karena yang memberikan selebaran itu belum diketahui keberadaannya,ya nanti paling kita internal dulu akan melakukan kroscek. Kalau nanti sudah ketemu orangnya baru kita akan serahkan ke polisi," tegas Dandim Arief.

Sebelumnya, penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu puluhan pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Masyarakat pun diharapkan waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran semacam ini.

Baca berita lengkapnya di sini.

Sebanyak lima orang pengusaha katering di Jawa Timur (Jatim) menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Orderan palsu itu mencatut nama TNI.

Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan beruntung penipuan bisa digagalkan karena pengusaha mengkonfirmasi ke TNI.

"Sekitar ada lima orang,mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim seperti dikutip dari Detikcom, Rabu (1/1).

"Alhamdulillah mereka Ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Dalam surat selebaran yang beredar, jelas dia, terdapat tangan-tangan Dandim dan stempel kodim yang dipalsukan. Dengan adanya peristiwa ini, Kodim 0813 akan melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap pelaku.

"Karena yang memberikan selebaran itu belum diketahui keberadaannya,ya nanti paling kita internal dulu akan melakukan kroscek. Kalau nanti sudah ketemu orangnya baru kita akan serahkan ke polisi," tegas Dandim Arief.

Sebelumnya, penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu puluhan pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Masyarakat pun diharapkan waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran semacam ini.

Baca berita lengkapnya di sini.

72 Pengusaha katering di Kota Kediri jadi korban dugaan penipuan oknum Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihak Pokmas pun buka suara.

Adalah Kelompok masyarakat (Pokmas) Manunggal Cipto Roso Kediri, yang dianggap menjadi kelompok yang mengumpulkan para pengusaha katering. Pihak Pokmas Manunggal Cipto Roso Kediri mengklarifikasi dugaan penipuan tersebut.

Pembina Pokmas Manunggal Cipto Roso Kediri, Nuriko Pramega, mengatakan organisasinya tersebut tidak pernah memungut biaya ke para sub koordinator pemilik katering yang ingin bergabung.

"Pokmas Manunggal Cipta Rasa itu tidak pernah memungut biaya apapun, terutama di sub. Sama sekali tidak ada. Jadi kita sendiri juga sangat terkejut dengan kejadian seperti ini, tiba-tiba ada protes dari mitra-mitra kami ada pungutan sebesar Rp 1 sampai Rp 2 juta," kata Nuriko, Minggu (29/12/2024).

Nuriko mengaku tindakan pemungutan uang tersebut diduga dilakukan oleh oknum pengurus sekretaris berinisial M. yang notabene juga menjadi koordinator pendataan sub koordinator di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Menurut dia, program pemerintah Makan Bergizi Gratis ini menjadi momentum para oknum untuk mengambil keuntungan pribadi.

Oknum tersebut mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara mengumpulkan sub-sub atau kemitraan pemilik katering menyambut program makan gratis inisiasi Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi ada oknum yang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dengan cara seperti apa, menarik iuran atau menarik jaminan dari para sub-sub yang ingin bergabung. Padahal di sini, di Pokmas Manunggal Cipta Rasa tidak pernah menarik apapun kepada sub-sub yang ingin bergabung," jelasnya.

"Jadi silakan kepada siapapun mitra-mitra yang pengin bergabung pada Manunggal Cipta Rasa silahkan mendata. Dan saya juga berharap sama teman-teman kalau ada yang datang mengatasnamakan pokmas Manunggal Cipta Rasa untuk lebih berhati-hati lagi," tambahnya.

Pihaknya menegaskan, tidak pernah datang ke rumah-rumah menawarkan untuk ikut bergabung seperti yang tersiar kabar di berbagai media.

Pokmas Manunggal Cipto Roso itu juga masih eksis berlokasi di Jalan Penanggungan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

"Pokmas juga tidak pernah menyatakan memenangkan tender dari Kodim, tidak ada. Pernyataan itu keluar dari oknum tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Puluhan pemilik katering makanan di Kota Kediri diduga tertipu ajakan sebagai suplier program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para pemilik katering diharuskan membayar sejumlah uang jutaan rupiah sebagai bentuk jaminan keikutsertaan dalam suplier makanan dalam program pemerintah pusat tersebut.

Setidaknya ada sebanyak 72 pemilik katering yang mengatasnamakan ajakan pokmas, dengan uang jaminan terkumpul sekitar Rp 72 juta.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Sebanyak 72 pengusaha katering di Kota Kediri jadi korban penipuan penawaran penyedia makanan bergizi gratis. Para korban mengaku diiming-imingi kontrak 5 tahun.

Para korban mengaku mendapat iming-iming dari kelompok masyarakat (Pokmas). Tawaran itu membuat para korban tergiur karena juga mencatut nama perwira TNI di Kota Kediri.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering," kata salah satu pemilik ketering NM (45), Minggu (29/12/2024).

Karena hal ini, lanjut NM, dirinya juga ikut menawarkan kerjasama ke pengusaha katering lainnya. "Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apapun," imbuhnya.

Menurutnya, para pemilik katering awalnya tak ditarik uang, namun seiring berjalannya waktu, ia dan pemilik katering disuruh membayar uang jaminan Rp 750 rib untuk per seribu kotak makanan.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu. Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," tandas NM.

Sebelumnya, puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.

Dari informasi yang dihimpun, modus penipuan itu berawal saat para korban diiming-imingi menjadi penyedia dari kelompok masyarakat (Pokmas) setempat.

Iming-iming itu rupanya membuat para korban tergiur. Sebab pokmas yang menawarkan juga mencatut nama petinggi TNI setempat.

Sedangkan modusnya, para korban diharuskan membayar uang muka Rp 1 juta sebagai jaminan keikutsertaan program unggulan pemerintah pusat tersebut.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Pengusaha mengusulkan ikan menjadi menu pendukung dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara pemerintah telah menentukan anggaran satu porsi MBG Rp 10.000. Apakah cukup ketentuan anggaran tersebut?

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan banyak jenis ikan yang dapat dimanfaatkan atau masuk menu progam MBG. Namun, untuk memenuhi porsi Rp 10.000 itu, pihaknya bisa menggunakan menu olahan seperti nugget ikan.

"Dari perikanan tangkap misalnya ikan tongkol, ikan kembung dari perikanan budidaya misalkan ikan lele, ikan patin, ikan bandeng dan produk olahan daging ikan misalkan nugget ikan dan berbagai jenis olahan berbahan baku surimi misalkan bakso ikan, siomay, dan lain-lain," kata dia kepada detikcom, Senin (23/12/2024).

Yugi menyebut pihaknya akan berupaya untuk memanfaatkan daerah yang produksi ikannya melimpah. Sementara bagi daerah yang sedikit pasokan ikannya, maka akan menggunakan produk olahan ikan.

"Liat potensi daerah tersebut, kalau oversupply kita manfaatin. Kalau lebih murah selain ikan, pasti ayam, daging, telur, kalau bisa next (pakai) fish nugget," ucapnya.

Sebagai dukungan pengusaha dalam program tersebut, Kadin akan membangun dapur bergizi. Selain itu, pihaknya akan menggerakkan nelayan, pembudidaya, pedagang ikan untuk memasok stok ke koperasi dapur makan bergizi.

"Rencananya dapur bergizi akan dikelola oleh koperasi," ujar dia.

Sebelumnya, Yugi menyampaikan bahwa memang tidak semua daerah kaya akan hasil ikan, namun kebutuhan bisa didapat dari daerah yang surplus produksi ikannya. Sementara daerah pegunungan jika tidak memungkinkan dipasok dengan ikan, maka tetap sumber protein pada program dari ayam dan daging sapi.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi dalam keterangannya dikutip Jumat, (20/12/2024).

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2.56% per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023.

Angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap mencapai 5,41% per tahun, angka pertumbuhan rata-rata produksi ikan budi daya mencapai 2,40% per tahun, sementara angka pertumbuhan rata-rata produksi rumput laut mencapai 0,55% per tahun.

Kekuatan sumber daya air di Indonesia terdiri dari luas laut yang mencapai 3,26 Juta km2, memiliki 17.508 Pulau, luas tambak 785 ribu Hektar, serta luas area budidaya air tawar mencapai 2,8 Juta Hektar.

Pengusaha mengusulkan ikan menjadi menu pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan,Yugi Prayanto.

Yugi memahami bahwa tidak semua daerah kaya akan hasil ikan, namun kebutuhan bisa didapat dari daerah yang surplus produksi ikannya. Sementara daerah pegunungan jika tidak memungkinkan dipasok dengan ikan, maka tetap sumber protein pada program dari ayam dan daging sapi.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi dalam keterangannya dikutip Jumat, (20/12/2024).

Dia menilai, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan, dan program MBG tentu akan membawa peluang-peluang usaha. Setelah berdialog dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pihaknya akan meneruskan diskusi ini dengan Asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB) Kadin terkait dan juga Kadin Provinsi.

"Kadin Daerah (Provinsi) itu kan PR-nya (Pekerjaan Rumahnya), kelebihan, kekurangannya macam-macam kan, atau handicap-nya macam-macam, sesuai dengan kompetensi daerah dan mana potensi daerah itu yang bisa di-expose, nah kita (Kadin Indonesia) mendukung dari segi kebijakannya. Nah mungkin kita fasilitasi juga dengan akses pemodalan," ungkap Yugi.

Menurutnya, Kadin memiliki peran, selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, juga dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, penguatan inovasi dan teknologi, serta peningkatan ekspor produk perikanan, hingga pemberdayaan UMKM.

Yugi menambahkan, Kadin telah mencatat beberapa langkah strategis mengenai keterkaitan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan.

"Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antar-daerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut," papar Yugi.

Tak hanya itu, menurutnya penerapan teknologi seperti sistem pengawasan kapal berbasis IT, digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok perikanan berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan juga harus terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi.

"Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping juga promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan," ungkapnya.

Selain itu, Yugi mengatakan program pelatihan dan pendampingan usaha kecil sangat penting juga dilakukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global.

"Yang penting filosofinya pak Presiden (Prabowo) itu ya tidak hanya omong-omong aja dan diskusi di meja seminar, tapi action-nya di lapangan yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat," tegas Yugi.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2.56% per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023.

Angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap mencapai 5,41% per tahun, angka pertumbuhan rata-rata produksi ikan budi daya mencapai 2,40% per tahun, sementara angka pertumbuhan rata-rata produksi rumput laut mencapai 0,55% per tahun.

Kekuatan sumber daya air di Indonesia terdiri dari luas laut yang mencapai 3,26 Juta km2, memiliki 17.508 Pulau, luas tambak 785 ribu Hektar, serta luas area budidaya air tawar mencapai 2,8 Juta Hektar.

Selain potensi yang begitu besar, terdapat beberapa tantangan di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya.

"Di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan hasil laut berlebihan (overfishing), perijinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidayaan, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan illegal," pungkasnya.

Simak Video: Diusulkan Jadi Menu Makan Bergizi, Bagaimana Gizi Ikan Kaleng?

[Gambas:Video 20detik]