KOMPAS.com - Rencana pengoperasian rute Transjabodetabek Kota Wisata-Cawang yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta mendapat sambutan positif dari warga Perumahan Kota Wisata, Kabupaten Bogor.

Meskipun pengelola perumahan, PT Mekanusa Cipta belum mengeluarkan surat dukungan resmi karena kendala teknis, suara warga semakin lantang mendukung kehadiran transportasi umum ini.

Urgensi Transjakarta di kawasan perumahan, terutama untuk mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan konektivitas, menjadi alasan kuat di balik dukungan ini.

Hal ini sebagaimana tersaji dalam petisi yang diinisiasi Linda Rooroh dan ditandatangani para warga yang dirangkum Kompas.com berikut ini:

@Evi Rumondang:

Sbg warga Kota Wisata, saya ras harusnya ada bus umum yg masuk kedalam komplex agar memudahkan warga keluar masuk. Dan terjangkau. Feeder2x yg skrg hanya beroperasi di jam2x tertentu utk orang2x yg bekerja di jakarta saja. Diluar jam2x itu, tidak ada kendaraan umum keluar komplex kecuali ojol.

@Wahyu Malayu
Akses untuk trasnportasi kota wisata lebih banyak varian. Membuat penghuni lebih nyaman.

@Hartini Nara·
Transportasi umum seperti bus TJ, dapat mengurangi kemacetan, dan polusi, sebagai dampak dari banyaknya penggunaan kendaraan pribadi.

@Ridho Andra
Warga kota wisata memerlukan tranportasi umum yg tidak mahal

@Beby Astrid
Mengurangi pemakaian kendaraan pribadi shg mengurangi kemacetan dan polusi

Urgensi Transportasi Umum di Perumahan

Kehadiran Transjabodetabek di perumahan seperti Kota Wisata bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak.

Dengan tarif sekitar Rp 3.500 berkat subsidi APBD DKI Jakarta, Transjabodetabek menjadi solusi bagi pekerja berpenghasilan rendah, seperti asisten rumah tangga, petugas kebersihan, atau pegawai toko di Kota Wisata.

Pelajar dan mahasiswa juga diuntungkan karena dapat bepergian ke sekolah atau kampus tanpa membebani anggaran keluarga.

“Saya kerja sebagai staf keamanan di sini. Kalau ada bus murah ke Cawang, saya nggak perlu keluar duit banyak buat bensin motor,” ujar Budi (34), salah satu pekerja di Kota Wisata, Minggu (20/4/2025).

Selain itu, warga penghuni Perumahan Kota Wisata sering menghadapi kepadatan lalu lintas, terutama di Jalan Raya Narogong.

Banyak warga mengandalkan mobil atau sepeda motor untuk bepergian, yang turut menyumbang kemacetan dan polusi.

Transjabodetabek diyakini dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman.

“Jalanan di sini macet kalau pagi dan sore. Kalau ada Transjakarta, saya lebih pilih naik bus daripada bawa mobil,” kata Rina (28), ibu rumah tangga di Kota Wisata.

Rute Kota Wisata-Cawang yang akan terhubung dengan Halte BNN Cawang, ini terintegrasi dengan LRT Jabodebek dan koridor utama Transjakarta.

Hal ini memudahkan warga mengakses pusat bisnis, perkantoran, atau fasilitas publik di Jakarta.

Pengamat transportasi dari MTI Djoko Setijowarno menegaskan, perumahan tanpa transportasi umum dianggap kurang layak huni.

"Kehadiran Transjabodetabek dapat meningkatkan nilai Kota Wisata sebagai kawasan yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal, menarik lebih banyak penghuni dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal," tandas Djoko.

Dia menegaskan, keputusan kehadiran Transjabodetabek seharusnya tidak hanya bergantung pada pengelola perumahan, tetapi juga suara warga.

“Masyarakat yang membuat keputusan. Transportasi umum di perumahan sangat membantu penghuni untuk bermobilitas dengan tarif murah,” ujar Djoko kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto dapat memfasilitasi dialog antara pengelola dan warga untuk mempercepat realisasi rute ini, memastikan kepentingan publik diutamakan.

KOMPAS.com - Rencana pengoperasian rute Transjabodetabek Kota Wisata-Cawang yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta mendapat sambutan positif dari warga Perumahan Kota Wisata, Kabupaten Bogor.

Meskipun pengelola perumahan, PT Mekanusa Cipta belum mengeluarkan surat dukungan resmi karena kendala teknis, suara warga semakin lantang mendukung kehadiran transportasi umum ini.

Urgensi Transjakarta di kawasan perumahan, terutama untuk mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan konektivitas, menjadi alasan kuat di balik dukungan ini.

Hal ini sebagaimana tersaji dalam petisi yang diinisiasi Linda Rooroh dan ditandatangani para warga yang dirangkum Kompas.com berikut ini:

@Evi Rumondang:

Sbg warga Kota Wisata, saya ras harusnya ada bus umum yg masuk kedalam komplex agar memudahkan warga keluar masuk. Dan terjangkau. Feeder2x yg skrg hanya beroperasi di jam2x tertentu utk orang2x yg bekerja di jakarta saja. Diluar jam2x itu, tidak ada kendaraan umum keluar komplex kecuali ojol.

@Wahyu Malayu
Akses untuk trasnportasi kota wisata lebih banyak varian. Membuat penghuni lebih nyaman.

@Hartini Nara·
Transportasi umum seperti bus TJ, dapat mengurangi kemacetan, dan polusi, sebagai dampak dari banyaknya penggunaan kendaraan pribadi.

@Ridho Andra
Warga kota wisata memerlukan tranportasi umum yg tidak mahal

@Beby Astrid
Mengurangi pemakaian kendaraan pribadi shg mengurangi kemacetan dan polusi

Urgensi Transportasi Umum di Perumahan

Kehadiran Transjabodetabek di perumahan seperti Kota Wisata bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak.

Dengan tarif sekitar Rp 3.500 berkat subsidi APBD DKI Jakarta, Transjabodetabek menjadi solusi bagi pekerja berpenghasilan rendah, seperti asisten rumah tangga, petugas kebersihan, atau pegawai toko di Kota Wisata.

Pelajar dan mahasiswa juga diuntungkan karena dapat bepergian ke sekolah atau kampus tanpa membebani anggaran keluarga.

“Saya kerja sebagai staf keamanan di sini. Kalau ada bus murah ke Cawang, saya nggak perlu keluar duit banyak buat bensin motor,” ujar Budi (34), salah satu pekerja di Kota Wisata, Minggu (20/4/2025).

Selain itu, warga penghuni Perumahan Kota Wisata sering menghadapi kepadatan lalu lintas, terutama di Jalan Raya Narogong.

KOMPAS.com - Rencana pengoperasian rute baru Transjabodetabek Kota Wisata di Kabupaten Bogor menuju Cawang di Jakarta Timur, yang diinisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta, masih menemui hambatan.

Hingga April 2025, layanan ini belum bisa dinikmati warga penghuni dan masyarakat umum karena Pengelola Perumahan Kota Wisata, PT Mekanusa Cipta, belum mengeluarkan surat dukungan yang diminta operator.

Kendala teknis dan kebutuhan kajian lebih lanjut menjadi alasan utama, meskipun rencana ini mendapat sorotan positif dari pengamat transportasi dan warga yang mengharapkan transportasi umum murah.

Transjabodetabek, sebagaimana kita ketahui, merupakan perluasan layanan Transjakarta yang bertujuan menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Rute Kota Wisata-Cawang, yang melintasi Jatiasih, menjadi salah satu dari empat rute baru yang direncanakan, bersama Bekasi-Cawang, Alam Sutera-Blok M, dan Binong-Grogol.

Rute ini diharapkan mempermudah mobilitas warga Perumahan Kota Wisata, menuju pusat transportasi Cawang, yang terhubung dengan LRT Jabodebek dan koridor utama Transjakarta.

Layanan ini didukung subsidi operasional dari APBD Provinsi DKI Jakarta, menawarkan tarif murah, sekitar Rp 3.500 untuk layanan non-BRT, sehingga menjadi solusi bagi pekerja, pelajar, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Uji coba rute ini telah dimulai sejak 14 Maret 2025, dengan rencana trayek dari Hero Kota Wisata melalui Jalan Raya Narogong, Pasar Bantar Gebang, Jalan Cipendawa Baru, Jalan Swatantra V, Jalan Raya Jatiasih, hingga masuk Tol JORR 1 menuju Halte BNN Cawang.

Namun, operasional penuh tertunda karena pengelola belum memberikan izin formal.

Kendati dalam surat tanggapan yang dikirimkan kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025), PT Mekanusa Cipta mengapresiasi inisiatif PT Transportasi Jakarta, namun belum bisa mengeluarkan surat dukungan karena tiga kendala utama.

Pertama, kondisi badan jalan belum memadai. Jalan di dalam Perumahan Kota Wisata, mereka nilai belum cukup lebar dan kuat untuk dilalui bus Transjabodetabek, yang merupakan kendaraan umum skala besar.

Kedua, pengelola mengeklaim, belum mendapat izin dari warga di sekitar rute yang akan dilalui, mempertimbangkan potensi gangguan seperti kebisingan atau kemacetan.

Ketiga, keterbatasan lahan operasional, di mana area Kota Wisata belum memiliki lahan yang ideal untuk menampung fasilitas operasional bus, seperti tempat parkir atau halte.

Untuk mengatasi kendala ini, pengelola mengusulkan kajian partisipatif bersama PT Transportasi Jakarta dan pemangku kepentingan lainnya.

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan, dampak, dan solusi yang inklusif bagi warga Kota Wisata, penghuni sekitar, dan masyarakat luas.

Pengelola juga menyatakan keterbukaan untuk berdiskusi mengenai aksesibilitas Transjakarta ke wilayah lain yang mereka kelola.

Dorongan Pengamat Transportasi

Pengamat transportasi yang juga akademisi dari Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai, penolakan terhadap Transjabodetabek oleh pengelola Kota Wisata tidak seharusnya terjadi.

Meskipun kawasan ini telah dilayani JR Connexion yakni layanan bus penghubung ke stasiun LRT atau pusat kota, Transjabodetabek menawarkan keunggulan berupa tarif murah berkat subsidi APBD DKI Jakarta.

Djoko menegaskan, layanan ini akan sangat bermanfaat bagi pekerja di Kota Wisata, terutama kelompok berpenghasilan setara UMR, seperti asisten rumah tangga, pelajar, atau mahasiswa.

“Kelompok ini tidak perlu membeli sepeda motor untuk ke tempat kerja. Cukup dengan Transjabodetabek bertarif murah, bahkan bisa masuk kategori bebas bayar,” ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2025).

Ia juga menyoroti bahwa transportasi umum di perumahan elite seperti Kota Wisata tetap diperlukan untuk mendukung mobilitas pekerja dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Djoko mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk memperhatikan pengembang perumahan yang menolak Transjabodetabek.

Menurutnya, keputusan seharusnya tidak hanya bergantung pada pengelola, melainkan melibatkan suara warga.

“Sebagian wilayah NKRI sudah dikuasai oligarki. Tidak perlu minta surat dukungan dari pengembang, masyarakat yang membuat keputusan,” tegasnya.

Sentimen Publik di Media Sosial

Reaksi warga terhadap penundaan rute ini tentu saja menyayangkan. Bahkan, Sabtu (19/4/2025) muncul petisi Warga Perumahan Kota Wisata yang diinisiasi Linda Rooroh.

Petisi ini meminta pengelola Kota Wisata untuk melakukan tiga hal. Pertama meminta pengelola Kota Wisata mendukung pengembangan Transjadebotabek.

Kedua, meminta pengelola Kota Wisata untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam meningkatkan infrastruktur transportasi umum.

Ketiga, meminta pengelola Kota Wisata untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan transportasi umum.

Hingga artikel ini tayang, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 451 orang.

Sementara di platform X, sejumlah pengguna menyayangkan sikap pengelola, dengan menyebut penundaan ini sangat merugikan penghuni yang membutuhkan transportasi umum murah.

Salah satu unggahan menyebut Kota Wisata sebagai car-centric housing developer yang menolak akses bus gratis dari Pemprov DKI.

Pengguna lain mempertanyakan alasan penolakan, mengingat operasional rute ini sepenuhnya dibiayai APBD DKI untuk membantu mobilitas warga, termasuk di Kabupaten Bogor.

Urgensi Transportasi Umum di Perumahan

Djoko menegaskan, perumahan tanpa transportasi umum menjadi kurang layak huni. Terlebih perumahan elite seperti Kota Wisata yang saat ini telah dihuni oleh lebih dari 45.000 orang dari puluhan klaster.

Kehadiran Transjabodetabek di Kota Wisata dapat mengurangi kemacetan, mendukung efisiensi waktu, dan meningkatkan kenyamanan perjalanan warga menuju pusat bisnis dan pemerintahan di Cawang.

Di sisi lain, pengelola Kota Wisata memiliki alasan teknis, seperti keterbatasan infrastruktur jalan dan lahan.

Namun, pandangan Djoko bahwa suara warga harus didahulukan menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepentingan pengelola dan kebutuhan publik.

Kajian partisipatif yang diusulkan pengelola bisa menjadi langkah awal, tetapi percepatan keputusan diperlukan agar manfaat layanan ini segera dirasakan.

Peran Pemerintah Daerah yakni Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor dapat memfasilitasi dialog agar pengelola mendukung kebijakan transportasi publik yang selaras dengan kepentingan warga.