Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025. Salah satu hal yang tertuang dalam peraturan itu adalah kenaikan batas maksimum penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi.

Adapun batas maksimal penghasilan MBR saat ini Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara itu, wilayah lainnya berkisar Rp 8,5-12 juta per bulan. Angka tersebut naik dari sebelumnya berkisar Rp 8-10 juta per bulan.

Lantas, apa sebenarnya kriteria masyarakat yang tergolong MBR?

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengertian MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Dengan begitu, MBR dalam pengertiannya di industri perumahan mempunyai penghasilan yang terbatas untuk membeli rumah.

Kriteria MBR dalam Permen PKP No. 5 Tahun 2025 didasarkan pada besaran penghasilan. Batas maksimal penghasilan MBR dibedakan berdasarkan status perkawinan dan zona.

Zona 1 mencakup Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat batas penghasilannya sebesar Rp 8,5 juta untuk yang tidak kawin dan Rp 10 juta untuk yang sudah kawin, serta Rp 10 juta untuk peserta Tapera.

Zona 2 meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali batas penghasilnya sebesar Rp 9 juta untuk yang tidak kawin dan Rp 11 juta untuk yang sudah kawin, serta Rp 11 Juta untuk peserta Tapera.

Zona 3 mencakup Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya batas penghasilannya sebesar Rp 10,5 Juta bagi yang tidak kawin dan Rp12 juta untuk yang sudah kawin, serta Rp12 Juta untuk peserta Tapera.

Zona 4 meliputi wilayah Jabodetabek sebesar Rp 12 Juta untuk yang tidak kawin dan Rp 14 Juta untuk yang sudah Kawin, serta Rp 14 Juta untuk peserta Tapera.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan keputusan untuk menaikkan batas atas penghasilan MBR telah melalui kajian oleh Badan Pusat Statistik.

"Ada pertimbangan inflasi, ada soal daya beli, dan itu ada kewilayahan kan wilayahnya dibagi, tentu tidak sama (batas penghasilannya). Kalau dulu itu dibaginya (berdasarkan wilayah) Papua dan Non Papua, sekarang ada empat (zona)," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2025).

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan perubahan batas atas penghasilan akan membantu menurunkan backlog. Langkah ini memperluas kesempatan untuk MBR dapatkan akses fasilitas rumah subsidi.

"Ini akan sangat membantu untuk menurunkan backlog karena ini kan akses kepada masyarakat, bisa jadi ini juga memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses kepada fasilitas perumahan yang murah," katanya ke awak media.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Daerah Khusus Jakarta baru saja menyambut pemimpin baru yakni Iwan Hermawan. Dalam sambutannya, Iwan menyampaikan harapannya ada kolaborasi antara pemerintah yakni Pemerintah Provinsi Jakarta dengan pengembang dalam menyediakan hunian yang terjangkau mengingat angka backlog di Jakarta masih cukup tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media, sesaat setelah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD HIMPERRA Daerah Khusus Jakarta, dalam ajang Musyawarah Daerah atau Musda II DPD HIMPERRA Jakarta di Hotel RA Suites Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

"Di Jakarta ini memang tidak ada pilihan selain kita membangun ke atas (vertikal). Ada angka backlog kebutuhan hunian di Jakarta sampai 1,2 juta unit. Harapan kami sebagai pihak swasta bisa berkolaborasi dengan Pemprov Jakarta, memanfaatkan lahan-lahan idle untuk kebutuhan hunian vertikal. Kami siap bekerjasama membantu pemerintah mendukung Program 3 Juta Rumah, khususnya hunian vertikal, agar bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran di Jakarta," kata Iwan dalam keterangannya, dikutip Jumat (18/4/2025).

Untuk dapat mempermudah pembangunannya, pengembang berharap ada regulasi yang dapat mendukung dan mempercepat. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang telah menaikkan batas penghasilan pasangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari yang tadinya Rp 7-8 juta, menjadi Rp 14 juta.

"Pemerintah pusat lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengeluarkan aturan perluasan pendapatan untuk pembelian hunian subsidi sampai dengan penghasilan maksimal Rp 14 juta. Itu angin segar dan peluang bagi warga DKI Jakarta bisa membeli hunian vertikal bersubsidi. Kami ingin rumah susun milik bersubsidi di Jakarta ada lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, Iwan menyampaikan Himperra memiliki target besar yang optimis dapat mereka capai selama 2025 ini yakni membangun 5.000 rumah subsidi.

Target ini melampaui capaian Himperrra pada 2024 lalu yang berhasil membangun 3.100 rumah. Lokasinya kebanyakan berada di kawasan penyangga Jakarta seperti Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Serang bahkan sampai ke Karawang.

"Tiga bulan pertama sudah tercapai 10 persennya. Kami optimis tahun ini dari 180 perusahaan aktif anggota Himperra Jakarta, bisa memproduksi sebanyak 5.000 unit rumah subsidi. Keahliannya anggota kami memang membangun perumahan bersubsidi," ungkapnya.

Selain meningkatkan jumlah unit yang tersedia, Himperra juga melakukan inovasi dengan memberikan desain rumah yang kekinian dan dengan kualitas bangunan yang hampir setara dengan bangunan komersial.

"Infrastruktur pendukung kawasan juga sudah bagus. Jadi tinggal dan bisa memiliki rumah subsidi tetap akan merupakan kebutuhan dan kebanggaan bagi milenial ke depan," jelasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menghadiri open house perayaan Idul Fitri di rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Senin (31/3/2025) kemarin di Kuningan, Jakarta.

Dalam kunjungannya, pria yang biasa disapa Ara ini mengatakan mereka sempat berbincang-bincang terkait sinergi antar dua Kementerian, terutama dalam hal pemasangan dan pemanfaatan jaringan energi listrik dan gas.

"Jadi bagaimana nanti ada perumahan kan ada jaringan listriknya, meteran gasnya supaya bisa sinergi," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Bahlil, Senin (31/3/2025).

Ara mengatakan ada saran dari Bahlil menggunakan jaringan listrik dan gas bawah tanah untuk perumahan subsidi yang akan dibangun.

Dengan begitu kawasan rumah subsidi itu nantinya dapat dikembangkan lebih baik dan rapi, terutama dari segi penyaluran energi.

"Ya kita diminta untuk mempersiapkan lah suatu kawasan yang cukup besar. Tapi ya teratur, ya listriknya di bawah, gasnya di bawah. Ya kita coba lagi cari mungkin di daerah Banten," jelas Ara.

Gandeng BUMN

Selain membahas jaringan listrik dan gas untuk pembangunan rumah subsidi, Ara juga mengatakan dirinya sudah bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk bank BUMN yang akan membantu dari sisi pembiayaan.

Menurutnya pembicaraan antara dirinya dengan para pemimpin bank BUMN menjadi penting untuk memastikan pembiayaan masing-masing rumah subsidi yang akan atau sedang dibangun.

Sehingga dalam pelaksanaan penjualan rumah subsidi nanti, setiap bank BUMN dapat fokus membiayai KPR di masing-masing kawasan permukiman.

"Saya baru ngomong sama dirut BNI yang baru ya, bagus ya. Mungkin nanti kita bicarakan nanti misalnya BNI urusin apa, Mandiri urusin apa. Kayak BTN kan sudah cukup banyak. Jadi kita bagi-bagi supaya fokus," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Sebagai contoh pembiayaan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Darat dipegang oleh Bank Mandiri. Kemudian pembiayaan rumah subsidi untuk anggota Polisi akan diserahkan kepada BTN, dan seterusnya.

"Angkatan darat itu sama Bank Mandiri, kalau Kepolisian sama BTN, jadi kita bagi-bagi supaya semuanya fokus," terangnya.

Selain dari perbankan, Ara menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Ara.

(igo/hns)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri open house Lebaran di rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di kawasan Jakarta Selatan.

Dalam kunjungannya, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan mereka sempat berbincang-bincang terkait sinergi antar dua Kementerian, terutama dalam hal pemasangan dan pemanfaatan jaringan energi listrik dan gas.

"Jadi bagaimana nanti ada perumahan kan ada jaringan listriknya, meteran gasnya supaya bisa sinergi," kata Ara saat ditemui wartawan di rumah dinas Bahlil, Senin (31/3/2025).

Ara mengatakan ada saran dari Bahlil menggunakan jaringan listrik dan gas bawah tanah untuk perumahan subsidi yang akan dibangun.

Dengan begitu kawasan rumah subsidi itu nantinya dapat dikembangkan lebih baik dan rapi, terutama dari segi penyaluran energi.

"Ya kita diminta untuk mempersiapkan lah suatu kawasan yang cukup besar. Tapi ya teratur, ya listriknya di bawah, gasnya di bawah. Ya kita coba lagi cari mungkin di daerah Banten," jelas Ara.

Sebagai informasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, Senin, di kediamannya yang beralamat di Jl. Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan.

Terpantau dari sejumlah Menteri dan Wakil Menteri hingga petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian bersilaturahmi ke rumah dinas Bahlil.

Beberapa pejabat negara itu, di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.

Kemudian dari BUMN ada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid.

(igo/hns)

Jakarta -

Pengembang memiliki peran penting dalam menyediakan rumah yang layak buat masyarakat. Pengembang yang bertanggung jawab dinilai dapat membangun rumah yang berkualitas.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan kunjungan ke dua perumahan subsidi di Karawang pada Sabtu (22/3). Ia memastikan rumah yang diterima masyarakat dalam kondisi baik dan berkualitas.

Lokasi pertama ada di perumahan Eternal Village, Cengkong, Karawang, Jawa Barat. Ia pun berbincang dengan sejumlah warga dan mendapati tidak ada keluhan soal bangunan maupun lingkungan perumahan. Ia menanyakan terkait banjir, kebocoran bangunan, aliran air hingga pengelolaan sampah.

"Ternyata rumah subsidi juga bisa berkualitas. Hal itu sangat tergantung kepada pengembangnya, kalau dia tanggung jawab, profesional, bisa seperti Bapak dan Ibu mendapatkan tempat yang bertanggung jawab dan bagus dan layak huni seperti ini," ujar Ara di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Menurutnya, masyarakat dan negara sangat membutuhkan pengembang yang bertanggung jawab. Ara berharap pengembang dapat meningkatkan pembangunan rumah yang berkualitas agar semakin banyak masyarakat bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

"Saya senang menemukan pengembang-pengembang yang bertanggung jawab. Masyarakat bisa memiliki rumah yang berkualitas dan bagus. Coba bayangkan jika pembelian rumah pertama dan masa cicilannya sampai belasan tahun, tapi rumah yang didapatkan tidak berkualitas. Bayangkan bagaimana perasaan pembeli hunian," katanya.

Kemudian, Ara melanjutkan kunjungannya ke Perumahan Shanaya Bintang Residence di Bangle, Karawang, Jawa Barat. Ia berbicara langsung dengan warga dan menanyakan keluhan mereka.

"Kita ajak ngobrol sebagai pengembang juga bertanggung jawab dengerin warga keluhannya," imbuhnya.

Ara menyampaikan sudah ada anggaran untuk menyalurkan 220 ribu rumah subsidi tahun ini. Untuk itu, pihaknya pun ingin memastikan masyarakat mendapat kualitas rumah yang lebih baik.

Pada kesempatan itu, Ara menemukan warga yang bekerja di bidang informal. Mesti tak punya slip gaji, ada warga yang dapat membeli rumah komersial seharga Rp 450 juta dengan cicilan Rp 3,5 juta per bulan.

"Di sini ada rumah komersial dan subsidi yang fasilitasnya bisa dinikmati semua. Ini ada penghuni, yang satu pedagang batagor yang satu buka usaha warkop dan rental PS. Mereka tidak punya slip gaji, tapi bisa membeli rumah. Pak Prabowo sangat mengedepankan perumahan. Inilah contoh bagaimana kita melihat developer yang bertanggung jawab dengan apa yang dijual," ujar Menteri Ara.

Di samping itu, salah satu penghuni Eternal Village Muhammad Azzam (31) merasa puas dengan rumah yang sudah ditempati selama empat tahun. Ia yakin untuk membeli rumah tersebut lantaran kawasannya tidak terkena banjir ketika melakukan survei.

"Alhamdulillah ngga kebayang dan ngga kepikiran dengan DP Rp 3 juta udah bisa punya rumah tipe 30/60, bangunannya bagus, jalannya rapi sudah dicor, saluran airnya aman dan lokasinya juga strategis," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi perumahan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Eternal Village di Cengkong, Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu (22/3/2025).

Dalam kunjungannya, Menteri Ara mengapresiasi pengembang Eternal Village karena masyarakat merasa puas dengan kualitas hunian yang mereka tempati.

“Saya senang melihat pengembang yang bertanggung jawab. Masyarakat harus mendapatkan rumah yang layak dan berkualitas, apalagi ini adalah rumah pertama mereka dengan masa cicilan bertahun-tahun. Bayangkan jika rumah yang mereka dapatkan tidak memenuhi standar, tentu akan sangat mengecewakan,” ujar Menteri Ara.

Ia juga berharap lebih banyak pengembang yang berkomitmen menghadirkan rumah subsidi berkualitas, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa memiliki hunian layak dan terjangkau.

“Jika pengembang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, rumah subsidi pun bisa berkualitas baik, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari program ini,” tambahnya.

Selain itu, Menteri Ara mengapresiasi peran Bank BTN sebagai bank penyalur KPR subsidi, yang memungkinkan masyarakat tanpa slip gaji, seperti pedagang, untuk mendapatkan fasilitas cicilan rumah subsidi.

Salah satu penghuni Eternal Village, Muhammad Azzam (31), mengaku puas dengan rumah yang telah dihuni sejak 2021.

“Saat survei di tahun 2020, saya sengaja datang saat musim hujan, dan perumahan ini terbukti tidak banjir. Itu membuat saya semakin yakin membeli rumah di sini. Dengan DP Rp 3 juta, saya bisa memiliki rumah seharga Rp 160 jutaan dengan cicilan Rp 1,15 juta per bulan selama 15 tahun. Alhamdulillah, rumahnya bagus, jalan sudah dicor, saluran air aman, dan lokasinya strategis,” ungkapnya.

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Adhimix Precast Indonesia ini menyediakan fasilitas lengkap, termasuk musholla dan ruang terbuka hijau. Ke depan, pengembang berencana membangun masjid dan taman bermain anak untuk meningkatkan kenyamanan penghuni.

Editor : Frizky Wibisono

Jakarta -

Badan Bank Tanah tengah menyiapkan lahan untuk membangun Program 3 Juta Rumah. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh Badan Bank Tanah.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja melakukan site expose untuk menunjukkan lokasi yang dapat digunakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membangun perumahan. Tanah tersebut tersebar di empat lokasi, yakni Tanjung Pinang, Purwakarta, Batu Bara, dan Bandung Barat.

Parman memaparkan terdapat sekitar 73,04 hektare lahan di atas Hak Pengelolaan Lahan Bank Tanah yang cocok untuk permukiman. Paparannya, lahan tersebut merupakan bagian dari 33.116 hektare aset Badan Bank Tanah.

"Jadi total areanya 73 hektare. Yang di Tanjung Pinang tadi ada 3,3 hektare. Lantas Purwakarta dengan luasan 19 hektare, karena itu untuk kawasan industri, namun 20% bisa digunakan untuk MBR untuk perumahan," ujar Parman di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

"Batu Bara dari total luasan 200 hektare kita tawarkan dulu 27,7 hektare. Lantas Bandung Barat ini bisa masuk dari Tol Cipularang maupun dari Raja Mandala yang dekat Cianjur dulu, ada dua akses. Ini sebelumnya kebun karet perubahan tata ruang dari kawasan permukiman ini kita ada, bisa dibangun ini sekitar 23 hektare," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN karena sudah menyiapkan tanah untuk perumahan. .

"Lokasinya tadi sudah detail, ada tempatnya, ada luasannya, ada lokasi yang sangat baik. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Parman yang sangat bekerja dengan profesional dan cepat. Dan ini menunjukkan kita bekerjasama antara Bank Tanah, Bapak Nusron, BPN, kemudian perbankan juga siap," ucap Ara.

Ia mengatakan pihaknya terbuka dan transparan mengundang pengembang. Para pengembang nantinya dapat melihat lahan lokasi lahan yang cocok, kemudian memeriksa prospek pasar untuk perumahan.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan tanah yang bisa digunakan dalam skema rumah subsidi tentu harus clean and clear. Tanah dari Badan Bank Tanah yang statusnya HPL nantinya akan dibuatkan Hak Guna Bangunan di atas HPL untuk bisa mendapat pembiayaan dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP)

"Karena ini kan menjaga hak konsumen. HGB itu harus sudah bisa pada saat dia selesai pembiayaan harus bisa pecah sertifikat. (Pada akhirnya bisa jadi SHM?) Bisa ya. Kan statusnya HPL ya. Nanti ketika sudah pecah sertifikat mestinya sudah bisa langsung SHM (sertifikat hak milik)," tuturnya.

(aqi/aqi)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap memanfaatkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan perumahan bagi masyarakat agar tepat sasaran.

Salah satunya adalah penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat dengan target 38 ribu unit rumah tidak layak huni masyarakat sehingga mereka bisa tinggal di rumah layak huni.

Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Menteri Sosial Saefullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Gabo Priyono, dan Kepala BPS Amalia Adininggar di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (17/3/2025). Pada pertemuan ini juga turut hadir para Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian PKP.

"Soal akurasi data ini sangat penting, karena sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto sangat jelas bahwa bantuan perumahan harus tepat sasaran. Sehingga berkali-kali kami memastikannya bersama BPS dan Kemensos yang selama tiga bulan sekali data masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut akan terus dilakukan pembaruan," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Maret 2025.

Menurut Menteri PKP, dirinya akan melaksanakan tugas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran Program 3 Juta Rumah tepat sasaran. Hal itu dikarenakan Kementerian PKP mendapat arahan dari Kepala BPKP bahwa cukup banyak penyaluran bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

"Kita akan mulai program perumahan ini dengan benar yakni berdiskusi secara mendalam dengan Kepala BPS dan juga Menteri Sosial. Tadi kami mendapatkan informasi yang sangat penting, untuk Desil 1 itu yang miskin ekstrim, kriterianya satu orang pengeluarannya di bawah Rp400 ribu, yang Desil 2 sekitar Rp600 ribu.l, dan yang Desil ketiga Rp900 ribu di bawah," jelas dia.

Ara menambahkan, Kementerian PKP pada 2025 telah mengalokasikan bantuan rumah subsidi untuk 220 ribu rumah, kemudian juga BSPS sebanyak 38 ribu rumah. "Tadi data desil satu saja ada 9 juta dan desil 2 ada 9 juta. Jadi ini kita menggerakkan gotong royong karena kalau hanya dari APBN pasti ini akan sangat kurang sekali," jelas dia.

Menurutnya pembangunan rumah gotong royong dari teman-teman pengusaha, dari Yayasan Budha Tzu Chi, Kadin, dan beberapa perusahaan-perusahaan yang akan dilibatkan. Pihaknya akan menggandeng banyak pihak untuk menjalankan program perumahan ini.

Menteri Sosial Saefullah Yusuf menjelaskan, kedatangannya bersama Kepala BPS bertemu Menteri PKP ini dalam rangka mencocokkan data, sebab banyak program Kemensos yang beririsan dengan program perumahan Kementerian PKP.

"Karena apapun ini pertama-tama sangat ditentukan oleh data. Syukur data yang disusun oleh BPS sudah selesai. Kita coba cocokkan data. Pak Ara punya program yang beririsan dengan kami. Maksud kedatangan kami adalah berkoordinasi tentang program. Program apa saja yang beririsan kita bisa kerja samakan di lapangan dengan menggunakan data yang sama," ujar Mensos.

Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan, data ini menjadi sangat penting karena menentukan sasaran program perumahan. Selama tiga bulan terakhir pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk membuat data ini lebih akurat.

"Meskipun kita harus akui bahwa data ini dinamis sekali. Tiap hari ada masyarakat yang wafat. Tiap hari juga ada yang pindah tempat, sehingga terus memerlukan pemutakhiran. Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran setiap tiga bulan sekali. Sehingga kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat," ungkap Amalia.

(KIE)

Jakarta -

Banjir besar melanda beberapa titik di Bekasi pada Selasa (4/3/2025) lalu. Salah satunya adalah perumahan The Arthera Hill 2 yang ketinggian airnya sampai menyentuh atap rumah.

Ketinggian air ini sempat viral di media sosial. Dalam salah satu video yang dilihat detikcom, jika dilihat dari atas, air merendam ratusan rumah warga dan hanya menyisakan atapnya saja.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi ketika banjir Foto: Dok. Istimewa

detikcom berkesempatan datang langsung ke lokasi, Rabu (11/3/2025). The Arthera Hill 2 merupakan perumahan subsidi yang lokasinya berada di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Perumahan ini merupakan pengembangan dari The Arthera Hills 1 yang lokasinya masih di satu wilayah yang sama. Pintu masuknya pun berada di gerbang yang sama. Perumahan The Arthera Hill 1 berada di area depan, dekat dengan gerbang masuk utama dan telah dibangun sejak 2021.

Sementara, perumahan The Arthera Hill 2 berada di belakang dan merupakan pengembangan baru. Warga menyebut perumahan ini sebagai The Arthera Hill Extension. Perumahan ini dibangun pada 2023.

Menurut penuturan salah satu warga yang tinggal di The Arthera Hill 1 selama dua tahun, Iko, perumahan yang sering kebanjiran adalah The Arthera Hill 2. Sementara tempatnya tinggal, air tidak pernah masuk ke dalam rumah, hanya menggenang di jalan saja, kemudian cepat surut.

"Alhamdulillah nggak (banjir). Paling di jalan kan rumah kita juga agak tinggi dari jalan, jadi air nggak masuk. Kalau yang itu (The Arthera Hill 2) lebih pendek," kata Iko saat ditemui detikcom di lokasi.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Lokasi The Arthera Hill 1 dengan The Arthera Hill 2 menurut perhitungan Google Maps sekitar 1 km. Pantauan detikcom, banjir di The Arthera Hill 2 sudah sepenuhnya surut. Bahkan ada beberapa pembangunan sedang dilakukan di kanan dan kiri perumahan, termasuk pembangunan The Arthera Hill 2 tahap 5.

Kondisi jalan menuju ke lokasi The Arthera Hill 2, tidak begitu besar, tetapi jalanannya rata dan telah dicor. Beberapa blok terlihat ramai warga yang berkumpul di depan rumah dan ada pula tukang-tukang yang tengah bekerja. Di satu sisi, beberapa blok terlihat sepi, pintu rumah tertutup dengan dinding fasad yang tak lagi bersih.

Menurut beberapa warga, beberapa pemiliknya tengah bekerja dan ada pula yang memang tengah mengungsi ke kontrakan di dekat perumahan tersebut.

Rumah di The Arthera Hill 1 dan 2 memiliki luas yang sama yakni 34 meter persegi untuk luas bangunan dan 60 meter persegi untuk luas lahan. Harga jualnya adalah Rp 185 juta per unit. Rumah tersebut terdiri dari 2 kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan ruang tamu. Fasad bagian depan telah dicat warna coklat dan hijau lime. Selain itu, bagian teras dan carport sudah dilengkapi dengan kanopi.

Salah satu warga, Adam, mengungkapkan mereka tidak boleh meninggikan rumah sebelum 5 tahun tinggal di sana. Namun, mereka diperbolehkan untuk menambahkan pagar, kanopi di depan dan dapur.

Adam membantu tim detikcom menuju lokasi sumber luapan air berasal yakni water pond di samping perumahan tersebut. Water pond ini mirip dengan waduk, bentuknya seperti huruf L yang memanjang ke belakang perumahan.

Saat kami sampai, ketinggian air di dalam tanggul tersebut dalam kondisi aman. Namun, pagar pembatas antara water pond dengan area perumahan memang pendek.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Adam menyebut air di dalam waduk yang meluap dibuang menggunakan alat khusus yang berada di pinggiran tanggul. Alat tersebut disiapkan oleh pihak pengembang, PT Prisma Inti Propertindo.

Beberapa meter di belakang tanggul tersebut terdapat kali Cikarang. Pemisah antara kali dan water pond hanya berupa tanggul dari tanah yang saat ini telah bercampur dengan lumpur. Belum ada dinding beton permanen yang kokoh untuk menahan air kali. Saat terjadi luapan dari air limpahan Bogor, tanggul tanggul tanah tersebut tidak bisa menahan air masuk ke water pond. Air pun meluap hingga ke permukiman warga.

"Water pond ini 2 persen dari total luas perumahan dan mereka berasumsi ini aman. Padahal kenyataannya, ketika terjadi hujan cukup deras saja, selang waktu setengah jam, ini sudah meluap. Bahkan ke blok rumah saya itu tergenang. Sudah masuk rata dengan pintu," ungkap Adam.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Sisa-sisa banjir masih terlihat di perumahan The Arthera Hill 2 meski sudah seminggu sejak kejadian. Endapan lumpur masih tertinggal di beberapa halaman warga, rumah di area hook pinggirannya masih terlihat lumpur dan sampah, fasad rumah hingga ke atas atap masih terlihat jelas bekas air berwarna coklat.

Pada beberapa rumah terdapat tumpukan barang yang kotor terkena lumpur yang dibiarkan di halaman. Selokan di sekitar tanggul juga tidak begitu dalam dan airnya berwarna abu-abu.

Adam menyampaikan banjir minggu lalu merupakan kejadian kelima sejak perumahan The Arthera Hill 2 tahap I mulai ditempati. Bahkan banjir ke 4 dan 5 berlangsung hanya berselang 4 hari. Dengan ketinggian sekitar 3 meter yang hampir menenggelamkan 300 rumah di sana.

"(Banjir ke-2 kapan?) Sekitar 20 November 2024. Jadi selang waktunya itu berdekatan. (Banjir) Pertama ke kedua selang satu hari. Kedua ke ketiga itu selang sekitar satu minggu," sebut Adam.

Sementara itu, akses menuju perumahan The Arthera Hill 2 hanya bisa dilalui dengan kendaraan pribadi karena tidak ada angkutan umum yang melewati depan gerbang masuk perumahan.

Apabila mengikuti akses dari Google Maps, kamu akan melewati kawasan industri MM2100. Kemudian, masuk ke jalur tembusan yang kondisi jalannya tidak bagus, banyak jalan berlubang yang kanan dan kirinya berupa sawah, kebun, empang, dan permukiman warga yang tidak begitu padat.

(aqi/aqi)

Karawang -

Banjir melanda berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Jawa Barat. Di sana, banyak perumahan yang mengalami kebanjiran dengan ketinggian air mencapai beberapa meter.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan, banyak perumahan di Jawa Barat yang mengklaim bebas banjir namun nyatanya justru kebanjiran. Bahkan, ketinggian airnya ada yang mencapai dua meter.

Untuk itu, dirinya mengatakan akan melakukan audit para perumahan-perumahan tersebut. Namun, dirinya tidak merinci perumahan mana saja yang akan diaudit.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" katanya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Selain terkait banjir, dirinya juga mengungkapkan banyak pembeli rumah, khususnya rumah subsidi, yang tertipu oleh pengembang nakal. Para pembeli sudah membayar rumah subsidi namun tak kunjung mendapatkannya.

"Duitnya sudah bayar, kemudian rumahnya tidak didapat," tuturnya.

Mendengar hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Dedi untuk menyampaikan data-data terkait hal tersebut kepadanya pada pertemuan selanjutnya.

"Itu banyak kejadian di Jawa Barat?" kata Ara.

"Banyak," jawab Dedi.

"Saya langsung saja, saya minta datanya, segera saya minta datanya. Bapak mau ketemu saya hari Rabu? Tolong by name, by address, pengembangnya di mana ya, dan kalau bisa ada laporan dari masyarakatnya Pak," ujar Ara.

Kembali ke Dedi, ia menambahkan permasalahan yang terjadi pada rumah subsidi yaitu pembelian rumah lebih dari satu. Ada juga yang membeli rumah subsidi di area hook kemudian membongkar dan membangun baru kemudian disewakan. Padahal, rumah subsidi tidak boleh disewa.

Maka dari itu, menurutnya sangat pas untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

"Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi," ungkapnya.

(abr/das)

BANGKA, KOMPAS.com – Sebanyak 7 persen atau 744 personel Polda Kepulauan Bangka Belitung masih tinggal di rumah sewa atau kontrakan.

Kepala Polda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Hendro Pandowo, mengungkapkan bahwa perumahan subsidi khusus untuk anggota Polri akan dibangun tahun ini dengan mekanisme cicilan.

"Perumahan subsidi ini merupakan kerja sama Polda bersama pengembang dan Dinas Perumahan Provinsi sebagai tindak lanjut groundbreaking serentak secara nasional," kata Hendro seusai peletakan batu pertama di Perumahan Nilam Permata Residence II, Aek Itam Pangkalpinang, pada Selasa (4/3/2025).

Hendro menjelaskan bahwa dari total 9.150 anggota Polri di wilayah Bumi Serumpun Sebalai, sekitar 65 persen sudah memiliki rumah atau hunian.

Sementara itu, 744 anggota atau 7 persen masih menyewa atau mengontrak rumah, dan 1.300 anggota atau 13 persen masih tinggal bersama orangtua.

"Jadi yang perlu kita subsidi adalah kurang lebih 744 anggota yang masih sewa atau kontrak, sehingga jumlahnya sekitar 7 persen," jelas Hendro.

Dalam proyek ini, pihak kepolisian meminta pengembang untuk menyediakan lahan seluas 11 hektar guna membangun perumahan yang disubsidi negara.

Rumah yang ditawarkan adalah tipe 36, dengan uang muka sebesar Rp 10 juta dan cicilan Rp 1,8 juta per bulan.

"Semoga ini bisa membantu anggota untuk memiliki rumah pribadi," ujar Hendro.

Jenderal Bintang Dua Polri ini juga menekankan bahwa program perumahan merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan anggota Polri.

"Diharapkan tugas anggota dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bisa lebih maksimal, karena mereka tidak lagi khawatir soal tempat tinggal," ucap Hendro.

Selain proyek di Polda Babel, rencana pembangunan perumahan serupa juga akan diterapkan di berbagai wilayah lain dengan menggandeng beberapa pengembang.

"Untuk yang di daerah Polres jajaran, kita akan bekerja sama dengan beberapa pengembang perumahan juga," pungkas Hendro yang baru saja pulang umrah.

Pangkalpinang -

Kapolda Bangka Belitung Irjen Hendro Pandowo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama program perumahan subsidi bagi anggota Polri. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang belum memiliki rumah.

Perumahan subsidi dibangun di lahan seluas 11 hektare tepatnya di perumahan Nilam Permata Residence II, Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang. Lokasi terbilang strategis berdekatan dengan Polda Babel, bandara bahkan wisata Pantai Pasir padi.

Peletakan batu pertama dilakukan pada hari Selasa (4/3/2025). Wakapolda Brigjen Tony Harsono tampak hadir dalam kegiatan tersebut. Termasuk dari Korem, pengembang dan Dinas Perumahan Provinsi Babel.

"Kita melakukan groundbreaking untuk perumahan subsidi bagi anggota Polri. Semoga membantu anggota untuk memiliki rumah pribadi," jelas Irjen Hendro usai peletakan batu pertama kepada wartawan.

Hendro menyebut dari total 9.150 anggota Polri di wilayah Babel, 5.198 di antaranya telah memiliki rumah atau sekitar 65 persen. Sedangkan 1.300 anggota Polri lainnya tinggal bersama orang tua.

"Yang kita subsidi sekitar 7 persen atau sebanyak 744 anggota. Mereka adalah anggota yang masih sewa atau ngontrak," tegas Kapolda.

Diungkapkan Hendro, program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan bagi anggota. Perumahan yang akan di bangun di lahan seluas 11 hektar itu memiliki tipe 36.

"Kita sampaikan kepada anggota untuk rumah tipe 36. Uang mukanya Rp 10 juta dengan cicilan Rp 1,8 juta per bulan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Diharapkan agar tugas mengatasi situasi Kamtibmas khususnya di Polda Bangka Belitung lebih maksimal karena tidak memikir lagi soal tempat tinggal," sambungnya.

Ia menambahkan, rencana pembangunan perumahan serupa juga akan diterapkan di sejumlah wilayah lain dengan menggandeng beberapa pengembang.

"Untuk yang di daerah, kita akan bekerja sama dengan beberapa perumahan juga," tambahnya.

(dai/dai)