JAKARTA - Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pejaten, Jakarta Selatan dikunjungi perwakilan organisasi nirlaba Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank. SPPG Pejaten beroperasi di bawah pengawasan Polri melalui Yayasan Kemala Bhayangkari.

"SPPG Polri khususnya di Pejaten, kita mendapat kunjungan tim dari BGN didampingi tim dari Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank, yaitu negara-negara donor yang nantinya akan memberikan bantuan, khususnya program pemerintah Makan Bergizi," kata Wakasatgas MBG Polri Irjen Nurworo Danang dalam keterangan tertulis Itwasum Polri, Rabu (30/4/2025).

Kunjungan itu berlangsung pagi tadi. Danang menyambut hangat kehadiran tim dari BGN, Rockefeller Foundation dan Asian Development Bank. Danang mendampingi rombongan berkeliling SPPG untuk melihat fasilitas dan operasional.

Bahkan rombongan juga sempat mencicip menu MBG yang dimasak hari ini oleh SPPG Pejaten. Danang menerangkan SPPG Pejaten menjadi salah satu percontohan karena dinilai modern. Danang menyampaikan Polri merasa berterima kasih atas penilaian tersebut.

"SPPG Pejaten dijadikan salah satu role model untuk SPPG pengelolaan secara modern. Tentunya itu menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Polri, yang mendukung program pemerintah, khususnya program MBG," ucap Danang.

Danang mengatakan Polri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Juga, tambah dia, menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas). Maka Polri ikut serta menyukseskan MBG dalam rangka pencegahan gangguan kamtibmas, dengan pendekatan pemenuhan gizi generasi muda.

"Polri mendukung penuh Ketahanan Pangan maupun program MBG. Ini bagian dari tanggung jawab Polri, dan juga menjadi tugas utama Polri karena Polri sebagai aparat pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Tugas Polri salah satunya adalah melakukan prevensif, pencegahan dengan adanya Makan Bergizi Gratis ini," ungkap Danang.

"Juga upaya Polri bersama sama melaksanakan upaya pencegahan dari hulu, dengan mulai dari program ketahanan Pangan dan MBG, diharapkannya menciptakan generasi-generasi muda yang unggul dengan pemenuhan gizi yang cukup di samping itu juga dampaknya akan memberi meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri," lanjut dia.

Tim Teknis Badan Gizi Nasional (BGN), Alfatehan Septianta, menjelaskan pihaknya menerapkan skema kemitraan dengan Lembaga lain dalam mewujudkan MBG. Alfatehan menyebut keterlibatan Polri mempercepat tercapainya skala penuh implementasi MBG.

"Dengan skema dari BGN yang membuka pola kemitraan untuk lembaga lainnya, seperti Kementerian dan Polri, untuk dapat berperan dan berpartisipasi dalam implementasi Makan Bergizi. Ini menjadi bukti nyata yang konkret akan pentingnya kolaborasi antar-lembaga" tutur Alfatehan.

Dia menyebut target capaian BGN adalah jumlah penerima manfaat MBG mencapai 82 juta jiwa. Khususnya balita, anak sekolah dan ibu hamil serta menyusui.

"Harapannya dalam keterlibatan Polri dalam program MBG ini dapat mempercepat tercapainya skala penuh implementasi program, yang di mana direncanakan mencapai 82 juta penerima manfaat. Ini bisa melayani seluruh masyarakat, terutama balita, anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui. Dan harapannya secara maksimal meningkatkan gizi, pendidikan, dan sosial ekonomi di masyarakat," ujar Alfatehan.

Batang -

Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, malam-malam blusukan ke Perumahan Bahtera 4, Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Ia mengecek kualitas bangunan dan fasilitas perumahan.

Usai melakukan pengecekan di perumahan tersebut, Maruarar memberikan penilaian 7,5 pada kualitas bangunan yang dibangun oleh pengembang.

"Saya kasih nilai hari ini 7,5 kualitas bangunan. Saya minta pengembang ya, soal sampah juga, kalau bisa ada biopori, kemarin saya lihat di Kendal bagus. 7,5 sudah bagus," kata Maruarar Sirait, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, pihaknya tidak main-main untuk menindak pengembang yang bernilai jelek dalam pembuatan rumah subsidi.

"Ada juga kita temukan pengembang yang tidak bertanggungjawab, contoh tidak hujan saja banjir, longsor, bocor, retak-retak, airnya kuning, dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi," katanya.

"Negara harus hadir mencegah pengembang yang tidak bertanggungjawab. Jangan cari untung dari penderitaan rakyat. Tidak ada tempat pengembang yang seperti itu, agar dihukum seberat-beratnya," ucapnya.

Beberapa pengembang, dari hasil temuannya belum lama ini, langsung diproses hukum. Agar menjadi efek jera bagi pengembang lainnya.

"Sudah dilaporkan KPK, polisi, termasuk temuan saya beberapa hari ini," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga menjelaskan warga yang tidak punya slip gaji, berkesempatan untuk mengambil rumah subsidi dalam programnya yang baru.

"Pak Prabowo pro rakyat, kita menerima juga yang non-gaji, seperti pedagang sayur, pedagang buah, pedagang ayam, bakso dan tahun ini total 25 ribu. Negara harus hadir, pemerintah Presiden Prabowo memperhatikan, yang tidak punya gaji, tetapi punya penghasilan seperti tadi bisa (rumah subsidi)," jelasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya program tersebut, warga yang tidak punya slip gaji bisa memanfaatkan untuk mengambil perumahan.

Sebelum mengecek perumahan, Maruarar berkunjung ke Rusun Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT Batang). Dalam kunjungan tersebut, menteri menyoroti beberapa fasilitas dan kelayakan hunian bagi para pekerja di KIT B yang telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

Hunian para pekerja yang sebelumnya barak diubah menjadi bilik atau kamar bagi para pekerja. Itu pun berdasarkan kemampuan para pekerja, dari berukuran sedang dengan fasilitas kipas hingga kamar berukuran besar, dengan menggunakan AC.

"Perubahan-perubahan dan penyempurnaan tadi terkait perencanaan pertama. Hati-hati dengan perencanaan lokasi, jarak tempuh dari pekerja menuju lokasi kerja, kemudian tadi fasilitas, mana zona perempuan, mana zona laki-laki," katanya.

Menteri juga menyoroti jarak tempuh dari 10 tower ke sejumlah pabrik lokasi kerja yang dinilai kurang dekat. Namun, menteri apresiasi pada KIT B, terkait fasilitas pendukung, termasuk mendekatkan kebutuhan keseharian dengan minimarket.

Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan menyebut beberapa catatan yang disampaikan Menteri Maruarar.

"Alhamdulillah buat kami catatan Pak Menteri itu bagus, karena kan beliau orang lapangan. Jadi yang disampaikan itu hal-hal yang riil, buat saya itu bagus untuk melakukan penyempurnaan beberapa hal yang disampaikan oleh beliau tadi," terangnya.

(apl/dil)

Bombana -

Sebanyak 53 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan ke siswa sekolah dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), diduga dalam kondisi basi. Hal itu mengakibatkan 10 siswa SD muntah-muntah setelah menyantap MBG tersebut.

Peristiwa itu terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana pada Rabu (23/4/2025) pagi. Polres Bombana yang mendapat laporan kemudian turun melakukan penyelidikan.

Dalam video beredar, tampak sejumlah siswa keluar dari kelas dan mengalami muntah-muntah. Mereka baru saja menyantap MBG yang dibagikan di kelas.

"Simpan saja kembali di tempatnya, jangan dimakan ayamnya. Biar juga di kelas ku, muntah-muntah anak-anak," ujar salah satu guru yang merekam video tersebut.

Dirangkum detikcom, Sabtu (26/4), berikut 4 hal tentang 53 paket MBG diduga basi bikin 10 siswa SD di Bombana muntah-muntah:

1. 10 Siswa SD Muntah-muntah

Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi mengatakan pihaknya sudah turun ke lokasi melakukan penyelidikan. Pihaknya mengecek pengecekan dapur umum hingga bahan baku MBG.

"Kemarin kita sudah turun ke lokasi kejadian dan menemukan sekitar 10 siswa yang mengalami muntah-muntah," kata Wisnu kepada detikcom, Kamis (24/4).

Wisnu menuturkan pihaknya juga meminta keterangan pihak ketiga selaku penyedia MBG. Dia mengaku para siswa yang mengalami muntah sudah ditangani.

"Kita lakukan pengecekan di rumah sakit dan puskesmas di Rumbia, kami tidak menemukan siswa yang muntah dirawat, karena mungkin cepat tertangani," bebernya.

2. 53 Paket MBG Diduga Basi

Dari hasil penyelidikan, Wisnu mengaku ada 53 paket MBG yang ditemukan dalam kondisi. Hal ini berdasarkan hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan (Dinkes) Bombana.

"Total sekitar 53 paket makanan diduga basi sudah kita ambil sampelnya dan akan diuji lab oleh Dinkes Bombana," beber Wisnu.

Wisnu mengaku ada total 1.026 paket MBG yang dibagikan di tiga sekolah, yakni SD Negeri 33 Kasipute, SD Negeri 08 Kasipute, dan SD Negeri 27 Doule. Namun paket MBG yang diduga basi ada di SD Negeri 33 Kasipute.

"Waktu hari kejadian kemarin itu ada total 1.026 paket MBG yang dibagikan ke SD 08, 33 Kasipute, dan SD 27 Doule. Yang diduga basi itu di SD 33," jelasnya.

3. Pengelola Salah Simpan Bahan

Wisnu menduga paket MBG dalam kondisi basi karena pengelola keliru dalam menyimpan bahan baku. Dari hasil pemeriksaan, bahan baku untuk MBG tidak disimpan di lemari pembeku sebelum diolah.

"Dari keterangan yang diambil, salah penyimpanan bahan, seharusnya ayam disimpan di freezer tapi ini mereka simpan di chiller pendingin yang tidak bisa beku, mungkin dari situ bahannya basi," paparnya.

Adapun jenis makanan yang diduga basi adalah ayam krispi dalam lauk paket MBG tersebut. Pengelola menyediakan sebanyak 1.026 paket untuk tiga sekolah.

"Dari total 1.026 paket MBG yang dibagikan, sekitar 53 paket yang diduga basi itu lauknya berupa ayam krispi," beber Wisnu.

4. Polisi Usut Dugaan Pidana

Polres Bombana memastikan tetap melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Pihaknya menyelidiki dugaan tindak pidana di balik perkara tersebut.

"Kalau dugaan pidana kita masih dalami dan kita belum menemukan, terus kita selidiki (pidana)," ungkapnya.

Wisnu mengatakan program MBG baru pertama kali dilaksanakan di Bombana. Pengelola program ini juga dinilai belum berpengalaman.

"MBG ini pada dasarnya merupakan yayasan perdana untuk menyediakan makanan ke penerima manfaat," imbuh Wisnu.

(sar/sar)

Jakarta (ANTARA) - Yayasan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yaitu Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) membantah menggelapkan dana mitra dapur milik Ira Mesra Destiawati (59).

"Bahwa pembayaran sudah diterima, sudah di-'keep' tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata kuasa hukum yayasan tersebut, Timoty Ezra Simanjuntak dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Timoty menegaskan, bantahan ini disampaikan lantaran adanya perbedaan pendapat terkait perhitungan.

Karena itu, pihaknya sebagai yayasan untuk Program MBG bersama tim pengelola dapur masih membutuhkan data-data pendukung yang transparan terkait dana.

"Yayasan Media Berkat Nusantara bersama tim pengelolaan dapur tersebut membutuhkan data-data transfer konkret data pendukung yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Pihaknya berkomitmen untuk mencarikan solusi terkait perbedaan perhitungan, pendapat dan mempertimbangkan arahan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Maka poin-poinnya adalah pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan tidak berubah," katanya.

Namun, pihaknya tidak bisa merinci angka dalam rekening lantaran merupakan perlindungan data pribadi.

Dalam akhir keterangannya, pihaknya menegaskan proyek pemerintah ini harus didukung lantaran baik bagi masyarakat.

"Jadi penyelewengan dana tidak ada, itikad baik dijaga, uangnya masih ada dan terakhir data pendukung harus konkret. Jadi enggak mungkin kita bayarkan tidak sesuai data, repot nanti negara kita ini," katanya.

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ibu Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Beberapa waktu lalu Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut angka backlog perumahan mencapai 15 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu tidak dibenarkan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

"Oh nggak. Belum, nanti kita lihat datanya setelah Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2025 ya," ujar Amalia kepada awak media di Kantor Kementerian Hukum, Kamis (24/4/2025).

Ia juga mengatakan dirinya akan menjelaskan terkait angka backlog perumahan dan populasi penduduk Indonesia. Hal itu disampaikan usai kegiatan pengumuman kriteria masyarakat berpenghasilan rendah bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Dalam kegiatan itu, ia menyatakan data backlog perumahan terbaru bakal dikeluarkan pada Juli 2025 mendatang.

"Nah tentunya nanti pada bulan Juli kami akan mengeluarkan hasil Susenas 2025. Nanti akan kita lihat tentunya progres perkembangannya terkait dengan backlog ini," katanya.

Amalia menjelaskan angka backlog 9,9 juta unit (yang diketahui masyarakat saat ini) menunjukkan jumlah orang yang belum memiliki rumah. Kebijakan menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa beli rumah subsidi dinilai bisa membantu menurunkan backlog perumahan.

"Ini adalah memberikan ruang yang lebih besar supaya masyarakat yang belum punya rumah tadi 9,9 juta (unit backlog perumahan) ini bisa mendapatkan akses kepada pemilikan rumah murah," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri sempat mengungkap data backlog perumahan mencapai 15 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jumlah backlog baru itu bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Pesan itu dikatakan Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025.

Fahri mengatakan jumlah keluarga bertambah, sementara jumlah rumah tidak bertambah secara signifikan. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan pasar perumahan yang semakin besar.

Ia menyebutkan populasi Indonesia sekitar 289,5 juta jiwa. Jumlah keluarga yang semula sekitar 74-78 juta pada tahun 2023-2024, sekarang sebanyak 93,1 juta keluarga. Lalu, rata-rata anggota keluarga mengecil.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Bombana -

Sepuluh siswa sekolah dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami muntah-muntah usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Diduga ada 53 paket MBG yang dalam kondisi basi.

"Total sekitar 53 paket makanan diduga basi sudah kita ambil sampelnya dan akan diuji lab oleh Dinkes Bombana," kata Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi dilansir detikSulsel, Kamis (24/4/2025).

Hadi mengatakan sebanyak 1.026 paket MBG yang dibagikan ke tiga sekolah yakni SD Negeri 33 Kasipute, SD Negeri 08 Kasipute, dan SD Negeri 27 Doule. Sedangkan lokasi MBG diduga basi ada di SD Negeri 33 Kasipute.

Hadi mengatakan para siswa yang muntah-muntah itu tidak dirawat di rumah sakit (RS) ataupun puskesmas di Kecamatan Rumbia. Para siswa pulih dengan cepat usai mengalami gejala tersebut.

"Kemarin kita sudah turun ke lokasi kejadian dan menemukan sekitar 10 siswa yang mengalami muntah-muntah. Kita lakukan pengecekan di rumah sakit dan puskesmas di rumbia, kami tidak menemukan siswa yang muntah dirawat, karena mungkin cepat tertangani," bebernya.

Peristiwa itu terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana pada Rabu (23/4) pagi. Diduga paket MBG itu basi karena ada kesalahan dalam penyimpanan bahan.

Simak selengkapnya di sini.

'Simak juga Video: Respons Mendikdasmen soal Siswa Keracunan Menu Makan Gratis di Cianjur'

(jbr/isa)

Bombana -

Polisi mengungkap hasil penyelidikan terkait 10 siswa Sekolah Dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang mengalami muntah-muntah usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diduga ada 53 paket MBG yang dalam kondisi basi.

"Total sekitar 53 paket makanan diduga basi sudah kita ambil sampelnya dan akan diuji lab oleh Dinkes Bombana," kata Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi kepada detikcom, Kamis (24/4/2025).

Hadi mengatakan sebanyak 1.026 paket MBG yang dibagikan ke tiga sekolah yakni SD Negeri 33 Kasipute, SD Negeri 08 Kasipute, dan SD Negeri 27 Doule. Sedangkan lokasi MBG diduga basi ada di SD Negeri 33 Kasipute.

"Waktu hari kejadian kemarin itu ada total 1.026 paket MBG yang dibagikan ke SD 08, 33 Kasipute, dan SD 27 Doule. Yang diduga basi itu di SD 33," paparnya.

Lebih lanjut, Hadi menuturkan para siswa korban muntah-muntah itu tidak dirawat di rumah sakit ataupun puskesmas di Kecamatan Rumbia. Para siswa dengan cepat pulih usai mengalami gejala tersebut.

"Kemarin kita sudah turun ke lokasi kejadian dan menemukan sekitar 10 siswa yang mengalami muntah-muntah. Kita lakukan pengecekan di rumah sakit dan puskesmas di rumbia, kami tidak menemukan siswa yang muntah dirawat, karena mungkin cepat tertangani," bebernya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah siswa SD di Bombana, mengalami muntah-muntah usai menyantap menu program MBG. Polisi pun turun tangan melakukan penyelidikan.

"Iya masih dalam penyelidikan, anggota sudah turun ke lokasi," ujar Kasatreskrim Polres Bombana Iptu Yudha Febry Widanarko kepada detikcom, Rabu (23/4).

Peristiwa itu terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana pada Rabu (23/4) pagi. Yudha mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

(ata/asm)

Konsumen Meikarta ramai-ramai meminta dana mereka dikembalikan atau refund atas pembelian unit bangunan di Meikarta. Hasil mediasi antara bos Meikarta dengan konsumennya menghasilkan komitmen pengembalian dana bagi 102 konsumen senilai Rp26,85 miliar.

Jakarta -

Bos Lippo Group James Riady pastikan akan menyelesaikan permasalahan antara konsumen dengan pengembang Meikarta. Banyak konsumen yang sudah membayar cicilan bahkan beli lunas apartemen Meikarta namun tak kunjung mendapatkan unit.

James mengatakan, pihak Meikarta memiliki tekad untuk menyelesaikan pembangunan Meikarta. Namun, beberapa tahun belakangan ini terjadi beberapa kesulitan-kesulitan yang terkait dengan pembangunan 'kota baru', salah satunya infrastruktur.

"Namun kalau membangun kota baru biasanya itu pertama seribu unit itu yang paling penting menjadikan satu komunitas yang ini kalau sudah belasan ribu semestinya jadi, semestinya jadi," kata James di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Hingga saat ini, kata James, Meikarta telah membangun sekitar 16.000 unit apartemen dan akan menyelesaikan unit-unit yang belum selesai.

"Nah saya juga tanya apakah mereka memiliki kemampuan keuangan untuk menyelesaikan semua karena mereka tidak ada satu sen mereka utang jadi mungkin ini juga memberikan satu backdrop saya juga tanya sampai sekarang yang sudah dibangun sudah diserahkan yang terkait dengan Meikarta hampir 16 ribuan. Tahun ini akan terus dilakukan serah terima," paparnya.

Terkait permasalahan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit bertahun-tahun padahal sudah membelinya, James mengatakan pihak Meikarta akan mengikuti arahan Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arah Pak Menteri, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri itu tidak selesai. Jadi mungkin seperti itu Pak Menteri," tuturnya.

"Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu dan juga Pak Menteri dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif untuk ini jadi kita pasti, dan Meikarta sudah mengerjakan yang besar, yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini pasti diselesaikan. Saya yakin," tutupnya.

Sebagai informasi, dari laporan yang diterima oleh detikcom, pengembang Meikarta yaitu PT Mahkota Sentosa Utama, per 26 Maret 2025 sudah ada 11.224 unit apartemen di Meikarta yang sudah dibangun dan diserahkan ke konsumen. Saat ini juga sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4.904 unit.

Dengan demikian, akan selesai penyerahan 16.128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12.7% atau 1.647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan di tahun 2026 dan 2027.

Sebelumnya diberitakan, Bos Lippo Group James Riady dan John Riady datang ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedatangan mereka berdua untuk menyelesaikan polemik Meikarta.

Keduanya datang sekitar pukul 16.10 WIB di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat. James hadir dengan setelan jas lengkap sementara John menggunakan batik cokelat.

(abr/das)

...Evaluasi berkala perlu dilakukan agar program ini benar-benar efektif menekan angka gizi buruk

Pontianak (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah termasuk di Kota Pontianak, untuk memastikan program strategis nasional tersebut terlaksana dengan baik.

"Sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan program tersebut terus kita lakukan di semua daerah, tidak terkecuali di Pontianak. Hal ini kita lakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas dan ketepatan sasaran program," kata Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan pada kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis bersama mitra kerja di Pontianak, Rabu.

Kegiatan sosialisasi berlangsung di Kecamatan Pontianak Selatan dihadiri sekitar 300 peserta. Hadir pula Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Gunalan, Staf Promosi dan Edukasi Gizi Rahma Dewi Auliyasari, serta Anggota DPRD Kalbar Arif Joni Prasetyo.

Gunalan, menegaskan pentingnya pengawasan terpadu terhadap program MBG. Menurutnya, BGN memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi seimbang, aman, serta menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"BGN tidak hanya bertugas menyusun pedoman gizi, tapi juga aktif memonitor implementasi di lapangan. Pengawasan kami lakukan secara menyeluruh agar program ini benar-benar menyentuh sasaran utama, yakni anak-anak, ibu hamil, dan lansia," katanya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif dengan DPR RI dan pemerintah daerah menjadi kunci suksesnya program MBG, terutama dalam mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat dan sadar gizi.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mengapresiasi peran aktif BGN dalam menyukseskan program ini. Ia juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan dari DPR RI agar program MBG tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi menjadi fondasi dalam membentuk generasi Indonesia yang lebih kuat dan cerdas.

"Kami menekankan agar pelaksanaan program ini terus diawasi dengan baik, termasuk kualitas bahan pangan yang digunakan. Evaluasi berkala perlu dilakukan agar program ini benar-benar efektif menekan angka gizi buruk," kata Alifudin.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, program MBG diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan sumber daya manusia unggul dan produktif.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Mitra dapur di Jakarta Selatan (Jaksel) melaporkan yayasan berinisial MBN soal dugaan penggelapan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto merespons terkait polemik tersebut.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir detikNews, Selasa (22/4/2025).

Prabowo kembali menyebut belum mendapatkan laporan soal dugaan kasus tersebut. Namun dia menegaskan bahwa apa pun yang berasal dari uang rakyat maka penggunaannya akan dijaga pemerintah.

"Oh, ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," pungkas Prabowo.

Sebelumnya, mencuat kasus sebuah mitra dapur di Kalibata, Jaksel, melaporkan yayasan MBG berinisial MBN ke pihak kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana disebut sebesar Rp 975.375.000

Baca selengkapnya di sini

(mjy/mjy)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto merespons adanya dugaan penggelapan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh yayasan berinisial MBN yang dilaporkan oleh mitra dapur di Jakarta Selatan (Jaksel). Prabowo mengatakan akan mengecek dahulu polemik tersebut.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Prabowo kembali menyebut belum mendapatkan laporan soal kasus tersebut. Dia menegaskan apa pun yang berasal dari uang rakyat akan dijaga pemerintah penggunaannya.

"Oh, ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," pungkas Prabowo.

Sebelumnya, mencuat kasus sebuah mitra dapur di Kalibata, Jaksel, melaporkan yayasan MBG berinisial MBN ke pihak kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana disebut sebesar Rp 975.375.000.

Lihat juga Video: Mitra MBG Penuhi Panggilan Polisi Terkait Laporan Penggelapan Yayasan

(fca/azh)