Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok rencana asuransi untuk keseluruhan aktivitas dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). OJK membuka peluang agar swasta bisa ikut dalam perlindungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, perencanaan masih dalam tahap awal. Bentuk dari asuransi ini akan menyesuaikan dengan model bisnis dan mekanisme pendanaannya.

Menurut Mahendra, selama ini pelaksanaan operasional program MBG sepenuhnya masih ditanggung oleh APBN. Dengan demikian, sebetulnya tidak terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan penerapan asuransi untuk program MBG.

"Tidak ada terlalu banyak ruang untuk menjajaki kemungkinan itu, tapi yang kami pahami bahwa ke depannya tidak akan bisa semua ditanggung oleh APBN," kata Mahendra usai acara Outlook Ekonomi DPR, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025). Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BTN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT PLN (Persero), dan Telkom Indonesia, Elevating Your Future.

"Atau akan juga mengandalkan pembiayaan dan dukungan dana dari lembaga jasa keuangan. Nah, di sini nanti kita akan lihat bagaimana kepastian untuk berusaha itu bisa didukung oleh produk-produk asuransi yang tepat," sambungnya.

Ia membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dalam pendanaan, apabila nantinya APBN dirasa kurang memadai. Terkait hal ini, lembaga jasa keuangan juga dapat berperan aktif mengisi celah pembiayaan dan mitigasi risiko dalam program MBG.

Asuransi Untuk Korban hingga Vendor

Di sisi lain, Mahendra mengatakan, ada kemungkinan asuransi ini tidak hanya diterapkan untuk korban keracunan. Asuransi diharapkan bisa memberikan perlindungan hingga sampai ke hulu, atau tepatnya dalam proses pengadaannya.

"Mulai dari pengadaan di dapurnya itu tapi juga di hulunya, di pihak pengadaannya, vendornya. Apakah petani, apakah nelayan, dan lain-lain, untuk dilihat dari segi risiko yang mungkin mereka secara potensial hadapi. Nah ini yang masih kami bahas lebih lanjut sambil menunggu perkembangan sampai tahap itu," ujar dia.

Untuk tahap awalnya, Mahendra menilai bahwa kemungkinan APBN masih mampu memberikan perlindungan hingga segi keamanan konsumsi makanan bergizi itu sendiri seperti saat ini. Namun untuk perluasan hingga perlindungan asuransi hingga ke sisi hulu, dibutuhkan dukungan pendanaan lainnya.

"Kalau sepenuhnya APBN, memang peluang untuk menggunakan hal tadi kami belum melihat dari segi vendor dan supplier. Tapi bisa juga dilihat dari segi mungkin keamanan dari konsumsi MBG itu sendiri, itu satu sisi lagi. Nah ini pun sedang kita bahas lebih lanjut ya, belum sampai kepada satu produk yang final. Tapi memang ruang-ruang yang lembaga jasa keuangan bisa mengisi untuk memperkuat program tadi kami prioritaskan," kata Mahendra.

Sedangkan dari sisi regulasi, OJK belum menyiapkan aturan khusus seperti Peraturan OJK (POJK) ataupun roadmap terkait asuransi MBG. Menurut Mahendra, fokus OJK berada pada dukungan terhadap produk keuangan spesifik, bukan pada skema program secara keseluruhan.

"Kalau ada asuransi, produk asuransi terkait gagal panen ya kaitannya tidak dalam MBG-nya tapi dalam gagal panennya. Kalau risiko keamanan untuk konsumsinya nanti di bagian situ," jelasnya.

Selain itu, Mahendra mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan berupa izin dan fasilitasi penyesuaian produk asuransi yang dibutuhkan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ponorogo sempat terhenti sejak Jumat pekan lalu. Apa alasannya?

Komandan Kodim 0802/Ponorogo, Letkol Inf Dwi Soerjono menegaskan, program tersebut tidak dihentikan secara permanen, melainkan sedang dalam proses penyesuaian administrasi.

"Jadi kami sampaikan ke seluruh masyarakat dan rekan-rekan semuanya, bahwa untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan dihentikan, tapi sementara sedang perubahan administrasi," kata Letkol Dwi Soerjono kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Ia menjelaskan, saat ini pihak yayasan penyelenggara sedang menyiapkan sistem administrasi baru bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu perubahan utama adalah penggunaan virtual account untuk setiap dapur penyedia makanan.

"Kalau dulu anggaran diterima di belakang, kalau sekarang diterima di depan," jelas Soerjono.

"Pengajuan anggaran dilakukan di awal bulan. Untuk bulan Juni nanti, diajukan dari awal Mei sesuai kebutuhan dapur selama satu bulan," imbuhnya.

Proses ini disebut Dwi Soerjono sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pendistribusian dana. Seluruh dapur MBG akan memiliki virtual account masing-masing untuk menerima anggaran langsung dari pusat.

"Setelah kegiatan ini, sedang dilakukan pembuatan virtual account. Kita berhenti Jumat kemarin, sampai fiturnya selesai," papar Soerjono.

Ia juga menyebutkan, informasi ini sudah disampaikan kepada seluruh kepala dapur. Mereka diminta menunggu instruksi dari yayasan dan BGN sebelum kembali beroperasi.

"Titik dapur yang belum mendapatkan virtual account-nya semuanya berhenti. Tapi yayasan yang menggunakan rekening bank setempat tidak berhenti," ujar Soerjono.

Menurut Dandim, tidak ada perubahan dalam jumlah penerima manfaat program. Hanya mekanisme pencairan dan distribusi dana yang kini diubah agar lebih sistematis dan terintegrasi.

"Tidak ada perubahan, jumlah siswa tetap. Hanya perubahan mekanisme saja," pungkas Soerjono.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Seorang wanita berinisial KI (58) ditemukan tewas di salah satu perumahan elite Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Keluarga korban menolak autopsi dan memilih untuk segera memakamkan jenazah.

"Iye (keluarga tolak autopsi)," kata Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya AKP Jafar kepada detikSulsel, Rabu (14/5/2025).

Korban ditemukan meninggal dunia di rumah iparnya di Perumahan Summarecon Mutiara, Cluster Crystal Timur Nomor 52, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Selasa (13/5) pagi. Jenazah pertama kali ditemukan oleh iparnya sendiri.

"Korban ditemukan di tempat tidur dengan menggunakan baju tidur daster," ujarnya.

Sebelum ditemukan tewas, korban sempat menginap di rumah iparnya. Berdasarkan keterangan saksi yang juga ipar korban, KI datang ke rumahnya pada Senin, (12/5) sekitar pukul 17.30 Wita.

"Pada hari Senin, 12 Mei 2025 sekitar Pukul 17.30 Wita, korban datang ke rumah saksi dengan tujuan mau menginap," ungkapnya.

Sekitar satu jam setelah tiba, korban makan malam bersama saksi. Keduanya sempat mengobrol hingga malam hari sebelum korban pamit masuk ke kamar untuk beristirahat.

"Korban dan saksi makan bersama, setelah makan kemudian saksi dan korban kembali ngobrol-ngobrol. Sekitar pukul 21.00 Wita korban pamit mau masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat," imbuhnya.

Keesokan paginya, korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar. Dari hasil pemeriksaan awal polisi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.

"Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada (tubuh) korban," pungkas Jafar.

Video: Detik-detik Penangkapan Pelaku Penembakan Polisi di Makassar

Video: Detik-detik Penangkapan Pelaku Penembakan Polisi di Makassar

Tanjung Selor (ANTARA) - Polda Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di markas Polresta Bulungan untuk mendukung implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu.

"Ini komitmen nyata Pori, khususnya Polda Kaltara dalam mendukung program prioritas Nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis yang terkait pemenuhan gizi anak sekolah," kata Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto di Tanjung Selor, Bulungan, Rabu.

Peletakan batu pertama ini dihadiri Kajati Kaltara Amiel Mulandari, perwakilan Danrem 092/Maharajalila, Sekprov Kaltara Bustan, jajaran Bhayangkari, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara.

Kapolda Kaltara menegaskan bahwa pembangunan SPPG ini merupakan wujud nyata implementasi program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Kapolda menjelaskan bahwa dapur SPPG ini dibangun di atas lahan seluas 600 meter persegi dengan luas bangunan 400 meter persegi. Pembangunan ditargetkan selama 90 hari kerja, sehingga diproyeksikan dapat beroperasi pada awal September 2025.

Kapolda mengatakan kapasitas dapur ini mampu melayani hingga 3.500 siswa. Namun, berdasarkan kriteria nasional dan pertimbangan jarak tempuh ideal 1-2 kilometer untuk menjaga kualitas makanan dari tingkat TK hingga SMA, cakupan ini belum dapat mengakomodasi seluruh siswa di Tanjung Selor.

Data siswa dari beberapa sekolah di sekitar lokasi pembangunan SPPG juga dipaparkan, antara lain SMA 1 Tanjung Selor (965 siswa), SD 01 Tanjung Selor (501 siswa), SLB Tanjung Selor (114 siswa), SD 6 Tanjung Selor (271 siswa), SMP 1 Tanjung Selor (749 siswa), SMK 1 Tanjung Selor (789 siswa), dan TK Kemala Bhayangkari (75 siswa).

Pembangunan SPPG ini sepenuhnya diinisiasi dan akan dikelola oleh manajemen Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Kaltara. Pengelolaannya akan dikerjasamakan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kapolda optimistis langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi lembaga lain dan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh siswa di wilayah tersebut.

"Penyediaan akses makanan bergizi ini juga krusial dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi muda," imbuhnya.

Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat terus mendukung dan berpartisipasi dalam program ini, sehingga target operasional pada September mendatang dapat tercapai.

Peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis sebagai tanda dimulainya pembangunan SPPG Polda Kaltara di Tanjung Selor.

"Saya sudah perintahkan seluruh Kapolres di wilayah hukum Polda Kaltara untuk melakukan pembangunan serupa, sebagai bagian dari upaya percepatan implementasi program Presiden RI, yaitu MBG," katanya.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Ombudsman RI mencatat banyak persoalan di lapangan terkait dengan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini disinyalir karena program MBG belum didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai.

Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika usai bertemu Kepala Badan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Keduanya melakukan rapat koordinasi menyusul beberapa keluhan langsung maupun tidak langsung yang dilaporkan kepada Ombudsman.

Yeka mengatakan, ada beberapa isu yang tadi didiskusikan bersama secara mendalam. Isu pertama terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

"Memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April lah kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan, karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," kata Yeka di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Padahal, menurut dia, seharusnya persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang dari BGN sejak Desember lalu, sehingga pada Januari program berjalan bisa langsung dioptimalkan

"Harapannya Januari running. Persiapan teknis kan tentunya dilakukan jauh sebelum itu sehingga tidak mungkin Januari, Februari itu disetop. Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali," ujarnya.

"Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang bahwa program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," sambungnya.

Oleh karena itu, dengan evaluasi yang telah dilakukan, dapat dipastikan mulai bulan Mei ini hingga ke depannya tidak ada lagi persoalan masalah anggaran. Hal ini termasuk juga dengan persoalan pembayaran ke mitra.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih, artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu, asumsi itu. Ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan," kata dia.

Yeka mengatakan, BGN sudah meminta Kementerian Hukum untuk mempermudah proses yayasan terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki kesiapan berkontribusi dalam membangun dapurnya. Ombudsman juga mendorong agar SOP tetap dilaksanakan oleh semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah untuk mencegah isu kualitas makanan hingga keracunan.

Video BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 50 T untuk Program Makan Gratis

Video BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 50 T untuk Program Makan Gratis

Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai langkah konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat," imbuh Tito, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5/2025).

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5).

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG.

Hal ini, kata Tito, merupakan bagian dari upaya menyukseskan program yang digawangi oleh BGN tersebut. Tito menilai selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Pertama, kata Tito, program ini akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG. Apalagi, diperkirakan setiap SPPG membutuhkan lebih kurang 50 orang relawan untuk menyediakan MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Apalagi, Pemda telah diminta agar segera merealisasikan belanja APBD untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

"Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat," tandas Tito.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berterima kasih atas dukungan konkret Tito melalui SE terkait pinjam pakai lahan aset Pemda tersebut. Ia menegaskan Pemda sangat berperan dalam menyukseskan program MBG ini.

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga peran penting yang dimainkan Pemda dalam mendukung program tersebut. Pertama, pengembangan infrastruktur SPPG yang menjadi dapur umum atau tempat aktivitas masak-memasak.

Kedua, membina potensi sumber daya lokal dalam penyediaan bahan baku bagi program MBG. Dadan menjelaskan secara umum setiap SPPG melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat.

Dengan jumlah tersebut, setiap hari dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah. Menurut Dadan hal ini merupakan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program MBG.

Ketiga, Pemda bersama BGN dapat menyalurkan program MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader Posyandu yang sudah ada.

Bahkan, BGN juga akan menyiapkan insentif bagi para kader dalam pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran tersebut. Dadan menyebut BGN ingin memadukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat.

Sebagai informasi rapat itu turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Tito didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung.

Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

Lihat juga Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polda Bali melakukan launching operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fasilitas ini akan digunakan sebagai tempat pengolahan dan pendistribusian MBG sebagai tindak lanjut atas program prioritas Presiden RI dalam rangka peningkatan gizi anak usia sekolah.

"Adapun dua sekolah yang menerima distribusi makanan bergizi kali ini yaitu SD Negeri 29 Dangin Puri dengan jumlah 123 porsi, serta SMP Negeri 3 Denpasar yang menerima 328 porsi makanan, sehingga total keseluruhan mencapai 451 porsi," ujar Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

Dalam sambutannya, Irjen Pol Daniel menyampaikan program ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung peningkatan kualitas generasi muda, khususnya dalam aspek kesehatan dan kecukupan gizi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa mendapatkan asupan gizi yang baik guna menunjang konsentrasi belajar dan tumbuh kembang yang optimal.

Polda Bali sendiri berupaya untuk terus mendukung program-program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Sebagai informasi, acara peresmian ini dihadiri oleh Wakapolda Bali Brigjen Pol Komang Sandi Arsana, Ketua Bhayangkari Daerah Bali beserta anggota dan beberapa instansi terkait.

Tonton juga Video: Momen Prabowo Ajak Bill Gates Tinjau Makan Gratis

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polisi menangkap seorang pria bernama Juhardi alias Joho (26) karena membeli narkoba jenis sabu di media sosial (medsos) Instagram di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelaku yang merupakan seorang sekuriti perumahan ini hendak menghisap sabu biar kuat saat bertugas menjaga pada malam hari.

"Pelaku yang kami amankan seorang pria berinisial JU yang bekerja sebagai sekuriti perumahan di Kabupaten Maros terkait kasus dugaan narkoba," ujar Kasat Resnarkoba Polres Maros, AKP Salehuddin kepada wartawan, pada Rabu (7/5/2025).

Penangkapan dilakukan oleh Unit Idik II Satresnarkoba Polres Maros di Jalan Poros Inspeksi Pam Timur, Desa Moncongloe Lappara, Kabupaten Maros, Minggu (4/5). Pelaku kini telah dibawa dan ditahan di Mapolres Maros.

Salehuddin mengatakan, penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga terkait transaksi narkoba. Pihaknya kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi dan mendapati pelaku dan beberapa barang bukti.

"Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu saset plastik bening berisi sabu seberat 1,18 gram, satu potongan lakban hitam, satu unit HP milik pelaku, dan satu unit sepeda motor," katanya.

Salehuddin menjelaskan, pelaku mendapatkan sabu dengan cara memesan melalui Instagram. Pelaku mengirimkan uang ke nomor rekening tersebut melalui ATM.

"Pelaku menerangkan bahwa mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari pesanan online lewat akun Instagram dengan cara transfer uang total sebesar Rp 950.000, ke rekening lain," jelasnya.

Lebih lanjut, Salehuddin mengungkapkan pelaku telah mengakui membeli sabu tersebut. Rencananya sabu itu akan dikonsumsi oleh pelaku saat bertugas menjaga malam.

"Pelaku mengaku membeli sabu untuk dipakai sendiri, alasannya agar bisa begadang saat bekerja malam," ungkapnya.

Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polres Maros. Pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Video: Viral Mobil Tabrak 24 Motor di Samarinda, Ternyata Dikejar Polisi

Video: Viral Mobil Tabrak 24 Motor di Samarinda, Ternyata Dikejar Polisi

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Bali yang diluncurkan hari ini, Rabu (7/5/2025) menjadi SPPG pertama di Denpasar. SPPG ini memiliki kapasitas produksi sekitar 3.700 porsi per hari.

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengatakan SPPG ini akan melayani produksi makan bergizi gratis (MBG) untuk jenjang TK sampai SMA di Denpasar. Pada hari pertama beroperasi, SPPG Polda Bali memproduksi 771 porsi untuk dibagikan ke sejumlah sekolah di Denpasar Timur. Menunya adalah nasi, ayam goreng, tempe, sayur, dan buah anggur.

"Kalau tadi saya melihat pemenuhan gizinya sudah cukup. Dari ayam, sayur, sambalnya, dan juga buahnya sudah cukup bergizi," ujar Boy saat dijumpai pada acara peluncuran SPPG Polda Bali di Jalan Plawa Nomor 20 Denpasar, Rabu.

Dia mengungkapkan setelah SPPG Polda Bali diresmikan, hingga kini telah ada empat dapur MBG di Bali. Sebelumnya, sudah ada di Jembrana, Tabanan, dan Karangasem. Boy mengatakan idealnya semua kabupaten harus memiliki SPPG atau dapur MBG.

"Tapi, kita harus paham juga bahwa ini tentu bertahap karena pemenuhan standar," kata Boy.

Dia juga menegaskan sudah ada langkah-langkah antisipasi untuk menjaga kualitas menu MBG untuk mencegah terjadinya keracunan seperti sejumlah kasus di beberapa daerah. Menurut Boy, ada tim kesehatan yang memeriksa menu MBG sebelum dibawa ke sekolah.

Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya berharap hadirnya SPPG ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah.

"(Sehingga) Ke depannya anak-anak bisa menjadi SDM yang berkualitas dan sehat," ujarnya.

Salah satu sekolah yang kebagian jatah MBG hari ini adalah SMPN 3 Denpasar. Wakil Kepala (Waka) Kesiswaan SMP N 3 Denpasar Made Kartika Sari menjelaskan makan bergizi gratis di sekolahnya hari ini menyasar 328 siswa SMP kelas IX.

"Respons siswa dan sekolah menyambut baik karena ini bermanfaat bagi siswa. Ketika siswa ditanya soal menu, ternyata menunya cocok. Dari orang tua pun responsnya baik," ungkapnya.

Salah seorang siswa SMPN 3 Denpasar, Ratih, mengaku senang bisa mendapatkan satu porsi menu MBG. Dia mengaku selama ini biasa membawa bekal ke sekolah.

"Senang apalagi rasanya enak. Lauknya juga ada ayam goreng, tempe, sayur dan buah anggur," ujar Ratih.

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Bali resmi diluncurkan, Rabu (7/5/2025). Satuan yang lokasinya berada di Jalan Plawa, Denpasar, ini menjadi tempat pengolahan dan pendistribusian makan bergizi gratis (MBG) sebagai tindak lanjut atas program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam rangka peningkatan gizi anak usia sekolah.

Peresmian SPPG dilakukan oleh Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya. Dalam sambutannya, dia menyampaikan program MBG merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung peningkatan kualitas generasi muda, khususnya dalam aspek kesehatan dan kecukupan gizi.

Ada dua sekolah yang mendapatkan distribusi MBG di hari pertama launching SPPG Polda Bali.

"Adapun dua sekolah yang menerima distribusi makanan bergizi kali ini, yaitu SD Negeri 29 Dangin Puri dengan jumlah 123 porsi, serta SMP Negeri 3 Denpasar yang menerima 328 porsi makanan, sehingga total keseluruhan mencapai 451 porsi," beber Daniel dalam acara yang dihadiri Wakapolda Bali Brigjen Komang Sandi Arsana, Ketua Bhayangkari Daerah Bali beserta anggota, dan beberapa instansi terkait.

Daniel berharap melalui program ini, para siswa mendapatkan asupan gizi yang baik guna menunjang konsentrasi belajar dan tumbuh kembang optimal.

"Polda Bali sendiri berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa," tandas Daniel.

Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

Jumlah dapur makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Tasikmalaya bertambah. Dengan demikian jumlah pelajar yang akan menerima jatah MBG turut bertambah.

Salah satu SPPG yang tengah bersiap beroperasi adalah SPPG Alaska Rasa Nusantara di Perumahan Griya Mangin Persada, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.

SPPG ini akan memproduksi 3.500 porsi MBG setiap hari untuk didistribusikan kepada 12 sekolah yang berada di wilayah tersebut.

Sempat Ditipu

Yang menarik, pengelola SPPG ini sebelumnya menjadi korban penipuan pihak yang menjanjikan bisa membantu menjadi pelaksana MBG. Setelah sempat melewati beragam dinamika, akhirnya SPPG ini bisa beroperasi.

"Alhamdulillah setelah sempat jadi korban penipuan dapur MBG, sekarang kami bisa mendirikan SPPG yang resmi. Ini berkat bantuan dan arahan dari TNI dan Polri," kata Moena Rosliana, pengelola SPPG Bungursari Tasikmalaya, Selasa (6/5/2025).

Penipuan yang dialami Moena terjadi pada awal 2025 lalu, dia bersama puluhan warga lain menjadi korban penipuan dengan modus iming-iming menjadi mitra program MBG. Mereka mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Moena juga sempat melaporkan kasus penipuan itu ke polisi dan sudah ditangani oleh Polres Tasikmalaya Kota.

Meski sempat tertipu, tapi kegigihan Moena untuk menjadk mitra MBG tak surut. Sehingga pada akhirnya dia menmpuh jalur yang benar dan berhasil menjadi pengelola SPPG.

"Insya Allah kita mulai beroperasi di tanggal 14 Mei 2025, cakupannya 12 sekolah yang terdiri dari TK, SD, SMP dan SMA. Jumlah porsi makannya sebanyak 3.569 per hari," kata Moena.

Belajar dari Kasus Keracunan MBG

Dia mengaku sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Terkait banyaknya kasus keracunan MBG, Moena juga mengaku akan menjadikannya sebagai pelajaran. Dia mengaku akan disiplin terkait kerawanan itu.

"Antisipasi kejadian keracunan, kita sama-sama jalin koordinasi yang baik di dalam tim, dari mulai pengolahan bahan masakan, memasak, safety kebersihan semua dijaga. Terus makanan sebelum kita packing itu kita coba, kita rasakan dulu," kata Moena.

Dapur SPPG Bungursari yang menambah cakupan program MBG di Kota Tasikmalaya. Foto: Faizal Amiruddin/detikJabar

Dia mengaku punya pengalaman karena selama ini memiliki usaha catering, dengan jumlah porsi sekitar 1.000 porsi sekali masak.

"Sebenarnya kekhawatiran ada, tapi kita meminimalisir itu. Sejauh ini saya pengalaman di katering belum ada kejadian kayak keracunan atau apa, karena saya orang katering," kata Moena.

Terkait keberadaan gas LPG 3 kg yang terlihat di dapur SPPG yang dikelolanya, Moena mengatakan gas itu hanya untuk alat penanak nasi.

"Gas tiga kilogram itu kita pakai untuk rice steamer, karena susah kalai pakai yang besat. Gas 3 kilogram bukan untuk masak karena masak pakai gas yang 50 kilogram," kata Moena.

Dia menambahkan kehadiran SPPG ini bisa menyediakan lapangan kerja bagi 47 orang.

"Kalau semua pekerja tugas dari BGN ada 47 orang, tapi karena kita punya tempat luas, jadi kita butuh bantuan lagi 4 orang buat petugas kebersihan," kata Moena.

Puluhan monyet mendadak masuk ke lingkungan permukiman warga di kawasan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Gerombolan monyet itu merusak sejumlah atap rumah hingga membuat warga ketakutan.

Dalam video berdurasi 52 detik yang dilihat detikBali, tampak puluhan monyet melompat dari satu rumah ke rumah lainnya. Warga terlihat panik, bahkan beberapa atap rumah warga mengalami kerusakan akibat ulah hewan liar tersebut.

"Banyak sekali monyet-monyet ini, siapa yang harus menanggulangi ini, bertebaran terus monyet-monyet ini ke rumah warga. Ini posisinya rumah warga yang ada di belakang Polsek Ampenan," ucap seorang perempuan dalam video tersebut.

Menanggapi video yang viral di media sosial, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Dinas Damkar Kota Mataram, Multazam, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari masyarakat.

"Untuk sementara belum ada laporan ke kami soal itu, (informasinya) hanya lewat media sosial. Untuk pelaporan, silakan hubungi kami di Siaga 112," ujar Multazam saat dikonfirmasi di Mataram, Selasa (6/5/2025).

Multazam menyebut kemunculan gerombolan monyet di wilayah Ampenan bukan kali pertama terjadi. Fenomena ini kerap terjadi saat memasuki musim kemarau.

"Hampir setiap tahun seperti itu. Mereka biasa turun (ke permukiman) saat musim kemarau, potensinya Maret sampai September. Ditambah lagi tidak ada potensi makanan (di atas), jadi mereka turun dan lari ke permukiman warga," jelasnya.

Kendati demikian, hingga kini belum ada laporan warga yang diserang oleh monyet-monyet tersebut.

"Hanya berkeliaran dan tidak ada penyerangan. Sementara, untuk menangkap monyet-monyet itu kami gunakan perangkap sederhana, yakni menggunakan umpan kelapa muda yang diberikan sedikit lubang, kemudian kami sergap. Ini kami lakukan karena belum punya perlengkapan untuk menangani itu," pungkas Multazam.

Video Bule AS Pura-pura Jadi Tamu Hotel di Bali Lalu Curi Barang Wisatawan

Video Bule AS Pura-pura Jadi Tamu Hotel di Bali Lalu Curi Barang Wisatawan