Jakarta -

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, mengatakan mayoritas masyarakat puas dengan program makan bergizi gratis (MBG). Dia merujuk kepada hasil survei Litbang Kompas mengenai 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Haidar saat menanggapi aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Jakarta, Senin (17/2). Salah satu aspirasi yang disoroti pelajar dan mahasiswa dalam aksi tersebut ialah soal efisiensi anggaran kementerian/lembaga untuk program MBG.

"Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang terkenal independen, sebanyak 66,8 persen rakyat menyatakan puas dengan program MBG. Untuk tahap awal, angka tersebut tergolong tinggi. Hanya 23,2 persen yang tidak puas," katanya Haidar seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/2/2025).

Haidar menyebut program MBG bisa saja dianggap sepele oleh sebagian pihak. Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang menganggap program tersebut penting karena dapat membantu siswa berkonsentrasi di sekolah.

"Mustahil siswa bisa konsentrasi dengan kondisi perutnya lapar, gizinya tidak tercukupi dan kesehatannya terganggu," ujarnya.

Selain itu, dia meyakini pemerintah selektif dan berhati-hati dalam melakukan pemotongan anggaran, terutama untuk sektor pendidikan.

Ia menyebut efisiensi anggaran tidak akan berdampak langsung terhadap mutu pendidikan karena pemotongan dilakukan terhadap anggaran yang bersifat administratif dan seremonial, seperti perjalanan dinas, studi banding, hingga seminar.

"Sementara beasiswa, dana BOS (bantuan operasional sekolah), KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, maupun tunjangan sertifikasi guru masih aman," tambahnya.

Namun demikian, Haidar memahami kekhawatiran pelajar dan mahasiswa. Aspirasi yang disampaikan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran agar program-program berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

"Saya rasa Presiden Prabowo bukan pemimpin yang antikritik, tetapi kritik yang membangun yang didukung data dan fakta," ujar Haidar.

Simak juga Video 'Prabowo Titip ke SPPI Jaga Kualitas-Ingatkan Modus Kecurangan MBG':

(knv/fjp)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah 100 hari menjabat.

Pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan pandangannya terkait 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dosen Fisipol UGM, Mada Sukmajati, fokus menyoroti delapan program hasil terbaik cepat Prabowo-Gibran.

"Asta Cita menurut saya terlalu abstrak, tapi di visi misi programnya Pak Prabowo-Gibran ada delapan program hasil terbaik cepat," ujar Mada Sukmajati dalam acara Pojok Bulaksumur dengan tema "Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Program Kerja Prabowo-Gibran" yang digelar di selasar Gedung Pusat UGM, Jumat (7/02/2025).

Mada menyampaikan, delapan program hasil terbaik cepat ini seharusnya menjadi fokus 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, bisa berlanjut maksimal sampai satu tahun.

Delapan program hasil terbaik cepat ada yang sudah dilaksanakan dan ada yang masih dalam rencana.

Program makan bergizi gratis menurut Mada memang sudah mulai dilaksanakan.

Hanya saja, masih minim dalam perencanaan.

"Menurut saya desain Makan Bergizi Gratis ini nggak jelas. Ini istilahnya itu delapan program terbaik cepat, ini harusnya bisa lebih diperjelas desainnya. Kalau pun sudah dilakukan, evaluasinya apa kita juga nggak tahu," ucapnya.

Soal program pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap dan berkualitas di kabupaten, menurut Mada, juga belum kelihatan.

Program mencetak dan meningkatkan produktivitas pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional sudah berjalan.

"Tapi apa desainnya, prosesnya partisipatif atau nggak, membuka lahan itu dan seterusnya juga nggak jelas. Yang kita lihat justru dinamika dengan masyarakat lokal di sana," ucapnya.

Program membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi, menurut Mada, masih sebatas wacana.

Selain itu, perencanaannya seperti apa juga masih belum jelas.

Mada juga menyoroti terkait program menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan.

"Tukinnya mau kemana ini? Dan ini juga isunya nggak tahu ada THR nggak ini?" ucapnya.

Program melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT, dan menyediakan rumah murah, diungkapkan Mada, juga belum kelihatan.

Bahkan, untuk rumah murah masih dalam rencana.

Menurut Mada, seharusnya untuk masing-masing program harus sudah ada perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Padahal ini sudah 100 hari, harusnya 100 hari itu sudah ada desain di masing-masing program," tuturnya.

Sementara itu, Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Yudistira Permana memberikan tanggapannya terkait pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga.

Yudistira Permana melihat pemangkasan anggaran ini merupakan titik kulminasi.

"Pemangkasan anggaran ini, hemat saya, adalah titik kulminasi, bom waktu yang akhirnya 'bledos'nya tahun ini," ucapnya.

Yudistira menyampaikan situasi saat ini tidak lepas dari adanya pembiaran tata kelola yang tidak baik, mulai dari subsidi energi, pupuk, BPJS, termasuk gas.

Tata kelola yang tidak baik itu, lanjut Yudistira, imbasnya hanya menghabiskan uang negara.

Kemudian, adanya pembangunan infrastruktur yang begitu masif tetapi arah untuk bisa mendapatkan return baik sosial maupun ekonominya tidak terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, muncul adanya pandemi Covid, yang kemudian disusul krisis energi dampak perang Rusia dengan Ukraina.

"Nah, akhirnya kemudian menjadi sekarang, ini sudah hal yang terprediksi, utamanya pada saat Covid tahun 2021," tuturnya.

Soal target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Yudistira berpendapat target pertumbuhan tersebut terlalu ambisius mengingat kondisi ekonomi global saat ini.

"Capaian 8 persen dalam lima tahun ke depan saya rasa tidak realistis tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur," pungkasnya.

Denpasar -

Aksi Kamisan Bali ke-850 digelar di pintu masuk Monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Kamis (6/2/2025). Para peserta aksi mengkritisi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak memprioritaskan kepentingan rakyat, terutama dalam sektor pendidikan.

Dalam diskusi yang digelar, peserta menyoroti efisiensi anggaran di berbagai sektor, khususnya pendidikan. Mereka menilai program bantuan beras sebagai pengganti subsidi pendidikan merupakan bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat atas pendidikan yang layak.

"Pemberian makan sebagai ganti pendidikan adalah penghinaan. Kami butuh pendidikan yang bermutu, bukan sekadar makanan bergizi gratis yang efektivitasnya belum jelas," ujar salah seorang peserta aksi.

Mereka mengacu pada pernyataan Bank Dunia dan IMF yang menyebut rakyat Indonesia membutuhkan subsidi pangan untuk memperlancar situasi kapital dan impor-ekspor pangan. Menurut mereka, Indonesia sebenarnya memiliki surplus pangan, tetapi pemerintah terus mengandalkan impor meski Prabowo menyatakan pentingnya pemberdayaan pangan.

"Pada akhirnya kebijakan pemberdayaan pangan yang digaungkan pemerintah justru mencaplok tanah rakyat kecil di Kalimantan, Lampung, Sulawesi, bahkan Bali," kata Ketua Komite Aksi Kamisan Bali Tommy Priatna.

Selain isu pangan dan pendidikan, aksi ini juga membahas ketimpangan akses terhadap ekowisata di Bali melalui tema "Bali Punya Siapa?". Para peserta menilai kebijakan wisata lebih menguntungkan pihak tertentu dibanding masyarakat setempat.

Masalah transportasi umum juga menjadi perhatian, terutama setelah dihentikannya operasional Trans Metro Dewata. Kebijakan ini dinilai memperburuk aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik yang terjangkau.

"Kami ingin mendekatkan masyarakat dengan penderitaan rakyat, membangkitkan simpati dan empati terhadap mereka yang terkena dampak kebijakan pemerintah," ujar salah satu peserta aksi.

Aksi yang berlangsung sejak 2007 ini berakhir di tengah hujan deras. Meski demikian, para peserta tetap melanjutkan diskusi mereka di bawah guyuran hujan dengan berlindung di bawah payung hitam.

(dpw/dpw)

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait angkat bicara tentang isu perombakan kabinet atau reshuffle . Sinyal ini muncul setelah adanya pernyataan keras Presiden Prabowo terkait menteri yang tidak kerja akan disingkirkan.

"Tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap," kata pria yang akrab disapa Ara seusai menghadiri perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menurutnya, Prabowo sebagai Presiden memiliki kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap para menterinya yang dianggap belum menunjukkan kinerja yang baik di pemerintahan.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons isu reshuffle di periode 100 hari Kabinet Merah Putih. Apalagi, beberapa kali Prabowo mengingatkan jajarannya berbenah untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

"Bahasa Indonesia jelas kan?" kata Prabowo saat ditanya awak media seusai menghadiri acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Prabowo kembali menegaskan bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Sehingga, seluruh jajarannya diharapkan bisa bekerja dengan benar.

"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu," tegasnya.



Prabowo sekali lagi menegaskan bahwa seluruh jajarannya harus bekerja demi kepentingan rakyat. "Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Sorak-sorai siswa kelas 1D memenuhi ruang kelas tatkala bel istirahat berbunyi menandakan waktu makan tiba. Tak sedikit dari mereka segera meletakkan sendok, garpu, dan minumnya di meja belajar guna menyambut dimulainya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 07 Slipi Pagi, Jakarta Barat.

Ompreng MBG berlapis stainless steel yang tersusun rapi dengan tali rafia di meja guru sebentar lagi akan berpindah tangan kepada siswa sebagai sang empunya. Sebelum itu terjadi, para siswa berseragam merah putih berlarian keluar kelas dan berbaris mendatangi wastafel berkeran hijau untuk mencuci tangan.

Selesai sudah mencuci tangan, mereka kembali masuk dan melantunkan doa makan dipandu dengan Ibu Nia, guru yang menjadi wali kelas mereka untuk satu semester penuh itu. Setelahnya, tugas Ibu Nia-lah yang membagikan ompreng-ompreng MBG kepada para siswa.

Para siswa kelas dasar itu terlihat antusias membuka tutup ompreng dan segera melahapnya dengan sendok serta garpu yang lengkap di tangan mereka. Sesekali mereka berceloteh dengan kawan sebangkunya hingga tercipta keributan kecil dan Ibu Nia menegurnya kalau sedang makan tak boleh berbicara.

Melihat para siswanya antusias, Ibu Nia berharap pemerintahan Presien Prabowo Subianto tetap konsisten dalam menjalankan program MBG ini, supaya juga gizi anak-anak terjamin. Terlebih, guru yang mendidik 32 siswa dalam satu kelasnya ini turut senang lantaran para siswa menghabiskan makanan masing-masing.

“Saya sangat mendukung dengan program seperti ini. Di samping anak-anak merasa antusias, juga ada peningkatan dengan BB-nya [berat badan]. Terus lebih semangat, belajarnya juga lebih aktif gitu,” ujarnya saat ditemui Bisnis secara langsung di SDN 07 Slipi Pagi, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

Perbesar

Lulus Uji Coba MBG

Potret siap siaga para pengajar untuk menyambut program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, SD yang terletak di Jakarta Barat itu sudah menjalani uji coba penuh program MBG sejak November 2024.

Guru SDN 07 Slipi Pagi yang menjadi koordinator MBG di sekolah, Herry Pernata berujar pihaknya mulai berkenalan dengan MBG sejak 18 November 2024. Dari saat itu hingga kini, dia mengaku pendistribusian berlangsung mulus tanpa hambatan bak jalan tol.

Mulanya, ompreng stainless steel itu diturunkan serempak dari mobil distribusi. Kemudian, ompreng dikumpulkan terlebih dahulu di ruang kelas tak terpakai. Setelahnya, Herry bersama tim memastikan jumlahnya harus 561 ompreng setiap harinya.

“[mobil datang] sebelum jam 8 pagi. Jam istirahat kita berbeda, jadi kelas 1, 2, 3 MBG dibagikan sekitar 08:20–09:00 WIB. Untuk kelas 4, 5, 6 baru dibagikan MBG-nya sekitar jam 09:00–09:30 WIB,” jelasnya, Kamis (9/1/2025).

Menilik respons anak-anak yang dominan suka MBG, Herry memastikan mereka rerata mampu menghabiskan porsi MBG tiap harinya, meski memang ada yang masih bersisa dikit. Karena suka MBG, dia melanjutkan pembiasaan anak kian berubah. Tak sedikit dari mereka jadi lebih berharap ke MBG dan lupa dengan sarapan.

Karena terjadi demikian, pihak sekolah akhirnya gerak cepat mengimbau orang tua bahwa MBG sebatas tambahan untuk anak, jadi sarapan janganlah dilupakan. Kalau perlu, SDN 07 Slipi Pagi akan kembali melanjutkan program sarapan setiap pagi sebelum adanya MBG.

“Jangan mentang-mentang nanti ada makan gratis, kamu nahan-nahan pagi, itu kan malah akan menjadi risiko yang gak baik kan itu. Kemarin sih sempat kita edukasikan gitu juga ke anak-anak,” bebernya.

Di sisi lain, kala uji coba berlangsung saat itu, Herry mengungkapkan evaluasi yang dikatakan ke SPPG adalah berkenaan menu, seperti mengganti lauk ayam menjadi ikan. Namun, saat dituruti SPPG, nyatanya tak sedikit siswa yang menyatakan ketidaksukaannya.

Menanggapi respons siswa-siswa tersebut, dia menyebut pihaknya mengedukasi bahwa ini merupakan rezeki yang didapat, belum tentu orang lain mendapatkan seperti itu.

Perbesar

MBG Telat Datang, Siswa Nunggu 2 Jam

Lain sekolah, lain pula nasib yang mereka terima. Begitulah ungkapan yang sekiranya dirasakan SDN Kedung Jaya 2, Kota Bogor. SD negeri berlokasikan di Jalan Cimanggu ini harus menerima keterlambatan waktu hingga 2 jam saat debut program MBG.

Seharusnya, kelas yang masuk pagi sudah bisa menyantap porsi MBG pukul 09:00 WIB saat istirahat. Sementara kelas yang dijadwalkan masuk siang, bisa melahap MBG pada pukul 12:00 WIB.

Guru koordinator MBG di sekolah negeri tersebut, Wawan Wibrayoga dan Irawati mengatakan telatnya makanan itu membuat pihak sekolah menahan anak-anak agar tak pulang terlebih dahulu.

“Sebenarnya kan, makanan ini dikasih ketika waktu anak-anak istirahat. Yang kelas pagi 1, 2, 5, sama 6 pulangnya jam 11:00 WIB. Yang siang ada kelas 3, 4, dan 5. Jadi emang pas makannya seharusnya di istirahat, jadi makan pas waktu pulang, karena terlambat [2 jam],” ujar Wawan, Jumat (10/1/2025).

Dikatakan Wawan, imbas dari hal itu pihaknya mendapat permintaan maaf dari penyelenggara. Disebut, keterlambatan itu terjadi lantaran supir mobil distribusi belum tahu letak sekolah-sekolah yang dapat MBG.

Tak sampai di situ, persoalan berikutnya adalah batalnya SDN Kedung Jaya 2 mendapatkan uji coba MBG sebelum debut. Seharusnya, kata Wawan, sekolahnya dapat pada akhir 2024. Namun, hal tersebut urung dilakukan karena bentrok dengan libur semester 1.

Perbesar

Omzet Pedagang Turun Akibat MBG

Bagi para pedagang yang sudah lama berjualan di luar sekitaran sekolah mengalami penurunan pemasukan akibat adanya MBG ini. Salah satunya dirasakan oleh Mastirto, penjual aci telor alias cilor sejak 2013 di depan SDN Kedung Jaya 2.

Sebenarnya, setiap pagi hari sampai sore dirinya bisa menghasilan pendapatan bersih hingga Rp400 ribu. Namun sejak MBG debut, dia harus berpuas diri dengan mengalami penurunan pendapatan.

Untuk menyiasati hal tersebut, Mastirto akhirnya harus rela menambah waktu jualannya hingga malam hari di lain tempat, karena jika hanya mengandalkan di depan sekolah tidak akan bisa menutupi kekurangan tersebut.

Kendati demikian, dia tetap menyambut baik program andalan Prabowo Subianto tersebut. Katanya, ini memang bagus untuk anak-anak, walaupun dirinya terkena ikut terkana dampak lainnya.

“Kalau buat anak-anak bagus ya karena bisa ada gizi gitu ya, tepat. Kalau buat orang dagang di sekolahan sini, ada ngaruhnya juga sedikit karena jajannya ya kurang gitu, berasa signifikan,” katanya kepada Bisnis, Jumat (10/1/2025).

Hal serupa berlaku pada Anwar, penjual batagor yang sudah berjualan di depan SDN Kedung Jaya 2 sejak 1997 silam. Katanya, pendapatannya berkurang hingga setengahnya sejak ada MBG.

Namun, beda halnya dengan pendapat Mastirto soal MBG, Anwar merasa dirinya kurang setuju dengan adanya MBG tersebut, karena berpengaruh terhadap pedagang kecil sepertinya.

“Kalau saya mah kurang ini [setuju] sih. Soalnya pengaruh ke kita yang pedagang kecil di sekolah, apalagi yang jualannya di kantin. Kalau saya kan masih mending ada dari yang lewat gitu, yang di luar sekolah,” pungkasnya.

Perbesar

Berbeda dengan pedagang, salah satu ibu dari siswa penerima MBG mengaku bersyukur akan adanya program debutan anyar di era pemerintahan Prabowo ini. Bagi Fitriah, MBG membuat anaknya bisa makan lagi, meski sebelumnya sudah sarapan di rumah.

Meski bersyukur, dirinya tetap menyoroti soal menu MBG. Dia sering dengar keluh kesah anaknya yang duduk di kelas 6 di SDN Kedung Jaya 2 mengatakan sayurnya kurang enak dan terasa hambar.

“Mama sayurnya ini [kurang enak], terus kayak makanan rumah sakit ya? ‘iya kan namanya makan sehat begitu’ [jawab Fitriah]. Kan pernah alami [dirawat di] rumah sakit kan, jadi rasa makanan kayak rumah sakit katanya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (10/1/2025).

Walau begitu, Fitriah tetap mengungkapkan dirinya merasa terbantu dengan MBG karena jadi ada pembatasan dalam diri anaknya untuk tidak jajan es dan mie. Kemudian, juga lebih mengirit uang jajan di lingkungan sekolah.

Di sisi lain, Aqshal yang merupakan siswa kelas 5 di SDN Kedung Jaya 2 merasa senang dengan MBG. Karenanya anak berusia 10 tahun ini di rumah jarang makan lagi, sehingga dia menggap jadi tak boros. Adapun, selang empat hari debut MBG, Aqshal mengatakan menu yang paling disukainya adalah saat Senin.

“Hari Senin [menu yang paling disuka], soalnya ada ayam kecap, pisang, semuanya enak. [ratingnya] sepuluh lah semuanya,” ujarnya kepada Bisnis pada waktu yang sama.

Senada, siswa kelas 1 di SDN 07 Slipi Pagi bernama Zio menyatakan kesukaannya dengan MBG. Bahkan, ini terlihat dari bersihnya ompreng tanpa sedikitpun sisa makanan.

“Enak [makanannya], suka. [ratingnya] sepuluh,” katanya saat ditemui Bisnis, Kamis (9/1/2025).

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki 100 hari, sebuah tonggak awal yang menjadi sorotan publik. Pemerintahan ini mengusung visi besar untuk memperkuat kesejahteraan rakyat. Dan, salah satu program andalan pemerintah Prabowo-Gibran adalah penyediaan akses makan bergizi khususnya bagi anak-anak. Namun, di balik program-program unggulan, pemerintahan juga dihadapkan pada isu serius, kasus pagar laut misterius.

Dalam episode terbaru Rakyat Bersuara malam ini bersama Aiman Witjaksono , Immanuel Ebenezer, Ray Rangkuti, dan para narasumber kredibel lainnya akan membahas secara mendalam berbagai capaian dan tantangan memasuki 100 hari pemerintahan Prabowo-Giran.

Program 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat berbagai respons dari masyarakat. Di bidang pangan, banyak pihak mengapresiasi langkah pemerintah yang proaktif, meskipun tantangan masih ada, seperti distribusi pangan di daerah terpencil dan keberlanjutan program. Sementara itu, langkah tegas kasus pagar laut kian menuai kontra dari berbagai kalangan, terutama para nelayan dan masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan pesisir Tangerang, Banten. Lantas, bagaimana para pakar membahas persoalan ini?



Simak terus perkembangan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Rakyat Bersuara "100 Hari, Makan Bergizi hingga Pagar Misterius" malam ini bersama para narasumber, Immanuel Ebenezer-Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Astrio Feligent-Jubir Partai Gerindra, Saleh Daulay-Politisi PAN, Ray Rangkuti-Pengamat Politik, Feri Amsari-Pakar Hukum Tata Negara, Iqbal Ramadhan- Aktivis, Yanuar Rizky-Pengamat Ekonomi, Pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews.

JAKARTA - Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai kritikan. Kali ini, kritikan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

Uchok menilai pemerintah pusing cari anggaran makan gizi gratis dengan membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program MBG. Karena, kata dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lagi kering.

Dia juga menduga tidak ada lagi negara lain atau lembaga keuangan yang mau memberikan pinjaman. ?Maka, rakyat disuruh makan serangga. Sebelum rakyat makan serangga, suruh para menteri atau pejabat negara yang makan duluan, ya makan serangga,? ujar Uchok kepada SindoNews, Minggu (26/1/2025).



?Selama ini mereka sudah merdeka, semua fasilitas dari duit pajak sudah mereka nikmati. Dengan menu para pejabat negara makan serangga tiap hari, berarti anggaran makan minum yang yang ada setiap lembaga negara bisa dihemat,? pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Hasil survei LSI Denny JA soal 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencatat makan bergizi gratis (MBG) sebagai program yang paling mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Dari rentang penilaian 1 hingga 9, MBG mendapatkan skor 8,4. Survei dilakukan pada 20 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan ada tiga alasan positif responden atas program itu.

"Pertama mengurangi angka stunting dan malnutrisi yang menjadi masalah kronis di Indonesia," kata Ardian dalam konferensi pers, Jumat (24/1).

Lalu kedua, MBG dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan permintaan produk pangan lokal.

Hal itu dinilai membuat banyak produk lokal pangan yang terserap dalam program ini.

"Kemudian, alasan positif ketiga, meningkatkan kualitas generasi mendatang dengan kesehatan yang lebih baik," ucapnya.

Setelah MBG, di urutan kedua program yang menerima respons positif ialah rehabilitasi dan renovasi sekolah (skor 8,0), swasembada pangan (skor 7,8), peningkatan kesejahteraan guru dengan skor 7,8.

Lalu, kenaikan upah minimum nasional (skor 7,8), keanggotaan Indonesia dalam BRICS (skor 7,8), program transisi energi hijau (skor 7,7), pemberantasan judi online (skor 7,3), hingga penurunan harga tiket transportasi publik di angka 7,2.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh siswa di Indonesia menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) pada akhir 2025.

"Akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi gratis," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Ia menjelaskan program MBG dimulai 6 Januari 2025 lalu dan telah melayani sekitar 650 ribu anak-anak di 31 provinsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis, Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah, serta Swasembada Pangan menjadi Top 3 Program Prabowo-Gibran dengan skor positif paling tinggi. Sementara Wacana Pilkada akan dipilih oleh DPRD menjadi Top 1 isu yang skor negatifnya paling buruk.

Demikian hasil temuan riset LSI Denny JA terkait menyambut 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran. LSI enny JA menggunakan dua pendekatan untuk menghasilkan laporan ini: LSI Weight Scoring Model dan Aplikasi LSI Internet.

Weight Scoring Model adalah pendekatan evaluasi berbasis bobot, yang dirancang untuk menilai kebijakan secara holistik. Model kedua menganalisis frekuensi serta sentimen percakapan daring antara 20 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan, berdasar riset LSI Denny JA,ada 9 program yang mendapatkan respon positif.Program yang menempati peringkat pertama sentimen positif adalah Makan Bergizi Gratis (Skor 8,4).Program ini menempati peringkat pertama karena dampaknya yang langsung terhadap pengurangan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat, mendukung kualitas generasi mendatang.

“Ketika anak-anak dapat tumbuh sehat dengan asupan nutrisi yang cukup, mereka memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik, bekerja lebih produktif, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” kata Ardian Sopa, Jumat (24/1/2025).

Posisi kedua hingga kesembilan secara berturut-turut adalah:Program Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah (Skor 8,0), Swasembada Pangan (Skor 7,8), Peningkatan Kesejahteraan Guru (Skor 7,8), Kenaikan Upah Minimum Nasional (Skor 7,8), Keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Skor 7,8), Program Transisi Energi Hijau (Skor 7,7), Pemberantasan Judi Online (Skor 7,3), dan Penurunan Harga Tiket Transportasi Publik (Skor 7,2).

Riset LSI Denny JA ini juga menilai wacana (baru di tahap inisiasi) atau kebijakan yang dianggap negatif. Ini dievaluasi berdasarkan dampak terhadap demokrasi (30%), implikasi fiskal dan ekonomi (25%), resistensi publik dan kontroversi (20%), efisiensi dan efektivitas (15%), serta dampak terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial (10%).

Adapun wacana dan program yang paling menuai sentimen negatif adalah usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Skoring untuk wacana ini terbesar mencapai skor -7,9/minus 7,9.“Kebijakan ini mendapat kritik tajam karena melemahkan partisipasi langsung masyarakat, meningkatkan risiko korupsi, dan menimbulkan resistensi publik,” kata Ardian.

Lebih jauh, lanjutnya, wacana ini mengundang pertanyaan mendasar tentang komitmen pemerintah terhadap prinsip demokrasi. Menurut Ardian, hak memilih adalah esensi dari kedaulatan rakyat. Ketika hak ini direnggut, rakyat merasa kehilangan kendali atas pemimpin yang akan memengaruhi kehidupan mereka secara langsung.

Sentimen negatif lain bersumber dari isu pembentukan Kabinet Jumbo (Skor -6,8) dan Penghapusan Piutang Macet UMKM (Skor -5,7). “Kabinet yang terlalu besar dianggap inefisien, membebani anggaran, serta memicu konflik kepentingan jika didasarkan pada hutang budi politik semata,” kata Ardian.

Sedangkan kebijakan penghapusan piutang macet UMKM memicu moral hazard, mengurangi likuiditas lembaga keuangan, dan dinilai tidak adil bagi debitur yang patuh. “Meskipun niatnya baik untuk membantu UMKM yang kesulitan, kebijakan ini berisiko menciptakan preseden yang salah,” ungkap dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN mencatat sejumlah capaian penting yang diraih bersama kementerian dan lembaga lainya selama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Selama periode kerja itu, Menteri BUMN Erick Thohir telah menjalin kerja sama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Koperasi dan UMKM, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hasilnya, kata Erick, berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi.

“Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Di sektor pembangunan infrastruktur dan hunian layak, misalnya, Kementerian BUMN dan Menteri PKP Maruarar Sirait telah mempercepat mempercepat pembangunan hunian subsidi dengan konsep transit oriented development (TOD).

Proyek ini mencakup Samesta Mahata Margonda, Serpong, Tanjung Barat, dan Parayasa, yang terintegrasi dengan stasiun KRL. Di samping itu, BTN juga mendukung program ini melalui rancangan skema KPR dengan tenor 30 tahun.

Dari sisi UMKM dan industri kreatif, BUMN bekerja sama dengan Kementerian UMKM untuk mendorong kewirausahaan dan industri kreatif dengan melibatkan ‘Rumah BUMN’ sebagai pusat pelatihan dan pendampingan.

Program tersebut juga mencakup penghapusan piutang macet para pelaku UMKM melalui Bank Himbara yang terdiri atas Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Sementara itu, kerja sama Kementerian BUMN dengan juga BPOM bertujuan meningkatkan daya saing UMKM melalui sertifikasi produk. BPOM menyediakan pendampingan, sementara BRI, Pegadaian, dan PNM mendukung pembiayaan.

“Keberhasilan 100 hari kerja juga mencerminkan sinergi antar-instansi yang semakin solid. Perusahaan-perusahaan BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai mitra strategis,” kata Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, semua pihak tidak perlu berterima kasih kepadanya atas program Makan Bergizi Gratis.

Sebab, dirinya tidak mencari nama lewat program makan bergizi itu.

Diketahui, ucapan terima kasih itu beberapa kali disampaikan oleh sejumlah anak-anak sekolah.

Tak jarang, anak-anak menyisipkan surat ucapan terima kasih di rantang bekas makan siang.

"Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orangtua, hormati guru. Kemudian, belajar dengan baik. Kita di sini tidak cari nama," kata Prabowo dalam keterangannya usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Menurut Prabowo, memberi makan siang yang bergizi secara gratis adalah kewajibannya sebagai presiden.

Hal ini sejalan dengan tujuannya mengurangi kemiskinan dan kelaparan, meski ia menghargai ucapan terima kasih tersebut.

"Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai Presiden," tuturnya.

Prabowo bilang, pemerintahan yang dipimpinnya ingin yang terbaik untuk bangsa.

Terlebih, ia dipilih oleh rakyat untuk bekerja demi rakyat pula.

"Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi, 'Saya terima kasih'. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto," tandas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto berjanji semua anak-anak bakal mendapat makan bergizi gratis (MBG) di akhir tahun 2025.

Diketahui, jumlah penerima bakal ditambah secara bertahap seiring dengan rencana penambahan anggaran untuk MBG.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin," kata Prabowo dalam keterangannya usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Menurut Prabowo, memberi makan untuk semua anak-anak tidak memungkinkan secara administrasi.

Pasalnya, ada sejumlah proses yang perlu dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat.

Proses itu tidak jarang membutuhkan waktu lebih.

Apalagi, proyek makan bergizi adalah proyek yang sangat besar.

"Secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu," ucap dia.

Namun, ia kembali menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mencari cara tercepat dan terbaik.

"Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat. Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini berhasil," janji dia.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini juga memastikan bahwa dana untuk program makan bergizi gratis sudah dianggarkan.

Dananya pun ada dan cukup untuk menjangkau penerima.

"Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya enggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," tandas Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, program makan bergizi gratis sudah dimulai pada 6 Januari 2025.

Pada akhir pekan lalu, Prabowo dilaporkan gelisah karena banyak anak-anak belum merasakan program unggulannya tersebut.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai rapat terkait MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan bilang, kegelisahan itu lantas membuat Kepala Negara mengumpulkan kepala lembaga hingga menteri terkait untuk memecahkan masalah bersama demi percepatan penetrasi MBG.

"Kenapa Pak Presiden gelisah, karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini," kata Dadan usai bertemu Prabowo, Jumat.

Adapun demi percepatan, seluruh pihak sepakat untuk mendukung maupun mengeluarkan peraturan yang mendukung MBG.

Termasuk, rencana penambahan anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, masih diperlukan sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

"Sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," jelasnya.