Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ulama Indonesia (PUI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menjalin kerja sama dalam peningkatan gizi masyarakat.

"Peningkatan status gizi masyarakat Indonesia merupakan tugas besar yang tidak bisa dilakukan oleh BGN sendiri. Oleh karena itu, kerja sama dengan PUI yang memiliki jaringan luas hingga ke akar rumput serta kepercayaan umat yang kuat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung program-program gizi nasional," ujar Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Jakarta pada Selasa (13/5) bersamaan dengan pembukaan Muktamar ke-15 PUI yang menekankan pentingnya peran umat dalam membangun kemandirian bangsa, termasuk dalam aspek kesehatan dan gizi.

"BGN berharap, dengan adanya kerja sama ini, program-program gizi nasional dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia secara menyeluruh," ucap Nyoto.

Sementara itu, Ketua Umum PUI Raizal Aripin mengemukakan penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah nyata untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umat, khususnya dalam bidang gizi.

"Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan BGN dalam menyebarluaskan informasi tentang pentingnya gizi yang baik kepada masyarakat Indonesia," katanya.

Melalui kerja sama tersebut, PUI bersama jaringan anggota dan institusi pendidikannya yang tersebar di seluruh Indonesia akan berperan aktif dalam mendukung implementasi program-program gizi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, utamanya dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang.

Kerja sama itu juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat upaya peningkatan gizi masyarakat Indonesia demi mewujudkan generasi yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas. Pemerintah optimis bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi masyarakat di perkotaan, tetapi juga di daerah-daerah terpencil dan pedesaan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendatangi Yayasan Media Berkat Nusantara selaku Mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran. Pertemuan itu guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengevaluasi dan mengecek penyaluran dana yang telah dilakukan di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta. Ia menyebut telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan.

"Yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara)," kata Dadan dalam keterangan tertulis, Rabu (16/4/2025).

Pada dialog tersebut, pihak mitra menjelaskan tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG disebut akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," terang Dadan.

Dadan menyebut pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG. BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

"BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan, serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat," ucapnya.

Mitra MBG Tak dibayar hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dikutip dari detikNews.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15.000 per porsi, namun di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13.000. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15.000 dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13.000 dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Nanang Avianto melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kaltim. Langkah ini sebagai dukungan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden RI.

"Dengan adanya SPPG ini, diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Kaltim dan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas," ucap Irjen Nanang, Selasa (18/2/2025).

Kegiatan groundbreaking dilaksanakan di Kawasan Stal Kuda, Balikpapan, Selasa (18/2/2025). Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolda Kaltim Brigjen M Sabilul Alif, Pejabat Utama Polda Kaltim, serta pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Kaltim dan para tamu undangan lainnya.

Pembangunan SPPG ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi 3.287 anak dari berbagai jenjang pendidikan yang berada di Kota Balikpapan. Fasilitas ini dibangun di lahan seluas 400 meter persegi dan ditargetkan selesai dalam 2-3 bulan.

"Data-data ini sudah kami kompulir dari awal yang ada dalam jangkauan SPPG ini. Direncanakan, tidak lebih dari 15 menit dari sekolah untuk menjaga kualitas makanan," tuturnya.

"Dengan kecepatan kita dalam membangun akan menghasilkan bangunan yang berkualitas karena akan digunakan untuk jangka panjang," ujar Irjen Nanang.

Dengan anggaran sekitar Rp 3,1 miliar dari Badan Gizi Nasional (BGN), proyek ini juga menjadi percontohan di Kaltim. Rencananya, fasilitas serupa akan dibangun di Penajam Paser Utara dan Kutai Barat.

"SPPG Balikpapan ini akan menjadi proyek percontohan untuk wilayah Provinsi Kaltim, dengan rencana pembangunan SPPG di tiga lokasi lainnya, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Barat," pungkasnya.

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan cakupan penerima program makan bergizi gratis (MBG) masih sebesar 0,8% dari target nasional mencapai 82,9 juta penerima tahun ini. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan saat ini sudah ada 730 ribu orang di 34 provinsi yang telah menerima program prioritas tersebut.

Dadan mengatakan pihaknya masih terus menyalurkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan Februari 2025. Pihaknya pun tengah menyeleksi mitra baru.

"Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

Meskipun masih mencakup 0,8% dari target penerima penerima, Dadan melihat masih mempunyai peluang yang besar. Hal ini berarti masih ada 98,5% masyarakat yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

"Itu kan masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat enggak usah khawatir akan ketinggalan program ini karena program kami baru 0,8%. Peluangnya masih besar," tambah Dadan.

Dadan mengakui masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau program MBG. Untuk mempercepat penyalurannya, BGN akan menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.

Pada kesempatan yang sama, Dadan menyebut BGN telah menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat. Sebab, wilayah tersebut sampai saat ini belum menerima program tersebut.

Dadan menjelaskan tiga faktor utama yang menjadi kendala untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. "Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya," kata Dadan.

Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai hari ini, Senin (6/1/2025). MBG dilaksanakan di 26 provinsi seluruh Indonesia dengan mengoperasikan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.

Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi program MBG mengungkap tanggal ini dipilih karena menyesuaikan jadwal masuk peserta didik sekolah.

"Pelaksanaan program ini akan dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah," tulis BGN dikutip dari laman resminya, Senin (6/1/2025).

Meski begitu, pelaksanaannya tidak hanya dilakukan untuk anak sekolah. tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Jam Pembagian dan Menu Makan Bergizi Gratis

Setiap harinya MBG akan diproduksi oleh SPPG. Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sarjoko menjelaskan ada beberapa menu MBG yang dilaksanakan di Jakarta.

Salah satunya adalah ayam teriyaki, tumis buncis, hingga susu dengan nilai Rp 10 ribu/paket. Di Jakarta sendiri ada empat SPPG yang menyalurkan MBG ke sekolah PAUD/TK, SD, SMP, dan SMA.

"Menu tanggal 6 Januari 2025 yaitu ayam teriyaki, tumis buncis wortel, pisang, susu, nasi dengan nilai Rp 10.000/paket," katanya dikutip dari detikNews.

Distribusi makanan akan dibagi menjadi 2 termin. Yakni kelas 1 hingga 3 SD pada pukul 8.00 WIB sedangkan kelas 4 SD hingga SMA di jam 11.00 WIB.

Dilaksanakan Serentak di 26 Provinsi

Pada pelaksanaan awal, MBG dilakukan di 26 provinsi termasuk wilayah terpencil, terdepan, dan terluar (3T), yakni:

• Aceh
• Bali
• Sumatera Barat
• Sumatera Utara
• Kepulauan Riau
• Riau
• Lampung
• Banten
• Jawa Barat
• Jakarta
• Jawa Tengah
• Jawa Timur
• DI Yogyakarta
• Gorontalo
• Sulawesi Barat
• Sulawesi Selatan
• Sulawesi Tenggara
• Sulawesi Utara
• Kalimantan Timur
• Kalimantan Utara
• Kalimantan Selatan
• Maluku
• Maluku Utara
• Nusa Tenggara Timur
• Papua Barat
• Papua Selatan.

Dipantau Menteri Kabinet Merah Putih

Dikutip dari Kantor Berita Antara, menteri dan pejabat publik Kabinet Merah Putih memantau secara langsung berlangsungnya MBG serentak ini. Siapa saja? Ini daftarnya.

• Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi berkunjung ke SPPG Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat.
• Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.
• Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menijau di SDN Cilangkap 5 Depok, dan SDN Cilangkap 3 Depok, Jawa Barat.
• Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengunjungi SPPG kawasan Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dan SD 05 Halim.
• Wakil Menteri Sosial Agus Jabo memantau di SPPG Palmerah, Jakarta.
• Wamen Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wamendikdasmen Atip Latipulhayat mengunjungi SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.
• Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memantau SMP-SMA di Semarang, Jawa Timur.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diluncurkan Badan Gizi Nasional 6 Januari 2025 mendatang. Untuk menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu, 937 dapur disiapkan.

"Tanggal 6 Januari rencananya (peluncuran), (disiapkan) 937 dapur di seluruh Indonesia," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional Lalu Muhammad Iwan Mahardan dikutip detikFinance, Jumat (3/1/2025).

Iwan menyebut sasaran utama pada daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), maka dapur lebih banyak di luar Pulau Jawa.

"(Dapur) paling banyak di luar Jawa, daerah yang masih kekurangan gizi yang masih kategori miskin dan perlu dibantu, itu sasaranya," tuturnya.

Lalu juga menyebutkan target awal penerima manfaat terdiri dari anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Jumlah keseluruhan target penerima awal menyasar kepada 3 juta orang.

"Penerima manfaat tahap awal setiap dapur ada 3.000-3500 sasaranya. Sasarannya mulai usia 5 tahun, Paud, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah memastikan implementasinya Makan Bergizi Gratis akan dimulai 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, dia belum mau menjelaskan.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Polisi di Sidoarjo membagikan makan siang bergizi bagi pelajar TK dan Sekolah Dasar (SD). Kegiatan tersebut untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Pembagian makanan gratis tersebut dipimpin langsung Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing. Ia membagikan langsung makanan di TK dan SDN Banjarpanji, Tanggulangin.

Sementara Wakapolresta Sidoarjo AKBP I Made Bayu Sutha Sartana melaksanakan pembagian makan siang bergizi di TK Dharma Wanita Persatuan Lambangan dan SDN Lambangan, Wonoayu.

"Ada sebanyak 300 kotak nasi makan siang bergizi yang kami bagikan hari ini di wilayah Kecamatan Tanggulangin dan Wonoayu. Nantinya bertahap akan kami lakukan di wilayah lainnya," kata Christian, Jumat (6/12/2024).

"Kegiatan ini memberikan nutrisi makanan sehat dan bergizi bagi para pelajar sekolah dasar dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan pencegahan stunting," imbuh Christian.

Pemberian makan siang bergizi ini telah dijalankan Polresta Sidoarjo dan polsek jajaran selama ini. Pihak sekolah serta masyarakat pada umumnya mengapresiasi program nyata dalam mendukung kebutuhan gizi nasional ini.

Kepala SDN Banjarpanji Tanggulangin Amriyatul Azmi mengapresiasi program makan siang bergizi yang dilakukan pihak kepolisian. Khususnya guna mendukung asupan gizi pelajar untuk dapat menunjang semangat belajar di sekolah dan kesehatan tubuh.

Rahmat Gibran siswa kelas VI SD Negeri Banjarpanji, Kecamatan Tanggulangin mengaku senang dengan adanya program tersebut. Sebab makanan yang dibagikan gratis dan bergizi.

"Saya senang sekali hari mendapatkan makan siang bergizi secara gratis dari polisi, semoga program ini selalu dilakukan terus," kata Gibran.

Video: Penampakan Buaya yang Bikin Resah Warga Sekitar Sungai Klurak

Video: Penampakan Buaya yang Bikin Resah Warga Sekitar Sungai Klurak

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa kemarin.

Dadan menyebut jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa kemarin.

Dadan menyebut jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Anggaran program makan bergizi gratis dipatok Rp 15.000 per anak dalam APBN. Namun, praktiknya bersifat fleksibel tergantung harga bahan pangan di daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menuturkan jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apa saja menunya?

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menyebut anggaran MBG setiap daerah bersifat fleksibel. Jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," bebernya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hanya saja dalam implementasinya bersifat fleksibel tergantung setiap daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menyebut jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.