Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihak yang untung besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terlebih jika anggarannya telah ditambah Rp 100 triliun menjadi Rp 171 triliun.

"Apabila program MBG ini ditingkatkan dari Rp 71 triliun ditambah Rp 100 triliun, maka menjadi 171 triliun, jumlah sentranya akan meningkat, maka saya berharap ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, program MBG adalah salah satu program pemerintah yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh UMKM di semua wilayah Indonesia. Terlebih jika keberadaannya di dekat sekolah.

"Selama ada sekolah di situ, karena sekolah yang memberikan MBG setiap hari kepada muridnya, berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut, ada yang harus membeli bahannya, ada yang harus memasak, mengantar, mencuci mulai dari sayuran, bahan baku, sampai tempat makannya. Ini merupakan pekerjaan masif, labour intensive dan merata di seluruh Indonesia," beber Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik. Ini dinilai sebagai investasi penting dan jangka panjang yang pelaksanaannya membutuhkan anggaran luar biasa besar.

Program MBG ditargetkan bisa menyasar seluruh anak-anak Indonesia dan ibu hamil secara bertahap. Dukungan anggaran dipastikan siap untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.

"Apabila mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat dan ini harus disiapkan setiap hari, harus ada belanja, harus ada yang mengerjakan, saya membayangkan efek pengalinya atau multiplier efeknya akan luar biasa," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga telah berpesan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan agar lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ikut mensukseskan dan mendukung program MBG. Nantinya UMKM yang menjadi mitra MBG akan diberi kredit modal kerja.

"Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini merupakan sebuah transformasi yang sangat masif," ucap Sri Mulyani.

(aid/kil)

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis yang menelan anggaran Rp 71 triliun, resmi dimulai pada Senin, 6 Januari 2025.

Kepastian pelaksanaan program makan bergizi gratis ini disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat, 3 Januari 2025.

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," ungkap Budi Arie.

Bahan baku makan gizi gratis harus lokal

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

"Arahan Presiden adalah bahan bakunya harus berasal dari desa, bukan impor, sehingga ekonomi masyarakat desa bisa bergerak," jelas Budi Arie setelah rapat di Istana Kepresidenan Bogor.

Melalui kolaborasi dengan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah berharap bisa menciptakan efek positif dalam perekonomian dari hulu hingga hilir.

Program makan gizi gratis melibatkan lebih dari 1.900 koperasi dari berbagai sektor, termasuk koperasi telur dan koperasi sayur.

Desa-desa dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, ikan nila, dan melon akan berperan sebagai penyedia bahan baku utama.

"Kami akan menyuplai bahan baku melalui koperasi dan BUMDes, sesuai arahan Bapak Presiden. Dengan cara ini, bahan bakunya benar-benar dari desa," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.

Sebanyak 20 persen dari total anggaran Rp 71 triliun akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan dalam program ini.

Anggaran Rp 10.000 per Porsi

Awalnya, pemerintah mengusulkan anggaran sebesar Rp 15.000 per porsi untuk makanan bergizi.

Namun, demi efisiensi anggaran, biaya tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa angka ini telah dihitung untuk menjamin kualitas dan gizi makanan, bahkan di daerah terpencil.

"Kita hitung Rp 10.000 per porsi itu cukup bermutu dan bergizi," ungkap Presiden Prabowo dalam konferensi pers pada November 2024.

Siapa saja yang dapat makan bergizi gratis?

Sasaran awal program ini meliputi pelajar mulai dari usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan bahwa program ini ditargetkan dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” ungkap Dadan.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama bagi buruh dan kelompok berpenghasilan rendah.

Sumber: Kompas.com

Jakarta - PDIP merespons terkait anggaran makan bergizi gratis yang ditetapkan Rp 10 ribu perporsi. PDIP mengatakan akan mengkaji apakah anggaran tersebut akan cukup atau tidak. (nkm/nkm)