JAKARTA, investor.id – Tiga BUMN Karya yang terdiri dari PT PP Tbk (PTPP), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Hutama Karya (Persero) alias HK mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membangun dapur MBG.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, ketiga BUMN Karya tersebut sudah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program MBG. “Ada HK, PTPP, dan Adhi Karya yang sudah berkenan menghibahkan sedikit dana corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung program MBG,” ujar Dody dalam konferensi pers di Kementerian PU, Sabtu (22/3/2024).

Sementara dari sisi Kementerian PU, Dody mengatakan, akan menyiapkan lahan beserta perizinannya dan BUMN Karya menyiapkan bangunan beserta peralatan perlengkapan dapurnya. Proses pembangunan kurang lebih akan memakan waktu 3-4 bulan. “Nanti, PTPP membangun (dapur MBG) di Kota Banjar, Jawa Barat, ADHI di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan HK membangun di Kota Jambi, Provinsi Jambi,” tutur Dody.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menambahkan, sebagai salah satu BUMN Karya, PTPP memiliki tanggung jawab untuk membangun dapur MBG lengkap beserta isinya melalui dana CSR. “Sesuai dengan kontrak, kami bangun di Banjar, Jawa Barat,” ujar dia.

Pembangunan dapur MBG menggunakan dana CSR BUMN Karya hanya diperuntukkan bagi tiga lokasi di tahap pertama. Selebihnya, sebagaimana disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, diperlukan sekitar 1.500-an yang akan dibangun melalui proses tender. “Tadi sudah disampaikan, lainnya dibangun melalui dana APBN dan proyek dapur MBG akan menjadi salah satu sumber kontrak baru PTPP ke depan,” ucap Novel.

Biaya Dapur MBG

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar-Lembaga Triono Junoasmono menambahkan, Kementerian PU merencanakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan ±900m2, yang akan mencakup bangunan dapur seluas ±300m2 dan lahan parkir kendaraan,” papar Triono.

Kementerian PU melalui Balai PU sudah melakukan survey, hasilnya kata Triono, terpilih 9 dari total 51 lahan Kementerian PU yang dijadikan sekolah Yayasan Pendidikan Putra di seluruh Indonesia. Kesembilan lokasi tersebut yaitu di Provinsi Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

“Dari 9 lokasi tersebut, kami memilih 3 lokasi yang akan dibangun dapur SPPG dalam waktu dekat ini yaitu Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kota Banjar, Jawa Barat, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG,” jelas Triono.

Seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai melalui skema CSR oleh Adhi Karya, Hutama Karya, dan PTPP. Di mana, pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan kurang lebih Rp 4,5 miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi.

Kepala MBG Dadan Hindayana menyampaikan sinergi antara BGN dan Kementerian PU dalam upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Program MBG. Sebab, infrastruktur merupakan sesuatu yang krusial untuk percepatan program MBG agar dapat memberikan bermanfaat secara nasional.

“Kami sampaikan, kami sering dapat masukan dan kritikan dari semua pihak kenapa Badan Gizi tidak memprioritaskan wilayah 3T? Karena untuk sampai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. Sekarang (APBN) sudah siap. Kami akan membangun sebanyak 1.542 dapur SPPG,” ungkap Dadan.

Untuk bisa membangun sebanyak 1.542 dapur SPPG tersebut, dia bilang, Badan Gizi Nasional memerlukan bantuan dari Kementerian PU agar implementasinya dapat dilaksanakan secara meluas. Mengingat, Kementerian PU memiliki kompetensi di bidang tersebut. “Kami harapkan agar percepatan bisa dilakukan,” pungkas Dadan.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT PP Tbk (PTPP) menyiapkan lahan total seluas 26 hektare untuk mendukung program satu juta rumah hasil kerja sama antara pemerintah RI dan Qatar.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo menyampaikan, sebagai salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, PTPP berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi pemerintah RI dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan satu juta rumah di RI.

“Melalui dukungan ini, PTPP akan berperan aktif melaksanakan konstruksi untuk pembangunan satu juta rumah. Beberapa lahan yang siap digunakan berada di Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta dan Pekanbaru dengan total luasan lahan 26 hektare,” jelas Joko dalam keterangan resminya dikutip, Sabtu (11/1/2025).

Emiten BUMN karya ini optimistis, dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program satu juta rumah dengan mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

“PTPP juga berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek Environment, Social, and Governance (ESG) yang akan berdampak positif bukan saja sebagai competitive advantage, tetapi juga pembangunan berkelanjutan untuk negara,” tambah Joko.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MOU dengan Qatar untuk pembangunan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ditandatangani pada hari Rabu (08/01/2025).

Dokumen kerja sama tersebut diteken Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani yang merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Dengan penandatanganan kerjasama (MoU) ini, Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan tiga juta rumah. Beberapa lokasi yang sejauh ini akan dibangun seperti wilayah Senayan hingga Kalibata. Pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dikerjakan Perumnas.

Upaya kerja sama investasi Pemerintah RI dan Qatar ini bertujuan untuk menyediakan perumahan layak dan terjangkau bagi MBR. Termasuk, untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, serta membuka peluang investasi di sektor lainnya.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP) menyampaikan komitmennya untuk turut serta merealisasikan pembangunan 1 juta rumah yang merupakan kerja sama investasi pemerintah Indonesia dengan Qatar.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menuturkan bahwa pihaknya siap menyukseskan gelombang investasi perdana pada program 3 juta rumah yang merupakan bagian strategis dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia (PTPP) berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah di RI,” jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (11/1/2025).

Lebih lanjut, Joko menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah lahan yang siap digunakan seluas 26 hektare. Beberapa lahan itu berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, hingga Pekanbaru.

Upaya Kerja sama Investasi Pemerintah Indonesia dan Qatar ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, serta membuka peluang investasi di sektor lainnya.

Dengan demikian, Joko berharap proyek ini diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian kedua negara.

“Sebagai perusahaan terbuka melalui berbagai proyek yang telah diluncurkan, PTPP optimis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut pihaknya segera menyiapkan proses legalitas dan lahan untuk pembangunan sebanyak 1 juta rumah.

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen investasi dari Qilaa International Group yang merupakan perusahaan konstruksi asal Qatar.

“Sesuai arahan Presiden [Prabowo Subianto] untuk segera menyiapkan tim yang siap secara lengkap untuk menyiapkan legalitas dan lahan untuk pembangunannya,” jelasnya.

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi di PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PT PP. Korupsi terkait proyek di Divisi EPC yang berlangsung dari tahun 2022 hingga 2023. KPK mengendus kerugian negara mencapai puluhan miliar.

“Hasil perhitungan sementara kerugian negara pada perkara tersebut kurang lebih sebesar Rp 80 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Jumat (20/12/2024).  

KPK telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1637 tahun 2024 soal larangan bepergian ke luar negeri terhadap dua warga negara Indonesia (WNI). Kedua orang berinisial DM dan HNN tersebut kena cegah hingga enam bulan ke depan.

“Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan,” ungkap Tessa.

Diungkapkan Tessa, penyidikan kasus ini telah dimulai pada 9 Desember 2024, dan surat cekal diterbitkan pada 11 Desember 2024. 

Menurut Tessa, KPK sudah menetapkan dua orang  sebagai tersangka dalam kasus ini. Kendati demikian, KPK belum merilis secara resmi identitas para tersangka tersebut. Tessa hanya menyanpaikan, KPK tengah melakukan penyidikan sampai saat ini masih dilakukan. 

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) bakal menyiapkan lahan untuk mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Tidak hanya dari sisi lahan, Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan bahwa perseroan juga berpeluang mendukung program tersebut dengan menjadi kontraktor dalam pembangunan.

“Bisa ada yang kami menjadi kontraktor, ada yang mungkin kami punya lahan atau area yang bisa dibangun untuk [program] rumah rakyat,” ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN, pekan lalu.

Keterlibatan PTPP dalam mendukung program rumah rakyat merupakan hasil awal dari pertemuan Menteri BUMN Erick Thohir dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (7/11/2024) malam.

Selain PTPP, Kementerian BUMN turut mengundang sejumlah direksi pelat merah seperti Perum Perumnas, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Novel menuturkan sejauh ini, perseroan belum memetakan potensi lahan yang dimiliki untuk mendukung program 3 juta rumah. Detail itu diperkirakan baru akan terjawab dalam beberapa pekan setelah pertemuan awal.

“Berapanya [luas lahan] belum tahu. Jadi harus disesuaikan dengan harga segala macam supaya memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan program rumah rakyat,” jelasnya.

Dia pun memastikan PTPP akan mendukung arahan Kementerian BUMN dan Kementerian PKP untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo.

“Kami pasti sesuai dengan arah Kementerian BUMN dan proses dengan Kementerian PKP. Nanti dilihat lagi dalam dua pekan ke depan karena masih disusun dulu, ini kan baru rapat pertama,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan siap memetakan sejumlah aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo.

Meski demikian, Erick belum dapat memastikan seberapa besar potensi aset BUMN yang dapat dialihfungsikan untuk mendukung program itu lantaran pertemuan masih di tahap awal.

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN, tentu konteksnya perumahan di mana untuk perumahan rakyat lalu juga perumahan menengah nantinya,” tuturnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.