Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan seluruh anak di Indonesia akan ditargetkan mendapatkan akses makan bergizi gratis pada akhir 2025.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Prabowo dalam keterangannya pada 20 Januari 2025 lalu, dikutip dari presidenri.go.id Senin (10/2/2025).

MBG telah menjadi program prioritas Presiden RI. Untuk mendukung hal ini, bahkan dilakukan efisiensi belanja dan penggunaan anggaran di kementerian atau lembaga.

Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan persoalan. Misalnya terkait menu, wadah makanan, pihak penyedia makanan hingga banyak anak yang belum menerima program tersebut.

Terkait hal ini, Guru Besar Ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr R Agus Sartono, MBA, mengatakan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi.

"Eksekusi MBG memang perlu dievaluasi. Betul masih banyak kekurangan, belum lagi kemampuan menjangkau 45 juta siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dan di pondok-pondok," katanya kepada detikEdu, ditulis Senin (10/2/2025).

Anak Sekolah di Daerah 3 T Perlu Lebih Diperhatikan

Agus menjelaskan, untuk kelancaran program MBG, penting untuk memperhatikan pendanaan. Hal ini agar program MBG tidak dijadikan ajang mencari 'untung'.

"Kemampuan pendanaan menjadi kuncinya karena tidak banyak UMKM yang punya kemampuan keuangan cukup. Jangan sampai kembali lagi menjadi "ajang" penguasa besar meraup rente dari program yang baik ini," ungkapnya.

Dia berharap, Badan Gizi Nasional (BGN) segera berbenah. Hal ini terutama akses MBG yang lebih diperhatikan untuk wilayah di luar Pulau Jawa.

"Semoga badan yang menangani MBG segera berbenah. Ingat Indonesia tidak hanya jawa, di luar sana apalagi daerah 3 T jauh lebih memerlukan perhatian. Jika abai, justru akan memperbesar disparitas antar daerah. Semoga tidak!!" imbuh Ketua DPD Ikatan Alumni Lemhannas Propinsi DIY tersebut.

MBG Akan Bagus Jika Implementasinya Dilakukan dengan Baik

Menurut Agus, gagasan Makan Bergizi Gratis sebenarnya bagus untuk dilakukan. Sebab, ada banyak multiplier effect yang didapat jika diimplementasikan dengan baik.

Misalnya, jika kebutuhan bahan dipenuhi dari masyarakat lingkungan sekolah, maka akan ada pergerakan ekonomi.

"Ingat pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi," ujarnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, petani sayur, peternak ayam, ikan, UMKM pembuat tahu, tempe juga akan berkembang. Agus berpendapat kondisi ini akan bisa memperkuat ketahanan ekonomi di level bawah, sekaligus menciptakan lapangan kerja di desa dan mencegah urbanisasi.

Manfaat lain dari MBG, yaitu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan antarsiswa dan bisa membuat pola makan anak akan berubah. Misalnya, anak yang semula tidak suka sayur, karena makan bersama-sama di sekolah, jadi suka sayur sehingga baik untuk kesehatan.

"Anak dididik tentang kebersihan dan kesehatan. Di Jepang atau Korea, malah anak memberesi perlengkapan makan. Sekaligus memisahkan sisa makan yang organik dan non-organik," papar Agus.

"Anak diajari disiplin dan value empati untuk makan hingga bersih. Ingat di luar sana masih banyak saudara kita yang boleh jadi tak bisa makan. Jangan sampai membuang makanan sia-sia," imbuhnya.

Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa Agus menyadari adanya dampak yang muncul dari MBG. Salah satunya kantin sekolah yang tutup.

"Memang ada dampak negatif, kantin sekolah bisa tutup akibat anak tidak lagi membeli makanan di kantin. Tetapi anak (akan membiasakan diri) terhindar dari berbagai jajanan yang tidak hygiene dan sekaligus mengandung zat-zat tidak baik untuk kesehatan," pungkasnya.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan kebutuhan beras untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 4,5 juta ton. Untuk itu peningkatan produksi dibutuhkan agar tidak perlu impor.

Kebutuhan beras itu untuk memenuhi MBG bagi 82 juta masyarakat yang masuk kategori program tersebut. Program MBG telah dimulai serentak di beberapa provinsi pada 6 Januari 2025.

"Itu kan program pokok, bayangkan kalau 82 juta (penerima manfaaat), beras saja harus tambah 4,5 juta ton. Itu baru beras saja, belum telur, belum ikan, belum lagi ayam, sayur sayuran dan lain lain. Nah oleh karena itu program kedaulatan pangan, atau swasembada pangan memang nggak boleh ditawar-tawar," kata Zulhas dalam Blak-blakan detikcom, Jumat (7/2/2025).

Selain kebutuhan beras, program ketahanan pangan juga akan digenjot untuk meningkatkan produksi bahan pokok lainnya. Zulhas menyebut utamanya pada sayuran dan protein.

Saat ini pemerintah tengah menggenjot beberapa komoditas terlebih dahulu, seperti beras dan jagung. Sementara garam dan gula konsumsi diputuskan untuk tidak impor, guna mendukung produksi dalam negeri

"Saya, kalau ini beres, kalau sampai bulan April Bulog bisa di gudangnya masuk beras 2 juta sampai 2,5 juta, maka mungkin Juni kita sudah dengan fokus protein. Karena kita ini di Pulau Jawa aja kan budidaya besar sekali, budidaya tangkap, belum lagi budidaya. (Akan menggenjot kebutuhan) Ikan, ayam, susu, daging," jelasnya.

Selain itu, Mantan Menteri Perdagangan itu juga menyebut anggaran untuk MBG rencananya akan ditambah. Meski rencana itu harus melihat kemampuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mudah-mudahan nanti kalau Pak Presiden, APBN kita longgar, tambah lagi Rp 140 triliun di bulan Agustus atau September. Maka akan bermanfaat kepada 82 juta orang. Artinya seluruh rakyat Indonesia akan mendapat manfaat itu. Nah kalau itu nanti diukur, kelihatan hasilnya, fisiknya, kesehatannya, kecerdasan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima. Di mana program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Terkait produksi padi, sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras di triwulan pertama 2025 ini dapat mencapai 8,67 juta ton dengan Januari di 1,33 juta ton, Februari 2,10 juta ton, dan Maret di 5,24 juta ton. Sementara produksi di triwulan awal 2024 totalnya 5,69 juta ton, sehingga tahun ini ada selisih lebih dari produksi hingga 2,98 juta ton atau 52,37 persen.

Lebih lanjut, untuk selisih produksi dan konsumsi di Januari-Maret tahun ini diestimasikan surplus 900 ribu ton. Ini mengalami peningkatan 2,91 juta ton dengan produksi terhadap konsumsi periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini karena selisih produksi dan konsumsi 3 bulan pertama di tahun lalu masih mengalami defisit 2,01 juta ton.

Produksi Semen Luber, tapi Kebutuhan 3 Juta Rumah Tak Sampai 10 Juta Ton

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyetop sementara atau moratorium penanaman modal asing (PMA) untuk industri semen. Hal ini dilakukan karena produksi semen dalam negeri berlebih mencapai 120 juta ton.

Di sisi lain, pemerintah memiliki program pembangunan 3 juta rumah. Program itu dinilai akan membutuhkan semen cukup banyak.

Menurut Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin, Putu Nadi Astuti kebutuhan untuk program itu hanya 10 juta ton semen.

"Kapasitas (produksi semen) 120 juta ton. Sementara kebutuhan (dalam negeri) hanya setengahnya. Kemudian dengan adanya program 3 juta rumah ini kebutuhan peningkatan kurang dari 10 juta ton," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (23/1/2025).

Pembatasan investasi asing baru telah dilakukan beberapa tahun belakangan. Sementara investasi dari pelaku usaha dalam negeri disarankan untuk dibangun di daerah Indonesia Wilayah Timur.

"Sedangkan untuk PMDN karena pelaksanaan perizinan di daerah masih di daerah, sepertinya masih bisa ada investasi baru. Ke depan kami mengusulkan supaya pembatasan industri semen ini dituangkan di regulasi Perpres 49/2021. Saat ini investasi hanya bisa dilakukan di wilayah-wilayah yang belum ada industri semen," terangnya.

Dikutip dari keterangan resmi Kemenperin pada 2023, pemerintah melakukan upaya penerapan kebijakan moratorium atau pengaturan investasi baru. Langkah strategis ini dalam rangka memperhatikan kondisi kelebihan kapasitas (overcapacity) di industri semen nasional.

Kala itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, dijabat oleh Ignatius Warsito mengatakan kondisi overcapacity industri semen terjadi hampir di seluruh wilayah, kecuali Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua.

"Persentase overcapacity terbesar terjadi di Pulau Jawa, yaitu lebih dari 55,4 persen," ungkapnya, pada acara Kunjungan Kerja DPR RI di PT Semen Indonesia (Persero Tbk.), Gresik, Jawa Timur, Jumat (14/7/2023).

Badan Bank Tanah saat ini memiliki aset pertanahan mencapai 33.115,6 hektare. Lahan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan swasembada pangan.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengungkapkan lokasi lahan yang bisa dipakai untuk pembangunan rumah MBR cukup banyak. Lokasinya pun tidak terbatas di Pulau Jawa, melainkan ada di pulau-pulau lainnya.

"Jadi dari 34 ribu yang dipergunakan untuk lahan perumahan itu cukup banyak, Di Tanjung Balai Asahan, kita luasnya 40 hektare, bisa semua dipergunakan untuk perumahan itu," kata Parman dalam acara Media Gathering 'Kinerja 2024 dan Outlook 2025' di Bandung, Jumat (17/1/2025).

Titik kedua berada di dekat Jakarta yakni Tangerang Selatan. Namun, lokasi lahan Bank Tanah ini di kawasan yang tidak begitu ramai.

Lokasi ketiga ada di Purwakarta, luasnya sekitar 90 hektare. Namun, tidak semuanya akan digunakan untuk perumahan. Hanya 19 hektare atau 20 persennya yang bisa dipergunakan.

Tempat keempat ada di Puger, Jember, Jawa Timur. Lalu, lokasi kelima ada di Panajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur yang lokasinya dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Uniknya lahan di PPU ini pada waktu tahun 2022, saya berkunjung sana, penduduk yang tinggal di sana nggak ada. Jadi kurang menarik ya. Begitu bandara dibangun, langsung kliennya banyak. Ini karena PPU udah menjadi lahan yang menarik dan lahan yang cantik. Jadi investasinya cukup menarik dan menarik investor juga" jelasnya.

Menurut Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Hakiki Sudrajat lahan yang telah disiapkan oleh Badan Bank Tanah di Panajam Paser Utara sekitar 120 hektare dengan perhitungan bisa membangun 12 ribu rumah.

Namun, tidak semuanya digunakan untuk perumahan, mengingat jumlah penduduk yang belum banyak. Jumlah yang akan terbangun akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada.

"Itu ada sekitar 120-an (hektare). Ya, nanti kita tentunya dibagi ya. Karena kalau 120 hektare itu kan sekitar 12 ribu unit rumah. Belum tentu ada orangnya 12 ribu unit yang siap menghuni. Jadi harus di staging. Tapi, kita siapkan luas areanya sekitar 120 hektare," ujarnya.

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Makan Bergizi Gratis Dimulai 6 Januari, 937 Dapur Disiapkan

Jakarta - Badan Gizi Nasional akan meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Untuk mempersiapkan dimulainya program itu, sebanyak 937 dapur disiapkan di seluruh Indonesia.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan dapur yang disiapkan tidak terpusat di Pulau Jawa. Mengingat sasaran utama pada daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), maka dapur lebih banyak di luar Pulau Jawa.

"Tanggal 6 Januari rencananya (peluncuran), (disiapkan) 937 dapur di seluruh Indonesia. (Dapur) paling banyak di luar Jawa, daerah yang masih kekurangan gizi yang masih kategori miskin dan perlu dibantu, itu sasaranya,"kata dia di Kantor Badan Gizi Nasional, ditulis, Jumat (3/1/2025).

Lalu juga menyebutkan target awal penerima manfaat terdiri dari anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Jumlah keseluruhan target penerima awal menyasar kepada 3 juta orang.

"Penerima manfaat tahap awal setiap dapur ada 3.000-3500 sasaranya. Sasarannya mulai usia 5 tahun, Paud, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah memastikan implementasinya Makan Bergizi Gratis akan dimulai 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, dia belum mau menjelaskan.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

Program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Terkait hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membeberkan alasannya.

Nusron mengatakan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program yang diusulkan Prabowo saat kampanye menjadi presiden. Kini program tersebut dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Untuk menjalankan program tersebut, salah satu masalah yang harus dihadapi adalah harga lahan yang bisa dinaikkan oleh pihak lain karena jumlahnya terbatas. Belum lagi program 3 juta rumah adalah program besar.

Untuk mencegah harga tanah naik sembari menyediakan perumahan layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Nusron dan Menteri PKP, Maruarar Sirait mengusulkan program 3 juta rumah menjadi PSN.

"Begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. (Harga lahan) Dinaikkan oleh orang, bisa dinaikkan oleh orang yang punya, bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga menjadi spekulan dan sebagainya. Bener kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal," kata Nusron kepada wartawan di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

"(Harga tanah) Nggak boleh lebih. Kalau dia menaikkan lebih tinggi, sehingga terjadi dispute, bisa konsinyasi di pengadilan," tambahnya.

Ia melanjutkan, jika tidak ada tanah yang bisa dijual belikan, pihaknya akan meminta bantuan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) maupun Perum Perhutani untuk memberikan bekas lahan produktif. Seperti lahan bekas perkebunan karet, kopi, maupun teh untuk dijadikan sebagai perumahan.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya (program) 3 juta rumah terwujud ini apa? Salah satunya PSN," ujarnya.

Nusron menuturkan, pihaknya menyiapkan setidaknya 50 titik kabupaten/kota untuk program tersebut. Wilayahnya tersebar di Indonesia, beberapa di antaranya seperti di Pulau Jawa, Makassar, Lampung, Bali hingga Medan.

Apabila setiap kabupaten/kota yang menjadi tempat berlangsungnya program 3 juta rumah membangun 10.000-20.000 unit rumah dengan luas tanah 60 m2, maka total lahan yang dibutuhkan setiap kabupaten/kota sekitar 150-200 hektare.

"Kalau satu kabupaten/kota, PSN-nya antara 10.000-20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta (rumah). Satu rumah kan 60 meter (luas tanah). Kalau kali 10.000 berapa? 600.000. Dibagi 10.000 berapa? 60.000. 60 hektare kan? Tambah fasus-fasusnya 40%, 24, (total) 84. 10.000 rumah, hanya butuh 84 hektare. Kalau 20.000 rumah, hanya butuh 168 hektare, maksimal 170 hektare," jelasnya.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah.

"Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian.

Ara mengatakan, dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah. Dari pertemuan tersebut, salah satu yang disepakati oleh dirinya dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid adalah adanya PSN untuk perumahan MBR.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihaknya mari membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur Ara.

Biaya Makan Bergizi Gratis per porsi jadi sorotan. Anggaran satu porsi makanan yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu turun, dari awalnya Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per porsi.

Prabowo sendiri yang mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 pada Jumat 29 November 2024 kemarin.

Prabowo bercerita memaparkan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh. Dia menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh. Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada keluarga para buruh. Mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil.

Nah pada momen itu Prabowo menyatakan biaya per porsi Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per porsi, namun anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Istana Buka Suara

Sementara itu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan Rp 10 ribu dapat memenuhi kebutuhan makan bergizi dengan jumlah 600-700 kalori dalam satu porsi.

Hal ini terbukti dari beberapa uji coba yang dilakukan selama hampir setahun di kawasan Pulau Jawa. Kesimpulannya, untuk di cakupan Pulau Jawa, uang Rp 10 ribu dinilai cukup untuk memberikan satu porsi Makan Bergizi Gratis ke masyarakat.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," sebut Hasan Nasbi ketika dihubungi detikcom.

Meski alokasinya mengalami penurunan, Hasan Nasbi menegaskan anggaran total untuk program Makan Bergizi Gratis tak berkurang, tetap Rp 71 triliun untuk 2025.

Respons Bos Badan Gizi Nasional

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ikut buka suara. Dia bilang angka Rp 10 ribu per porsi merupakan hasil perhitungan rata-rata dari uji coba tahap awal yang telah dilakukan. Dalam hal ini, lokasi dari pelaksanaan uji coba ini mayoritas baru dilakukan di Pulau Jawa.

"Jangan salah paham, kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan rata-rata, nanti di tempat yang lebih mahal pasti lebih dari itu," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Begitu pula di daerah yang harga rata-rata pangannya lebih murah, menurutnya anggaran per porsinya juga tidak menutup kemungkinan menjadi lebih murah lagi. Dadan mengatakan, harganya pun akan mengalami penyesuaian kembali.

Dia juga menegaskan bahwa angka tersebut berasal dari pengalaman dalam 11 bulan di sejumlah daerah. Rata-rata tersebut juga bukan anggaran maksimum batas bawah maupun atas.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau melakukan uji coba di Desember dari mulai Aceh sampai Papua, nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu," jelas Dadan.

"Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost, yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang daerah yang berpotensi tarifnya lebih dari Rp 10 ribu per porsi, Dadan tidak merincikannya. Namun ia memastikan saat ini timnya sudah turun ke berbagai daerah untuk persiapan pelaksanaan uji coba. Uji coba akan dilakukan di 150 titik di seluruh Indonesia.

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Pemerintah akan memulai program 3 juta rumah pada tahun 2025, dengan fokus pembangunan berada di luar Pulau Jawa.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyatakan bahwa pihaknya, bersama Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III, telah menyiapkan ratusan hektare lahan di Pulau Sumatera.

Rincian tersebut mencakup 800 hektare lahan di Kwala Bekala, Medan, di mana kedua entitas BUMN tersebut mulai mengembangkan 241 hektare dari total lahan yang disiapkan oleh PTPN.

"Kami bekerja sama dengan PTPN untuk mengelola tanah yang ada. Kawasan yang cukup luas di Medan, tepatnya di Kota Bekala, adalah tanah milik PTPN," ujar Budi ketika ditemui di Jakarta Selatan pada Kamis (28/11/2024).

Ia menambahkan, "Kita telah mendirikan perusahaan untuk mengelola tanah ini, dan saat ini kami telah mengolah 241 hektare dari total 800 hektare yang ada di Kota Bekala."

Selain itu, sekitar 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga telah siap untuk pembangunan. Budi memastikan bahwa Perumnas sebagai pengembang siap membangun hunian di daerah tersebut.

"Di Palembang, Talang Keramat, ada sekitar 100 hektare lahan yang siap untuk dibangun," ungkapnya.

Kesiapan lahan juga telah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luas tanah mencapai 90 hektare. Budi meyakinkan bahwa proses konstruksi akan dimulai tahun depan, tergantung pada permintaan pasar.

"Kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar; jika di sana ada permintaan, kami siap untuk melaksanakan pembangunan," tegasnya.

Program 3 juta rumah ini akan mencakup pembangunan dua juta rumah di kawasan perdesaan dan satu juta unit hunian di kawasan perkotaan. (*)

Editor : Syahrir Rasyid

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru dilaksanakan 2025, ternyata Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya oknum yang sudah mencari peluang jadi broker. Begini kata staf khusus BGN.

Prof. Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS selaku Staf Khusus Badan Gizi Nasional membagikan kabar terbaru persiapan MBG kepada detikfood (6/11/2024) dalam rangkaian Jelajah Gizi 2024. Pihaknya mengatakan sudah melakukan kerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim) yang ada di tingkat kabupaten untuk menyediakan makanan bagi siswa sekolah.

Di Pulau Jawa saat ini sudah ada 50 titik pelayanan, sedangkan di luar Pulau Jawa sekitar 32 titik pelayanan. Di tiap titik pelayanan targetnya dapat melayani 2.500-3.000 siswa.

Meski MBG belum berjalan, ternyata sudah ada oknum-oknum yang ingin menyalahgunakannya. Disebut Prof. Ikeu ia mendapat laporan kalau ada oknum yang menawarkan masyarakat untuk mengambil peluang jadi pengelola dapur MBG.

Program Makan Bergizi Gratis masih terus diujicoba sebelum dilaksanakan Januari 2025. Foto: Andhika Prasetia

"Ada beberapa yang saya dengar ya. Jadi oknum ini menawarkan mau nggak bikin dapur? 'Nanti boleh sama saya ke BGN, tapi kamu bayar dulu'. Nah, ada yang begitu dijadikan proyek lagi," kata Prof. Ikeu.

Karenanya sampai sekarang BGN masih menjaga data sebaran titik unit pelayanan MBG agar tidak disalahgunakan. "Jadi ada yang seperti broker gitu lah ya, padahal BGN tidak butuh broker," ujar Prof. Ikeu.

Artinya mereka yang berminat bisa mengajukan sendiri jika ingin jadi dapur pengelola MBG. Nantinya BGN akan memeriksa apakah lokasi dapur itu sama dengan titik yang ada di BGN.

"Jadi BGN itu kan sudah melihat secara geospasial ya. Jadi dapur itu tuh ada di titik-titik yang sudah ditentukan Jadi gak sembarangan, oh saya mau bikin dapur di sini gak bisa. Ada perhitungannya. Karena ada perhitungan harus melayani 3.000 anak gitu kan," jelas Prof. Ikeu.

Susu belum tentu dimasukkan dalam program MBG. Foto: Hilalia Kani Juliana

Program MBG juga sempat disebut-sebut bakal menyertakan susu. Menurut Prof. Ikeu, susu belum pasti ada di menu MBG karena konsepnya masih terus dikaji agar susu terjamin pasokannya tanpa perlu impor dan nantinya bakal membebani negara.

Pengkajian ini menurut Prof. Ikeu harus melibatkan lintas sektoral, seperti misalnya ke Dirjen Peternakan, Bappenas, Kementerian Koperasi, dan lembaga-lembaga lain yang terkait.

Nantinya kalaupun tidak ada susu dalam MBG, angka kecukupan gizi dalam MBG tetap dijamin. "Maju mundur itu sebenarnya apakah mau dikasih susu atau tidak. Tapi kalau makanan harus memenuhi yang tadi, 20-30%. Jadi kalau misalnya tidak ada susu berarti proteinnya dialihkan ke yang lain," tutup Prof. Ikeu.