Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan arahan strategis kepada pemerintah daerah untuk berperan dalam Program 3 Juta Rumah. Salah satu arahannya menyusun aturan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati menegaskan kepada daerah yang belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) tentang hal tersebut segera menyusun dan menyesuaikan dengan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri. Hal ini juga termasuk mempercepat proses penerbitan izin PBG.

"Saat ini merupakan saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong pembangunan rumah rakyat. Pemerintah telah menyiapkan lahan tanah negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) rumah subsidi oleh pemerintah daerah," ujar Sri dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

"Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) oleh pemerintah daerah, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan serta pelayanan PBG yang cepat, yakni izin persetujuan bangunan gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh pemerintah daerah, mendorong KPR FLPP untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi serta pembangunan dan renovasi rumah dengan stakeholder," sambungnya.

Hal itu disampaikan Sri dalam Rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Implementasi Program 3 Juta Rumah bersama seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Kemudian, ia menyebutkan arahan lain yakni pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar segera berperan untuk gotong royong mewujudkan program tersebut dan tidak ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Ketiga, Sri mengarahkan seluruh pemerintah daerah dapat melaporkan penerbitan perkada BPHTB dan retribusi PBG serta pelayanan perizinan PBG kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP dan Kementerian PU. Hal ini sesuai dengan amanat SKB 3 Menteri. Keempat, pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus PBG dan melaporkan data PBG tersebut kepada Kementerian PKP secara berkala.

Kelima, Sri mengarahkan pemerintah daerah untuk mendorong corporate social responsibility (CSR) dalam membangun rumah untuk masyarakat. Keenam, pemerintah daerah memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya. Ketujuh, penerbitan izin penyelenggaraan perumahan tidak melanggar aturan tata ruang serta berupaya meniadakan segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam perizinan perumahan.

Di samping itu, ia mengatakan Kementerian PKP menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga membutuhkan dukungan dan peran aktif mereka. Hal ini agar masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak huni sekaligus untuk mendorong pencapaian target program.

"Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari Asta Cita yang harus didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah. Selain itu juga menjadi program prioritas di mana pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan serta program hasil terbaik cepat untuk masyarakat," katanya.

Sri mengatakan berdasarkan data dari BPS melalui Susenas Tahun 2023, sektor perumahan masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Ia menyebutkan backlog perumahan yang cukup tinggi berdasarkan kepemilikan ada 9,9 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan 26,9 juta rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni.

"Atas dasar data ini maka Kementerian PKP fokus pada dua elemen yaitu bagaimana kita mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan juga bagi program-program pemerintahan mendorong semangat gotong royong bersama-sama stakeholder juga melakukan renovasi rumah masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri menjelaskan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Maruarar Sirait diberi target membangun 3 juta rumah per tahun. Target itu berupa pembangunan dan renovasi yang meliputi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di pesisir.

"Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, pembangunan dan renovasi rumah dilakukan dengan cara pembangunan/renovasi rumah oleh negara, Pembangunan/renovasi rumah secara swadaya, pembangunan/renovasi rumah secara gotong royong dengan pengusaha melalui CSR, dan pembangunan rumah oleh pengembang/developer," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte angkat bicara terkait dengan adanya pungutan liar dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Ciledug, Tangerang yang beredar di media sosial.

Philips menegaskan bahwa program MBG ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional secara ketat dan tidak ada pungutan untuk program MBG.

"Kita punya prosedur dan sistem sendiri dalam kaitan dengan informasi-informasi yang dulu pernah muncul ada janji-janji dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Itu masyarakat diharapkan juga muncul awareness-nya. Bahwa program ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Informasi terkait dengan dapur, gizi, dan lain-lain ada di Badan Gizi Nasional," katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Adapun terkait dengan bukti-bukti tangkapan layar terkait adanya pungutan liar tersebut, Philips tidak menanggapi lebih lanjut. Ia hanya menegaskan saat ini pemerintah fokus membenahi pelaksanaan program yang telah berlangsung selama ini.

Pasalnya, pelaksanaan program ini membutuhkan energi dan perhatian yang besar. Hal ini guna mencapai apa yang telah direncanakan.

Ia pun meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi yang beredar terkait dengan oknum yang mencari keuntungan dalam program makan bergizi gratis ini.

"Karena menjalankan program yang sudah fix aja itu sudah sangat membutuhkan energi dan perhatian. Sehingga hal-hal yang terkait dengan media sosial, mudah-mudahan masyarakat menjadi semakin dewasa juga untuk melihat berita dan informasi," katanya.

Adapun sebelumnya, salah satu akun di media sosial X yang mengunggah adanya pungutan uang sebesar Rp 10 ribu kepada orang tua siswa untuk membeli tempat makan serta sendok dan garpu. Dalam unggahan tersebut mencantum bukti tangkapan layar chat pungutan uang kepada orang tua siswa.

Badan Gizi Nasional menanggapi ramainya keluhan publik di media sosial terkait program makan bergizi gratis. Sejumlah warganet mengeluhkan adanya pungutan uang untuk wadah makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000.

Dilansir detikHealth, keluhan itu awalnya disampaikan seorang pengguna X pada Jumat (10/1/2025). Dia mengatakan di sekolah adiknya ada biaya Rp 10.000 untuk wadah makan bergizi gratis.

"Jelas2 program makan siang GRATIS, sekolah adik gw masih aj dimintain uang astagaa. Alesannya buat wadah makan. Tolongg aku bignung harus lapor ke mana selain ke ad**m g3**ndr*," tulisnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pun angkat bicara. Dia menegaskan pelaksanaan makan bergizi gratis ini bebas dari pungutan biaya apa pun. Termasuk wadah makanan.

"Semua program dilakukan dan dikelola Badan Gizi Nasional secara gratis untuk masyarakat," tegas Dadan, Senin (13/1/2025).

Menurutnya, pemerintah sengaja menyiapkan wadah makanan berbahan stainless steel dalam program ini untuk meminimalisir limbah karena dapat dipakai ulang. Wadah stainless steel juga dinilai lebih higienis.

Dadan mengatakan biaya pengadaan wadah itu telah ditanggung pemerintah dalam anggaran khusus Badan Gizi Nasional. Sehingga sekolah ataupun murid tidak diminta membayar.

"Sekolah bersabar untuk menerima manfaat program dan tidak melakukan pungutan-pungutan yang tidak diperlukan," lanjut Dadan.

Dia menambahkan agar masyarakat mengakses informasi resmi terkait program makan bergizi gratis melalui BGN untuk menghindari adanya pungli di lapangan. Dia memastikan program ini tidak dipungut biaya sepeser pun, termasuk untuk alat makan.

Apabila publik masih menemukan adanya pungutan liar, Dadan mengimbau untuk segera melaporkan temuan tersebut ke BGN.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Ramai soal pemungutan uang terkait program makan bergizi gratis. Dalam pengakuan salah satu pengguna X, disebutkan ada kewajiban membayar Rp 10.000 untuk wadah program makan bergizi gratis.

"Jelas2 program makan siang GRATIS, sekolah adik gw masih aj dimintain uang astagaa. alesannya buat wadah makan. Tolongg aku bingung harus lapor kmn selain ke ad**n g3r*ndr*," beber netizen tersebut, dalam unggahannya Jumat (10/11/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut pelaksanaan makan bergizi gratis seharusnya bebas dari pemungutan biaya apapun. Termasuk dalam hal ini, penyediaan wadah makanan.

"Semua program dilakukan dan dikelola Badan Gizi Nasional secara gratis untuk masyarakat," beber dia saat dihubungi detikcom Senin (13/1).

Dadan menyebut pemerintah sudah menyiapkan wadah makanan berbahan stainless steel untuk program makan bergizi gratis. Jenis wadah tersebut dipilih sebagai solusi produksi limbah.

Di sisi lain, wadah stainless steel dianggap lebih hygiene dan ramah lingkungan lantaran bisa dipakai berulang kali. Biaya pengadaan wadah tersebut juga ditanggung oleh pemerintah, dalam anggaran khusus badan gizi nasional (BGN).

"Sekolah bersabar untuk menerima manfaat program dan tidak melakukan pungutan-pungutan yang tidak diperlukan," imbau dia.

Masyarakat diimbau untuk mengakses informasi resmi BGN. Dipastikan tidak ada pungutan biaya sedikitpun untuk siswa maupun orangtua terkait kebutuhan program makan bergizi gratis.

Termasuk yang berkaitan dengan perlengkapan makanan. Apabila publik masih menemukan pemungutan semacam itu, Dadan meminta untuk segera melaporkan hal terkait.

Simak Video 'Menyiasati Program MBG dengan Budget Rp 10 Ribu ala Ahli Gizi':

[Gambas:Video 20detik]

Viral terkait dugaan pungutan biaya untuk membeli wadah makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah. Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tak dipungut biaya tambahan.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan bahwa program tersebut sepenuhnya gratis, dan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua siswa.

Segala kebutuhan terkait program ini, termasuk perlengkapan makan, telah dipersiapkan oleh pihak penyelenggara demi memastikan tujuan program berjalan dengan lancar dan merata untuk semua siswa.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka, tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ujar Lalu Iwan, dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan program Makan Bergizi Gratis dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tuturnya.

Program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto itu menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik," ucapnya.

Lalu juga menegaskan, BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda, utamanya bagi sasaran yang sudah ditetapkan, yakni ibu hamil, balita, hingga anak sekolah dalam rangka mempercepat penurunan stunting.

Video: Rencana BGN Impor Tepung Susu Buat Program Makan Bergizi Gratis

Video: Rencana BGN Impor Tepung Susu Buat Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa program makan bergizi gratis tidak dikenakan pungutan.

Hal ini termasuk biaya untuk membeli wadah makanan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan, program tersebut sepenuhnya gratis.

Ia menegaskan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua murid.

“Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan,” ungkap Iwan dalam keterangan resmi, Selasa (24/12/2024).

Iwan menambahkan, program makan siang bergizi dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas.

Dengan demikian, tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

Klarifikasi ini dilakukan untuk memahami kekhawatiran masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tegasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa program ini diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program ini merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

BGN mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program ini.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini, demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik,” tandas Iwan.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program Makan Bergizi sepenuhnya dilakukan secara gratis. Tak ada satupun kewajiban biaya tambahan yang dibebankan ke orang tua murid.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan beberapa waktu ini muncul isu dugaan pungutan biaya ke orang tua murid pada program Makan Siang Bergizi di salah satu sekolah.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses, terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ungkap Iwan dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

Iwan menambahkan, program Makan Bergizi selama ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tegas Iwan.

Program yang jadi prioritas oleh Presiden Prabowo Subianto itu menjadi salah satu upaya strategis pemerintah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan, jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program ini.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini, demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik," sebut Iwan.