KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN).

PSN itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan Prabowo pada 10 Februari 2025.

Berdasarkan isi beleid tersebut, PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029, khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

Cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

Adapun Prabowo menetapkan daftar indikasi PSN 2025-2029 dengan jumlah sebanyak 77 PSN. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan).

Khusus untuk 29 PSN baru, berikut daftar lengkapnya:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)
2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)
3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)
4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan
5. Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan
6. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)
8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum
9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta
11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan
12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta
13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta
14. Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
15. Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina
16. RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina
17. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
18. Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta
19. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta
20. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta
21. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia
22. Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta
23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)
24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial
25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan
26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)
27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat
28. Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)
29. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.

Catatan

Daftar PSN tersebut merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan akan memberikan sumbangan sebesar 0,86% terhadap pertumbuhan ekonomi RI pada tahun 2025 atau pertama penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy dalam sambutannya di pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas.

Rachmat mengatakan, proyek startegis nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis akan mendatangkan dampak besar bagi masyarakat. Program ini tidak hanya menemunuhi gizi ibu hamil, balita dan anak sekolah, tapi juga mendorong prestasi dan partisipasi siswa.

"PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86% di tahun pertama RPJMN (2025)," kata Rachmat, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

Dalam konsep besarnya, pemerintah akan menggelontorkan Rp 71 triliun untuk menjalankan program ini. Tidak hanya peningkatan ekonomi 0,86%, program ini juga akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, dan lapangan kerja, sarana dan prasana logistik, serta menumbuhkan desa swasembawa pangan, energi dan air.

Rachmat mengatakan, MBG menjadi salah satu program 'Big Push Strategy' dari Presiden Prabowo Subianto yang langsung bisa dilaksanakan. Menurutnya, hal ini karena angka permintaan yang besar akan mendorong terciptanya suplai yang besar pula.

"Jadi demand create supply ini akan menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dan diharapkan program PSN ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," ujarnya.

Di samping itu, dalam Musrembang hari ini Rachmat juga berharap, dapat dihasilkan program-program yang dapat diterjemahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah secara selaras, terpadu, dan tersusun.

Hal ini perlu didukung oleh ekosistem pembangunan daerah seperti kepastian penataan ruang, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), peningkatan sumber manusia (SDM) yang berkualitas yang disertai dengan penguatan fondasi keuangan daerah.

"Ketergantungan daerah terhadap transfer ke daerah sangat besar. Untuk itu, strategi penguatan keuangan daerah perlu didorong melalui peningkatan potensi pendapatan daerah, perluasan pendanaan alternatif, dan mendorong belanja lebih produktif," kata dia.