Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Adapun pertemuan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/2025) lalu.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," kata dia.

"Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," tambahnya.

Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," sebutnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.

"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK," kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3).

Dadan mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Dia mengatakan BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.

"(Terima pengarahan) terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya. Kemudian kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ramai soal pemungutan uang terkait program makan bergizi gratis. Dalam pengakuan salah satu pengguna X, disebutkan ada kewajiban membayar Rp 10.000 untuk wadah program makan bergizi gratis.

"Jelas2 program makan siang GRATIS, sekolah adik gw masih aj dimintain uang astagaa. alesannya buat wadah makan. Tolongg aku bingung harus lapor kmn selain ke ad**n g3r*ndr*," beber netizen tersebut, dalam unggahannya Jumat (10/11/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut pelaksanaan makan bergizi gratis seharusnya bebas dari pemungutan biaya apapun. Termasuk dalam hal ini, penyediaan wadah makanan.

"Semua program dilakukan dan dikelola Badan Gizi Nasional secara gratis untuk masyarakat," beber dia saat dihubungi detikcom Senin (13/1).

Dadan menyebut pemerintah sudah menyiapkan wadah makanan berbahan stainless steel untuk program makan bergizi gratis. Jenis wadah tersebut dipilih sebagai solusi produksi limbah.

Di sisi lain, wadah stainless steel dianggap lebih hygiene dan ramah lingkungan lantaran bisa dipakai berulang kali. Biaya pengadaan wadah tersebut juga ditanggung oleh pemerintah, dalam anggaran khusus badan gizi nasional (BGN).

"Sekolah bersabar untuk menerima manfaat program dan tidak melakukan pungutan-pungutan yang tidak diperlukan," imbau dia.

Masyarakat diimbau untuk mengakses informasi resmi BGN. Dipastikan tidak ada pungutan biaya sedikitpun untuk siswa maupun orangtua terkait kebutuhan program makan bergizi gratis.

Termasuk yang berkaitan dengan perlengkapan makanan. Apabila publik masih menemukan pemungutan semacam itu, Dadan meminta untuk segera melaporkan hal terkait.

Simak Video 'Menyiasati Program MBG dengan Budget Rp 10 Ribu ala Ahli Gizi':

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi tidak mempermasalahkan harga satuan porsi program makan bergizi gratis. Ia mengatakan baik harga Rp 10 ribu atau Rp 15 ribu tidak jadi masalah selama diberikan sesuai porsinya.

"Memang Rp 10 ribu, Rp 15 ribu, itu semua cukup kalau misalnya kita berikan sesuai porsi," ujar Arief saat ditemui wartawan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Arief memperkirakan pada kisaran harga setiap porsi makan bergizi gratis tersebut cukup untuk memenuhi gizi anak-anak sekolah. Arief mengatakan dengan biaya itu kebutuhan karbohidrat hingga protein bisa terpenuhi.

"Misalnya, kalau kebutuhan 50 gram beras, kalori, itu nanti bisa jadi 100 gram nasi. Kemudian telur ayam harganya 24 ribu, kalau di supermarket mungkin 30 ribu. Tapi kalau di peternak bisa 22 sampai 24 ribu per kilo, isinya 16. Tinggal dibagi aja satu butir, kadang-kadang bisa 2 ribu. Jadi kalau dihitung masih cukup," tutur Arief menjelaskan.

Menurut Arief, biaya perporsi makan bergizi gratis tidak perlu menjadi polemik. Hal tersebut ia katakan karena biaya itu adalah biaya pangannya saja, tidak termasuk biaya layanan, fasilitas dapur atau transportasi.

"Jadi jangan menjadi polemik, karena niatnya semua baik," ujar Arief.

"Setelah dipelajari juga, memang angka itu hanya angka untuk dalam bentuk makanannya. Kan biaya lain kan ada, biaya lain itu maksudnya membuat fasilitas dapur-dapurnya, satuan pelayanannya, kemudian transportasinya itu kan terpisah, nggak dihitung gitu ya. Jadi satu porsi itu hanya memang makanannya aja," tambah Arief.

Menurur Arief permasalah biaya perporsi makan gizi gratis juga bergantung pada harga pangan dimasing-masing daerah serta darimana bahan pangan dipasok. Menurutnya banyak variabel yang harus dihitung untuk menentukan harga perporsi makan bergizi gratis.

"Hari ini juga tentunya Rp 15 ribu, Rp 10 ribu itu memang kan beda-beda tempat. Jadi pada saat, kalau kami di bidang pangan terlepas dari ini semua, di bidang pangan itu misalnya belinya di supermarket, sama belinya di pasar tradisional akan berbeda," ujar Arief.

"Kemudian kalau langsung bekerja sama dengan petani, peternak, nelayan, pasti harganya bisa lebih baik. Kemudian volumenya kecil dengan volumenya besar akan lebih murah, lebih baik kalau volumenya besar," tambahnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggarkan perporsi makan bergizi gratis Rp 15 ribu. Namun pada awal Desember lalu, Presiden Prabowo menurunkan harganya menjadi Rp 10 ribu per porsi.

Megawati Kritik Harga Makan Bergizi Gratis

Penurunan harga tersebut sempat menjadi polemik. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik harga perporsi program Makan Bergizi Gratis itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi.

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkap Megawati.

Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), membutuhkan anggaran Rp 15 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 26.772 siswa SD dan SMP. Anggaran dan petunjuk realisasi program tersebut masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

"Kita hitung semua, jadi memang yang kita butuhkan sekitar Rp 15 miliar. Dengan skema kita saat ini di (APBD) Pokok Rp 10 M, bisa jadi kita tambah Rp 5 M," ungkap Pjs Wali Kota Palopo Firmanza DP kepada detikSulsel, Jumat (6/11/2024).

Firmanza mengatakan, tambahan Rp 5 miliar itu diharapkan bisa diakomodir dari APBN 2025. Pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program MBG tahun depan.

"Untuk yang kami siapkan itu Rp 10 M karena kan kemarin itu ada juga berita bahwa mereka akan siapkan dari pusat, pendanaannya. Kita masih menunggu ini, yang jelas kita sudah siap," tuturnya.

Anggaran program MBG yang diakomodir dari APBD Palopo 2025 masih sementara berproses. Firmanza mengatakan alokasi Rp 10 miliar dari Pemkot Palopo dikaji bersama DPRD Palopo.

"Kita masih menyusun RAPBD 2025, terus untuk itu kami sudah siapkan," beber Firmanza.

Pihaknya juga telah mendata siswa SD dan SMP yang akan menerima program MBG tersebut. Rinciannya, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 18.200 siswa, sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 8.572.

"Pemerintah kota Palopo sudah memprogramkan itu (ibu hamil dan menyusui) termasuk mencegah stunting. Jadi kita mulai 1.000 hari kehidupan," pungkasnya.

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi soal kabar alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi yang belakangan menjadi sorotan. Dadan menjelaskan angka tersebut masih merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di wilayah Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata," kata Dadan usai menghadiri sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, alokasi anggaran bisa bervariasi per wilayah pada pelaksanaannya nanti. Dia menyebutkan ada beberapa wilayah yang memerlukan anggaran lebih besar dan ada yang lebih rendah.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan angka rata-rata itu didapat berdasarkan uji coba makan gratis yang telah dijalankan dalam 11 bulan terakhir. Menurutnya, uji coba terus digencarkan di seluruh wilayah RI hingga Desember 2024 sebelum dilaksanakan pada Januari 2025.

"Bukan (Rp 10 ribu bottom price), ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujar Dadan.

"Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," lanjut dia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi soal kabar alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi yang belakangan menjadi sorotan. Dadan menjelaskan angka tersebut masih merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di wilayah Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata," kata Dadan usai menghadiri sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, alokasi anggaran bisa bervariasi per wilayah pada pelaksanaannya nanti. Dia menyebutkan ada beberapa wilayah yang memerlukan anggaran lebih besar dan ada yang lebih rendah.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan angka rata-rata itu didapat berdasarkan uji coba makan gratis yang telah dijalankan dalam 11 bulan terakhir. Menurutnya, uji coba terus digencarkan di seluruh wilayah RI hingga Desember 2024 sebelum dilaksanakan pada Januari 2025.

"Bukan (Rp 10 ribu bottom price), ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujar Dadan.

"Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," lanjut dia.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil sebesar kurang lebih Rp 10 ribu untuk satu hari. Menko Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut besaran itu untuk tahap awal direalisasikannya program tersebut.

"Itu proses simulasi saya kira akan terus berkembang. Memang tahap awal kan (anggarannya) hanya tersedia Rp51-70 triliun, ini tahap awal," kata Cak Imin kepada wartawan di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Program makan bergizi gratis, kata Cak Imin, akan segera dilakukan. Dia menyebut pemerintah akan terus berupaya menggumpulkan anggaran untuk terus memperbaiki program makan bergizi gratis.

"Anggaran kita terbatas sehingga bertahap. Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran, supaya tiap tahun bertambah," imbuhnya.

Di sisi lain, Ketua Umum PKB itu memastikam pelaksanaan makan bergizi gratis akan melibatkan sejumlah pihak. Mulai dari organisasi masyarakat hingga lingkungan setempat.

"Dan kalau sudah begitu biasanya ibu-ibu. Nah ibu-ibu kalau terlibat tolong usahakan standar mutunya terjaga, yaitu mutu gizinya, kualitasnya makanan, kadaluarsanya juga harus dikontrol betul. Sehingga dengan harga yang bagus, kualitas yang tercapai," imuh Cak Imin.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah telah menghitung anggaran untuk program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Prabowo mengatakan per anak dan ibu hamil anggarannya sebesar kurang lebih Rp 10 ribu untuk satu hari.

Hal itu disampaikan Prabowo setelah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen. Prabowo mengungkapkan detail program makan bergizi juga telah disampaikan kepada pimpinan buruh dan perwakilannya.

"Di hadapan pimpinan buruh dan perwakilan, saya juga menyampaikan program-program kami makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga. Kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak," kata Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (29/11).

"Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, sehari kurang lebih," lanjutnya.

Prabowo menginginkan anggaran makan bergizi per anak dan ibu hamil Rp 15 ribu. Namun dia menyampaikan kondisi anggaran hanya memungkinkan Rp 10 ribu.

"Kita ingin Rp 15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi," ujarnya.

"Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti setiap keluarga bisa menerima rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari. Ini kalau satu bulan ini bisa Rp 2,7 juta," lanjutnya.

Biaya untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini turun, dari semula Rp 15.000/porsi kini menjadi Rp 10.000/porsi. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Dilansir detikFinance, Prabowo menjelaskan biaya per porsi MBG Rp 10.000, turun dari rencana Rp 15.000 karena anggaran terbatas.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurutnya, bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut program MBG dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Menurutnya, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Dadan menjelaskan terkait menunya, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi Pihaknya hanya menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran

Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran

Biaya untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini turun, dari semula Rp 15.000/porsi kini menjadi Rp 10.000/porsi. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Dilansir detikFinance, Prabowo menjelaskan biaya per porsi MBG Rp 10.000, turun dari rencana Rp 15.000 karena anggaran terbatas.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurutnya, bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut program MBG dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Menurutnya, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Dadan menjelaskan terkait menunya, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi Pihaknya hanya menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

Pemerintah akan menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini berlaku untuk program 3 juta rumah.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan adanya kebijakan itu, masyarakat yang masuk dalam kriteria MBR bisa membeli rumah lebih murah. Tito menyebut dengan dihapusnya kedua biaya tersebut, masyarakat bisa hemat Rp 10,5 juta per rumah.

"Rapat dengan dirjen teknis, dari adanya kebijakan ini, maka potensi BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 Rp 6,250 juta. Kemudian untuk PBG dibebaskan Rp 4.320.0000 Jadi untuk rumah 36, tipe 36, itu sebetulnya bisa dihemat, lebih kurang Rp 10.570.000. Nah, ini yang diuntungkanlah masyarakat," ucapnya.

Penghapusan PBG dan BPHTB disebut mulai berlaku Desember 2024. Aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Kepala Daerah.

Tito mewanti-wanti agar kebijakan ini tepat sasaran karena akan berpengaruh terhadap PAD. Maka, pemda diminta tidak memberikan insentif ini kepada pengembang, masyarakat berpenghasilan menengah atau tinggi.

"Harus dipelajari betul. Jangan sampai salah kongkalikong dengan pengembang, itu rumah bagi masyarakat menengah bukan rendah, atau berpenghasilan tinggi tetapi kemudian seolah olah berpenghasilan rendah supaya bea nol," tegasnya.

Dikutip dari detikpropeti, adapun kriteria rumah MBR yang bisa bebas PBG dan BPHTB sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya atau bedah rumah.

Dalam aturan itu, besaran rumah yang bisa mendapatkan insetif itu adalah rumah tapak dan rumah susun maksimal luasnya 36 meter persegi (m2). Sementara itu, untuk rumah swadaya maksimal luasnya 48 m2.

Besaran penghasilan MBR untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.000.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan.

Bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.500.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 10.000.000 dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 10.000.000.