Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi hasil temuan KPK terkait adanya pengurangan nilai makanan dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000. Dadan mengatakan jika pagu bahan baku berbeda sejak awal.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal, Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," kata Dadan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).

Dadan mengatakan perbedaan pagu bahan baku tersebut berlaku di sebagian besar Wilayah Indonesia Barat. Dadan menyampaikan pagu bahan baku itu akan berubah sesuai index kemahalan masing-masing daerah.

"Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717 dan lain-lain. Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau kelebihan akan dikembalikan, kalau kekurangan akan ditambah," jelasnya.

Dadan mengatakan pagu bahan baku tersebut disusun oleh mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dia menyebut penyusunan itu dilakukan setiap 10 hari.

"Dalam usulan sudah rinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing," ujarnya.

"Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya," imbuh dia.

Diketahui, Dadan dan jajarannya pernah mendatangi gedung KPK pada Rabu (5/3). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.

"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK," kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3).

Dadan mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Dia mengatakan BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap hasil pertemuan dengan BGN. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

Setyo lalu mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pemerintah memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan menyerap anggaran hingga Rp1 triliun- Rp2 triliun per bulan mulai Maret 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan besarnya kebutuhan dana ini seiring dengan percepatan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.

"Per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya, memang anggarannya baru selesai. Baru selesai, baru seminggu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat, pemerintah telah menganggarkan Rp1 triliun per bulan.

Jika cakupan program meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, maka kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp25 triliun per bulan.

"Di tahun 2025, kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember," ujar Dadan.

Zulhas menambahkan pelaksanaan MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang. Menurutnya, perbedaan kondisi di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur membuat distribusi bahan pangan harus dirancang secara khusus.

Pemerintah juga tengah merumuskan regulasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur peran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mendukung program ini.

Selain itu, Zulhas menyoroti potensi dampak lingkungan dari skala besar distribusi makanan dan menegaskan perlunya mitigasi yang tepat.

Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merespons usulan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk Presiden Prabowo Subianto mengkaji kembali anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10.000/porsi. Cak Imin mengatakan perhitungan itu merupakan standar minimal.

"Ya, tentu simulasi menuju pelaksanaan 1 Januari nanti terus dilakukan. Nah, Rp 10.000 itu sebagai pondasi awal anggarannya itu mungkin bisa jadi perhitungan yang minimalnya. Minimalnya itu Rp10.000. Nanti bisa melibatkan banyak pihak," kata Cak Imin di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

Cak Imin menyebut sampai Januari 2025 makan bergizi gratis masih bersifat simulasi. Ia berharap prosesnya berjalan lancar dan gizi anak Indonesia tercukupi.

"Kalau baru pada level 4 sehat saja misalnya, yang selama ini diprioritaskan proteinnya misalnya gitu. Nah, tentu badan gizi yang lebih tahu. Tapi, semua sampai 1 Januari ini simulasi," ungkapnya.

Mega sebelumnya buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

Megawati pun menyampaikan pesan kepada Prabowo Subianto agar meninjau kembali anggaran makan bergizi gratis tersebut.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah," kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkapnya.